Stockholm, 26 September 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


SRI WIDADA PUTU GEDHE PRAWIRA HANYA PENGIKUT KELOMPOK UNITARIS JAWA SOEKARNO DARI RI-JAWA-YOGYA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ITU SRI WIDADA PUTU GEDHE PRAWIRA PENGIKUT KELOMPOK UNITARIS JAWA SOEKARNO DARI RI-JAWA-YOGYA COBA TUNJUKKAN RONGGENG PETRUK-JAWA-HINDU-NYA

 

"Berikut ini ada artikel yang bagus untuk dibaca. Artikel dengan judul: Aceh, Jangan Lagi Hantui Bangsa Ini, silahkan klik aja http://www.rakyatmerdeka.co.id/?pilih=lihat&id=2209 Kalau ada waktu tolong di jawab" (Pancasila, pancasila@yahoo.com , 25 Sep 2005 07:43:32 –0000)

 

Baiklah saudara pancasila di Jakarta, Indonesia.

 

Membaca tulisan Sri Widada Putu Gedhe Prawira dari Sanggar Blokosuto Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, yang berjudul "Aceh, Jangan Lagi Hantui Bangsa Ini", yang dimuat di www.rakyatmerdeka.co.id , 25 September 2005, ternyata isinya hanyalah hasil kurasan pemikiran pengikut kelompok unitaris Jawa Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya.

 

Coba saja baca apa yang ditulis oleh Sri Widada Putu Gedhe Prawira: "Setelah nation & character building yang diwariskan Bung Karno tidak lagi diteruskan oleh rezim-rezim berikutnya, warga bangsa ini nyaris tidak lagi tahu wilayah teritorial republik Indonesia sehingga kebangsaan dan jiwa serta semangat patriotik raib dari persada Nusantara. Para pakar di bidang negaran pun masih beranggapan, wilayah kedaulatan NKRI adalah bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan para founding fathers yang tergabung dalam BPUPKI pada rapat pleno 10 Juli 1945 secara aklamasi mendeklarasikan teritorial NKRI adalah “Hindia Belanda, Malaya, Burneo Utara, Por­tugis Timur dan Papua seluruhnya”. Hasil rumusan tersebut dilaporkan kepada Gun seikan Kakka di Jakarta dengan nomor DK.I/7.9 tertanggal 18 Juli 1945."

 

Nah, apa yang ditulis Sri Widada diatas itu secara terang-terangan hanyalah pengklaiman wilayah yang dilakukan oleh Soekarno dengan para kelompok unitaris Jawa-nya saja.

 

Mereka kelompok unitaris Jawa ini yang memakai wadah BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritzu Zunbi Cosakai yang terdiri dari 62 anggota dengan ketuanya Dr Rajiman Widiodiningrat yang dibentuk dan dilantik oleh Jenderal Hagachi Seisiroo seorang Jenderal Angkatan Darat Jepang, yang bersidang dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 untuk membicarakan rancangan undang undang dasar. Atau merupakan produk penjajah Jepang.

 

Jadi jelas itu BPUPK adalah made in Jenderal Hagachi Seisiroo atau produk penjajah Jepang.

 

Celakanya, itu orang-orang yang berkumpul dalam sidang BPUPK, mengklaim pula "Hindia Belanda, Malaya, Burneo Utara, Por­tugis Timur dan Papua seluruhnya" sebagai wilayah yang akan menjadi RI. Kan budek itu namanya. Mengapa budek ?

 

Karena setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Amerika dan Sekutu pada 15 Agustus 1945, maka wilayah kekuasaan Jepang jatuh ketangan Amerika dan Sekutunya. Untuk wilayah Sumatra, Jawa dan Madura jatuh ketangan Sekutu dibawah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura. Sedangkan untuk wilayah bagian timur diserahkan kepada Australia.

 

Nah, sekarang mau apa itu kelompok unitaris Jawa dibawah Soekarno cs ini ? Mau terus mengklaim membabi-buta ? Jelas tidak bisa.

