Stockholm, 20 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MENGAPA LETJEN (PURN) KIKI  SYAHNAKRI MERASA KHAWATIR KALAU DI ACHEH DAMAI ?

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

APA SEBENARNYA KEMAUAN LETJEN (PURN) KIKI SYAHNAKRI DI ACHEH ?

 

"Isi perjanjian RI-GAM itu jelas sangat mengecewakan dan sangat mengkhawatirkan. Ini menyakitkan. Berdasarkan hasil kajian Lemhannas, isi perjanjian RI-GAM itu melanggar 16 Undang-undang yang ada di Indonesia, seperti UU No 3/2004, yang mengatur BI, UU 34/2004 tentang TNI, UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah, dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan. MoU itu, sudah menggoyahkan sendi hukum positif  kita. Apa yang diberlakukan di Aceh sudah menebar ketidakadilan. Contoh, anggota GAM diberikan kompensasi lahan 3 hektare, sedangkan pemerintah tidak memperhatikan nasib TNI dan masyarakat. Untuk mengingatkan SBY, sejauh ini belum dilakukan. Paling-paling yang bersuara keras ke publik, saya sendiri. TNI itu low battery. Saya juga monitoring di sana, para prajurit yang ada di Aceh juga khawatir. Karena prajurit dididik dan didoktrin untuk menjaga keutuhan wilayah, dan itu memang fungsi dan tugas pokok-nya itu. Saya kira bintara saja bisa menafsirkan isi MoU itu, penuh dengan trik dan kita terlalu longgar. Menlu GAM, Malik Mahmud tidak satu potongpun menyebut dan komit dengan NKRI. Tim perunding pemerintah dan DPR diliciki. Barang kali juru runding itulah yang mesti bertanggung jawab. Pokoknya pemerintahlah. Jadi kalaupun TNI sudah berhasil mereduksi seluruh senjata GAM, belum tentu bisa selesai sepanjang rasa keadilannya secara ekonomi belum terpenu-hi." (mantan Wakasad, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 19 Agustus 2005)

 

Kelihatan Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ini lebih berat melihat sendi hukum RI terombang ambing angin MoU, ketimbang timbulnya perdamaian yang seterusnya di Acheh.

 

Sedikit melihat siapa itu Kiki Syahnakri ini.

 

Kiki Syahnakri lahir pada 24 April 1947 di Jawa Barat, berpangkat sebagai Mayor Jenderal dan bertugas sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat mulai dari bulan Mei 1998 sampai bulan Nopember 1999. Ia bertugas sebagai Panglima, Komando Operasi Penguasa Darurat Militer di Timor Leste pada bulan September 1999. Kiki Syahnakri bertugas sebagai Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat dan Timor Leste, mulai bulan Desember 1999 sampai bulan Nopember 2000 dan kemudian bertugas sebagai Wakil Ketua Staf Angkatan Darat mulai bulan Nopember 2000 sampai bulan Mei 2002. Sejak 2002 ia pensiun dari TNI.

 

Pada tahun 2003 Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mengajukan sebuah surat dakwaan penting pada tanggal 24 Pebruari 2003 ke Panel Khusus untuk orang-orang yang dituntut dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di wilayah Timor Leste pada tahun 1999.

 

Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri adalah terdakwa yang telah dituntut dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atas Pembunuhan, Deportasi dan Persekusi yang dilakukan terdakwa sebagai bagian dari sebuah serangan yang luas atau sistimatis diarahkan terhadap rakyat Timor Leste dan secara khusus menargetkan mereka yang dianggap pendukung kemerdekaan untuk Timor Leste. Terdakwa dituntut atas persekusi dan pembunuhan terhadap rakyat yang dianggap mendukung kemerdekaan untuk Timor leste. Persekusi tersebut meliputi pembunuhan, penyiksaan, serangan fisik, pengurungan sewenang-wenang, intimidasi, pembakaran dan pengrusakan terhadap harta milik.

