Stockholm, 2 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


SEKRETARIS KE-2 KBRI WASHINGTON RIAZ J.P. SAEHU MENIPU ACHEH BAGIAN RI KETIKA RIS DISERAHI KEDAULATAN 27-12-1949

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PENIPUAN BESAR-BESARAN YANG DILAKUKAN SEKRETARIS KE-2 KBRI WASHINGTON RIAZ J.P. SAEHU DENGAN MENYATAKAN ACHEH BAGIAN RI KETIKA RIS DISERAHI KEDAULATAN 27-12-1949

 

"The Aug. 21 editorial "A Post-Tsunami Peace?" said Aceh became part of Indonesia when it was "annexed by force in 1950." That is untrue and an incorrect representation of history. Indonesia was under Dutch colonial domination for 3 1/2 centuries. Aceh was one of the last regions in the archipelago conquered by the Dutch. But when an independence movement emerged in the colony in the early 20th century, Aceh was already a part of Netherlands East Indies, and the Acehnese were active in the movement. Aceh was already part of Indonesia at independence in 1945. It was also formally recognized as part of Indonesia under the transfer of sovereignty of 1949. The fighting between the Indonesian central government and the Free Aceh Movement, which the editorial said has been going on for nearly 30 years, started even earlier, when a group of extremists attempted to force the young republic to become an Islamic state, an idea rejected by the Indonesian people." (Riaz J.P. Saehu, Second Secretary, Press and Information Division, Embassy of Indonesia, Washington, Wednesday, August 31, 2005)

 

Membaca komentar yang dilambungkan oleh Sekretaris ke-2 KBRI Washington Riaz J.P. Saehu tentang Acheh yang telah menjadi bagian RI ketika RIS diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, ternyata isinya penuh kebohongan dan penipuan. Mengapa ?

 

Karena, sebagaimana yang telah berpuluh kali dijelaskan Ahmad Sudirman di mimbar bebas ini, bahwa Acheh bukan merupakan wilayah de-facto dan de-jure RI ketika RI menjadi salah satu Negara Bagian RIS yang diserahi dan diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda.

 

Bagaimana bisa itu Riaz J.P. Saehu melakukan penipuan yang terang-terangan di muka umum, tanpa didasari oleh fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum ?

 

Inilah suatu cara yang selalu dilakukan oleh pihak kelompok unitaris jawa Soekarno untuk menutupi kelakuan buruk dan jahatnya ketika melakukan penganeksasian Acheh, Maluku Selatan, Papua Barat, juga penelanan Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS dari mulai 8 Maret 1950 sampai 14 Agustus 1950 dalam tubuh RIS.

 

Itu mengenai wilayah Acheh, sejak Belanda dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1942, maka seluruh wilayah yang diduduki dan dijajah Belanda jatuh dan menjadi kedaulatan Jepang, sampai tanggal 15 Agustus 1945, ketika  Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Amerika dan Sekutu. Seterusnya, wilayah yang sebelumnya dibawah kedaulatan Jepang jatuh kedalam kedaulatan Amerika dan Sekutunya. Dimana untuk wilayah Sumatra, Jawa dan Madura jatuh ketangan Sekutu dibawah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura. Sedangkan untuk wilayah bagian timur diserahkan kepada Australia.

 

Nah, dari sini saja sudah kelihatan bahwa apa yang dikatakan oleh Riaz J.P. Saehu bahwa "Aceh was already part of Indonesia at independence in 1945", jelas itu salah besar, mengapa ?

 

Karena wilayah de-facto dan de-jure setelah Jepang menyerah kepada Amerika dan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 berada dibawah Amerika dan Sekutu. Jadi, bagaimana bisa dikatakan oleh Saehu bahwa Acheh sudah menjadi bagian RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan wilayahnya saja secara de-jure dan de-facto berada dibawah kekuasaan dan kedaulatan pihak Sekutu dibawah pimpinan  Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura.

 

Kalau pihak RI hanya mengklaim diatas kertas, ya itu bisa saja. Anak SD saja bisa mengklaim. Tetapi secara de-facto itu hanya mimpi kosong saja.

