Stockholm, 3 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YUSRA HABIB TIDAK MEMAHAMI ISI MOU DAN BERKERAS MENUNTUT PENGAKUAN ACHEH BERDASARKAN PETA INGGRIS 1883

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELIHATAN YUSRA HABIB TIDAK MEMAHAMI ISI MOU DAN BERKERAS MENUNTUT PENGAKUAN ACHEH BERDASARKAN PETA INGGRIS 1883

 

"Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia." (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005)

 

"Tetapi hari ini, atas nama Allah pula, "kita" berjanji di depan mata masyarakat Internasional bahwa Acheh adalah bagian dari NKRI. Yang bersepakat antara GAM-RI untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan jujur akan dilaksanakan di Acheh dalam wadah NKRI. Batas wilayah negara Acheh sebagaiamana tertera pada PETA yang dibuat oleh Inggeris tahun 1883 dan 1890. Wilayah territorial negara Acheh inilah yang Belanda ancam supaya diserahkan, dalam Ultimatum Belanda kepada Sultan Acheh, 26 Maret 1873. Atas dasar itu, kita bisa menuntut pengakuan Dunia Internasional. Tetapi hari ini "kita" telah menyerah dan mengakui bahwa batas wilayah Acheh adalah yang disebut dalam UU No. 24 tahun 1956. Penjajah Indonesia telah mematok wilayah kedaulatan Acheh (baca: pasal i ayat 4 MoU Acheh-RI)." (Yusra Habib Abdul Gani,  ari_linge@yahoo.dk , Fri, 2 Sep 2005 18:32:50 +0200 (CEST))

 

Baiklah saudara Yusra Habib Abdul Gani di Struer, Vestsjalland, Denmark.

 

Membaca klarifikasi saudara Yusra Habib atas tulisan saudara Omar Puteh yang berjudul "M.Daud @ Daud Peneuk orang yang pertama engkar sumpah-janji" ada beberapa hal yang digaris bawahi yang perlu untuk dibicarakan dan diperjelas agar supaya tidak menimbulkan pandangan dan anggapan yang salah dan menyimpang.

 

Disini Ahmad Sudirman tidak akan ikut campur dalam masalah yang dikemukakan oleh saudara Omar Puteh, tetapi disini Ahmad Sudirman akan menyinggung apa yang ditulis saudara Yusra yaitu pertama, yang menyangkut MoU. Dan kedua, tentang penuntutan bagi  pengakuan Dunia Internasional atas wilayah territorial negara Acheh berdasarkan peta yang dibuat oleh Inggeris tahun 1883 dan 1890.

 

Nah, menyangkut hal pertama mengenai MoU RI-GAM 15 Agustus 2005, dimana saudara Yusra menyatakan: "Tetapi hari ini, atas nama Allah pula, "kita" berjanji di depan mata masyarakat Internasional bahwa Acheh adalah bagian dari NKRI. Yang bersepakat antara GAM-RI untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan jujur akan dilaksanakan di Acheh dalam wadah NKRI"

 

Membaca apa yang ditulis oleh saudara Yusra, ternyata saudara Yusra tidak mengerti dan tidak memahami bahwa secara de-facto itu wilayah Acheh ada dalam pendudukan dan penjajahan RI-Jawa-Yogya sejak 14 Agustus 1950.

 

Dan pihak GAM dalam MoU tidak menyatakan bahwa GAM "berjanji di depan mata masyarakat Internasional bahwa Acheh adalah bagian dari NKRI". Justru yang tertulis dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pemerintah RI dan ASNLF/GAM adalah "Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia"

 

Nah, dari apa yang telah disepakati dalam MoU itu tidak pernah disebutkan dan dituliskan sepatahkatapun nama NKRI dan UUD 1945. Jadi secara hukum, dan ini merupakan acuan hukum yang akan dipakai oleh pihak pemerintah RI, bahwa pihak ASNLF/GAM tidak mengakui dan tidak berjanji bahwa Acheh bagian NKRI dan mengakui UUD 1945.

