Stockholm, 17 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


AKTE PENYERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN RIS BUKAN RI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PADA HARI INI TANGGAL DUA PULUH TUDJUH DESEMBER TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN: PENJERAHAN KEDAULATAN SESUAI DENGAN PIAGAM PENJERAHAN KEDAULATAN TERSEMAT PADA INDUK-PERSETUDJUAN, TERSEBUT MENDJADI SAH

 

Membaca berita yang dimuat kompas.com yang berjudul "Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan" yang ditulis oleh Mbk dan dipublikasikan hari ini, Rabu, 17 Agustus 2005, dimana disebutkan bahwa "Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag. Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot dalam jumpa pers, Selasa 16 Agustus 2005 mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.".

 

Nah membaca tulisan Mbk yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, menggambarkan bahwa sebenarnya memang benar berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum bahwa Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan bukan kepada RI, tetapi kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

 

Karena itu secara politis, fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum memang benar, kalangan di Belanda, terutama para veteran yang tetap mengakui bahwa Negara yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda bukan RI tetapi RIS. Dan yang dinamakan RI sekarang, itu RI Negara Bagian RIS yang telah menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS dalam tubuh RIS. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur, dan dijelmakan menjadi NKRI. Dan pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, NKRI dikembalikan kepada Konstitusi atau UUD 1945, dan menjelmalah RI seperti yang ada sekarang.

 

Jadi memang benar Belanda tidak mengakui kedaulatan RI sampai sekarang. Yang diakui kedaulatannya oleh Belanda adalah RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Tetapi karena Negara/Daerah Bagian RIS ditelan satu persatu oleh RI dari mulai tanggal 8 Maret 1950 sampai 14 Agustus 1950, dan pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur, dan dibangun negara baru yang bernama NKRI dengan Konstitusi barunya yang bernama Undang-Undang Dasar Sementara NKRI atau disebut juga UUD 1950.

 

Karena itu memang benar secara hukum bahwa NKRI yang dijelmakan dari RI yang menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS tidak diakui kedaulatannya oleh Belanda.

 

Nah kalau tahun ini Belanda mengirimkan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, untuk menghadiri perayaan 17 Agustus bukan berarti secara hukum Belanda menukar Penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS 27 Desember 1949 menjadi pengakuan kedaulatan RI 17 Agustus 1945, melainkan Belanda hanya melihat secara de-facto kepada RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan mengakuinya.

 

Karena kalau Belanda mau mengakui kedaulatan RI 17 Agustus 1945, maka Ratu Beatrix yang harus mengakuinya, sebagaimana ketika Ratu Juliana menyerahkan dan mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

 

Dan secara hukum yang tertulis dalam "Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan", itu Belanda hanya menyerahkan dan mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

 

Dimana isi akte penyerahan dan pengakuan kedaulatan itu sebagai berikut:

 

AKTE PENJERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN

 

Kami JULIANA, karena rahmat Allah Ratu Nederland, Puteri Oranje-Nassau d.l.l., d.l.l., d.l.l.

 

Pada hari ini, tanggal dua puluh tudjuh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, tengah bersidang dengan segala upatjara di Istana Radja dikota Amsterdam;

 

Mengingat pasal 211 Undang-undang Dasar dan bunji Protokol tertanggal hari ini, jang ditanda-tangani pada sidang jang dengan segala upatjara ini oleh Perdana Menteri Kami, Menteri Urusan Umum, dan oleh Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luarnegeri u.s. Republik Indonesia Serikat, Pemimpin Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan;

 

Mengingat pula hal Kami membenarkan - ialah pada sidang jang dengan segala upatjara ini - tertib-hukum baru sebagaimana terkandung dalam Induk-Persetudjuan beserta dengan rantjangan persetudjuan dan surat-surat jang ditukar, jang segala-galanja itu telah diterima oleh Sidang Umum Konperensi Medja Bundar dikota 'sGravenhage pada tanggal 2 Nopember 1949;

 

MEMAHAMKAN

 

Bahwa oleh karena itu pada hari ini tanggal dua puluh tudjuh Desember tahun seribu sembilan atus empat puluh sembilan:

 

