Sandnes, 22 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MEGA, GUS DUR & HAZ KELOMPOK UNITARIS JAWA YANG DICORONGI KUMOLO TIDAK INGIN MELIHAT ACHEH DAMAI

Muhammad Al Qubra

Sandnes - NORWEGIA.



MEGAWATI, GUS DUR & HAMZAH HAZ KELOMPOK UNITARIS JAWA SOEKARNO YANG DICORONGI TJAHYO KUMOLO TIDAK INGIN MELIHAT ACHEH DAMAI

 

Sesungguhnya orang-orang munafiklah yang paling berbahaya terhadap kemanusiaan. Dilihat dari sudut pandang pihak yang kontra seperti PDI-P Megawati, FKB dan PPP memang mereka sepertinya membesar-besarkan golongan mereka. Kalau kita analisa kelompok ini sungguh sangat menyebalkan bagi orang-orang yang brfikir secara kemanusiaan. Sesungguhnya Islam juga berfikir secara kemanusiaan. Kalau ada orang Islam tidak berfikir secara kemanusiaan, itu adalah hipokrit (bukan orang Islam benaran)

 

Sebetulnya mereka yang kontra terhadap kesepakatan di Helsinki itu adalah orang-orang yang haus darah, kendatipun mereka tidak pernah mengaku. Dan alasan yang mereka kemukakan untuk tdak dikatakan mereka sebagai golongan yang haus darah adalah ciri khas mereka. Untuk lebih jelas lihatlah betapa hipokritnya Megawati dan PDI-P nya ketika mereka belum memiliki kekuasaan mengatakan bahwa kalau cutnyak ini yang menjadi presiden, takkan saya biarkan walau setetes darah mengalir di Acheh. Namun realitanya justru si hipokrit itulah yang membatalkan perundingan Tokyo untuk menerapkan hukum Darurat Militer.

 

Adakah yang mampu membantah kalau Megawati dan PDI-Pnya itu bukan Hipokrit alias munafiq ?  Adakah yang mampu membantah kalau Megawati dan PDI-P nya itu golongan manusia haus darah ? Adakah yang mampu membantah kalau tujuan  Megawati dan PDI-P nya ingin merebutkan kekuasaan dari tangan Yudhoyono dan Kalla ? Lalu dapatkah urusan orang ramai diharapkan pada type orang yang hipokrit itu ?

 

Selanjutya adalagi golongan hipokrit lainnya yaitu PKB dimana Gus Dur eks Presiden buta Indonesia yang pernah masuk Box of Record Dunia bahwa Indonesia lah satu-satunya yang memiliki presiden yang bukan saja buta mata kepala tapi juga buta mata hati. Kata orang, sudah buta jahat lagi. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana jahatnya yang satu ini andaikata dia dapat melihat mengingat demikian jahatnya ketika dia tidak dapat melihat. Anehnya manusia seperti itu masih banjak orang yang berwali kepadanya. Sebetulnya itu gambaran basjar-basyar di permukaan bumi ini.

 

"Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah.Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai" (Q.S. Al-A'raf ayat : 179)

 

Masih ada satu golongan lagi yang hipokrit dan juga haus darah. Yang terakhir ini memproklamirkan diri sebagai partai Islam, masya Allah betapa hipokritnya partai yang satu ini. Gara-gara ulah partai yang satu ini sering menggunakan Al Qur-an untuk mencapai tujuannya, membuat orang lain yang menggunakan Al Qur-an untuk yang "haq" pun dituduh berbuat seperti PPP ini.

 

Seharusnya golongan ini lebih 'arif berfikir dibandingkan golongan-golongan lainnya di Indonesia, namun kenyataannya justru sebaliknya menjual Al Qur-an untuk mempertahankan nafsunya. Tidakkah mereka pernah berfikir untuk keluar dari orbit System Thaghut Pancasila itu ?  Adakah Rasulullah mengambil bahagian dari kekuasaan Abu Sofyan, mendirikan partai Islam didalamnya atau memperjhuangkan Islam di luar Orbit kekuasaan Abu Sofyan ?

 

Disaat bangsa Acheh ingin keluar dari orbit kedhaliman Indonesia, partai ini justru berbuat sebaliknya. Partai ini pernah berfatwa bahwa haram hukumnya menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Namun ketika Megawati menjadi Presiden, Hamzah Haz masuk dalam ketiaknya -- sementara bawahannya bergantung di pinggir rok Megawati.

 

Sekarang lihatlah bagaimana persekongkolan "Trio" ini untuk menggagalkan persepakatan yang telah dicapai di Helsinki untuk tidak lagi membunuh rakyat Acheh yang ditimpa musibah Tsunami. Adakah orang yang waras mampu membantah bahwa mereka termasuk golongan yang  tidak berfikir secara kemanusiaan ? Adakah orang waras yang mampu membantah bahwa mereka tidak termasuk dalam persekongkolan haus darah ? Adakah orang yang waras mampu membantah mereka tidak termasuk dalam golongan yang hipokrit ?