 

Yang justru dinyatakan oleh ASNLF/GAM dan telah disepakati adalah negara kesatuan dan konstitusi RI. Nah dalam dasar hukum yang dipakai di RI itu tidak pernah dinyatakan dengan istilah negara kesatuan, dan istilah konstitusi. Tidak pernah ada UU,  PP Pengganti UU, PP,   Keppres, Inpres yang mengacu kepada istilah konstitusi, dan istilah negara kesatuan. Yang diacu justru nama UUD 1945 dan nama NKRI, bukan nama konstitusi dan nama NK.

 

Nah, dalam masalah ini bukan masalah semantik, atau ilmu tentang makna kata, melainkan suatu acuan hukum atau dasar hukum. Dimana yang namanya acuan hukum dan dasar hukum itu istilah harus jelas, nyata dan terang, tidak ada yang samar.

 

Jadi, karena nama konstitusi itu bukan UUD 1945, dan nama NK itu bukan NKRI, maka sudah jelas dan nyata bahwa pihak ASNLF/GAM dalam MoU yang telah disepakati tidak mengakui adanya NKRI dan adanya UUD 1945.

 

Bagaimana bisa saudara Yusra Habib menyimpulkan bahwa "Yang bersepakat antara GAM-RI untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan jujur akan dilaksanakan di Acheh dalam wadah NKRI"

 

ASNLF/GAM hanya komitmen pada MoU 15 Agustus 2005, dan dalam MoU tidak ada ditulis sepatahpun kata NKRI, yang ada adalah negara kesatuan atau NK.

 

Jadi saudara Yusra, justru setelah ditandatanganinya MoU pihak ASNLF/GAM secara de-facto dan de-jure itu wilayah Acheh telah diserahkan kepada pihak Pemerintahan Acheh, artinya kepada pihak Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh berdasarkan acuan hukum MoU 15 Agustus 2005.

 

Sebelum MoU ditandatangani, mana pihak ASNLF/GAM bisa secara de-jure dan de-facto menguasai wilayah Acheh, yang ada adalah dikejar-kejar dan disapu TNI. Dan ASNLF/GAM sendiri tidak dibubarkan. Sekarang bangsa Acheh yang ditahan dan divonis pihak RI telah dibebaskan dan dibenarkan secara hukum untuk menjalankan isi MoU Helsinki ini. Artinya bangsa Acheh bisa membangun Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh untuk menuju kepada keamanan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa Acheh di Acheh, tanpa harus dikejar-kejar oleh TNI dan Polri. Kemudian kalau memang seluruh bangsa Acheh mendesak dan sepakat untuk melakukan plebisit atau referendum dikemudian hari, itu kekuatan secara de-facto dan de-jure sudah ada ditangan seluruh bangsa Acheh.

 

Selanjutnya masalah penuntutan bagi  pengakuan Dunia Internasional atas wilayah territorial negara Acheh berdasarkan peta yang dibuat oleh Inggeris tahun 1883 dan 1890.

 

Saudara Yusra, itu peta yang dipublikasikan oleh The Graphic, London, 22 September 1883, adalah peta wilayah yang telah dikuasai dan diduduki oleh  Sultan Iskandar Muda yang dinobatkan sebagai Sultan pada tanggal 6 Dzulkhijjah 1015 H / 3 April 1607 M. Dimana wilayah yang berhasil diduduki dan dikuasai oleh Sultan Iskandar Muda adalah wilayah Benteng Deli, daerah Natal, daerah Tiku, daerah Pariaman dan Pulau Nias.

 

Coba perhatikan itu Sultan Iskandar Muda telah menguasai dan menduduki hampir seluruh Sumatera ditambah dengan Pulau Nias. Kemudian ditambah dengan wilayah daerah Johor yang dikuasi tahun 1613 M, daerah Pahang dikuasai tahun 1618 M, daerah Kedah dikuasai tahun 1619 M, dan Daerah Tuah dikuasai tahun 1620 M. Nah, itu wilayah yang dikuasai dan diduduki oleh Sultan Iskandar Muda sebelum tahun 1873.

 

Tetapi pada tahun 1883 setelah Belanda menguasai dan menduduki serta menjajah Acheh, itu wilayah Acheh yang sebelumnya telah mencakup Deli, Langkat, Asahan, Serdang yang juga merupakan wilayah kekuasaan Sultan Ismail dari Siak, Sumatera Timur, yang dikuasai oleh Acheh, ternyata oleh Sultan Ismail diserahkan kepada Belanda berdasarkan Traktat Siak tahun 1858. Jadi wilayah Acheh pada tahun 1883 menurut peta Inggris itu adalah wilayah Acheh sekarang ditambah wilayah Sumatera Timur atau Sumatera Utara sekarang.

