Stockholm, 18 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MUBA, DARI SEJAK LINGGAJATI, RENVILLE, KMB, NEW YORK ITU RI SUDAH DITERIMA SECARA POLITIS

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MUBA DIJON, DARI SEJAK LINGGAJATI, RENVILLE, KMB, NEW YORK ITU RI SUDAH DITERIMA SECARA POLITIS

 

"Korban yang jatuh di pihak Anda akibat tindakan Belanda diperkirakan besar jumlahnya. Atas nama pemerintah Belanda, bersama ini saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semua penderitaan ini. Meskipun kenangan yang menyakitkan tidak pernah akan hilang dari ingatan, kenangan ini janganlah menjadi penghalang bagi rekonsiliasi yang tulus. Dengan kehadiran saya ini pemerintah Belanda menyatakan secara politik dan moral telah menerima Proklamasi, yaitu tanggal Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya " (Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, Gedung Deplu-RI, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2005)

 

"Terkait dengan GAM dan ASNLF yang kini tengah meregang nyawa menunggu detik-detik pembubarannya secara otomatis sebagai konsekuensi perjanjian Helsinki, pernyataan Menlu Belanda ini juga menegaskan bahwa semua pemberontakan yang terjadi di masa 4 tahun atau

sekitar itu adalah sebuah penghianatan dan/atau gerakan separatisme, yang berusaha merebut sebagian seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan yang sah (Soekarno-Hatta) yang tengah kelelahan karena agresi Belanda itu. Termasuk ke dalam katagori pemberontakan ini adalah: PKI Muso, PRRI/Permesta, RMS, dan DI/TII (Kartosuwirjo, Kahar Muzakar, Daus Beureuh). Tapi alhamdulillah, semua pemberontakan itu dapat dipadamkan." (Muba Zir, mbzr00@yahoo.com , Thu, 18 Aug 2005 12:40:15 -0700 (PDT))

 

Baiklah Muba di Dijon, Bourgogne, Perancis.

 

Belanda mengetahui bahwa RI diproklamasikan secara politik pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi Belanda tidak mengakui kedaulatan RI. Berbeda jauh antara pengakuan secara politik dengan pengakuan secara hukum atas kedaulatan RI.

 

Sama juga dengan Pemerintah RI mengetahui dan menerima status politik ASNLF/GAM dalam perundingan Helsinki sebagai entiti subjek hukum internasional yang bisa melakukan perjanjian internasional. Tetapi pihak RI tidak mengakui kedaulatan Pemerintah Negara Acheh dalam hal ini ASNLF/GAM. Proklamasi ulang Negara Acheh pada tanggal 4 Desember 1976 secara politik dan de-facto itu terjadi, dan pihak Pemerintah RI secara politis menerima bahwa ASNLF/GAM sebagai Pemerintah Negara Acheh diakui sebagai subjek hukum internasional yang bisa melakukan perjanjian internasional.

 

Jadi sama juga dengan pihak Pemerintah Kerajaan Belanda, dimana Belanda secara politis menerima de-facto RI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi penyerahan dan pengakuan kedaulatan secara hukum bukan kepada RI, tetapi kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Dan sampai kapanpun sejarah dan dasar hukum ini tidak bisa dirobah. Melainkan hanya dinyatakan secara politis bahwa pihak RI merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

Dan inipun sebenarnya sudah diterima oleh pihak Belanda ketika KMB 2 November 1949, dimana RI diakui sebagai salah satu utusan entiti subjek hukum internasional yang bisa melakukan perjanjian internasional.

 

Begitu juga ketika Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947, Perjanian Renville 17 Januari 1948, Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Itu pihak RI diterima Belanda secara politis sebagai entiti subjek hukum internasional yang bisa melakukan perjanjian internasional.

 

Jadi sebenarnya sejak dilakukannya perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 itu pihak Belanda telah menerima secara politis bahwa Pemerintah RI memang merupakan subjek hukum internasional yang bisa melakukan perjanjian internasional. Hanya pihak Belanda tidak mengakui kedaulatan RI.

 

Nah setelah 60 tahun berlalu, masih juga tetap pihak Belanda menerima secara politis RI yang diproklamasikan pada tangggal 17 gustus 1945. Sebagaimana juga pada tahun-tahun 1947, 1948, 1949, tidak berobah. Tetapi, penyerahan dan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 kepada RIS tidak bisa dirobah. Karena yang meleburkan RIS bukan Belanda, melainkan Soekarno dengan RI-nya. Belanda hanya mengakui kedaulatan RIS. Jadi kalau muncul RI, itu jelas secara hukum yang sudah disepakati, tidak sama dengan RIS.

 

Dengan dileburnya RIS itu sudah pelanggaran hukum KMB 2 November 1949 yang telah disepakati oleh pihak Badan Permusyawaratan Federal, RI, Belanda, dan United Nations Commission for Indonesia. Dan "Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan" RIS 27 Desember 1949.