 

Mereka menginginkan agar persoalan Acheh di selesaikan dengan senjata. Mereka tidak mau tau kalau pelanggaran HAM di acheh merupakan kedhaliman yang sudah luarbiasa. Kemudian mereka tidak ingin kedhaliman yang mereka lakukan itu diketahui pihak Internasional.  Mereka masih bertengkar sesama mereka seolah-olah kedhaliman yang mereka lakukan itu tidak diketahui pihak Internasional kecuali akibat persepakatan Helsinki, sehingga menolak kesepakatan tersebut disebabkan adanya pihak Internasional yang bertindak sebagai Tim Monitoring.

 

Dalam kesepakatan tersebut AMM lah yang  akan menangani perselisihan apa saja yang terjadi antara GAM dan Indonesia, namun tiga golongan yang hipokrit itu tidak sependapat. Menurut mereka mestinya pihak GAM dihilangkan saja. Mereka tidak mampu berfikir bahwa justru GAM yang berunding dengan Indonesia, bagaimana mungkin satu pihak dihilangkan sementara pihak yang lain tetap exist, kan ngawur sekali cara berfikir itu orang ?

 

Demikianlah yang kita saksikan sepak terjang orang-orang munafik itu sejak dulu sampai sekarang tetap saja pola berfikirnya tidak pernah berobah. Sesungguhnya orang-orang munafiklah yang paling berbahaya terhadap kemanusiaan dimanapun di seluruh dunia.

 

Billahi fi sabililhaq

 

Muhammad Al Qubra

 

acheh_karbala@yahoo.no

Sandnes, Norwegia.

----------

 

Angket Tolak MoU RI-GAM Meluas

Golkar: Terlalu Pagi

 

JAKARTA - Gerakan menolak kesepakatan damai (MoU) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semakin membesar. Di DPR, selain PDI-P, FKB, F-PPP, sejumlah anggota FPG disebut-sebut juga akan bergabung menggunakan hak angket (penyelidikan). Namun fungsionaris Partai Golkar menanggapi dingin, bahkan menyatakan terlalu pagi berbicara soal angket.

 

Salah seorang penggagas penggunaan hak angket tersebut adalah Aria Bima (F-PDIP) yang mengaku upaya mengumpulkan tanda tangan mengajukan hak angket terus mendapat dukungan secara luas. Bahkan beberapa anggota FPG juga menyatakan setuju mengusulkan hak angket yang menjadi hak konstitusi legislatif untuk menyelidiki kebijakan yang dipandang tidak sesuai.

 

''Ternyata anggota Fraksi Golkar juga banyak yang tidak setuju dan siap bergabung dengan anggota yang menolak isi MoU,'' kata Aria Bima di Jakarta, kemarin.

 

Di tempat terpisah, anggota FKB DPR Mahfud MD menyerahkan masalah hak angket itu kepada anggota fraksinya karena masalah itu merupakan hak pribadi selaku anggota Dewan yang diberikan oleh konstitusi. ''Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam rapatnya mempersilahkan kepada tiap-tiap anggota. Apakah mau ikut menggunakan, silakan, karena hak angket dan interpelasi ada aturan konstitusinya,'' ujar dia.

 

Dia mengakui, di FKB terjadi dua pendapat. Sebagian yang optimistis menyatakan menerima MoU itu dengan alasan agar terjadi perdamaian setelah rakyat Aceh lama dizalimi oleh penguasa saat itu. Namun orang-orang yang pesimistis menilai keadaan yang sama seperti di Aceh juga terjadi di daerah lain sehingga dikhawatirkan terjadi efek domino di daerah lain yang juga teraniaya saat itu. ''Karena itu, kami masih perlu mematangkan sikap fraksi setelah mengundang para ahli,'' ujarnya.

 

Paripurna

 

Sementara itu, desakan untuk menggelar paripurna DPR yang membahas masalah MoU tersebut juga terus bergulir. Gagasan yang dilontarkan Ketua Fraksi PDI-P Tjahyo Kumolo itu mendapat dukungan Mahfud MD. Sebab, sesuai dengan substansi MoU, pada masa mendatang akan terus melibatkan legislatif di pusat tersebut.

 

Baik Mahfud maupun Tjahjo sependapat ada substansi yang sangat mengganggu, baik secara politis maupun tinjauan hukum tata negara. Misalnya jika terjadi perselisihan, yang menangani adalah AMM, dan hasilnya dilaporkan kepada Menko Polsoskam dan GAM. ''Mestinya sudah tidak mencantumkan kata GAM lagi. Begitu juga soal legislatif berkaitan dengan RUU Aceh yang mengganggu sistem ketatanegaraan, yaitu soal Pemerintah Aceh,'' ujar Mahfud.

