Stockholm, 20 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


GAM TETAP KOMITMEN UNTUK MENCIPTAKAN PERDAMAIAN YANG BERMARTABAT BAGI SEMUA DI ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ASNLF/GAM TETAP KOMITMEN UNTUK MENCIPTAKAN PERDAMAIAN YANG BERMARTABAT BAGI SEMUA DI ACHEH

 

"Apakah benar menurut informasi yang diterima Bapak bahwa Peter Feith adalah agen CIA ? Menurut Anda, apakah yang menyebabkan MoU gagal di Aceh ? Menurut Anda, bagaimana sebaiknya tujuan dan motivasi perjuangan organisasi sipil di Aceh pasca MoU ? Apakah perlu persoalan HAM di masa DOM dipersoalkan lagi ? Menurut Anda, apakah ada kemungkinan Tim AMM menggagalkan MoU ? Kalau sampai akhir Desember 2005, ternyata belum seluruh GAM menyerahkan senjata atau turun gunung, apakah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) perlu menyatakan GAM sebagai kelompok teroris internasional yang pantas diberantas ? Setelah MoU, apakah mungkin elit politik di Acheh bisa berdamai, termasuk kelompok civil societynya ? Ada yang berpendapat bahwa karena GAM mendapatkan amnesty, maka TNI/POlri juga perlu mendapatkan amnesty biar makna MoU menjadi win win solution ? Menurut Anda, ada tidak kemungkinan cara bertindak kelompok GAM kalau misalnya MoU gagal ataupun berhasil ? Menurut Anda, apakah pilkadasung di NAD perlu diundurkan karena MoU ?" (Toni Ervianto, tonisudibyo2001@yahoo.com , Fri, 19 Aug 2005 10:14:04 -0700 (PDT))

 

Baiklah saudara Toni Ervianto di Meulaboh, Acheh Barat.

 

1. Apakah benar menurut informasi yang diterima Bapak bahwa Pieter Feith adalah agen CIA?

 

Dari fakta yang ada, Pieter Feith bukan agen CIA, tetapi seorang diplomat Belanda, yang ditugaskan di PBB, sebagai Duta Besar, Wakil Utusan Tetap Misi Belanda untuk NATO dan WEU, sebagai Penasehat Politik untuk Commandan IFOR di Bosnia-Herzegovina, Direktur the Crisis Management and Operations Directorate and Head of the Balkans Task Force, dan sekarang sebagai Kepala Acheh Monitoring Mission.

 

Dan cv singkatnya Pieter Feith adalah ia berkebangsaan Belanda, belajar ilmu politik di Universitas Lausanne, Switzerland dan lulusan (1970) dari  Fletcher School of Law and Diplomacy di Medford, Massachusetts, USA. Tahun 1970 ia bekerja di Kementrian Luar Negeri Belanda, dalam Departemen NATO. Antara tahun 1973-1975 ia diangkat sebagai Sekretaris Dua di Damaskus, Syria. Selanjutnya antara tahun 1975-1979 diangkat sebagai Sekretaris Pertama di Bonn, German. Dan diteruskan di New York tahun 1979-1982 sebagai  Sekretaris Pertama Misi Belanda untuk PBB. Tahun 1982-1985 diangkat sebagai Kepala Politik urusan PBB di Kementrian Luar Negeri. Tahun 1985-1989 diangkat sebagai Chargé d'Affaires di Khartoum, Sudan. Tahun 1989-1992 diangkat sebagai Direktur Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri. Tahun 1992-1995 diangkat sebagai Wakil Utusan Tetap Misi Belanda untuk NATO dan WEU. Tahun 1997-1998 diangkat sebagai Duta Besar di Large. Tahun 1995 ditunjuk oleh Dewan NATO sebagai Penasehat Politik untuk Commandan IFOR di Bosnia-Herzegovina. Dan bulan Maret 1997 selesai tugasnya dengan SFOR. Dari bulan Agustus 1998 sampai oktober 2001 ia bekerja di Staf Internasional NATO sebagai Direktur the Crisis Management and Operations Directorate and Head of the Balkans Task Force. Dan sekarang ia diangkat sebagai Kepala Acheh Monitoring Mission di Acheh.

 

2. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan MoU gagal di Aceh ?

