Stockholm, 4 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


PAYA, ITU GAM DISOROT DARI SUDUT DE-JURE DAN DE-FACTO SEBELUM DAN SESUDAH MOU 15 AGUSTUS 2005

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PAYA BUJOK, ITU GAM DISOROT DARI SUDUT DE-JURE DAN DE-FACTO SEBELUM DAN SESUDAH MOU 15 AGUSTUS 2005

 

"Dalam tulisan2 Tgk Ahmad, termasuk tulisan ("Rahmad, itu komitmen pada MoU 15-8-2005 bukan berarti berpegang teguh dengan hukum penjajah RI"), sering menggunakan istilah2 hukum seperti "de facto" dan "de jure". Saya ingin sedikit penjelasan berkenaan dengan istilah tersebut: 1.De facto. a.Bagaimana de facto GAM sebelum penandatanganan MoU Helsinki? b.Bagaimana de facto GAM setelah penandatanganan MoU Helsinki? 2.De jure a.Bagaimana de jure GAM sebelum penandatanganan MoU Helsinki? Dan b.Bagaimana de jure GAM setelah penadatangan MoU Helsinki?" (Paya Bujok, bujok_paya@yahoo.com , 4 september 2005 14:17:37)

 

Baiklah Saudara Paya di Fitja, Swedia.

 

GAM yang merupakan Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia yang telah diakui dan diterima sebagai entitas subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional secara de-facto atau bukti data dan fakta-nya sebelum penandatangan Memorandum of Understanding 15 Agustus 2005 Helsinki mencakup bukti data:

 

1. Ada Wali Negara yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

2. Ada undang undang dan Peraturan, yaitu Reproklamasi Acheh 4 Desember 1976, Legal Status Acheh, Deklarasi Stavanger 21 Juli 2002.

3. Ada Personil Pemerintah, diantaranya PM Teungku Malik Mahmud, Mentri Luar Negeri Dr. Zaini Abdullah.

4. Ada personil Angkatan Perang, yaitu Tentara Negara Acheh.

 

Adapun yang mencakup bukti fakta yaitu:

1. Wilayah Negara Acheh masih dikuasai dan diduduki oleh RI.

 

Selanjutnya setelah Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, maka status de-facto GAM mencakup bukti data:

 

1. Ada Wali Negara yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

2. Ada undang undang dan Peraturan, yaitu MoU 15 Agustus 2005 Helsinki, Reproklamasi Acheh 4 Desember 1976, Legal Status Acheh, Deklarasi Stavanger 21 Juli 2002.

3. Ada Personil Pemerintah, diantaranya PM Teungku Malik Mahmud, Mentri Luar Negeri Dr. Zaini Abdullah.

4. Ada personil Angkatan Perang, yaitu Tentara Negara Acheh.

 

Sedangkan yang mencakup bukti fakta yaitu:

 

1. Wilayah Negara Acheh yang mengacu kepada perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956 dan berada dibawah kedaulatan Pemerintahan Acheh berdasarkan MoU 15 Agustus 2005. Dimana Kepala Pemerintah Acheh dan pejabat terpilih lainnya akan dipilih pada bulan April 2006. Dan anggota Legislatif Acheh akan dipilih pada tahun 2009.

 

Selanjutnya GAM yang merupakan Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia yang telah diakui dan diterima sebagai entitas subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional dilihat secara de-jure atau bukti menurut pengertian juridis sebelum penandatangan Memorandum of Understanding 15 Agustus 2005 Helsinki yaitu wujud dari sejak Negara Acheh diproklamasikan-ulang pada tanggal 4 Desember 1976 dan berada dalam negara pengasingan di Swedia.

 

Begitu juga setelah Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki GAM secara de-jure tetap wujud bukan hanya dalam pengasingan di Swedia saja, melainkan juga di Acheh. Contohnya, GAM secara resmi yang mengacu kepada MoU 15 Agustus 2005 telah mengirimkan utusan resminya yaitu Irwandi Yusuf dan Muksalmina untuk melakukan perundingan bersama Initial Monitoring Presence (IMP)/Acheh Monitorning Mission (AMM) dan Pemerintah RI di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

From: Paya Bujok bujok_paya@yahoo.com

Date: 4 september 2005 14:17:37

To: Lantak@yahoogroups.com, PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com, achehnews@yahoogroups.com, asnlfnorwegia@yahoo.com

CC: sayedkhalil05@yahoo.co.id

Subject: Re: [Lantak] RAHMAD, ITU KOMITMEN PADA MOU 15-8-2005 BUKAN BERARTI BERPEGANG TEGUH DENGAN....

 

Assalamualaikum Tgk Ahmad Sudirman,

Dalam tulisan2 Tgk Ahmad, termasuk tulisan dibawah ini, sering menggunakan istilah2 hukum seperti "de facto" dan "de jure". Saya ingin sedikit penjelasan berkenaan dengan istilah tersebut:

1.De facto

a.Bagaimana de facto GAM sebelum penandatanganan MoU Helsinki?

b.Bagaimana de facto GAM setelah penandatanganan MoU Helsinki?

 

2.De jure

a.Bagaimana de jure GAM sebelum penandatanganan MoU Helsinki? Dan

b.Bagaimana de jure GAM setelah penadatangan MoU Helsinki?

 

Terimaksih

 

Paya Bujok

 

bujok_paya@yahoo.com

Fitja, Swedia

----------