Stockholm, 21 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


JENDERAL TNI ENDRIARTONO SUTARTO & KEPALA BIN SYAMSIR SIREGAR SUDAH KEDODORAN

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ITU PANGLIMA TNI JENDERAL ENDRIARTONO SUTARTO & KEPALA BIN SYAMSIR SIREGAR SUDAH KEDODORAN

 

"Kalaupun GAM masih punya tiga juga senjata, disimpan di mana pun, secara formal sudah tidak punya senjata. Berarti, setelah itu ilegal. Berarti kita berhak mengambil tindakan hukum tanpa dinyatakan melanggar MoU. Kita berhak melakukan sweeping. Sweeping senjata GAM akan dilakukan pihak kepolisian. Bisa dibantu kita" (Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, Jakarta, Senin, 19 September 2005)

 

"Senjata GAM sekitar 1.200 buah. Senjata selebihnya masih disimpan GAM untuk jaga-jaga. Dia kan punya perkiraan kalau ini gagal, dia bisa siap-siap. Tanya saja pada mereka. Belajar dari pengalaman menangani pemberontak bersenjata di masa lalu, antara lain DI/TII di Sulawesi Selatan. Biasanya tidak semua diserahkan. Ada yang ditanam dan disimpan." (Kepala BIN, Syamsir Siregar, Jakarta, Senin, 19 September 2005)

 

Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala BIN, Syamsir Siregar kutak-katik menghitung senjata yang tertuang dalam MoU Helsinki dengan memakai ilmu aljabar kejawen.

 

Memang bisa dimengerti dan dimaklumi, mengapa itu Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala BIN, Syamsir Siregar berang dibuat MoU Helsinki ?

 

Karena memang belum pernah dalam sejarah perjuangan bangsa Acheh dalam usaha menentukan nasib sendiri di Acheh dapat memukul mundur kekuatan TNI dan BIN dari bumi Acheh, kecuali setelah Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

 

Kekuatan TNI dan BIN di bumi Acheh dapat dipukul mundur, bukan hanya dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan politik dan kekuatan dukungan internasional kepada bangsa Acheh dan ASNLF/GAM di luar negeri, khususnya dari negara-negara anggota Uni Eropa.

 

Jadi, dengan sasaran menuju terciptanya perdamaian, keamanan dan kemakmuran di bumi Acheh merupakan landasan dasar bagi kekuatan dunia internasional untuk mendukung perjuangan bangsa Acheh di bumi Acheh.

 

Sekarang persoalan masalah jumlah senjata GAM yang telah disepakati untuk diserahkan dan dimusnahkan oleh Tim Misi Monitoring Acheh berdasarkan MoU Helsinki adalah 840 buah senjata. Dan sejumlah 3000 pasukan militer TNA didemobilisasikan. Penyerahan senjata dan demobilisasi pasukan TNA berlangsung dari sejak tanggal 15 September 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap.

 

Nah tahap pertama telah berlangsung, yaitu dari 15-17 September 2005. Dimana GAM telah menyerahkan senjatanya kepada Misi Monitoring Acheh sebanyak 252 pucuk senjata. Hari Kamis, 15 September 2005 diserahkan 78 pucuk senjata di Lapangan Blang Padang, Banda Acheh. Disusul pada hari Jumat, 16 September 2005 diserahkan sebanyak 109 pucuk senjata di Simpang Jaba Barat, Kecamatan Peudada, Bireuen.Dan pada hari Sabtu, 17 September 2005 diserahkan  65 pucuk senjata di Desa Tepin Raya, Kecamatan Gelumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Dimana sebenarnya yang harus diserahkan itu sebanyak seperempat dari jumlah yang telah ditentukan dalam MoU, atau 210 pucuk senjata. Tetapi GAM menyerahkan lebih dari yang ditetapkan. Ini membuktikan bahwa pihak GAM tetap komit atas apa yang tertuang dalam MoU.

 

Kemudian sekarang, kalau Jenderal Endriartono Sutarto dan Syamsir Siregar mengkutak-katik soal jumlah senjata untuk dijadikan alasan melakukan tindakan balasan dari pihak TNI terhadap pihak GAM, maka itu sudah merupakan pelanggaran MoU. Mengapa ?

 

Karena, bagaimana bisa dibuktikan secara hukum kalau pihak GAM masih memiliki senjata lebih daripada apa yang tertuang dalam MoU setelah 31 Desember 2005 ?

 

Kalau hanya didasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh Syamsir Siregar bahwa "belajar dari pengalaman menangani pemberontak bersenjata di masa lalu, antara lain DI/TII di Sulawesi Selatan. Biasanya tidak semua diserahkan. Ada yang ditanam dan disimpan."

 

Itu pernyataan Syamsir Siregar hanyalah pernyataan yang didasarkan kepada cerita saja, bukan didasarkan kepada fakta dan bukti hukum. Atau berdasarkan kepada hasil cerita sejarah kumpulan BIN-nya saja. Mana bisa cerita sejarah kumpulan BIN ini dijadikan sebagai fakta dan bukti hukum dilapangan. Kalau hanya menduga-duga, anak SD pun bisa membuatnya.