 

Jadi, Muba Dijon, sebenarnya tidak ada perobahan, itu dari sejak Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 Belanda sudah menerima secara politis Pemerintah RI sebagai entiti subjek hukum internasional, sampai sekarang.

 

Hanya yang berkhianat adalah pihak RI yang menelan Negara-Negara Bagian RIS, lalu dilebur dan dijelmakan menjadi NKRI. Nah NKRI yang kemudian menjadi RI kembali sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959 inilah yang kedaulatannya tidak diakui oleh Kerajaan Belanda. Apalagi setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo atau sering disebut Kabinet Ali II, Soekarno membatalkan secara sepihak perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 3 Mei 1956, dimana pembatalan perjanjian KMB secara sepihak ini dilakukan dengan Undang undang No.13 Tahun 1956.

 

Jadi sebenarnya, itu Soekarno dengan RI-nya dan kelompok unitaris Jawa-nya yang telah menggantikan kedudukan penjajah baru.  Dan celakanya, itu Muba Dijon ikutan Soekarno menyebut pemberontak kepada  NII Imam SM Kartosoewirjo, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh, NII Kahar Muzakkar, Republik Maluku Selatan, PRRI/Permesta, ASNLF Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Padahal justru Soekarno dengan kelompok unitaris Jawa dengan RI-nya yang menjadi penganeksasi wilayah-wilayah yang ada diluar de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya. Dan itu yang namanya RI masih belum final.

 

Terakhir, kalau kalian Muba Dijon menampilkan RI adalah Soekarno-Hatta, RIS adalah Soekarno-Hatta, dan NKRI adalah Soekarno-Hatta, itu bukan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang kuat yang menunjukkan bahwa RI bukan sebagai penganeksasi Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang ada diluar de-facto dan de-jure RI. Baru saja dibuka dalam tubuh RIS sudah kelihatan itu penelanan RI terhadap Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS, Acheh dan Maluku Selatan.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan

KOMPAS Jakarta, Rabu

 

Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas penjajahan dan aksi militer yang telah dilakukan di masa lalu terutama pasca Proklamasi RI 17 Agustus 1945, yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah sangat besar di pihak bangsa Indonesia.

 

Sejalan dengan itu, Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag.

 

"Korban yang jatuh di pihak Anda (Indonesia, red) akibat tindakan Belanda diperkirakan besar jumlahnya. Atas nama pemerintah Belanda, bersama ini saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semua penderitaan ini," kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, di Gedung Deplu-RI, Jakarta, Selasa (16/8) malam.

 

Bot mengeluarkan pernyataan tersebut di depan Menlu RI, Hassan Wirajuda, sejumlah duta besar negara asing --antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Singapura, diplomat-diplomat senior Indonesia serta kalangan DPR-RI.

 

Bangsa Belanda, kata Bot, harus dapat mengakui kepada diri mereka sendiri dan rakyat Indonesia bahwa selama penjajahan, khususnya pada saat-saat terakhir pendudukan, Belanda telah merugikan kepentingan dan martabat rakyat Indonesia.

 

Bot yang lahir di Jakarta pada 21 November 1937 itu menyatakan harapannya bahwa pernyataan maaf yang telah dilakukan pemerintahnya menjadi babak baru dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda.

 

"Meskipun kenangan yang menyakitkan tidak pernah akan hilang dari ingatan, kenangan ini janganlah menjadi penghalang bagi rekonsiliasi yang tulus," ucapnya.

 

Hadiri peringatan 17 Agustus

 

Bot mengungkapkan sikap Den Haag yang akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI dan untuk itu ia menghadiri peringatan HUT ke-60 RI di Istana Merdeka pada Rabu (17/8).

 

Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Bot dalam jumpa pers mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.

 

"Dengan kehadiran saya ini pemerintah Belanda menyatakan secara politik dan moral telah menerima Proklamasi, yaitu tanggal Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya," tegasnya.

 

Tidak akan minta kompensasi

 

Sementara itu, terhadap penyesalan atas kekerasan sekaligus pengakuan hari proklamasi RI, Menlu Hassan Wirajuda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan yang disampaikan Den Haag melalui Menlu Bot.

 

"Dengan demikian kita bisa melangkah lebih ringan dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara," kata Hassan.

 

Ketika ditanya wartawan apakah Indonesia, akan meminta kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami Indonesia akibat kekerasan oleh Belanda, Hassan mengatakan banyak cara untuk memanfaatkan momentum penyesalan Belanda ke arah pembentukan hubungan RI-Belanda yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

 

"Itu bisa dilakukan melalui kerjasama perdagangan, investasi, dan sosial-budaya. Dan ini manfaat yang kita terima dari hubungan baik," katanya.

 

Cara tersebut, tambah Hassan, akan dapat lebih menjaga martabat bangsa Indonesia. "Kita bukan bangsa yang mengeksploitir penderitaan masa lalu kita untuk memperkaya diri kita. Itu bukan cara kita," katanya.