Penjerahan kedaulatan sesuai dengan Piagam Penjerahan Kedaulatan tersemat pada Induk-Persetudjuan tersebut, mendjadi sah;

 

Uni Nederland-Indonesia jang adalah Kami di puntjaknja dan pada pergantian-Tachta ahli-waris Kami jang sah pada Mahkota Nederland turun-temurun, telah diadakan;

 

Semua hasil Konperensi Medja Bundar lain daripada itu, jang termuat pada dokumen-dokumen lampiran Induk-Persetudjuan tersebut, telah mulai berlaku, ja'ni menurut jang ditentukan pada Induk-Persetudjuan itu pada V;

 

MENJURUH

 

Maktubkan Akte ini empat helai, jang duanja berbahasa Belanda, duanja lagi berbahasa Indonesia, disahkan dengan tanda-tangan Kami dan ditanda-tangani pula oleh sekalian Menteri Kami, sedang akan diperbuat terdjemahannja berbahasa Inggeris dua helai;

 

Simpan Akte ini sehelai berbahasa Belanda dan sehelai berbahasa Indonesia serta pula terdjemahannja berbahasa Inggeris sehelai pada Kabinet Kami, dan terimakan tiga helai jang sama bunjinja dengan tiga helai tersebut tadi kepada Delegasi jang diutus kesidang jang dengan segala upatjara ini oleh Presiden Republik Indonesia Serikat supaja diundjukkannja kepada Presiden itu;

 

Menteri Pengadilan Kami mengirimkan salinan Akte ini, berbahasa Belanda dan berbahasa Indonesia, jang ditandai sah kepada kedua Kamer Staten-Generaal, kepada Mahkamah Agung Nederland (Hoge Raad der Nederlanden), kepada Gubernur dan Staten Suriname serta Gubernur dan Staten Antillen Nederland.

 

Termaktub dikota Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

 

tandatangan

 

(JULIANA)

 

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum,

 

tandatangan

 

(Dr. W. DREES)

 

Menteri bertugas istimewa,

 

tandatangan

 

(Mr. J.R.H. VAN SCHAIK)

 

Menteri Daerah-daerah Seberang,

 

tandatangan

 

(Mr. J.H. VAN MAARSEVEEN)

 

Menteri bertugas istimewa,

 

tandatangan

 

(I. GÖTZEN)

 

Nah sekarang, secara hukum yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 bukan RI, melainkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Jadi memang benar kalau Belanda hanya mengakui kedaulatan RIS, bukan RI. Dan memang itu tercantum dalam Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan.

 

Yang berobah, itu karena RI Negara Bagian RIS telah melakukan politik ekspansi-nya kepada Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS dalam tubuh RIS. Yang dimulai dari sejak dibuatnya Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

 

Nah, dari mulai sejak tanggal 8 Maret 1950 itulah RI melakukan usaha penelanan Negara/Daerah Bagian RIS lainnya. Dengan selubung dialog dan perundingan, mulailah RI dibawah Soekarno menjalan taktik strategi perluasan wilayahnya, yang didorong dengan jiwa unitarismenya.

 

Dimana Negara-Negara Bagian RIS yang digerogoti dan ditelan RI adalah:

 

Konfederasi Bangka, Belitung, dan Riau yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 dibawah Pimpinan Komite Eksekutif Masjarif gelar Lelo Bandaharo, ditelan RI pada tanggal 4 April 1950.

 

Daerah Banjar yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 1948 dibawah Ketua Dewan Banjar M. Hanafiah, dimasukkan kedalam wilayah RI pada tanggal 4 April 1950.

 

Dayak Besar yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1946 dan diakui pada tanggal 16 Januari 1948 dibawah pimpinan Ketua Dewan Dayak Besar J. van Dyk, ditelan RI pada taggal 4 April 1950.

