Stockholm, 19 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


WAHHABIYIN HADI & SAPRUDIN KARENA BERPIKIR PAKAI DENGKUL, AKHIRNYA NGACO

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELIHATAN DENGAN JELAS ITU WAHHABIYIN HADI & SAPRUDIN KARENA BERPIKIR PAKAI DENGKUL, AKHIRNYA NGACO DAN SALAH KAPRAH

 

"Hak Veto ? Mana ada itu aturannya. Ngarang Ahlul bid'ah Ahmad sudirman ini. Hak Veto Bapak Moyang Lu ! Undang Undang Mana ? He he Undang Undang ASU itu namanya ! DPRD Memveto DPR RI ? he he nyamuk aja bisa teriak. SBY aja Mikir 100X memveto putusan DPR-RI Ahlul bid'ah Ahmad Sudirman anggota legislatif DPR RI sudah mewakili Rakyat Acheh. ' DPR-RI dari Acheh ditambah 4 utusan golongan dari Acheh. Bilamana Putusan DPR-RI tidak sesuai dengan kehendak rakyat Acheh gantung saja itu anggota legislatif dari Acheh dan utusan golongan dari Acheh yang duduk di senayan.pertanda mereka tidak aspiratif  he he Tapi bukan DPRD yang memveto Putusan DPR-RI itu namanya Ngarang Ahlul bid'ah Ahmad Sudirman.si Pembual, dan pembohong besar." (: "H4D!" hadifm@cbn.net.id Date: Sun, 21 Aug 2005 09:45:50 +0700)

 

"Ha ha ha ha ha ha ha Kata Asu Hubungan kenegaraan adalah didasarkan pada status hukum yg berlaku. Hubungan Negara tidak ada sangkut pautnya dengan rasa emosional. Hubungan negara hanyalah didasarkan atas dasar hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam dunia pergaulan internasional. Asu ini ngigaunya lama banget ya ? Sampai kasih argumen jadi blepotan gak keruan. Dodol, setiap international relation baik secara individu maupun kelompok merupakan luapan emosional. Dalam hal ini emosional itu bukan saja berarti marah atau benci. Emosi juga bisa berwujud hal meluapkan rasa gembira, kangen dan cinta." (SP Saprudin, im_surya_1998@yahoo.co.id , Fri, 19 Aug 2005 13:31:38 +0700 (ICT))

 

Baiklah Wahhabiyin Hadi di Betawi dan Surya Pasai Saprudin di Jakarta, Indonesia.

 

Makin budek saja dua orang ini, satu dari kaum wahhabi alias salafi Saudi yang ada di Betawi, yang satu lagi ngaku turunan Acheh dicampur Banten.

 

Saprudin, itu ketika Ahmad Sudirman menyatakan bahwa "Hubungan kenegaraan adalah didasarkan pada status hukum yang berlaku. Hubungan negara tidak ada sangkut pautnya dengan rasa emosional. Hubungan negara hanyalah didasarkan atas dasar hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam dunia pergaulan internasional." (Ahmad Sudirman, 18 Agustus 2005)

 

Memang benar. Mengapa ? Karena yang dinamakan hubungan kenegaraan itu adalah hubungan yang menyangkut seluk beluk negara. Kalau RI melakukan hubungan kenegaraan dengan Swedia, itu artinya kedua negara telah melakukan hubungan yang menyangkut masalah-masalah negara, seperti ekonomi, politik, bilateral, hukum, dan lainnya.

 

Jadi, tidak akan terjadi hubungan kenegaraan antara Swedia dengan RI, apabila tidak didasarkan kepada hukum yang telah disepakati baik secara internasional maupun yang telah disepakati antara kedua negara.

 

Hubungan kenegaraan tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada hubungan kerjasama politik diantara kedua negara. Contohnya antara Israel dengan RI itu tidak ada hubungan politik atau diplomasi. Walaupun mereka berjumpa di ruangan siang umum PBB saling pandang, tetapi saling pandang mereka itu tidak akan menjadi dasar hubungan politik yang mengikat. Oleh sebab itu, misalnya tidak mungkin terjadi di forum resmi PBB wakil-wakil Israel yang ada di PBB berjabatan tangan dengan wakil-wakil dari RI di PBB. Hal ini disebabkan wakil-wakil Israel dan RI bukan membawa atas nama individu, melainkan membawa atas nama negara, yaitu Pemerintah Israel dan Pemerintah RI.

