Stockholm, 7 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


SOFYAN DJALIL, ITU RI HARUS KOMITMEN DENGAN PARTAI POLITIK LOKAL ACHEH YANG TELAH DISEPAKATI DALAM MOU HELSINKI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELIHATAN ITU SOFYAN DJALIL MAU BERKELIT DARI KOMITMEN DENGAN PARTAI POLITIK LOKAL ACHEH YANG TELAH DISEPAKATI DALAM MOU HELSINKI

 

"1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut." (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Helsinki 15 Agustus 2005)

 

Kelihatan Sofyan Djalil orang kelahiran Perlak, Acheh Timur ini mau berkelit dari komitmen dengan MoU Helsinki yang menyangkut pendirian partai politik lokal di Acheh.

 

Bangsa Acheh mau ditipu oleh Sofyan Djalil.

 

Dimana Sofyan Djalil menyodorkan Partai Abulyatama yang didirikan tahun 1999 oleh DR. H. Rusli Bintang dan ikut pemilu tahun 1999 sebagai contoh partai politik yang berbasis di Acheh yang memenuhi persyaratan nasional.

 

Memang benar itu Partai Abulyatama berbasis di Acheh pada awalnya tetapi kegiatannya telah dikembangkan jauh dari Acheh, sampai jauh keluar Acheh, seperti di Lampung dengan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung. Juga di Batam dengan Yayasan Griya Husada Batam-nya. Karena itu Partai Abulyatama harus memenuhi persyaratan nasional sebagaimana yang sekarang tertuang dalam UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik pengganti UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

 

Jadi itu Partai Abulyatama yang berbasis di Acheh dengan kriteria nasional sama dengan partai-partai politik nasional lainnya yang memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

 

Tetapi, yang tidak dikemukakan oleh Sofyan Djalil tentang partai politik lokal Acheh yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 itu adalah yang menyangkut dalam "Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.".

 

Ternyata dalam usaha mensosialisasikan  klausul 1.2.1 MoU Helsinki ini, ternyata Sofyan Djalil dengan cara yang licik mencoba untuk menyembunyikannya dari mata dan pikiran bangsa Acheh. Persis kelakuan mbah Soekarno penipu licik.

 

Orang Acheh ikutan ekor mbah Soekarno untuk main sulap pakai akal bulus licik.

 

Menurut klausul 1.2.1 MoU itu dijelaskan dan telah disepakti oleh pihak Pemerintah RI dan GAM adalah dalam rangka memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, maka Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Nah, kan jelas isi dari klausul 1.2.1 MoU itu. Dimana pihak Pemerintah RI tidak akan memakai dasar hukum UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik guna dijadikan pijakan hukum dalam mendirikan  partai-partai politik lokal di Acheh, melainkan pihak Pemerintah RI akan berkonsultasi dengan DPR RI guna membicarakan partai-partai politik lokal di Acheh dan pembuatan payung hukum barunya.

 

Jadi, untuk membuktikan pihak Pemerintah RI Komit dengan MoU Helsinki dalam hal  partai-partai politik lokal di Acheh ini adalah pihak Pemerintah RI bersama DPR RI secara bersama menetapkan, mengesahkan dan mengundangkan Undang Undang Baru tentang Partai Politik Lokal di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan dari sejak MoU ditandatangani.

 

Kemudian, dari pihak GAM tetap komit dengan MoU Helsinki sebagai acuan hukum. Begitu juga dari pihak Pemerintah RI harus komit dengan MoU Helsinki ini.

 

Bagi pihak GAM tidak ada urusan dengan DPR RI, yang harus berkonsultasi guna membicarakan payung hukum tentang partai-partai politik lokal di Acheh dengan DPR RI adalah pihak Pemerintah RI. GAM hanya komit dengan MoU Helsinki.

 

Jadi, dalam jangka waktu paling lambat 18 bulan dari sejak MoU ditandatangani, itu payung hukum tentang partai politik lokal Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki harus sudah tersedia. Apakah disatukan dengan UU baru tentang Pemerintahan di Acheh atau UU baru yang tersendiri tentang partai politik lokal di Acheh, itu pihak Pemerintah RI dan DPR RI yang akan menetapkan, bukan GAM. GAM hanya komit dengan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Titik.