 

MoU akan gagal di Acheh:

 

Apabila tugas-tugas yang diembankan kepada Acheh Monitoring Mission tidak bisa dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan sampai pada 31 Desember 2005. Seperti misalnya tidak berhasilnya melakukan demobilisasi GAM yang jumlahnya 3000 pasukan militernya dan decomissioning persenjataannya yang berjumlah 840 buah senjata. Penarikan pasukan non-organik TNI dan Polri tidak sebagaimana yang dijanjikan pihak Pemerintah RI. Dan jumlah pasukan organik TNI melebihi 14.700 orang dan pasukan organik Polri melebih 9.100 orang.

 

Apabila pihak Pemerintah RI gagal melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak illegal manapun, seperti para milisi-milisi binaan TNI.

 

Apabila pihak DPR RI tidak berhasil menetapkan Undang Undang baru yang mengacu kepada MoU untuk dipakai sebagai payung hukum Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, dan disahkan Pemerintah RI serta diundangkan paling lambat tanggal 31 Maret 2006.

 

Apabila orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM tidak dibebaskan sampai tanggal 31 Agustus 2005, begitu juga narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik tidak dibebaskan paling akhir tanggal 31 Agustus 2005.

 

Apabila semua mantan pasukan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik tidak mendapatkan kompensasi yang dijanjikan, seperti alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak bagi yang tidak mampu bekerja. Dan apabila Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak segera dibentuk di Aceh.

 

3. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya tujuan dan motivasi perjuangan organisasi sipil di Aceh pasca MoU ?

 

Tujuan perjuangan organisasi sipil di Acheh pasca MoU adalah mengajak semua rakyat Acheh yang ada di Acheh untuk tetap memelihara perdamaian, dan secara bersama-sama medirikan Pemerintahan Acheh melalui jalur proses yang jujur, adil, bebas dan rahasia. Dimana Pemerintah Acheh bersama Lembaga Legislatif Acheh ini yang akan membangun negeri Acheh untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Acheh yang ada di Acheh. Pemerintah Acheh yang terbentuk nantinya bersama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca tsunami untuk membangun kembali Acheh dari kehancuran menuju kepada kemakmuran.

 

Motivasi perjuangan organisasi sipil di Acheh pasca MoU adalah terciptanya perdamaian yang berkelanjutan agar supaya tidak timbul kembali kekerasan dari pihak militer di Acheh, dan tidak kembali lagi TNI dan Polri non-organik ke negeri Acheh.

 

4. Apakah perlu persoalan HAM di masa DOM dipersoalkan lagi ?

 

Salah satu tujuan dimasukkannya masalah hak Asasi Manusia dalam MoU yaitu dengan akan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Acheh itu merupakan sarana dan wadah untuk dipakai sebagai alat hukum guna menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

 

Jadi, dengan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Acheh memberikan peluang dan kesempatan kepada siapa saja rakyat di Acheh untuk melakukan tuntutannya kepada pelaku-pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran HAM di Acheh, baik itu dari pihak TNI/Polri ataupun dari pihak GAM sendiri.

 

Begitu juga masa Daerah Operasi Militer, apabila berdasarkan  Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terbukti bahwa ada pelaku pelanggaran HAM dari pihak TNI/Polri maka harus secara jujur dan kesatria dihadapkan kehadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Acheh. Dan dengan cara inilah merupakan cara penyelesaian rekonsiliasi dan kebenaran di Acheh.

 

5. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan Tim AMM menggagalkan MoU ?

 

Tim AMM adalah Tim yang diamanati untuk menjalankan pelaksanaan perdamaian di Acheh berdasarkan MoU RI-GAM 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dan adalah suatu pemikiran yang gila kalau ada yang berpikiran bahwa Tim AMM akan menggagalkan MoU di Acheh.

 

Tim AMM menaruhkan harga dan martabat Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Negara-Negara anggota ASEAN. Berhasil perdamaian di Acheh, merupakan keberhasilan Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Negara-Negara angggota ASEAN menciptakan perdamaian di Acheh.

 

6. Kalau sampai akhir Desember 2005, ternyata belum seluruh GAM menyerahkan senjata atau turun gunung, apakah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) perlu menyatakan GAM sebagai kelompok teroris internasional yang pantas diberantas ?

 

GAM bukan organisasi teroris, dan belum ada dunia internasional yang mendeklarkan GAM sebagai organisasi teroris, dan tidak akan pernah terjadi.