 

Jadi dalam hubungan kenegaraan itu emosi seperti senang, gembira, marah, benci, kangen, dan lain sebagainya tidak bisa dilibatkan didalamnya, seandainya tidak ada aturan hukum dan politik yang telah disepakti oleh kedua negara tersebut. Contohnya, walaupun rakyat Korea Selatan menangis-nangis meminta kepada Presiden Korea Selatan agar supaya Presiden Korea Selatan mau bertemu dengan Presiden Korea Utara, itu mustahil dilaksanakan. Mengapa ? Karena diantara kedua negara, Korea Utara dan Korea Selatan tidak ada kerjasama politik dan hukum antar dua negara. Kedua Kepala Negara itu bisa bertemu, kalau telah disepakati untuk dilakukan perundingan misalnya.

 

Kemudian itu wahhabiyin Hadi menyatakan: "Hak Veto ? Mana ada itu aturannya. Ngarang Ahlul bid'ah Ahmad sudirman ini. Hak Veto Bapak Moyang Lu ! Undang Undang Mana ? He he Undang Undang ASU itu namanya ! DPRD Memveto DPR RI ? he he nyamuk aja bisa teriak. SBY aja Mikir 100X memveto putusan DPR-RI Ahlul bid'ah Ahmad Sudirman anggota legislatif DPR RI sudah mewakili Rakyat Acheh."

 

Wahhabiyin Hadi, itu ketika Ahmad Sudirman menyatakan: "Walaupun pihak Pemerintah RI mempunyai wewenang dalam hubungan luar negeri, tetapi kalau pihak Pemerintah RI melakukan perjanjian internasional yang didalamnya ada menyangkut masalah Acheh, maka sebelum perjanjian internasional dilaksanakan Pemerintah RI, maka terlebih dahulu pihak Pemerintah RI harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan Legislatif Acheh. Jadi, disini kelihatan apapun perjanjian internasional yang akan dilakukan pihak Pemerintah RI yang didalamnya ada melibatkan kepentingan Acheh, maka pihak Pemerintah RI harus mendapat persetujuan dari Legislatif Acheh. Kalau pihak Legislatif Acheh tidak menyetujui materi-materi Acheh yang akan disampaikan dalam perjanjian internasional, maka materi-materi tentang Acheh tersebut harus dihilangkan dari materi yang akan diperjanjikan itu.Nah disini, Lembaga Legislatif Acheh memiliki secara langsung hak veto tentang masalah Acheh seandainya mau dibicarakan oleh pihak Pemerintah RI dengan pihak luar." (Ahmad Sudirman, 16 Agustus 2005)

 

Itu merupakan isi dari Memorandum of Understanding antara Pemerintah RI dengan ASNLF/GAM 15 Agustus 2005. Dan MoU inilah yuang menjadi acuan Undang Undang baru yang akan menjadi dasar hukum  penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, yaitu berdirinya Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh, yang akan disahkan dan diundangkan paling lambat tanggal 31 Maret 2006.

 

Dan dari Undang Undang baru tentang  penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh itu pihak Legislatif Acheh dan Pemerintah Acheh memiliki hak veto atau hak secara undang-undang untuk menolak atau tidak menyetujui. Artinya, kalau Pemerintah RI akan membicarakan tentang masalah Acheh, harus konsultasi dan mendapat persetujuan Legislatif Acheh. Nah, disini merupakan harga mati. Tidak ada tawar menawar lagi. Kalau masalah Acheh akan ditetapkan, harus disetujui dahulu oleh Legislatif Acheh, kalau tidak setuju Legislatif Acheh, masalah Acheh tidak boleh ditetapkan oleh Pemerintah RI. Juga dengan DPR RI, kalau DPR RI mau menetapkan Undang Undang yang menyangkut Acheh, maka DPR RI harus konsultasi dan mendapat persetujuan Lembaga Legislatif Acheh. Kalau tidak, itu undang undang yang ada menyangkut Acheh tidak dibenarkan untuk ditetapkan oleh DPR RI. Begitu juga kalau Pemerintah RI akan mengambil kebijakan-kebijakan administrasi yang menyangkut Acheh, maka terlebih dahulu Pemerintah RI harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Acheh.

 

Nah kewenangan-kewenangan Legislatif Acheh dan Pemerintah Acheh inilah yang Ahmad Sudirman maksudkan dengan hak veto atau hak secara undang undang untuk menolak atau tidak menyetujui. Artinya tida ada tawarmenawar lagi. Apapun yang menyangkut Acheh kalau itu akan ditetapkan DPR RI dan Pemerintah RI, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Legislatif Acheh dan Pemerintah Acheh.

