Stockholm, 25 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


PENYELESAIAN GAYO, ALAS & SINGKIL SECARA INTERN MELALUI PEMERINTAH ACHEH & LEGISLATIF ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

GAYO, ALAS & SINGKIL DISELESAIKAN SECARA INTERN MELALUI PEMERINTAH ACHEH & LEGISLATIF ACHEH

 

"Saya kagum dengan keluasan pemahaman Ahmad  Sudirman tentang akar sejarah Gayo, Alas & Singkil, dan menghargai pandangan saudara tentang kebebasan menentukan sendiri nasib suatu bangsa. Tapi berkaitan dengan Article 1.1.4 The borders of Aceh correspond to the borders as of 1 July 1956, apakah masih relevan untuk kedepan bila Gayo, Alas & Singkil menuntut untuk pisah dari kontrol langsung Acheh dan menjadi salah satu propinsi RI ? Sikap apa yang akan diambil oleh Acheh bila usaha pemisahan terus diperjuangkan ?" (Mudasir, moed_dev@msn.com , 24 augusti 2005 22:34:48)

 

Baiklah saudara Mudasir di Bandung, Indonesia.

 

Menyinggung Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005 mengenai 1.1.4. Perbatasan Acheh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956, yaitu sebelum dasar hukum UU Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Acheh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ditetapkan dan disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno, dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman Muljatno dan oleh Menteri Dalam Negeri Sunarjo.

 

Nah, dengan disepakatinya perbatasan Acheh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956, berarti perbatasan Acheh yang wilayahnya dimasukkan oleh Soekarno memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara kedalam wilayah Propinsi Sumatera Utara. Artinya, wilayah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja yang dianeksasi kedalam wilayah Propinsi Sumatera Utara. Dimana Propinsi Sumatera Utara ini sebelumnya satu hari sebelum RIS dilebur, dibentuk berdasarkan dasar hukum sepihak Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi tanggal 14 Agustus 1950.

 

Karena perbatasan Acheh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956, maka itu menunjukkan Daerah Acheh yang sebelum diberlakukan sebagai Daerah Otonomi Propinsi Acheh. Atau dengan kata lain Acheh yang masih berdiri sendiri, tetapi telah dicaplok mbah Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya memakai mulut Propinsi Sumatera Utara dengan cara menetapkan dasar hukum sepihak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

 

Sekarang, karena MoU 15 Agustus 2005 merupakan kesepakatan antara RI dengan ASNLF/GAM, maka masalah yang menyangkut persoalan Gayo, Alas & Singkil, itu akan diselesaikan oleh Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh berdasarkan Undang Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang mengacu kepada MoU 15 Agustus 2005.

 

Nah berdasarkan Undang Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh ini apabila pihak DPR RI akan menetapkan keputusan-keputusan yang terkait dengan Acheh terlebih dahulu dilakukan dengan konsultasi dan mendapat persetujuan legislatif Acheh. Misalanya, kalau pihak DPR RI akan membahas RUU tentang pemekaran Acheh, maka terlebih dahulu dilakukan dengan konsultasi dan mendapat persetujuan legislatif Acheh.

 

Jadi, tidak mudah bagi pihak bangsa Gayo, Alas & Singkil untuk menuntut Acheh Singkil, Acheh Tenggara, Gayo Luwes, Acheh Tengah, dan Bener Meuriah menjadi satu propinsi kepada pihak DPR RI tanpa terlebih dahulu dilakukan dengan konsultasi dan mendapat persetujuan legislatif Acheh.

 

Karena itu cara yang terbaik bagi bangsa Gayo, Alas & Singkil adalah bukan meminta kepada pihak DPR RI, melainkan melakukan perundingan dengan bangsa Acheh untuk mendapatkan kesepakatan dalam hal masa depan bangsa Gayo, Alas & Singkil, dan masa depan Acheh Singkil, Acheh Tenggara, Gayo Luwes, Acheh Tengah, dan Bener Meuriah. Dan itulah cara penyelesaian terbaik, yang aman dan damai, melalui jalur perundingan, bukan melalui angkat senjata.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

From: Mudasir . moed_dev@msn.com

Date: 24 augusti 2005 22:34:48

To: ahmad@dataphone.se, ahmad_sudirman@hotmail.com, PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, Lantak@yahoogroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com, achehnews@yahoogroups.com, asnlfnorwegia@yahoo.com

Subject: RE: BANGSA GAYO, ALAS & SINGKIL MEMBUAT FEDERASI DENGAN BANGSA ACHEH DI ACHEH

 

Ass.Wr.Wb

 

Saya kagum dengan keluasan pemahaman Ahmad  Sudirman tentang akar sejarah GAYO, ALAS & SINGKIL, dan menghargai pandangan saudara tentang kebebasan menentukan sendiri nasib suatu bangsa.

 

Tapi berkaitan dengan Article 1.1.4 The borders of Aceh correspond to the borders as of 1 July 1956, apakah masih relevan untuk kedepan bila GAYO, ALAS & SINGKIL menuntut untuk pisah dari kontrol langsung Acheh dan menjadi salah satu propinsi RI ? Sikap apa yang akan diambil oleh Acheh bila usaha pemisahan terus diperjuangkan ?

 

Terima kasih untuk tanggapannya.

 

Wassalam,

 

Mudasir

 

moed_dev@msn.com

Bandung, Indonesia

----------