 

Menurutnya, selama ini belum pernah terjadi paripurna membahas khusus satu persoalan. Untuk itu, sekarang bisa dijadikan tradisi baru. ''Bisa jadi konvensi, toh tidak sulit pelaksanaannya,'' tegas Mahfud.

 

Pemerintah, menurut dia, secara politis tidak perlu mengkhawatirkan, apalagi pemerintah mendapat dukungan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan sejumlah fraksi. ''Kalaupun terjadi voting juga akan menang. Jadi, tidak perlu takut.''

 

Ketua FPDI-P Tjahyo Kumolo mencermati secara subtansial MoU itu tidak sesuai dengan makna negara kesatuan, dan sudah mengarah pada negara federal. Dia mencontohkan, Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak memiliki otoritas di Aceh. Di sisi lain ada makna negara kesatuan. ''Demikian juga masalah internasionalisasi dengan segala bentuknya.''

 

Dalam pasal itu, lanjutnya, justru AMM yang mempunyai otoritas kuat yang implikasinya bisa mengganggu kedulatan NKRI. Oleh karena itu, sikap FPDI-P meminta pemerintah terbuka dalam pembahasan di DPR mengenai poin-poin MoU.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, DPP Partai Golkar dan DPD se-Indonesia, Sabtu malam (20/8) lalu telah membahas masalah itu. Kesimpulannya, mendukung penuh MoU tersebut. ''Itu hasil netral dari dua ekstrem yang ingin merdeka dan yang ingin tetap dalam NKRI,'' ujarnya, kemarin.

 

Soal bendera ataupun lagu, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. ''Toh sekarang semua provinsi punya bendera yang menjadi lambang daerah, juga ada lagu daerah.''

 

Begitu juga soal kompensasi tanah, dinilai masih dalam batas kewajaran. Apalagi di daerah Aceh masih banyak lahan yang perlu pengelolaan. ''Sikap partai adalah mengapresiasi langkah pemerintah,'' ujarnya.

 

Menurut Priyo, dukungan Partai Golkar itu akan menjadi sikap fraksi di DPR. Karena fraksi menjadi kepanjangan Partai Golkar maka konsekuensinya mendukung.

 

Dimintai konfirmasi bahwa banyak anggota FPG yang mendukung hak angket, Priyo menyatakan terlalu pagi jika harus berbicara soal hak angket. ''Terlalu pagi bicara angket dalam soal itu,'' tegasnya.

 

Begitu juga ketika disinggung tuntutan Fraksi PDI-P yang mendesak digelar paripurna. ''Belum perlu. Lebih baik rapat konsultasi dulu,'' ujarnya.

 

Tunggu Pertemuan

 

Sementara itu, terkait dengan pembebasan tahanan politik anggota GAM, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Dr Hamid Awaluddin mengatakan masih menunggu hasil pertemuan antara pemerintah dan DPR RI. Pertemuan penting kedua lembaga negara itu rencananya digelar Rabu (24/8). Melalui pertemuan tersebut akan diperoleh keputusan pemberian amnesti kepada anggota GAM.

 

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Lapas Porong, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (20/8). "Penentuan pemberian amnesti setelah kita bertemu dengan anggota DPR, Rabu (24/8). Setelah itu hampir dipastikan seluruh narapidana dan tahanan akan mendapat amnesti,'' kata Hamid.

 

Hamid optimistis ada lampu hijau dari DPR RI untuk memberikan amnesti kepada anggota GAM melalui pertemuan itu. Sebab, langkah politik-hukum tersebut dijalankan untuk kebaikan semua pihak, khususnya masa depan warga Aceh. Hamid menegaskan, tak ada ketentuan perundang-undangan formal di Indonesia yang dilanggar MoU Pemerintah RI dengan GAM tersebut. Karena itu, setelah pertemuan dengan DPR RI, diperkirakan pada 31 Agustus 2005 seluruh tahanan politik GAM sudah berada di Aceh.

 

Saat berada di Lapas Porong, mantan aktivis HMI dan anggota KPU itu melakukan pertemuan tertutup dengan 26 tahanan anggota GAM. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu untuk menyosialisasikan hasil penandatanganan MoU antara pemerintah RI dan GAM, khususnya menyangkut pemberian amnesti terhadap tahanan GAM.

 

Secara keseluruhan jumlah tahanan GAM di Indonesia 2.000 orang. Dari jumlah tersebut, 400 tahanan telah dibebaskan setelah mendapat remisi pada 17 Agustus lalu. Pemulangan tahanan GAM di penjara di Jatim akan dikumpulkan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Lantas mereka diangkut ke Bandara Juanda, selanjutnya dibawa ke Jakarta baru dipulangkan ke Aceh atas biaya negara.

 

"Kami rencanakan pada 31 Agustus mendatang, tak ada lagi tahanan GAM di lapas di Indonesia. Mereka akan dipulangkan secara bertahap," kata Hamid Awaluddin. (G14, di-49,34n)

 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/22/nas01.htm

----------