 

Kemudian, fakta dan bukti lainnya, yaitu misalnya di Sumatra pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) bersama NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang dikenal dengan pertempuran "Medan Area". Pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara. Kemudian Padang dan Bukittinggipun digempur pasukan Sekutu dan serdadu NICA.

 

Sedangkan di Acheh karena Sekutu menggerakkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi dan menghantam pejuang-pejuang Islam Acheh, maka pecahlah pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Krueng Panjo/Bireuen, pada bulan November 1945. Kemudian Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatra Timur menyerbu Acheh sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa/Kuala Simpang. Dan akhirnya pihak pejuang Islam Acheh berhasil memukul mundur pasukan Jepang.

 

Nah, dari sini saja sudah tebukti bahwa pihak Sekutu yang memanfaatkan pasukan Jepang tidak berhasil menduduki kembali Acheh. Dan Acheh menjadi wilayah yang bebas dari kekuasaan Sekutu dan NICA.

 

Wilayah Acheh ini terus bebas dari pengaruh kekuasaan Sekutu dan NICA dan juga dari RI. Hal ini bisa dilihat dari hasil Perundingan di Linggajati, 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk Jakarta, yang ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo dari pihak RI, dan oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll dari pihak Belanda. Dimana sebagian isinya Sumatra, Jawa, dan Madura dibawah RI. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

 

Kemudian, setelah Perjanjian Linggajati ditandatangani, kurang dari 10 bulan, diadakan lagi Perundingan di kapal perang Renville, yang hasil kesepakatannya ditandatangani pada tanggal 17 januari 1948. Dimana Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. Yang sebagian isinya wilayah RI berada dibelakang garis Van Mook, artinya wilayah de-facto dan de-jure RI berada diwilayah Yogyakarta dan sekitarnya saja. Kemudian, wilayah-wilayah yang sebelumnya ada dibawah RI harus dikosongkan dan semua pasukan RI ditarik ke Yogyakarta.

 

Nah, dari hasil Perjanjian Renville ini secara jelas dan nyata ternyata wilayah de-facto RI hanyalah di Yogyakata dan sekitarnya saja. Dan wilayah Acheh berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI.

 

Jadi sekarang, bagaimana bisa itu Sekretaris ke-2 KBRI Washington Riaz J.P. Saehu menyatakan bahwa "It was also formally recognized as part of Indonesia under the transfer of sovereignty of 1949". Padahal secara de-facto dan de-jure itu wilayah Acheh berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI.

 

Dan ketika RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949, itu wilayah de-facto dan de-jure RI hanya di Yogyakarta dan sekitarnya saja, sesuai dengan hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Sampai ketika RIS diserahi dan diakui kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, itu wilayah RIS secara de-facto dan de-jure tidak termasuk Acheh. Karena Acheh berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RIS.

 

Nah, baru setelah RIS diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, itu RI yang merupakan Negara Bagian RIS melakukan aksi politik ekspansinya melalui cara penelanan Negara dan Daerah Bagian RIS dengan memakai kedok terselubung yang dinamakan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

 

Inilah cara Soekarno dan kelompok unitaris Jawa-nya melakukan penghancuran besar-besaran terhadap 15 Negara dan Daerah Bagian RIS untuk selanjutnya dimasukkan kedalam tubuh RI. Dan itu Acheh pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

 

Jadi, itu wilayah Acheh yang berada diluar de-facto dan de-jure RIS disantapnya oleh RI, yang seterusnya ditelan memakai mulut Propinsi Sumatera Utara.

 

Nah, inilah yang dikatakan oleh pihak Washington Post bahwa Acheh "was annexed by force in 1950 by the relatively young Republic of Indonesia." (The Washington Post, Sunday, August 21, 2005; Page B06)

 

Artinya Soekarno dengan RIS dan RI-nya dengan cara melakukan pembuatan hukum secara sepihak, tanpa adanya persetujuan, keikhlasan, kerelaan dari seluruh bangsa Acheh dan pemimpin Acheh terus saja menelan dan mencaplok Acheh dimasukkan kedalam wilayah RI.

 

Jadi, saudara Sekretaris Ke-2 KBRI Washington Riaz J.P. Saehu saudara itu hanya bicara seenak perut saudara sendiri, tanpa didasari oleh fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum.