 

Negara Indonesia Timur yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1946 dengan nama Negara Timur Besar, yang dirobah namanya menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946 dibawah Presiden Tjokorde Gde Rake Sukawati, dengan para Perdana Menterinya dari 10 Januari 1947 sampai 11 Oktober 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa. Dari tanggal 11 Oktober 1947 sampai 15 Desember 1947  Warouw. Dari tanggal 15 Desember 1947 sampai 27 Desember 1949  Ide Anak Agung Gde Agung. Dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 14 Maret 1950  Tatengkeng. Dari tanggal 14 Maret 1950 sampai 10 Mei 1950  Diapari. Dan dari tanggal 10 Mei 1950 sampai 17 Agustus 1950  Putuhena. Kemudian NIT bubar pada tanggal 15 Agustus 1950 setelah NIT mewakilkan kepada Federal RIS untuk berunding dengan RI, dimana hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950.

 

Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1949 ditelan RI-Jawa-Yogya pada tanggal             9 Maret 1950

 

Negara Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 26 November 1948 dibawah Wali Negara R.T. Achmad Kusumonegoro yang berkuasa dari 3 Desember 1948 sampai 19 Januari 1950, kemudian digantikan oleh Komisi Administrasi Federal dari 19 Januari 1950, lalu dimasukkan kedalam RI pada tanggal 9 Maret 1950.

 

Federasi Kalimantan Barat didirikan pada tanggal 22 Oktober 1946, dan pada tanggal 12 Mei 1947 dirobah namanya menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat  dibawah pimpinan Abdul Hamid II (Sultan Pontianak) yang berkuasa dari 15 Mei 1947 sampai 24 Mei 1950. Dan dari 24 Mei 1950 dipegang oleh Komisi Administrasi Federal, lalu ditelan RI pada tanggal 15 Agustus 1950.

 

Kalimantan Tenggara didirikan pada tanggal 8 Januari 1947 dibawah pimpinan Ketua Dewan Kalimantan Tenggara Abdul Gaffar Noor, ditelan RI pada tanggal 4 April 1950.

 

Kalimantan Timur yang waktu didirikan bernama Daerah Siak Besar didirikan pada tanggal 27 Agustus 1947. Dan pada tanggal 4 Februari 1948 dirobah namanya menjadi Federasi Kalimantan Timur dipimpin oleh Ketua Dewan Pemerintah Adji Muhammad Parikesit (Sultan Kutai) dari tanggal 27 Agustus 1947 sampai 24 April 1950) , Ketua Dewan Kalimantan Timur M.D. Saad dari 12 April 1947 sampai 24 April 1950, dan Ketua Komite Eksekutif  Adji Pangeran Sosronegoro dari 12 April 1947 sampai 24 Apri 1950, ditelan RI pada tangggal 24 April 1950.

 

Negara Madura didirikan pada tanggal 23 Januari 1948, diakui pada tanggal 20 Februari 1948, dibawah Wali Negara Raden R.A.A. Tjakraningrat yang berkuasa dari 20 Februari 1948 sampai 1 Februari 1950. Dari 1 Februari 1950 sampai  9 Mar 1950 dipegang oleh Komisi Administrasi Federal. Dan pada tanggal 9 Maret 1950 ditelan RI.

 

Negara Pasundan pertama didirikan pada tanggal 4 Mei 1947 dibawah Presiden Raden Soeria Kartalegawa tetapi tidak diakui. Kemudian pada tanggal 26 Februari 1948 dibangun Negara Jawa Barat, dan pada tanggal 24 April 1948 dirobah namanya menjadi Negara Pasundan dibawah Wali Negara Raden Ario Adipati Wiranatakusumah yang dipilih pada  4 Maret 1948, dilantik pada tanggal 26 April 1948, dan berkuasa sampai 10 Februari 1950. Dari 10 Februari 1950 sampai 11 Maret 1950 dipimpin oleh Komisi Administrasi Federal. Dan Perdana Menteri yang pernah berkuasa adalah Adil Puradiredja dari 29 April 1948 sampai 10 januari 1949. Djumhana Wiraatmadja berkuasa dari 10 Januari 1949 sampai Januari 1950. Lalu ditelan RI 11 Maret 1950.

 

Negara Sumatra Selatan didirikan pada tanggal 30 Agustus 1948 dibawah Wali Negara Abdul Malik yang berkuasa dari tanggal 30 Agustus 1948 sampai bulan Januari 1950. Dan dari bulan Januari 1950 sampai 9 Maret 1950 dipegang oleh pengganti Abdul Malik. Kemudian dari tanggal 9 Maret 1950 sampai 24 Maret 1950  dipegang oleh Komisi Administrasi Federal. Dan pada tanggal 24 Maret 1950 ditelan RI.