 

Nah sekarang kembali kepada apa yang dikemukakan Letjen Syahnakri seperti yang dikutip diatas, dimana apa yang diungkapkannya itu menggambarkan bahwa pikiran para Jenderal TNI memang dari sejak awal memasuki dunia TNI telah dicekoki dengan doktrin yang menyebutkan wilayah Acheh merupakan wilayah RI dari sejak RI diproklamasikan Soekarno 17 Agustus 1945.

 

Nah, indoktrinasi yang gencar dalam bangunan TNI ini terus meresap dalam pikiran anggota TNI sampai masa pensiunnya. Contohnya Letjen Kiki Syahnakri ini.

 

Indoktrinasi model mitos Acheh, Maluku Selatan dan Papua Barat yang dihembuskan kesetiap anggota TNI termasuk didalamnya para perwira dan para Jenderal-Jenderalnya, telah mengakibatkan kejumudan atau kebekuan pikiran mereka yang hanya terfokus kepada RI sudah final, dan itu wilayah dari Sabang sampai Merauke adalah milik RI.

 

Padahal, kalau mereka mau saja secara jujur membongkar apa yang sebenarnya dinamakan RI, dan bagaimana itu RI tumbuh dan berkembang, maka akan terbukalah bahwa apa yang telah diindoktrinasikan dalam dunia TNI itu adalah hanya merupakan bualan kosong dan mitos yang keropos buatan mbah Soekarno saja.

 

Nah, karena memang dunia TNI adalah dunia yang kaku, yang hanya mengikut jalur keatas saja, dan tidak melihat kanan kiri, pokoknya seperti kuda yang ditutup mata sebelah kanan dan kirinya, sehinga yang kelihatan hanyalah bagian depan saja, yang menyebabkan lahirnya ungkapan dari mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri mengenai Perjanjian Damai Acheh yang ditandatangani 15 Agustus 2005 di Helsinki seperti yang dikutipkan diatas.

 

Itu negeri Acheh yang merupakan negeri yang bebas semenjak Jepang menyerah kepada Amerika dan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan Soekarno hanya memproklamasikan RI pada 17 Agustus 1945 disekitar Jakarta saja, walaupun mengklaim wilayah dari Sabang Sampai Merauke. Tetapi fakta dan buktinya itu wilayah Sumatra, Jawa dan Madura berada dibawah wewenang daulat Sekutu Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten yang berkedudukan di Singapura.

 

Dan sejak itu, tanah Negeri Acheh tidak pernah diduduki kembali oleh Sekutu dan Belanda. Tidak, tidak juga oleh RI-nya mbah Soekarno.

 

Kemudian sekarang, itu Letjen (Purn) Kiki Syahnakri yang pikirannya telah penuh dengan isi mitos Acheh buatan mbah Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya menganggap bahwa dengan ditandatanganinya MoU Helsinki 15 Agustus 2005 merupakan suatu yang "sangat mengecewakan dan sangat mengkhawatirkan".

 

Kan tidak masuk akal apa yang diungkapkan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, kalau alasan yang dipakainya itu hanya menyandarkan kepada apa yang dikaji oleh Lemhannas, yang katanya "isi perjanjian RI-GAM itu melanggar 16 Undang-undang yang ada di Indonesia, seperti UU No 3/2004, yang mengatur BI, UU 34/2004 tentang TNI, UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah, dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan"

 

Itu kalau hanya menabrak beberapa pasal Undang Undang made in DPR RI yang menganeksasi Acheh, tidak seberapa dibandingkan dengan kalau di Acheh terus menerus perang dan bangsa Acheh terus menerus dibunuh.