 

Nah sekarang, mengapa Sultan Ismail dari Siak, Sumatera Timur (Sumatera Utara sekarang) menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, Serdang kepada Belanda pada tahun 1858, padahal wilayah itu merupakan wilayah Kesultanan Acheh ?

 

Jawabannya adalah karena pihak Acheh yang menduduki dan menguasai wilayah Kesultanan Siak, dan Sultan Ismail menganggap bahwa wilayah Deli, Langkat, Asahan, Serdang adalah wilayah Kesultanan Siak bukan wilayah Kesultanan Acheh. Dan dengan diserahkannya wilayah Deli, Langkat, Asahan, Serdang kepada Belanda, maka pihak Sultan Ismail diakui kedudukananya sebagai Sultan Siak. Karena itu mengapa dalam perjanjian Traktat Siak tahun 1858 wilayah Deli, Langkat, Asahan, Serdang diserahkan kepada Belanda, dan inilah salah satu sebab yang mengakibatkan Sultan Acheh marah dan menimbulkan perang Acheh tahun 1873.

 

Jadi saudara Yusra, kalau saudara mengklaim wilayah Sumatera Timur atau sekarang dinamakan Sumatera Utara adalah merupakan bagian Kesultanan Acheh yang akan diperjuangkan penuntutan untuk mendapat pengakuan dunia internasional, maka jelas sangat lemah. Mengapa ?

 

Karena wilayah Kesultanan Siak adalah wilayah yang dikuasai dan diduduki oleh Kesultanan Acheh. Dan memang pihak Sultan Ismail tidak mengakui wilayahnya dikuasai dan diduduki oleh Kesultanan Acheh, sehingga agar Kesultanan Siak diakui kedudukannya oleh Belanda, maka wilayah Kesultanan Siak yaitu wilayah Deli, Langkat, Asahan, Serdang diserahkan kepada Belanda. Jadi Kesultanan Siak tetap wujud diatas wilayahnya, walaupun secara de-jure dijajah oleh Belanda.

 

Karena itu, secara hukum, memang benar dan masuk akal kalau pihak ASNLF/GAM menuntut batas wilayah Acheh sebelum UU Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Acheh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara disahkan dan diundangkan.

 

Karena kalau menuntut pengakuan berdasarkan The Graphic, London, 22 September 1883, maka itu artinya Acheh masih tetap mau menguasai dan menjajah wilayah bekas Kesultanan Siak di Sumatera Timur atau Sumatera Utara sekarang. Dan sebenarnya Sumatera Timur ini telah berdiri sebagai Negara Sumatera Timur, tetapi dicaplok oleh Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya dalam tubuh RIS, dan menjadi Propinsi Sumatera Utara.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 2 Sep 2005 18:32:50 +0200 (CEST)

From: bur kucak ari_linge@yahoo.dk

Subject: Klarifikasi kepada Om Puteh

To: ahmad@dataphone.se, ari_linge@yahoo.dk, toba157@hotmail.com

 

Saya ingin menyampaikan klarifikasi atas tulisan Sdr. Omar Putéh berjudul "M.Daud @ Daud Paneuk..........". Apa yang dipaparkan Sdr Omar Putéh sebenarnya tidak relevan dengan kondisi yang tengah begulir di Acheh. Kini, bangsa Acheh sedang berjalan di atas duri yang tajam dan menapaki bukit curam dan terjal. Akan selamat atau terjungkal.? Issu yang dipaparkan hanya memancing rasa permusuhan sesama orang Acheh, apalagi tokoh yang disodorkan sudah tiada. Malangnya nama Yusra Habib telah diseret dalam hikayat itu. Perjalanan hidup yang Yusra geluti dalam GAM biarlah menjadi kenyataan sebagai saksi yang tegak berdiri. Satu saat nanti Sejarah akan mengadilinya. Sebab Sejarah adalah Mahkamah yang paling adil dan jujur mengadili tingkah laku manusia.