 

Negara Sumatra Timur didirikan pada tanggal 8 Oktober 1947 dengan nama Daerah Istimewa Sumatra Timur. Dan pada tanggal 25 Desember 1947 menjadi Negara Sumatra Timur dibawah Kepala Dearah Tengku Mansur dari bulan November 1947 sampai  25 Desember 1947, dan dibawah Wali Negara Tengku Mansur dari 25 Desember 1947 sampai 15 Agustus 1950.

 

Jadi, yang muncul RI sekarang ini yang telah menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS memang RI yang tidak diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dan sampai sekarang juga Ratu Beatrix tidak mengakui kedaulatan RI.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan

KOMPAS Jakarta, Rabu

 

Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas penjajahan dan aksi militer yang telah dilakukan di masa lalu terutama pasca Proklamasi RI 17 Agustus 1945, yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah sangat besar di pihak bangsa Indonesia.

 

Sejalan dengan itu, Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag.

 

"Korban yang jatuh di pihak Anda (Indonesia, red) akibat tindakan Belanda diperkirakan besar jumlahnya. Atas nama pemerintah Belanda, bersama ini saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semua penderitaan ini," kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, di Gedung Deplu-RI, Jakarta, Selasa (16/8) malam.

 

Bot mengeluarkan pernyataan tersebut di depan Menlu RI, Hassan Wirajuda, sejumlah duta besar negara asing --antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Singapura, diplomat-diplomat senior Indonesia serta kalangan DPR-RI.

 

Bangsa Belanda, kata Bot, harus dapat mengakui kepada diri mereka sendiri dan rakyat Indonesia bahwa selama penjajahan, khususnya pada saat-saat terakhir pendudukan, Belanda telah merugikan kepentingan dan martabat rakyat Indonesia.

 

Bot yang lahir di Jakarta pada 21 November 1937 itu menyatakan harapannya bahwa pernyataan maaf yang telah dilakukan pemerintahnya menjadi babak baru dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda.

 

"Meskipun kenangan yang menyakitkan tidak pernah akan hilang dari ingatan, kenangan ini janganlah menjadi penghalang bagi rekonsiliasi yang tulus," ucapnya.

 

Hadiri peringatan 17 Agustus

 

Bot mengungkapkan sikap Den Haag yang akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI dan untuk itu ia menghadiri peringatan HUT ke-60 RI di Istana Merdeka pada Rabu (17/8).

 

Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Bot dalam jumpa pers mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.

 

"Dengan kehadiran saya ini pemerintah Belanda menyatakan secara politik dan moral telah menerima Proklamasi, yaitu tanggal Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya," tegasnya.

 

Tidak akan minta kompensasi

 

Sementara itu, terhadap penyesalan atas kekerasan sekaligus pengakuan hari proklamasi RI, Menlu Hassan Wirajuda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan yang disampaikan Den Haag melalui Menlu Bot.

 

"Dengan demikian kita bisa melangkah lebih ringan dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara," kata Hassan.

 

Ketika ditanya wartawan apakah Indonesia, akan meminta kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami Indonesia akibat kekerasan oleh Belanda, Hassan mengatakan banyak cara untuk memanfaatkan momentum penyesalan Belanda ke arah pembentukan hubungan RI-Belanda yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

 

"Itu bisa dilakukan melalui kerjasama perdagangan, investasi, dan sosial-budaya. Dan ini manfaat yang kita terima dari hubungan baik," katanya.

 

Cara tersebut, tambah Hassan, akan dapat lebih menjaga martabat bangsa Indonesia. "Kita bukan bangsa yang mengeksploitir penderitaan masa lalu kita untuk memperkaya diri kita. Itu bukan cara kita," katanya.

 

Sebelumnya, usai Bot dan Hassan memberikan pidato di Ruang Nusantara-Deplu, kedua menteri luar negeri itu memotong tumpeng dan salah menyerahkannya kepada satu sama lain.

 

Sumber: Ant

Penulis: Mbk

 

http://www.kompas.com/utama/news/0508/17/054804.htm

----------