 

GAM akan tetap komitmen kepada MoU, sendainya pihak TNI/Polri juga komitmen kepada MoU. Dan  GAM akan langsung membicarakan dan menyelesaikan pelaksanaan perlucutan senjata dengan pihak AMM. Dan tentu saja pihak AMM telah memiliki fakta dan bukti tentang seberapa banyak pasukan non-organik TNI dan Polri telah ditarik dari Acheh. Dari fakta yang dimilik AMM akan menjadikan bukti bagi GAM untuk menjalankan perlucutan senjata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MoU, yaitu dalam empat tahap. Jadi dalam setiap tahap dilakukan evaluasi oleh Tim AMM, GAM dan TNI/Polri. Jadi tidak akan ada yang melakukan penghianatan, karena semuanya akan dimonitor secara ketat oleh AMM.

 

Jadi tidak akan mungkin GAM melakukan penghianatan pada MoU. Begitu juga pihak TNI/Polri harus komitmen atas MoU.

 

7. Setelah MoU, apakah mungkin elit politik di Acheh bisa berdamai, termasuk kelompok civil societynya ?

 

Semua bangsa Acheh ingin damai di Acheh, tidak ada yang ingin terus berperang di Acheh. Seluruh bangsa Acheh yang akan menentukan masa depan Acheh. Pemerintah Acheh, Legislatif Acheh, dan disokong penuh oleh seluruh bangsa Acheh yang akan menjalankan roda pemerintahan Acheh untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di Acheh.

 

Dan inilah saatnya bagi seluruh komponen di Acheh, baik itu GAM dan kelompok civil society lainnya diuji, apakah memang mereka mampu dan berhasil membangun perdamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Acheh atau tidak ?

 

Membangun negeri adalah lebih sulit dan sangat sulit dibandingkan dengan menghancurkan negeri. Dan justru saat sekarang adalah kesempatan yang terbaik untuk membuka Acheh menjadi negeri yang bebas, yang aman bagi seluruh bangsa Acheh dan bagi siapapun yang ingin masuk ke Acheh. Negeri Acheh akan menjadi negeri yang terbuka, yang akan mampu bersaing dengan negeri-negeri tetangga lainnya. Hubungan perdagangan dengan semua negara terbuka. Tinggalah, mampukah bangsa Acheh membangun negeri Acheh untuk bangsa Acheh ? Kesempatan telah terbuka, jalan telah terbentang didepan. Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh memiliki hak yang luas, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak Pemerintah RI dalam pembangunan didalam negeri Acheh.

 

8. Ada yang berpendapat bahwa karena GAM mendapatkan amnesty, maka TNI/POlri juga perlu mendapatkan amnesty biar makna MoU menjadi win win solution ?

 

Semua yang akan berlaku di Acheh didasarkan kepada MoU. Dengan dasar hukum MoU inilah yang harus dijadikan sebagai pijakan. Karena dalam MoU tidak ada dicantumkan pemberian amnesti kepada pihak TNI/Polri, maka masalah amnesti ini tidak perlu dijadikan polemik. Kalau pihak Pemerintah RI dan DPR RI ingin memberikan amnesti kepada TNI/Polri itu hak Pemerintah RI dan DPR RI. Tetapi, kalau ada tuntutan dari bangsa Acheh tentang pelanggaran tindak kejahatan HAM, maka Pemerintah RI dan DPR RI harus memenuni tuntutan bangsa Acheh tersebut. Dimana penyelesaiannya bukan dengan pemberian amnesti, melainkan harus melalui jalur penegakkan hukum HAM. Dan inilah cara yang paling adil.

 

9. Menurut Anda, ada tidak kemungkinan cara bertindak kelompok GAM kalau misalnya MoU gagal ataupun berhasil ?

 

Dalam masalah penyelesaian perselisihan, GAM dan pihak Pemerintah RI akan terlibat guna menyelematkan persengketaan yang terjadi yang bisa mengancam gagalnya MoU.

 

Dalam tingkat kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah antara Kepala Misi Monitoring dengan para pihak, dan juga tidak bisa diselesaikan melalui pembahasan bersama antara Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak, maka peranan Pimpinan politik GAM, bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative secara bersama-sama akan menyelesaikan kasus-kasus sengketa ini.