 

Omar Putéh bukan saja kali ini, melainkan beberapa kali dalam millis Ahmad Sudirman telah "menjahitkan pakaian" buat saya dengan beraneka ragam ukuran. Tetapi percayalah, Yusra Habib  tidak akan nampak mentreng dengan memakai "jahitan" made in Stavanger. Yusra Habib tidak akan menjadi orang besar dengan memakai "jahitan" Sdr. Omar Putéh itu. Orang ramai menilai Yusra Habib , nampak seperti Badut jika memakai pakaian "jahitan" Omar Putéh. Saya tak mau seperti dan menjadi Badut

 

Bicara soal Pengkhianat dan Orang Setia sangat sensitif, apalagi, filsafah Humanism dan Existentialism memandang Pengkhianat dan Orang Setia sebangun dalam setiga sama kaki. Keduanya dekat dan bersinggungan. Mereka bisa memakai kain sarung yang sama. bergerak menurut kemauan sipelakon. Misalnya, kemaren kita bersumpah (bai'ah) atas nama Allah bahwa Acheh adalah tanah pusaka milik bangsa Acheh yang wajib dipertahankan dengan harta, darah, air mata dan nyawa. Indonesia adalah penjajah yang telah merampas tanah pusaka itu. Tetapi hari ini, atas nama Allah pula, "kita" berjanji di depan mata masyarakat Internasional bahwa Acheh adalah bagian dari NKRI. Yang bersepakat antara GAM-RI untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan jujur akan dilaksanakan di Acheh dalam wadah NKRI.  Kemaren kita bersumpah (bai'ah) bahwa Acheh memiliki Konstitusi dan dengan Konstitusi Negara Acheh, dijalankan roda pemerintahan PNA di dalam dan di luar negeri. Tetapi, hari ini "kita" berjanji bahwa Konstitusi Indonesia berlaku di Acheh. Yang berarti, dari sudut Ilmu Pemerintahan,  ACHEH secara yuridis tunduk kepada Konstitusi Indonesia. Kemaren kita memperlihatkan kepada bangsa Acheh dan kepada dunia Internasional, bahwa batas wilayah negara Acheh sebagaiamana tertera pada PETA yang dibuat oleh Inggeris tahun 1883 dan 1890. Wilayah territorial negara Acheh inilah yang Belanda ancam supaya diserahkan, dalam Ultimatum Belanda kepada Sultan Acheh, 26 Maret 1873. Atas dasar itu, kita bisa menuntut pengakuan Dunia Internasional. Tetapi hari ini "kita" telah menyerah dan mengakui bahwa batas wilayah Acheh adalah yang disebut dalam UU No. 24 tahun 1956. Penjajah Indonesia telah mematok wilayah kedaulatan Acheh (baca: pasal i ayat 4 MoU Acheh-RI). Lantas siapa "kita" Sdr Omar Putéh? Pembela Acheh atau Pengkhianat Negara Acheh?

 

Saya katakan ini, sebab Omar Putéh adalah salah seorang juru penerang -pembina aqidah- perjuangan Ideologi Acheh Merdeka, kini kabarnya Omar Putéh telah berubah profesi menjadi pembina aqidah self government di Stavanger.

 

Saya yakin, mulai tgl 15 Agustus 2005, sejarah Acheh sudah memulai mengumpulkan bahan-bahan atas perubahan prilaku Omar Putéh yang rela tidak rela akan diadili oleh Sejarah Acheh. Omar Putéh mungkin bisa membantu team penyidik Sejarah Acheh mengumpulkan data: berapa orang anggota TNA dan rakyat Acheh yang sudah memilih mati syahid, karena yakin dari materi cermah Omar Putéh di Kuala Lumpur? Dan berapa orang yang sebelumnya di"cap" pengkhianat oleh Omar Putéh, kini menjadi sahabat kental Sdr. Omar Putéh?

 

Teruskan permainkan sdr. sebagai tukang sirkus politik, yang seketika bisa mengeluarkan burung merpati dari kantong, dan seketika lain mengeluarkan dodol Garut dari tangan Omar Putéh.  Semua orang terpukau dengan lakon pemain sirkus politik Acheh, termasuk Omar Putéh tentunya. Biarlah Yusra  Habib merasakan bagaimana nikmatnya rasa kesendiran, asalkan tidak termasuk dalam kelas pengkhianat massal.

 

Yusra Habib Abdul Gani

 

ari_linge@yahoo.dk

Struer, Vestsjalland, Denmark

----------