 

Jadi Wahhabiyin Hadi dan Saprudin kalau ingin terus diskusi di mimbar bebas ini, jangan memakai dengkul, tetapi pakailah otak yang encer.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 19 Aug 2005 13:31:38 +0700 (ICT)

From: SP Saprudin im_surya_1998@yahoo.co.id

Subject: Balasan: AHMAD SUDIRMAN THE BIG MOUTH

To: muba zir <mbzr00@yahoo.com>, Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, AcehAhmadGPK <ahmad@dataphone.se>, AcehMitro <mitro@kpei.co.id>, AcehMr_dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, Acehmuba <mbzr00@yahoo.com>, acehomputeh <om_puteh@hotmail.com>, AcehSap <im_surya_1998@yahoo.co.id>, AcehSiliwangi <siliwangi27@hotmail.com>, Acehsutanlatief <sutanlatief@yahoo.com>, AcehTati <narastati@yahoo.com>, Acehtgk_maat <tgk_maat@yahoo.co.uk>, Acehwarwick <universityofwarwick@yahoo.co.uk>, kabayan555@yahoo.com, kbecak@yahoo.com, sisinga maharaja <sisingamaharaja@yahoo.co.uk>, sira_jaringan2000@yahoo.com, sobrona@hotmail.com, sofyanali_fpsgam@yahoo.com

 

Assalamualaikum wr. wb.

Ha..ha..ha..ha..ha..ha...ha...Kata Asu Hubungan kenegaraan adalah didasarkan pada status hukum yg berlaku. Hubungan Negara tidak ada sangkut pautnya dengan rasa emosional. Hubungan negara hanyalah didasarkan atas dasar hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam dunia pergaulan internasional.

 

Asu ini ngigaunya lama banget ya ??? Sampai kasih argumen jadi blepotan gak keruan.

 

Dodol, setiap international relation baik secara individu maupun kelompok merupakan luapan emosional. Dalam hal ini emosional itu bukan saja berarti marah atau benci. Emosi juga bisa berwujud hal meluapkan rasa gembira, kangen dan cinta.

 

Seperti halnya kamu Asu, luapan emosional yang kamu tuangkan berbentuk kebencian. Sedangkan aku meluapkan emosi karena aku mendambakan rasa aman, damai, tentram, adil dan makmur yang teraktualisasi dalam kehidupan seluruh masyarakat di bumi nusantara ini.

 

Dodol, emosi pasti ada sangkut pautnya dengan hubungan antar negara. Adanya negara karena adanya faktor manusia sebagai makhluq sosial.

 

Kamu kalau jadi dosen saya, mungkin kamu sudah sering keluar masuk Rumah Sakit karena sakit gigi. Lantaran giginya rontok habis digetokin pake martil oleh Surya Pasai Saprudin.

 

Ha.ha.ha..ha..ha..ha..ha...ha....Asu..Asu....Kamu itu persis orang yang gagal mempresentasikan program doktoral alias tidak lulus. Tapi ngotot untuk tetap mempertahankan disertasinya.

 

Wassalamualaikum wr. wb.

 

Saprudin

 

im_surya_1998@yahoo.co.id

Jakarta, Indonesia

----------

 

From: "H4D!" hadifm@cbn.net.id

Date: Sun, 21 Aug 2005 09:45:50 +0700

To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se

Cc: "muba zir" <mbzr00@yahoo.com>, "Che Guevara" <CheLives@gmail.com>, "Pos Bali" <balipost@indo.net.id>, <bambang_hw@re.rekayasa.co.id>, <bsatya@t-online.de>, <banjar@centrin.net.id>, <beriakuarti@hotmail.com>, <ben21@cbn.net.id>, <bbuana@rad.net.id>, <ahmadsudirman_gam@yahoo.se>, "Acheh Merdeka" <achehmerdeka@yahoo.com>, aic_report@yahoo.com

Subject: Re: IBNU MAHMOOD, ITU PEMERINTAH ACHEH & LEGISLATIF ACHEH PUNYA HAK VETO ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH RI & DPR RI TENTANG ACHEH

 

Assalamualaikum Wr wb

 

Hak Veto..??

Mana ada itu aturannya. Ngarang Ahlul bid'ah Ahmad sudirman ini.. Hak Veto Bapak Moyang Lu..!! Undang Undang Mana ? He he Undang Undang ASU itu namanya..! DPRD Memveto DPR RI ? he he nyamuk aja bisa teriak... SBY aja Mikir 100X memveto putusan DPR-RI Ahlul bid'ah ahmad sudirman anggota legislatif DPR RI sudah mewakili Rakyat acheh. ' DPR-RI dari Acheh ditambah 4 utusan golongan dari acheh. Bilamana Putusan DPR-RI tidak sesuai dengan kehendak rakyat acheh gantung saja itu anggota legislatif dari acheh dan utusan golongan dari acheh yang duduk di senayan.pertanda mereka tidak aspiratif . he he Tapi bukan DPRD yang memveto Putusan DPR-RI itu namanya Ngarang Ahlul bid'ah ahmad sudirman.si Pembual, dan pembohong besar.

 

Wassalam

 

Hadi

 

hadifm@cbn.net.id

Betawi, Jakarta

----------