 

Nah disinilah peranan Pimpinan GAM untuk memberikan sikap dan penyelesaiannya guna menyelamatkan MoU.

 

Seandainya, tidak berhasil sengketa dipecahkan dalam tingkat ini, dan setelah pihak Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa pun tidak berhasil menyelesaikannya, maka kemungkinan besar MoU gagal.

 

Dan kalau seandainya MoU gagal, jelas pihak Negara-Negara anggota Uni Eropa malu dan kehilangan kepercayaan dari bangsa Acheh untuk menyelesaikan dan memonitor MoU. Begitu juga Negara-Negara anggota ASEAN juga kehilangan kepercayaan sebagai pengawas perdamaian di Acheh. Begitu juga bagi GAM akan sulit untuk percaya lagi kepada pihak Pemerintah RI dimasa depan untuk melakukan perundingan damai.

 

Dan bagi GAM akan terus memperjuangkan penentuan nasib sendiri, kalau seandaianya MoU gagal.

 

Dan kalau MoU berhasil, sudah tentu GAM akan terus komitmen untuk memelihara perdamaian yang berkelanjutan di Acheh. Dan sebagaimana yang tertuang dalam MoU, GAM bersama seluruh bangsa Acheh akan menciptakan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Dan bersama-sama membangun dan menjalankan roda pemerintahan Acheh guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi sleuruh bangsa Acheh.

 

10. Menurut Anda, apakah pilkadasung di NAD perlu diundurkan karena MoU ?

 

Setelah MoU ditandatangani 15 Agustus 2005, maka apa yang akan berlaku di Acheh diacukan kepada MoU dan kepada Undang Undang Baru yang mengacu kepada MoU tersebut yang paling lambat akan disahkan dan diundangkan pada 31 Maret 2006.

 

Karena itu, seperti masalah pemilihan kepala daerah langsung di Acheh harus ditunda dan diacukan kepada Undang Undang Baru yang mengacu kepada MoU 15 Agustus 2005 itu.

 

Dan yang pertama akan dilakukan setelah disahkannya Undang Undang Baru itu adalah pemilihan lokal yang bebas dan adil untuk memilih Kepala Pemerintah Acheh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006. Dan sampai tahun 2009 legislatif Acheh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 19 Aug 2005 10:14:04 -0700 (PDT)

From: sudibyo toni tonisudibyo2001@yahoo.com

Subject: Wawancara

To: ahmad@dataphone.se

 

Meulaboh, 19 Agustus 2005

 

Bapak Ahmad Sudirman Yth

 

Kami dari redaksi situs berita www.modus.or.id ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yaitu :

 

1.Apakah benar menurut informasi yang diterima Bapak bahwa Peter Feith adalah agen CIA ?

2.Menurut Anda, apakah yang menyebabkan MoU gagal di Aceh ?

3.Menurut Anda, bagaimana sebaiknya tujuan dan motivasi perjuangan organisasi sipil di Aceh pasca MoU ?

4.Apakah perlu persoalan HAM di masa DOM dipersoalkan lagi ?

5.Menurut Anda, apakah ada kemungkinan Tim AMM menggagalkan MoU ?

6.Kalau sampai akhir Desember 2005, ternyata belum seluruh GAM menyerahkan senjata atau turun gunung, apakah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) perlu menyatakan GAM sebagai kelompok teroris internasional yang pantas diberantas ?

7.Setelah MoU, apakah mungkin elit politik di Acheh bisa berdamai, termasuk kelompok civil societynya ?

8.Ada yang berpendapat bahwa karena GAM mendapatkan amnesty, maka TNI/POlri juga perlu mendapatkan amnesty biar makna MoU menjadi win win solution ?

9.Menurut Anda, ada tidak kemungkinan cara bertindak kelompok GAM kalau misalnya MoU gagal ataupun berhasil ?

10.Menurut Anda, apakah pilkadasung di NAD perlu diundurkan karena MoU ?

 

Catatan :

Kalau Bapak memiliki biodata soal Peter Feith dan anggota Aceh Monitoring Mission lainnya, mohon diemail ke kami sebagai bank data bagi redaksi kami. Terima kasih sebelumnya. Berapa No Hp bapak ?

 

Toni Ervianto

Kepala Biro Meulaboh Aceh Barat

tonisudibyo2001@yahoo.com

----------