Stockholm, 31 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


AHMAD SUDIRMAN MENJADI WARGANEGARA SWEDIA TIDAK PERNAH DISUMPAH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SUMPAH SETIA KEPADA PANCASILA ADALAH PERILAKU MUSYRIK PERUSAK AQIDAH & TAUHID YANG HARUS DIKIKIS HABIS

 

"Dalam Keppres itu disebutkan pernyataan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 hanya dilakukan oleh anggota GAM yang berkewarganegaraan asing yang berhak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (WNI). Demikian disebutkan dalam poin ketiga Keppres nomor 22 tahun 2005 yang juga menyebutkan anggota GAM yang WNA berhak memperoleh kembali status WNI-nya jika dalam waktu enam bulan sejak berlakunya Keppres ini menanggalkan kewarganegaraan asingnya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraan (stateless) dan memilih kewarganegaraan Indonesia." (SP Saprudin, im_surya_1998@yahoo.co.id , Wed, 31 Aug 2005 13:10:28 +0700 (ICT))

 

Sumpah setia adalah bentuk ikatan politik dan ikatan hukum yang mengikat yang selalu dipakai di RI.

 

Pada tanggal 11 Juni 1986 datanglah Surat Keputusan diterima sebagai warganegara Swedia kedalam pos box Ahmad Sudirman. Dan terbaca dua kalimat, yaitu Ahmad Sudirman setelah tanggal sekarang (11 Juni 1986) menjadi warganegara Swedia.  Keputusan kewarganegaraan ini juga untuk putrinya Ahmad Sudirman.

 

Nah, dengan dua kalimat itulah, sah dan menjadilah Ahmad Sudirman warganegara Swedia.

Mana pernah Ahmad Sudirman dipanggil untuk disumpah setia.

 

Disini kelihatan bahwa masalah sumpah ketaatan adalah suatu hal yang tidak dianggap sebagai hal yang penting dan mendasar. Karena yang dianggap penting dan mendasar adalah perilaku dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan dan negara. Dimana akan dibuktikan bahwa dari sejak 11 Juni 1986 Ahmad Sudirman tidak pernah melanggar aturan, hukum dan undang-undang yang berlaku di Swedia.

 

Nah inilah bukti Ahmad  Sudirman sebagai warganegara Swedia.

 

Jadi bukan karena sumpah taat setia, melainkan perilaku dan tindakan sehari-hari dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan dan negara.

 

Sekarang kembali kepada RI.

 

Dimana berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi, yang menyangkut pernyataan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 hanya dilakukan oleh anggota GAM yang berkewarganegaraan asing yang berhak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (WNI).

 

Disini kelihatan bahwa yang ditekankan oleh pihak Pemerintah RI adalah sumpah kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 bagi mereka yang berhak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.

 

Nah, sumpah taat kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan syarat menjadi warganegara Indonesia yang dijadikan sebagai tekanan utama oleh pihak Pemerintah RI.

 

Disinilah letak kelemahannya. Mengapa ?

 

Karena sebagai negara sekuler yang menjadikan agama sebagai lambang kebebasan, dan agama bukan dijadikan sebagai sumber dan acuan hukum negara, artinya diberikan kebebasan beragama, maka istilah sumpah setia pada pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah suatu kebijaksanaan politik dan hukum yang ngawur dan lemah.

 

Cotohlah Swedia, kerajaan sekuler, yang juga sama dengan negara RI yang juga sekuler, tidak menjadikan sumpah dimulut itu sebagai suatu bukti kesetiaan kepada Kerajaan. Contohnya ketika Ahmad Sudirman diterima sebagai warganegara Swedia pada tanggal 11 Juni 1986, tidak ada itu seremoni sumpah setia segala macama. Karena memang itu hanyalah simbol yang lemah dan keropos.

 

Dan justru dengan dilakukannya sumpah setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 itu sudah merupakan langkah pemusyrikan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah RI terhadap umat Islam. Contohnya setia kepada pancasila, itu sudah merupakan usaha pemusyrikan dilihat dari sudut tauhid dan kepercayaan atau aqidah Islam.

 

Pancasila itu bukan untuk disumpahi, melainkan itu hanyalah ideologi saja, atau hanya merupakan simbol-simbol saja yang tidak kuat, atau lambang saja, seperti lambang patung burung garuda yang besar di tempelkan di dinding gedung DPR/MPR.

 

Juga UUD 1945. Itu UUD 1945 bukan untuk disumpahi melainkan untuk diterapkan saja dan dilaksanakan. Itu UUD 1945 bisa diroba atau diamandemen bahkan bisa dibuang sekalipun. Mengapa harus ditaati pakai sumpah segala macam.

 

Begitu juga itu NKRI, bagi bangsa Papua Barat, Maluku Selatan dan Acheh sendiri yang menganggap NKRI masih belum final, tidak bisa dipaksakan untuk ditelan begitu saja, seperti kelakuan kelompok unitaris Jawa Soekarno.

 

Jadi, kalau Ahmad Sudirman membaca isi dari Keputusan Presiden (Keppres) No 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi tentang ketaatan kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah salah kaprah dan ngaco.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

SUARA PEMBARUAN DAILY

GAM WNA Harus Ikrar Kesetiaan

 

JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) No 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM resmi diterbitkan pemerintah semalam dan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di kantor presiden Selasa malam.

 

Dalam Keppres itu disebutkan pernyataan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 hanya dilakukan oleh anggota GAM yang berkewarganegaraan asing yang berhak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (WNI).

 

Demikian disebutkan dalam poin ketiga Keppres nomor 22 tahun 2005 yang juga menyebutkan anggota GAM yang WNA berhak memperoleh kembali status WNI-nya jika dalam waktu enam bulan sejak berlakunya Keppres ini menanggalkan kewarganegaraan asingnya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraan (stateless) dan memilih kewarganegaraan Indonesia.

 

Dalam Keppres itu juga disebutkan Keppres ini tidak berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan GAM atau terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keppres ini.

 

Dalam poin kelima disebutkan pem- berian amnesti dan abolisi gugur apabila orang yang memperoleh amnesti dan abolisi melakukan tindak pidana makar terhadap pemerintah RI setelah berlakunya Keppres ini.

 

Dalam poin pertama memang disebutkan amnesti diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Yang belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib.

 

Juga kepada mereka yang sedang atau selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib, sedang diperiksa, atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan ; telah dijatuhi pidana baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang atau sudah selesai menjalani pidana di dalam LP.

 

Dengan pemberian amnesti umum ini semua akibat hukum pidana terhadap setiap anggota GAM dihapuskan.

 

Begitu juga dengan pemberian abolisi tuntutan terhadap setiap orang ditiadakan. (Y-3)

Last modified: 31/8/05

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/31/index.html

----------