 

Lihat saja bukti, fakta, dan dasar hukumnya. Baru saja sampai tanggal 17 Januari 1948, ternyata wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 diwilayah kekuasaan Sekutu, adalah hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Hal ini diakibatkan oleh ditandatangani Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Jadi, bagaimana bisa itu Sri Widada menyeruduk terus dengan memakai tanduk kepala banteng ketaton-Jawa-nya untuk mengklaim wilayah Hindia Belanda yang sudah jatuh ketangan Sekutu ? Itu hanya mimpi saja.

 

Dan dengan taktik akal bulus politik cengkraman kuku burung garuda mbah Soekarno, itu RI mbah Soekarno dari kelompok unitaris Jawa ini masuk pula kedalam Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Desember 1949.

 

Nah sampai disini, mana itu Sri Widada mau menceritakannya. Paling hanya sampai menceritakan mitos BPUPKI made in Jenderal Angkatan Darat Jepang, Hagachi Seisiroo, pada rapat pleno 10 Juli 1945 dengan pengklaiman "Hindia Belanda, Malaya, Burneo Utara, Por­tugis Timur dan Papua seluruhnya."

 

Jadi, itu cerita Sri Widada Putu Gedhe Prawira adalah cerita sampah saja. Karena pada kenyataannya, itu mbah Soekarno dan kelompok unitaris Jawa dengan RI-Jawa-Yogya-nya yang menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS ditambah Acheh dan Maluku Selatan, dan kemudian Papua Barat.

 

Coba itu Sri Widada Putu Gedhe Prawira ceritakan secara kronologis, bagaimana itu proses pertumbuhan dan perkembangan RI dihubungkan dengan Acheh, Maluku Selatan dan Papua Barat di mimbar bebas ini atau di www.rakyatmerdeka.co.id agar supaya Ahmad Sudirman bisa meneliti dan membandingkannya. Jangan hanya mengembek dan menjiplak cerita mitos made in mbah Soekarno dan kelompok unitaris Jawa-nya saja.

 

Kemudian, itu soal pancasila, adalah soal yang sudah keropos. Pancasila tidak bisa lagi dijadikan sebagi alat pengikat. Itu pancasila memang rapuh. Sudah tidak ada lagi kekuatannya. Karena memang itu merupakan hasil kutak-katik mbah Soekarno, yang dasar dan sumbernya sangat lemah dan keropos. Pancasila hasil kutak katik mbah Soekarno penipu licik ini diambail dari ramuan-ramuan hasil perasan ampas dari berbagai isme seperti kosmo-politanisme-nya A.Baars dan Sosial-nasionalisme-nya Sun Yat Sen yang dinamakan San Min Chu I yang mengandung rincian Mintsu, Min chuan, Min Sheng atau nationalism, democracy, sosialism.

 

Ini pula yang mau dijadikan sebagai sumber hukum oleh Sri Widada Putu Gedhe Prawira. Memang Sri Widada ini sedang mimpi disiang hari bolong. Mengapa?

 

Karena, itu sumber hukum hasil kutak-katik mbah Soekarno penipu licik ini, yang diambil dari ramuan-ramuan hasil perasan ampas isme gaya kosmo-politanisme-nya A.Baars dan isme model sosial-nasionalisme-nya Sun Yat Sen yang dinamakan San Min Chu I yang mengandung rincian Mintsu, Min chuan, Min Sheng atau nationalism, democracy, sosialism, dijadikan sebagai sumber hukum di negara sekuler pancasila RI.

 

Akhirnya, memang kalangkabut itu hukum yang ada dinegara sekuler pancasila RI ini.

