Stockholm, 20 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


WAHHABIYIN HADI DARI BETAWI MANDI DULU DI CILIWUNG BIAR OTAK ENCER, TIDAK NGANTUK SAJA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELIHATAN ITU WAHHABIYIN HADI DARI BETAWI KERJANYA NGANTUK SAJA.

 

"Betulkan kata saya Ahmad Sudirman ini memang ahlul bid'ah yang ngga ada di ada adain alias jago ngibul maklum otak nya encer saking encernya sampai kececer ke comberan. Undang Undang nya belum ada koq udah berkayal ada. he he. DPR-RI  di veto DPRD, Pemerintah Pusat Di Veto Pem-Da ( Pemerintah Daerah ) he he he he sama juga  Gubernur di veto Camat He he  he RW di veto RT he he RT di veto Kang Ibing he he he. Betul betul Jago Ngarang. 5 Bintang untuk Ahmad Sudirman dengan gelar Ahlul bid'ah yang sudah nyata tuh ANSLF GAM sudah diampuni oleh Pemerintah yang sah atas kesalahan dan ke khilafannya menghianati bangsa dan negaranya. Ngarti Mad ?" (H4D, hadifm@cbn.net.id , Mon, 22 Aug 2005 19:14:10 +0700)

 

Baiklah wahhabiyin Hadi di Betawi, Indonesia.

 

Wahhabiyin Hadi, walaupun itu Undang Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh belum ditetapkan dan belum disahkan dan diundangkan, tetapi acuan hukumnya sudah ada, yaitu payung hukum Memorandum of Understanding antara RI dan GAM 15 Agustus 2005.

 

Jadi kalau kalian wahhabiyin mengatakan bahwa Ahmad Sudirman mengada-ada, itu kalian wahhabiyin Hadi menunjukkan bagaimana budek dan bekunya otak kalian.

 

Itu isi Undang Undang baru yang merupakan dasar hukum tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh isinya akan persis seperti apa yang tertuang dalam MoU RI-GAM 15 Agustus 2005. Tidak ada penyimpangan walaupun satu patah katapun. Semuanya harus berbunyi seperti apa yang telah disepakati oleh pihak ASNLF/GAM dan RI di Helsinki dan diparaf pada 17 Juli 2005 dan ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

 

Misalnya kalau dalam MoU dinyatakan:

 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

 

a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

 

b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

 

c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

 

d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

 

Nah nanti dalam Undang-Undang baru itu pun akan mengandung poin-poin persis seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki ini. Tidak akan berbeda. Hanya ditambah dengan Bab, Pasal dan ayat saja.

 

Jadi wahhabiyin Hadi, kalau Ahmad Sudirman menyatakan adanya hak veto dari Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh memang itu ada fakta dan buktinya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam MoU yang akan menjadi Undang Undang Baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.

 

Dimana hak veto atau hak berdasarkan undang undang untuk menolak atau untuk tidak menyetujui bagi Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh itu dinyatakan dalam poin-poin:

 

b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

 

c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

 

d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

 

Coba perhatikan bagaimana itu kewenangan Legilatif Acheh untuk menyetujui dan untuk tidak menyetujui keputusan-keputusan DPR RI yang berkaitan dengan Acheh, dan persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh.

 

Begitu juga dengan Pemerintah Acheh memiliki kewenangan untuk menyetuji dan untuk tidak menyetujui kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh.

 

Jadi, kewenangan Pemerintah Acheh untuk menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh, dan kewenangan Legislatif Acheh untuk menyatakan tidak setuju terhadap keputusan-keputusan DPR RI yang berkaitan dengan Acheh, dan persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh, maka itulah kewenangan yang dinamakan hak veto yang dimiliki oleh Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh.

 

Ah dasar budek, budak Betawi satu ini. Mandi dulu di Ciliwung biar otak kalian encer wahhabiyin Hadi, jangan ngantuk saja kerja kalian.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 22 Aug 2005 19:14:10 +0700

From: "H4D!" hadifm@cbn.net.id

To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se

Cc: "muba zir" <mbzr00@yahoo.com>, "Che Guevara" <CheLives@gmail.com>, "Pos Bali" <balipost@indo.net.id>, <bambang_hw@re.rekayasa.co.id>, <bsatya@t-online.de>, <banjar@centrin.net.id>, <beriakuarti@hotmail.com>, <ben21@cbn.net.id>, <bbuana@rad.net.id>, <ahmadsudirman_gam@yahoo.se>, "Acheh Merdeka" <achehmerdeka@yahoo.com>, <aic_report@yahoo.com>, <asudirman@yahoo.co.uk>, <afdalgama@hotmail.com>, <ahmedjpr@yahoo.com>, <abdul.muin@conocophillips.com>, <agungdh@emirates.net.ae>, <Agus.Renggana@kpc.co.id>, <azis@ksei.co.id>, <kabayan555@yahoo.com>, "Habe Arifin" <habearifin@yahoo.com>, <airlambang@radio68h.com>, <bambang_hw@rekayasa.co.id>, "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se

Subject: AHLUL BID'AH AHMAD SUDIRMAN YANG BERFIKIR TERLALU ENCER SEHINGGA JADI KEENCERAN DAN TERCECER DI COMBERAN

 

Assalamualaikum wr wb

 

Betulkan kata saya Ahmad Sudirman ini memang ahlul bid'ah yang ngga ada di ada adain alias jago ngibul maklum otak nya encer saking encernya sampai kececer ke comberan.

 

Undang Undang nya belum ada koq udah berkayal ada. he he. DPR-RI  di veto DPRD , Pemerintah Pusat Di Veto Pem-Da ( Pemerintah Daerah ) he he....he he sama juga  Gubernur di veto Camat He he  he RW di veto RT he he RT di veto Kang Ibing ... he he he....

 

Betul betul Jago Ngarang...5 Bintang untuk Ahmad Sudirman dengan gelar Ahlul bid'ah yang sudah nyata tuh ANSLF GAM sudah diampuni oleh Pemerintah yang sah atas kesalahan dan ke khilafannya menghianati bangsa dan negaranya. Ngarti Mad ?

 

Wassalam

 

Hadi

 

hadifm@cbn.net.id

Batavia - Indonesia

----------