 

Dan tentu saja isi dari UU baru tentang partai politik lokal Acheh adalah harus mengacu kepada MoU Helsinki yang tidak didasarkan kepada UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Karena kalau didasarkan kepada UU No.31 Tahun 2002 maka itu akan dicaploknya kriteria pembentukan partai politik sebagaimana yang ada dalam UU No.31 Tahun 2002. Akhirnya akan keluarlah sulap gaya akal bulus Sofyan Djalil dengan bunyi: "Partai Abulyatama yang berbasis di Acheh dengan kriteria nasional". Kan budek itu namanya.

 

Jadi Sofyan Djalil, janganlah terus menipu bangsa Acheh dengan sulap gaya mbah Soekarno penipu licik. Jujurlah dan komitlah dengan MoU Helsinki, jangan dibelok-belokkan.

 

Itu kriteria untuk partai-partai politik lokal Acheh hanya untuk di Acheh bukan untuk diluar Acheh. Jadi jangan dipakai itu kriteria nasional gaya UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Karena itu tidak nyambung dan salah kaprah. Ah dasar kelompok unitaris maunya didekap semuanya dibawah selimut mbah Soekarno dengan Jawa-nya.

 

Nah, kalau Sofyan Djalil mau bawa-bawa Golkar-nya daeng Kalla atau PD-nya mbah Susilo Bambang Yudhoyono ke Acheh, ya silahkan, di Acheh itu kan dijamin kebebasan dan demokrasi, dan juga memang dijamin dalam MoU Helsinki dengan jaminan "partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional", seperti partai Abulyatama berbasis di Acheh, atau juga partai Golkar yang juga ada basisnya di Acheh, juga itu partai-partai politik nasional lainnya yang ada basisnya di Acheh, yang kesemuanya memenuhi kriteria nasional.

 

Itu semuanya memang supaya partai-partai politik nasional ini juga tidak merasa disingkirkan di Acheh. Dan mereka partai-partai politik nasional akan bersaing dengan partai-partai politik lokal Acheh. Inilah yang dinamakan dengan kebebasan yang jujur dan adil.

 

Jadi Sofyan Djalil jangan menipu, ya, nanti kena jerat sendiri.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Partai Lokal tidak Khusus untuk GAM

Reporter: AK-15 - Banda Aceh, 2005-08-21 22:27:43

 

Banda Aceh, acehkita. Partai politik lokal yang disinggung dalam nota kesepahaman perdamaian Aceh, tidak hanya dikhususkan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

 

“Parpol lokal yang disebutkan dalam MoU perdamaian bukan hanya untuk GAM, tapi boleh juga unsure masyarakat lain mendirikannya,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dalam konferensi pers di media center Dinas Infokom Aceh, Minggu (21/8) sore.

 

Pemerintah, sebut Sofyan, akan memfasilitasi jika ada komponen masyarakat Aceh yang hendak mendirikan partai politik lokal. Menurutnya, parpol lokal ini berbasis di Aceh dan berkriteria nasional. Bahkan, Sofyan mengatakan, partai semacam ini sudah pernah ada, yaitu Partai Abulyatama.

 

Persoalan parpol lokal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis partai. Bahkan, beberapa aktivis partai sudah berencana untuk mendirikan parpol lokal, jika peraturan membolehkan. Hal itu setidaknya dikemukakan oleh salah seorang pengurus Partai Kebangkita Bangsa, Yulizar Ubat. Dia mengaku akan segera mendeklarasikan parpol, jika prosedur tidak mengkhususkan parpol lokal hanya untuk GAM. Hal yang sama juga dikemukakan Rusli, aktivis Partai Persatuan Pembangunan.

 

Besok, Rapat Pemerintah & AMM

 

Sementara itu, Aceh Monitoring Mission dan Pemerintah Indonesia, besok akan mengadakan rapat menyikapi perkembangan kondisi pasca-pendatangananan kesepakatan damai di Helsinki. Rapat itu akan diadakan di Sabang.

 

Menurut Sofyan Djalil, dipilihnya Kota Sabang sebagai lokasi rapat, karena daerah ini dipandang tepat untu membahas persoalan yang terjadi selama ini. Pertemuan ini akan membaas tentang anggota GAM yang telah turun dan menyerahkan senjata sebelum jadwalnya.

 

Sofyan yang seorang negosiator mewakili RI dalam perundingan panjang dengan GAM di Finlandia ini mengatakan, pelaksanaan MoU di lapangan berjalan dengan baik. Itu semua tidak terlepas dari adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan perdamaian di Aceh.

 

Dia juga menyebutkan, pada Rabu, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, akan bertemu dengan DPR untuk membahas masalah pemberian amnesti. [dzie]

 

http://www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=berita&file=view&coid=4520&lang=

----------