 

Jadi Sri Widada Putu Gedhe Prawira, janganlah kalian itu terus menerus bermimpi, dengan gaya kelompok unitaris Jawa mbah Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya yang telah menelan dan mencaplok 15 Negara/Daerah Bagian RIS ditambah dengan Acheh, Maluku selatan dan Papua Barat.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: 25 Sep 2005 07:43:32 –0000

From: pancasila@yahoo.com

To: ahmad@dataphone.se

Subject: Ada artikel bagus di http://www.rakyatmerdeka.co.id

 

Hallo,

Berikut ini ada artikel yang bagus untuk dibaca, Artikel dengan judul : Aceh, Jangan Lagi Hantui Bangsa Ini, silahkan klik aja http://www.rakyatmerdeka.co.id/?pilih=lihat&id=2209

 

Assalamu'alaikum!

Kalau kalau ada waktu tolong di jawab

 

Terima kasih.

 

----------

 

Rakyat Merdeka Online

Topik / DPR MERDEKA

 

Aceh, Jangan Lagi Hantui Bangsa Ini

Sabtu, 25 Sep 2005 - by :

 

Perjanjian damai antara pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia tampaknya akan terus menuai kritik karena yang mendukung dan menentang masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda.

 

SEMUA pihak merasa benar. Tapi, sayangnya tidak dibarengi dengan cara yang “pener” atau tepat. Idealnya “bener tu pener” yakni benar dan tepat pula caranya. I nspirator pemerintah Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres dengan pengalamannya mendamaikan antara kelompok yang ber­ti­kai di Ambon dan Poso merasa yakin apa yang digagasnya merupakan langkah yang bermartabat demi memenuhi amanat MPR 1999–2004. Dia yakin hanya de­ngan cara itu kedamaian abadi dapat dicapai.Sebaliknya pihak yang tidak setuju memiliki berbagai dalih antara lain:

 

1Pemerintah sengaja menutupi rancangan perdamaian dengan GAM sehingga DPR seolah merasa dipaksa harus menyetujuinya tanpa harus mengkaji lebih dalam dan komprehensif atas kasus sebesar itu.

 

2.Setelah pemerintah menandatangani kesepakatan (MoU), 15 Agustus 2005 ternyata banyak celah-celah yang menguntungkan GAM dan mencerminkan pemerintah ditengari mengingkari Pancasila dan UUD 1945.

 

3.Kekhawatiran lepasnya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) senantiasa menghantui warga bangsa yang mencintai NKRI setelah Timor Timur lepas disusul pulau Sipadan dan Ligitan dan ancaman Ambalat.

 

Penulis tidak ingin menghakimi yang kontra namun tidak pula membela secara membabi buta yang pro karena esensi keduanya selalu saja terjadi yang merupa­kan adi kodrati umat manusia yang masih tergantung pada ruang dan waktu. Sungguhpun demikian semuanya dapat dieliminir manakala kembali pada komitmen bangsa, harus mengedepankan “spiritual velue”. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang sudah dijabarkan ke dalam UUD 1945.

 

Secara kelirumonologis pemerintah telah berbuat antara lain:

 

1.Tergesa-gesa melakukan MoU tanpa melibatkan DPR dan masyarakat. Pemerintah lupa bahwa di samping GAM masih ada OPM dan RMS.

 

2.Pemerintah memandang persoalan NAD hanyalah kepada GAM. Sedangkan entitas masyarakat NAD dari berbagai unsur masyarakat yang ironi­nya mereka pun tidak dilibatkan.

 

3.Perjanjian damai dengan GAM secara harfiah pemerintah seolah merestui agar GAM tetap eksis karena oleh suatu perjanjian yang mediatori internasional. Akan menjadi lain bila sebelum penandatanganan MoU, negosiator mampu menekan GAM agar mau menambahkan kata eks jadi EksGAM. Inilah kesalahan terbesarnya. Jadi kalau mereka tetap mem­perjuangkan kemerdekaannya, jadi ti­dak keliru?

 

4.Pemerintah telah menafikan Pancasila dan UUD 1945 karena di dalam MoU tidak satu pun mencerminkan keduanya. Istilah konstitusi itu yang mana? Karena Indonesia pernah memiliki konstitusi RIS dan UUDS. Esensi sila IV, musyawarah tidak dilakukan dan orang yang tidak setuju sama sekali tidak diakomodir dan didengar.

