Stockholm, 21 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MOU DI ACHEH AKAN BERJALAN LANCAR SESUAI DENGAN YANG TELAH DISEPAKATI PIHAK RI DAN GAM

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELOMPOK PENENTANG MOU HANYALAH KELOMPOK KECIL YANG MENJADI OPOSAN SAJA

 

"Menurut Bapak, bagaimana tata pemerintahan yang terbaik pasca MoU ? Apakah sistem pemerintahan yang baik pasca MoU buat Aceh ? Menurut Bapak, apakah masih pantas Hasan Tiro Cs masuk dalam lembaga Walinegara? Menurut Bapak, apa kontijensi plan atau rencana kontijensi dari pihak GAM jika MoU gagal dilaksanakan ? Menurut informasi yang Bapak terima, apa kompensasi ekonomi dan politik yang akan diberikan GAM kepada negara-negara yang tergabung dalam AMM pasca pelaksanaan MoU ? Menurut Bapak, bagaimana dengan tindakan anggota GAM yang masih melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil ? Menurut Anda, apakah selama ini Aceh Monitoring Mission sudah bekerja profesional dan netral menjalankan MoU ? Menurut informasi yang Bapak ketahui, bagaimana kredibilitas dan track record dari masing-masing anggota AMM tersebut ? " (Toni Sudibyo, tonisudibyo2001@yahoo.com , Wed, 21 Sep 2005 06:41:37 -0700 (PDT))

 

Baiklah saudara Toni Sudibyo di Acheh.

 

1. Menurut Bapak, bagaimana tata pemerintahan yang terbaik pasca MoU ? Apakah sistem pemerintahan yang baik pasca MoU buat Aceh ?

 

Sebenarnya sudah jelas dan telah disepakati oleh pihak Pemerintah RI dan GAM yang tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yaitu di Acheh akan didirikan dan dibangun Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh yang khusus di Acheh, yang tidak mengacu kepada Self-Government manapun juga di dunia ini. Sistem Pemerintahan Sendiri di Acheh adalah model Self-Government hanya khusus untuk di Acheh.

 

Sebagaimana tertuang dalam MoU dimana dalam sistem Pemerintahan sendiri di Acheh ini didadasarkan kepada prinsip-prinsip:

 

1. Pemerintahan Acheh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

 

2. Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Acheh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Acheh.

 

3. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Acheh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Acheh.

 

4. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Acheh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Nah itulah sistem Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh yang mengandung prinsip-prinsip dasar diatas yang akan dibangun dan dijalankan di wilayah Acheh.

 

Kemudian nama Acheh dan gelar pejabat senior itu sendiri akan ditentukan oleh Legislatif Acheh setelah pemilihan anggota Legislatif Acheh pada tahun 2009.

 

Jadi nama Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam dan nama gelar pejabat senior seperti Gubernur, Wali Kota, Bupati, akan ditinjau kembali dan akan ditetapkan dengan nama baru berdasarkan keputusan Legislatif Acheh setelah pemilihan umum tahun 2009 yang akan datang.

 

Dan sampai tahun 2009 DPRD Acheh yang sekarang tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Acheh hasil pemilihan umum lokal di Acheh bulan April 2006 mendatang.

 

Jadi nama provinsi itu tidak akan dipakai untuk nama Acheh, melainkan nama Self-Government atau Pemerintahan Sendiri Acheh. Dan nama inilah yang akan dituangkan dalam Undang Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

 

2. Menurut Bapak, apakah masih pantas Hasan Tiro Cs masuk dalam lembaga Walinegara?

 

Dalam hal ini saya tidak melihat pantas atau tidaknya Teungku Hasan Muhammad di Tiro memimpin lembaga Wali Negara Pemerintahan Acheh. Tetapi disini dilihat dari status, kedudukan, fungsi dan jabatan serta perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai Wali Negara Pemerintahan Acheh yang telah memperjuangkan penentuan nasib sendiri bangsa Acheh. Dan karena hasil perjuangan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro beserta staf dan seluruh bangsa Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri di Acheh inilah sekarang di Acheh dicapai  perdamaian yang menyeluruh dan berkelanjutan serta bermartabat bagi semua.

 

Jadi sesuai dengan status, kedudukan, jabatan, fungsi dan tugas Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro inilah yang merupakan pertimbangan mendasar dimana lembaga Walinegara dalam Pemerintahan Acheh yang baru dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Tetapi tentu saja, semua ini diserahkan kepada Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro sendiri, beliaulah yang lebih mengetahui dan yang akan menentukannya.

