Stockholm, 7 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


PARTAI POLITIK LOKAL ACHEH YANG MEMENUHI PERSYARATAN NASIONAL YANG BUKAN PERSYARATAN UNTUK PARTAI POLITIK NASIONAL

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PARTAI POLITIK LOKAL ACHEH ADALAH HANYA UNTUK DI ACHEH SAJA

 

"1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut." (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Helsinki 15 Agustus 2005)

 

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional yaitu dengan harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi (15 provinsi), maka orang tersebut sudah menyimpangkan dari apa yang dimaksud dalam MoU Helsinki tentang partai politik lokal Acheh. Mengapa ?

 

Karena kalau partai politik lokal Acheh untuk di Acheh harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di 15 provinsi, maka itu namanya bukan partai politik lokal Acheh untuk di Acheh, melainkan itu merupakan partai politik nasional yang diberi nama partai Acheh.

 

Kalau Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil menyatakan bahwa partai politik lokal berbasis di Aceh dan berkriteria nasional dengan mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di 15 provinsi, maka itu Sofyan Djalil sudah ngaco dan menyimpang dari apa yang dinamakan dengan partai politik lokal Acheh untuk di Acheh menurut MoU Helsinki.

 

Kemudian kalau Sofyan Djalil mereferensikan kepada Partai Abulyatama yang didirikan tahun 1999 dan ikut pemilu tahun 1999, oleh DR. H. Rusli Bintang kelahiran Acheh Besar, 28 April 1950, maka itu tidak kena sasaran. Mengapa ?

 

Karena itu Partai Abulyatama atau partai ayah anak yatim bukan hanya untuk di Acheh saja, melainkan diluar Acheh. Dan Yayasan Abulyatama bukan hanya dikembangkan di Acheh saja, melainkan jauh keluar Acheh, seperti di Lampung dengan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung. Begitu juga di Batam dengan Yayasan Griya Husada Batam-nya.

 

Jadi, tidak cocok kalau itu Sofyan Djalil mereferensikan partai politik lokal Acheh yang tertuang dalam MoU Helsinki dengan partai Abulyatama-nya Rusli Bintang.

 

Sofyan Djalil mau coba menipu bangsa Acheh.

 

Kalau Sofyan Djalil mau jujur mengikuti apa yang tertuang dalam MoU Helsinki yang menyangkut partai politik lokal Acheh untuk di Acheh, maka yang dimaksudkan dengan memenuhi persyaratan nasional adalah partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang Acheh yang telah berusia 21 tahun ke atas dengan akta notaris, yang didalamnya memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten/kota di Acheh, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian didaftarkan pada Departemen Kehakiman. Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lokal lain di Acheh dan tanda gambar partai politik nasional.

 

Jadi, janganlah Sofyan Djalil mencoba menipu bangsa Acheh, dengan memakai persyaratan nasional untuk diterapkan kepada partai politik lokal Acheh untuk di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Partai Lokal tidak Khusus untuk GAM

Reporter: AK-15 - Banda Aceh, 2005-08-21 22:27:43

 

Banda Aceh, acehkita. Partai politik lokal yang disinggung dalam nota kesepahaman perdamaian Aceh, tidak hanya dikhususkan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

 

“Parpol lokal yang disebutkan dalam MoU perdamaian bukan hanya untuk GAM, tapi boleh juga unsure masyarakat lain mendirikannya,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dalam konferensi pers di media center Dinas Infokom Aceh, Minggu (21/8) sore.

 

Pemerintah, sebut Sofyan, akan memfasilitasi jika ada komponen masyarakat Aceh yang hendak mendirikan partai politik lokal. Menurutnya, parpol lokal ini berbasis di Aceh dan berkriteria nasional. Bahkan, Sofyan mengatakan, partai semacam ini sudah pernah ada, yaitu Partai Abulyatama.

 

Persoalan parpol lokal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis partai. Bahkan, beberapa aktivis partai sudah berencana untuk mendirikan parpol lokal, jika peraturan membolehkan. Hal itu setidaknya dikemukakan oleh salah seorang pengurus Partai Kebangkita Bangsa, Yulizar Ubat. Dia mengaku akan segera mendeklarasikan parpol, jika prosedur tidak mengkhususkan parpol lokal hanya untuk GAM. Hal yang sama juga dikemukakan Rusli, aktivis Partai Persatuan Pembangunan.

 

Besok, Rapat Pemerintah & AMM

 

Sementara itu, Aceh Monitoring Mission dan Pemerintah Indonesia, besok akan mengadakan rapat menyikapi perkembangan kondisi pasca-pendatangananan kesepakatan damai di Helsinki. Rapat itu akan diadakan di Sabang.

 

Menurut Sofyan Djalil, dipilihnya Kota Sabang sebagai lokasi rapat, karena daerah ini dipandang tepat untu membahas persoalan yang terjadi selama ini. Pertemuan ini akan membaas tentang anggota GAM yang telah turun dan menyerahkan senjata sebelum jadwalnya.

 

Sofyan yang seorang negosiator mewakili RI dalam perundingan panjang dengan GAM di Finlandia ini mengatakan, pelaksanaan MoU di lapangan berjalan dengan baik. Itu semua tidak terlepas dari adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan perdamaian di Aceh.

 

Dia juga menyebutkan, pada Rabu, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, akan bertemu dengan DPR untuk membahas masalah pemberian amnesti. [dzie]

 

http://www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=berita&file=view&coid=4520&lang=

----------