 

Dan itu kalau Pemerintah Acheh punya hak untuk memperoleh dana melalui hutang luar negeri, dan Pemerintah Acheh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia), dan juga Pemerintah Acheh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. Itu semuanya hak Pemerintah Acheh yang mandiri. Dan itulah yang dinamakan Self-Government. Kalau semuanya mau seperti yang suda ada, itu namanya tidak perlu diperjuangkan dan tidak perlu dirundingkan di Helsinki segala macam. Cukup yes men saja kepada mbah Yudhoyono.

 

Misalnya kalau dalam UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 170 (1) disebutkan "Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri."

 

Nah menurut MoU dinyatakan: "1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri"

 

Disini bebas ditafsirkan, yaitu Pemerintah Acheh bebas tanpa harus melalui Pemerintah RI langsung mengadakan hubungan dengan pihak luar untuk mendapatkan dana melalui bantuan yang berupa hutang. Mengapa bebas ditafsirkan, karena dalam MoU tidak disebutkan harus mengacu kepada UU No.32 Tahun 2004.

 

Jadi model MoU inilah model dasar hukum Pemerintahan Acheh di Acheh. Bukan Pemerintahan Daerah model UU No.32 Tahun 2004.

 

Begitu juga mengenai masalah menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia). Dimana pihak RI yang mengacu kepada UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 11 (1) menyebutkan "Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan."

 

Nah, sekarang Pemerintah Acheh bebas menentukan suku bunga, misalnya kalau berdasarkan Islam suku bunga tidak ada, jadi kalau perlu pinjam, tidak perlu pakai bunga yang diharamkan Islam. Ini juga keuntungan bagi bangsa Acheh, khususnya bagi Bank di Acheh. Bank di Acheh bisa pinjam duit tanpa bunga. Kan hebat itu namanya.

 

Juga masalah Pemerintah Acheh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

 

Pemerintah Acheh melakukan perdagangan dan bisnis internasional ini merupakan salah satu hak bagi Pemerintahan sendiri Acheh. Nah pintu terbuka bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Acheh. Membangun pabrik dengan upah yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dengan jaminan kestabilan keamanan, maka itu investor asing, termasuk dari Swedia bisa membangun pabrik di Acheh, tanpa harus kena tembakan senjata TNI, untuk diekspor keluar dengan ongkos produksi yang bisa bersaing dengan negara-negara lainnya di Asia. Mendidik putra-putri Acheh untuk dididik dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dikirim keluar negeri, misalnya belajar ke Swedia. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan universitas di Swedia. Setelah selesai pendidikan diberikan jamian kerja di Acheh sesuai dengan keakhliannya.

 

Begitu juga masalah wisatawan asing. Jangan hanya Bali saja yang dikenal dunia. Nanti sekali waktu itu yang namanya Acheh dengan budaya dan adat istiadatnya bisa dikenalkan kepada dunia luar melalui wisatawan asing yang bebas kemana saja pergi di seluruh Acheh tanpa harus dikawal pasukan TNI atau Polri. Kenalkan budaya dan adat istiadat Acheh ke seluruh dunia melalui kerjasama antara Departemen Keparawisataan Pemerintah Acheh dan Departemen-Departemen kebudayaan yang ada di negara-negara asing.

 

Kemudian masalah anggota GAM yang diberikan kompensasi lahan 3 hektare, sedangkan pemerintah tidak memperhatikan nasib TNI dan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan mantan Wakasad, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.

 

Itu wajar saja bagi bangsa Acheh. Karena itu Negeri Acheh bukan milik mbah Soekarno dan para penerusnya. Itu Negeri Acheh yang dianeksasi mbah Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya. Kalau hanya dikasih 3 hektare itu sedikit. Seharusnya itu negeri Acheh diberikan kembali semuanya kepada seluruh bangsa Acheh, bukan hanya 3 hektare.

 

Nah sekarang, apakah kalau Negeri Acheh dibawah Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh ini yang akan membawa bangsa Acheh bebas menentukan nasib mereka sendiri diatas tanah negeri Acheh dikhawatirkan oleh mantan Wakasad, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri ?