 

3. Menurut Bapak, apa kontijensi plan atau rencana kontijensi dari pihak GAM jika MoU gagal dilaksanakan ?

 

Sebenarnya yang harus dipertanyakan adalah siapa yang akan menggagalkan MoU Helsinki yang bertujuan untuk perdamaian, keamanan dan kemakmuran bagi bangsa Acheh ?

 

Negara-Negara Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN yang tergabung dalam Misi Monitoring Acheh atau AMM bukan untuk menggagalkan MoU, melainkan untuk mengawasi, pemantau pelaksanaan MoU. Dan kalau MoU gagal maka yang akan rugi bukan hanya pihak Pemerintah RI dan GAM saja, melainkan juga Negara-Negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan ASEAN yang telah mengutus wakil-wakil negara-nya untuk duduk dalam AMM.

 

Dan saya percaya kepada Kepala AMM Pieter Feith. Dimana beliau dan Staf AMM akan berhasil menjalankan tugasnya dan menciptakan perdamaian dan keamanan di Acheh.

 

Hanya tentu saja ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan MoU Helsinki ini, baik di dalam RI atau diluar negeri. Tetapi kelompok-kelompok yang tidak setuju MoU adalah sebagian kecil saja, yang mereka sendiri tidak memiliki agenda yang jelas bagaimana sebenarnya untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Acheh.

 

Mereka hanya menjadi oposan saja, tanpa rencana yang jauh kedepan bagi seluruh bangsa Acheh di Acheh yang mendambakan perdamaian, keamanan dan kemakmuran.

 

Dan karena sebagian besar menyetujui MoU, bukan hanya di Acheh dan RI saja, melainkan dimasyarakat internasional, sampai pihak Sekjen PBB Kofi Annan sangat mendukung kepada tercapainya kesepahaman antara RI dan GAM yang dituangkan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Jadi, tidak ada alasan untuk timbulnya kegagalan MoU di Acheh, kalau bukan disengaja baik oleh Pemerintah RI ataupun pihak GAM sendiri. Tetapi pihak ASNLF/GAM sangat komit dengan MoU ini. Tinggal saja dari pihak Pemerintah RI. Dan diharapkan pihak Pemerintah RI tetap komit dengan MoU.

 

Jadi setelah dijelaskan diatas, tetapi masih juga dipertanyakan kemungkinan rencana apa dari pihak GAM jika MoU gagal dilaksanakan, maka jawabannya adalah itu pihak ASNLF/GAM yang mengetahuinya. Tidak relevan dijelaskan disini.

 

4. Menurut informasi yang Bapak terima, apa kompensasi ekonomi dan politik yang akan diberikan GAM kepada negara-negara yang tergabung dalam AMM pasca pelaksanaan MoU ?

 

Yang jelas adalah sebaliknya, kompensasi ekonomi dan politik apa yang akan diberikan oleh negara-negara yang tergabung dalam AMM pasca pelaksanaan MoU kepada pihak GAM ?

 

Mengapa pertanyaan harus dibalik ?

 

Karena, pihak Negara-Negara Uni Eropa berkewajiban untuk menciptakan kestabilan politik dan keamanan baik di Eropa ataupun diluar Eropa, apalagi GAM sebagai lembaga pemerintahan Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia yang berada dalam tubuh Uni Eropa. Karena GAM berada di Eropa inilah mengapa pihak Uni Eropa berusaha tanpa menunggu untuk membantu menyelesaikan perdamaian dan keamana di Acheh. Jadi Negara-Negara Uni Eropa yang membantu GAM untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Acheh.

 

Negara-Negara anggota Uni Eropa tidak memerlukan Acheh, yang justru ingin dilihat dan diciptakan di Acheh oleh Negara-Negara anggota Uni Eropa adalah perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Acheh. Karena itulah Negara-Negara anggota Uni Eropa siap membantu dan mengawasi jalannya MoU di Acheh.

 

Hanya tentu saja nantinya, bila di Acheh telah berdiri Pemerintahan Sendiri Acheh yang bebas mengatur dan menjalankan perdagangan internasional, maka negara-negara anggota Uni Eropa adalah sebagai partner perdagangan internasional bagi Pemerintah Acheh.

 

Siapa tahu nantinya Pemerintah Acheh lebih berhasil dibandingkan dengan pihak Pemerintah RI dalam melakukan pedagangan dan hubungan ekonomi dengan Negara-Negara anggota Uni Eropa.

 

5. Menurut Bapak, bagaimana dengan tindakan anggota GAM yang masih melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil ?