 

Sebelumnya, usai Bot dan Hassan memberikan pidato di Ruang Nusantara-Deplu, kedua menteri luar negeri itu memotong tumpeng dan salah menyerahkannya kepada satu sama lain.

 

Sumber: Ant

Penulis: Mbk

 

http://www.kompas.com/utama/news/0508/17/054804.htm

----------

 

Date: Thu, 18 Aug 2005 12:40:15 -0700 (PDT)

From: muba zir mbzr00@yahoo.com

Subject: Re: MUBA DIJON, ITU YANG DISERAHI DAN DIAKUI KEDAULATAN BUKAN RI MELAINKAN RIS

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, AcehAhmadGPK <ahmad@dataphone.se>, AcehMitro <mitro@kpei.co.id>, AcehMr_dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, Acehmuba <mbzr00@yahoo.com>, acehomputeh <om_puteh@hotmail.com>, AcehSap <im_surya_1998@yahoo.co.id>, AcehSiliwangi siliwangi27@hotmail.com

 

Dasar jiwamu korengan, ASU...!!

Menlu Belanda SADAR bahwa pernyataannya, secara resmi mewakili Pemerintah dan Negeri Belanda, yang mengakui proklamasi RI 17-08-45 itu, setelah 60 tahun RI merdeka, mengandung konsekuensi bahwa apa yang pernah Belanda lakukan pada beberapa hari setelah proklamasi RI 17-08-45 s/d 27-12-1949 adalah SEBUAH AGRESI MILITER DAN SEBUAH RANGKAIAN PELANGGARAN HAM TERHADAP SEBUAH NEGARA YANG TELAH BERDAULAT SEJAK 17-08-45.

 

Terkait dengan GAM dan ASNLF yang kini tengah meregang nyawa menunggu detik-detik pembubarannya secara otomatis sebagai konsekuensi perjanjian Helsinki, pernyataan Menlu Belanda ini juga menegaskan bahwa semua pemberontakan yang terjadi di masa 4 tahun atau

sekitar itu adalah sebuah PENGHIANATAN dan/atau GERAKAN SEPARATISME, yang berusaha merebut sebagian seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan yang sah (Soekarno-Hatta) yang tengah kelelahan karena agresi Belanda itu. Termasuk ke dalam katagori pemberontakan ini adalah: PKI Muso, PRRI/Permesta, RMS, dan DI/TII (Kartosuwirjo, Kahar Muzakar, Daus Beureuh). Tapi alhamdulillah, semua pemberontakan itu dapat dipadamkan.

 

Akan halnya "gerakan" Hasan Tiro yang melakukan "reproklamasi" Aceh tahun 1976 (setahun sebelum rakyat Indonesia berpesta untuk sebuah Pemilu 1977), jelas itu sesuatu yang tidak ada dasar dan alasannya. Gerakan Hasan Tiro adalah sesuatu yang terjadi tanpa ada hujan tanpa ada angin, sebuah gerakan yang ujug-ujug. Sangat lemah dan menggelikan mendasarkan gerakan pimpinan badut banci ini kepada klausul "sejarah RI berakhir di kapal perang Renville 1948" dan kemudian mengaitkannya kepada sejarah Aceh beberapa abad sebelumnya. Penjajahan Belanda selama 350 tahun telah menghapuskan semua sejarah pra-proklamasi 17-08-45 itu dan menyatukan bentangan Sabang-Merauke ke dalam kesatuan nasib dalam lembaga Hindia-Belanda, cikal bakal Indonesia merdeka. Selanjutnya, tentang sejarah pasca 17-08-45, Belanda kini menegaskan bahwa Renville, KMB, Linggarjati, dan

lain-lainnya itu adalah "sesuatu yang tidak seharusnya terjadi".

 

Banyak fakta dan alasan yang berujung pada kesimpulan-kesimpulan tak terbantahkan berikut ini : RI adalah Soekarno-Hatta, RIS adalah Soekarno-Hatta, dan NKRI adalah Soekarno-Hatta. Tapi, buat apa membicarakan itu, toh kenyataannya memang Indonesia tetap eksis membentang dari Sabang sampai Merauke, dan kini Belanda menegaskan itu: "Renville, KMB, Linggarjati, dan lain-lainnya itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi". Untuk itulah Belanda minta maaf.

 

Janganlah bepura-pura bodoh kamu, ASU. Ini sesuatu yang sangat-sangat terang kebenarannya. Jangan terus jiwamu korengan dengan logika "lompatan kodok tanpa kaki" itu.

 

Allah memang berpihak kepada NKRI. Perjanjian Helsinki 15-08-05 dan pengakuan Belanda 16-08-05 adalah kado dari-Nya untuk Indonesia yang genap berumur 60 tahun.

 

Subhanallah...

 

Muba ZR

 

mbzr00@yahoo.com

Dijon, Bourgogne, Perancis

----------