 

Jangan berpikir bodohlah Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. Biarkan bangsa Acheh menentukan nasib mereka sendiri diatas naungan Pemerintahan Acheh. Dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri urus saja itu RI bersama mbah Yudhoyono. Dasar orang Sunda satu ini.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Headlines News

20 August 2005

 

Syahnakri: Isi perjanjian itu sangat mengecewakan

MoU Aceh Damai Resahkan Para Jenderal

 

Isi perjanjian dalam MoU Aceh Damai, tidak saja membuat resah kalangan politisi kita. Namun para jenderal (purna-wirawan) pun ikut khawatir.

 

‘’Isi perjanjian RI-GAM itu jelas sangat mengecewakan dan sangat mengkhawatirkan,’’ ungkap mantan Wakasad, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri kepada Komentar seusai Diskusi Dialektika di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (19/08).

 

“Ini menyakitkan,” kata lulusan AKABRI tahun 1971 se-raya mengharapkan, agar jangan sampai hal ini menjadi pintu gerbang menuju disintegrasi yang dikhawatirkan para purnawirawan. Menurut Kiki, berdasarkan hasil kajian Lemhannas, isi perjanjian RI-GAM itu melanggar 16 Undang-undang yang ada di Indonesia, seperti UU No 3/2004, yang mengatur BI, UU 34/2004 tentang TNI, UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah, dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan.

 

“MoU itu, sudah menggoyahkan sendi hukum positif kita,” tegas mantan Pangdam Udayana ini seraya menambahkan, apa yang diberlakukan di Aceh sudah menebar ketidakadilan. Dia mencontohkan, anggota GAM diberikan kompensasi lahan 3 hektare, sedangkan pemerintah tidak memperhatikan nasib TNI dan masyarakat.

 

Ditanya soal keinginan sejumlah purnawirawan untuk mengingatkan SBY, Kiki mengatakan, sejauh ini belum dilakukan. Dan cuma dirinyalah yang berani bi-cara ke publik. Namun, Kiki mengindikasikan kekhawatiran purnawirawan cukup tinggi. ‘’Saya juga monitoring di sana, para prajurit yang ada di Aceh juga khawatir,’’ bebernya. Kekhawatiran itu, kata dia beralasan, karena prajurit dididik dan didoktrin untuk menjaga keutuhan wilayah, dan itu memang fungsi dan tugas pokok-nya itu.

 

“Saya kira bintara saja bisa menafsirkan isi MoU itu, penuh dengan trik dan kita terlalu longgar,” tukasnya. Katanya juga, Menlu GAM, Malik Mahmud tidak satu potongpun menyebut dan komit dengan NKRI. Dia juga turut menyesalkan karena belum ada purnawirawan menyikapi perjanjian itu.

 

‘’Paling-paling yang bersuara keras ke publik, saya sendiri. TNI itu low battery,” katanya sam-bil tertawa.

 

Disinggung apakah SBY kecolongan, Kiki tidak menyebut secara eksplisit demikian. Tapi dinilainya, tim perunding pemerintah dan DPR diliciki. “Barang kali juru runding itulah yang mesti bertanggung jawab. Pokoknya pemerintahlah,” jawabnya.

 

Kiki sendiri bertanya-tanya, ada skenario apa sebenarnya dibalik penandatanganan MoU RI-GAM, apalagi isinya tidak pernah diungkapkan ke publik. Didesak penandatangan pemerintah itu, karena ingin menghancurkan GAM secara politik, Kiki menilai kemunculan GAM itukan karena ada perasaan ketidakadilan, baik secara ekonomi maupun secara politik. ‘’Jadi kalaupun TNI sudah berhasil mereduksi seluruh senjata GAM, belum tentu bisa selesai sepanjang rasa keadilannya secara ekonomi belum terpenu-hi.’’(zal)

 

http://www.hariankomentar.com/hl001.html

----------