 

Dari sejak 15 September 2005 yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut persengketaan dalam pelaksanaan MoU adalah Misi Monitoring Acheh atau AMM dibawah pimpinan Kepala Pieter Feith. Jadi, soal-soal yang menyangkut masih adanya dari kelompok tertentu yang melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil di Acheh itu harus dilaporkan kepada pihak AMM. Dimana nantinya pihak AMM akan membicarakan dan menyelesaikannya dengan pihak Pemerintah RI dan GAM di Acheh.

 

Jadi, sekecil apapun gangguan yang bisa menggagalkan MoU akan diselesaikan oleh AMM, RI dan GAM. Karena itu sekecil apapun masalah yang timbul harus dilaporkan secara jelas dan terperinci kepada pihak AMM di Acheh.

 

6. Menurut Anda, apakah selama ini Aceh Monitoring Mission sudah bekerja profesional dan netral menjalankan MoU ?

 

AMM baru berjalan beberapa hari saja, dan dalam waktu yang singkat ini telah berhasil menjalankan tugasnya dengan secara profesional dan netral. Karena mereka itu orang-orang yang telah memiliki pengalaman dalam masalah penyelesaian konflik.

 

Serahkan kepada pihak AMM untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan sengketa-sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan MoU di Acheh. Dan tentu saja, pihak AMM akan bermusyawarah dengan pihak GAM dan Pemerintah RI dalam hal sengketa-sengkata yang timbul di Acheh.

 

Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan masalah profesional dan kenetralan anggota AMM dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan jalannya MoU di Acheh.

 

7. Menurut informasi yang Bapak ketahui, bagaimana kredibilitas dan track record dari masing-masing anggota AMM tersebut ?

 

Saya tidak punya hak untuk menampilkan track record dari masing-masing anggota AMM, karena mereka itu adalah wakil-wakil negara anggota Uni Eropa dan ASEAN yang secara resmi dikirimkan oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa dan ASEAN.

 

Kemudian soal  kredibilitas atau dapat dipercayanya dari masing-masing anggota AMM tersebut, itu masing-masing anggota AMM adalah membawa misi Uni Eropa, bukan membawa misi masing-masing Negara anggota Uni Eropa dan ASEAN. Yang dipertaruhkan oleh masing-masing anggota AMM adalah kebijaksanaan politik dan keamanan Uni Eropa dan ASEAN. Apabila mereka membuang kepercayaan rakyat Acheh untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Acheh, maka yang jatuh bukan pribadi anggota AMM melainkan Uni Eropa dan ASEAN secara keseluruhan.

 

Dari pengalaman Kepala AMM Pieter Feith saja sudah bisa dijadikan jaminan bahwa beliau adalah seorang yang berhasil menyelesaikan konflik di Balkan yang serba menjelimet, lebih sulit daripada di Acheh sekarang ini. Tetapi Pieter Feith mampu mengatasinya. Begitu juga di Acheh ini. Insya Allah akan tercapai perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Acheh. Karena itu dukung dan sokonglah MoU di Acheh, bukan digagalkan.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 21 Sep 2005 06:41:37 -0700 (PDT)

From: sudibyo toni tonisudibyo2001@yahoo.com

Subject: Wawancara

To: ahmad@dataphone.se

 

Kepada

Yth Bapak Ahmad Sudirman

Di

Tempat

 

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Kami dari redaksi situs berita www.modus.or.id ingin bertanya, mohon Bapak untuk menjawabnya.

 

1.Menurut Bapak, bagaimana tata pemerintahan yang terbaik pasca MoU ? Apakah sistem pemerintahan yang baik pasca MoU buat Aceh ?

2.Menurut Bapak, apakah masih pantas Hasan Tiro Cs masuk dalam lembaga Walinegara?

3.Menurut Bapak, apa kontijensi plan atau rencana kontijensi dari pihak GAM jika MoU gagal dilaksanakan ?

4.Menurut informasi yang Bapak terima, apa kompensasi ekonomi dan politik yang akan diberikan GAM kepada negara-negara yang tergabung dalam AMM pasca pelaksanaan MoU ?

5.Menurut Bapak, bagaimana dengan tindakan anggota GAM yang masih melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil ?

6.Menurut Anda, apakah selama ini Aceh Monitoring Mission sudah bekerja profesional dan netral menjalankan MoU ?

7.Menurut informasi yang Bapak ketahui, bagaimana kredibilitas dan track record dari masing-masing anggota AMM tersebut ?

 

Demikian pertanyaan singkat kami. Mohon dijawab karena kami sedang berada di Aceh dan pertanyaan seperti ini juga dirasakan secara meluas oleh rakyat Aceh.

 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

 

Toni Sudibyo

Reporter

----------