 

Celakanya, apa yang dinyatakan oleh Syamsir Siregar diperkuat pula oleh Jenderal Endriartono Sutarto yang sudah kedodoran dan akan masuk kotak pensiun ini, bahwa pasca 31 Desember 2005, bisa TNI membantu pihak organik Polisi Acheh melakukan Sweeping senjata di Acheh.

 

Mana ada tertuang dalam MoU bahwa dibenarkan secara hukum pasukan organik dan non-organik TNI bersama pasukan organik keamanan Polisi Acheh melakukan sweeping di Acheh.

 

Tugas pasukan organik TNI yang jumlahnya sebanyak 14.700 orang di Acheh bukan untuk melakukan Sweeping senjata di Acheh bersama pasukan organik Polisi Acheh yang jumlahnya 9.100 orang, melainkan pasukan organik TNI dalam keadaan waktu damai yang normal tetap berada di Acheh untuk mempertahankan wilayah Pemerintahan Acheh, dan pasukan non-organik TNI bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Adapun pihak pasukan organik Polisi Acheh bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Acheh.

 

Tidak ada lagi sweeping-sweeping di Acheh yang dilakukan oleh pihak pasukan organik Polisi Acheh dan pasukan organik & non-organik TNI Acheh terhadap GAM. Kalau ada yang melakukan sweeping di Acheh baik oleh pihak pasukan organik & non-organik TNI ataupun pihak pasukan organik Polisi Acheh terhadap GAM, maka itu merupakan pelanggaran terhadap MoU.

 

Tetapi kalau terhadap orang-orang diluar GAM seperti para milisi-milisi binaan TNI, itu memang tugasnya pihak pasukan organik Polisi Acheh, bukan tugasnya pasukan organik TNI Acheh. Dan memang itu tertuang dalam MoU, yaitu pihak Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak illegal manapun.

 

Nah yang dimaksud dengan kelompok dan pihak-pihak illegal manapun dalam MoU itu adalah kelompok milisi-milisi ilegal yang bukan anggota GAM.

 

Jadi, apa yang dinyatakan oleh Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Syamsir Siregar itu hanyalah merupakan hasil kutak-katik menghitung senjata yang tertuang dalam MoU Helsinki dengan memakai ilmu aljabar kejawen, agar pihak TNI bisa kembali menduduki bumi Acheh. Tetapi itu semuanya hanyalah mimpi disiang hari bolong Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Syamsir Siregar saja.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Selasa, 20 September 2005

Gerakan Aceh Merdeka Dinilai Masih Simpan Senjata

 

JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) yakin senjata milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lebih banyak dari 840 buah seperti yang tertulis dalam nota kesepahaman (MoU) perdamaian. Meski demikian, pemerintah menilai setelah jadwal penyerahan senjata GAM pada Desember nanti selesai, semua senjata akan dianggap ilegal.

 

Keyakinan senjata GAM lebih dari 840 diungkapkan Kepala BIN, Syamsir Siregar. Hal itu, kata dia, belajar dari pengalaman menangani pemberontak bersenjata di masa lalu, antara lain DI/TII di Sulawesi Selatan. ''Biasanya tidak semua diserahkan. Ada yang ditanan dan disimpan,'' kata Syamsir usai sidang kabinet, di Jakarta, tadi malam.

 

Syamsir mengatakan senjata GAM sekitar 1.200 buah, seperti pernah dia ungkap di Komisi I DPR. Senjata selebihnya, kata Syamsir, masih disimpan GAM untuk jaga-jaga. ''Dia (GAM, red) kan punya perkiraan kalau [perdamaian kali] ini gagal, dia bisa siap-siap. Tanya saja pada mereka,'' kata Syamsir.

 

Di tempat yang sama, Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, mengatakan bila empat tahap penyerahan dan pemusnahan (decommissioning) senjata GAM pada Desember nanti telah terlampaui, maka secara formal GAM dianggap tak lagi punya senjata. Senjata yang masih milik GAM, kata dia, akan dianggap sebagai senjata ilegal.

 

''Kalaupun GAM masih punya tiga juga senjata, disimpan di mana pun, secara formal [GAM] sudah tidak punya senjata. Berarti, setelah itu [senjata GAM] ilegal. Berarti kita berhak mengambil tindakan hukum tanpa dinyatakan melanggar MoU. Kita berhak melakukan sweeping [senjata],'' kata Panglima. Sweeping senjata GAM, kata Panglima, akan dilakukan pihak kepolisian. ''Bisa dibantu kita (TNI, red),'' kata Panglima.

 

Interpelasi

Sementara itu, hak interpelasi (meminta penjelasan) atas rapat kabinet lintas benua via teknologi telekonferensi bergulir. Kemarin, usulan itu diserahkan kepada pimpinan DPR. Selasa (20/9) hari ini, usulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Usulan tersebut diserahkan dua anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi BPD) dan Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar), kepada Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR/MPR.

 

Sebanyak 20 anggota DPR dari berbagai fraksi menandatangani usulan tersebut. Mereka terdiri atas empat anggota FBPD, dua anggota FPG, dua anggota FPDIP, satu anggota FPDS, tiga anggota FPKB, dua anggota FPBR, tiga anggota FPPP, dua anggota FPAN, dan satu anggota FPKS. ( djo/dwo )

 

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=213957&kat_id=3

----------