 

Silahkan kalau saudara punya fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang Acheh dihubungkan dengan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI dilambungkan di mimbar bebas ini, Ahmad Sudirman siap menunggu dan menanggapinya.

 

Ahmad Sudirman menunggu tanggapan saudara Riaz J.P. Saehu atau siapa saja dari KBRI yang ada diseluruh dunia.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/30/AR2005083001767.html

washingtonpost.com

Aceh's Real History

 

Wednesday, August 31, 2005; A22

 

The Aug. 21 editorial "A Post-Tsunami Peace?" said Aceh became part of Indonesia when it was "annexed by force in 1950." That is untrue and an incorrect representation of history.

 

Indonesia was under Dutch colonial domination for 3 1/2 centuries. Aceh was one of the last regions in the archipelago conquered by the Dutch. But when an independence movement emerged in the colony in the early 20th century, Aceh was already a part of Netherlands East Indies, and the Acehnese were active in the movement. Aceh was already part of Indonesia at independence in 1945. It was also formally recognized as part of Indonesia under the transfer of sovereignty of 1949.

 

The fighting between the Indonesian central government and the Free Aceh Movement, which the editorial said has been going on for nearly 30 years, started even earlier, when a group of extremists attempted to force the young republic to become an Islamic state, an idea rejected by the Indonesian people.

 

The peace agreement recently signed in Helsinki is a realization of good faith demonstrated by both sides. Speculations about possible violations are unhelpful for the realization of the peace deal.

 

RIAZ J.P. SAEHU

Second Secretary

 

Press and Information Division

Embassy of Indonesia

Washington

----------

 

A Post-Tsunami Peace? (Editorial)

The Washington Post, Sunday, August 21, 2005; Page B06

 

AFTER DECADES of fighting that killed at least 15,000 people, the peace agreement signed last week between the Indonesian government and representatives of the separatist province of Aceh is encouraging. If all goes as planned, Acehnese political parties will finally be allowed to run in local elections, the province will get to keep 70 percent of the profits from its oil and gas reserves, and Indonesia will reduce its forces in the region by half. In return, the rebel Free Aceh Movement (GAM) will drop its insistence on independence, and its fighters will disarm.

 

Once virtually unknown outside the region, Aceh is now widely recognized as the place hardest hit by December's Indian Ocean tsunami, which killed 150,000 people in the province of 4 million. Given the massive destruction of Aceh caused by the tsunami, the rebuilding effort will require international involvement for many years to come. A continued international presence may also work in favor of maintaining the peace.

 

Still, it is yet to be seen whether the agreement will hold any tangible benefits for the Acehnese people, who have been disappointed by such deals before. After a long history of independence alternating with invasion, the area, once a rich trading port, was annexed by force in 1950 by the relatively young Republic of Indonesia. Indonesian promises of autonomy have been made and broken since then, and fighting has been virtually uninterrupted for nearly 30 years. The last peace agreement, reached in 2002, broke down within six months.

 

This time, the situation is also precarious. Though the Indonesian government seems to be more in control of its military than in the days of the dictator Suharto, when the military largely ran rampant, there is still reason to be concerned about the military's willingness to comply with this peace agreement. As was seen in East Timor, the Indonesian government honored the will and rights of the East Timorese people, but that act did not translate into similar compliance by the Indonesian military. Rather, evidence suggests that much of the terror the militias wrought upon the East Timorese was orchestrated and supported by the military, which has a history of human rights abuses throughout the archipelago.

 

GAM leaders say that militias in Aceh, backed by the Indonesian military, have vowed to kill the disarmed fighters. Any such killings, or the resultant attempts by GAM fighters to defend themselves, could mean the collapse of the peace agreement. Though humanitarian organizations have reportedly witnessed militia attacks on civilians, the military denies the existence of any such forces.

 

It is vital that the international community continue to observe the situation on the ground, to ensure that human rights abuses by the Indonesian authorities do not persist. When the rest of the world moves on to the next conflict, it should not forget Aceh. This agreement, welcome as it is, is no panacea promising a peaceful age in the territory. The physical devastation is still there for all rebels and the militias in the province to see -- and the Acehnese people know all too well. The paramount interest of all should be in rebuilding homes, schools and roads -- far more important endeavors than fighting over historical and self-defeating grudges.

----------