 

5.Pemerintah tidak peka dan mengulangi berbagai kekeliruan di masa lampau dengan lepasnya Timtim, Sipadan dan Ligitan.

 

6.Pemerintah tidak berlaku adil karena sudah jelas sebagai pengkhianat negara akan mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah seperti tanah. Tapi bagi warga NAD yang setia terhadap NKRI tidak dipi­kirkan. Demikian pula bagi para prajurit TNI maupun Polri yang gugur di medan laga tidak mendapatkan perlakuan yang lebih.

 

7.Adanya berbagai deraan alam seperti bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, musibah sampah dan berbagai kejadian lainnya se­per­ti busung lapar, wabah penyakit, flu burung, kecelakaan transportasi darat, laut dan udara serta kelangkaan BBM, listrik, air, gas termasuk krisis moral masih saja tidak menggerakkan pemerintah untuk mengadakan pertobatan nasional lintas SARA.

 

Setelah nation & character building yang diwariskan Bung Karno tidak lagi diteruskan oleh rezim-rezim berikutnya, warga bangsa ini nyaris tidak lagi tahu wilayah teritorial republik Indonesia sehingga kebangsaan dan jiwa serta semangat patriotik raib dari persada Nusantara. Para pakar di bidang negaran pun masih beranggapan, wilayah kedaulatan NKRI adalah bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan para founding fathers yang tergabung dalam BPUPKI pada rapat pleno 10 Juli 1945 secara aklamasi mendeklarasikan teritorial NKRI adalah “Hindia Belanda, Malaya, Burneo Utara, Por­tugis Timur dan Papua selu­ruh­nya”. Hasil rumusan tersebut dilaporkan kepada Gun seikan Kakka di Jakarta dengan nomor DK.I/7.9 tertanggal 18 Juli 1945. Dalam merebut Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, Bung Karno hanyalah sekadar menjalankan amanat Proklamasi. Demikian juga Soeharto dengan menyatukan Timor Timur adalah melaksanakan amanat tersebut. Sayang di era rezim BJ Habibie, Timor Timur lepas.Maka ancaman Blok Ambalat, NAD dan Papua yang nyaris terkoyak dari wilayah NKRI tampaknya akan dianggap biasa.

 

Pelaksanaan penyerahan senjata dari GAM dan penarikan mundur pasukan non-organik dari NAD tidaklah serta merta akan membuat NAD menjadi baldatun toyibatun wa rabbun ghafur. Sebab apa? Di sana bersemai “ego” un­tuk memperebutkan kekuasaan, bukan semata-mata melaksanakan syariat Islam yang mereka tuntut. Sekalipun mereka telah mendapat konpensasi dari pemerintah dan amnesti serta berbagai keleluasaan, sebelum tujuan akhir ‘merdeka’ itu tercapai maka akan terus mereka galang sesuai namanya Gerakan Aceh Mer­deka. Adanya malapetaka tsunami sehari setelah hari Natal 26 Desember 2004 dan diulang lagi sehari setelah Hari Paskah 28 Maret 2005 di Simeule NAD mestinya telah cukup memberikan peringatan bagi seluruh anak bangsa ini utamanya GAM agar sama-sama melakukan taubat sehingga NAD akan menjadi wilayah yang gemah ripah loh jinawi sebagai mana nama NAD. Namun bila peringatan itu tak diindahkan dan tetap ingin merdeka dengan memisahkan diri dari NKRI tebusannya amatlah mahal karena akan selalu terjadi perang/pembantaian yang berkepanjangan.Karena sebangsa, apa lagi seiman hendaklah egoisme tersebut diredam dan kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi dengan UUD 1945 dan Pancasila.

 

Sebagai adi kodrati bangsa dan negara NKRI yang mendiami di garis Katulistiwa sebagai bangsa timur yang dianugerahi kekayaan alam dan tugas khusus di bidang spiritual hendaknya memelihara dan meneruskan apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Budaya Nusantara adalah budaya spiritual yakni budaya Berketuhanan yang oleh Bung Karno digali dan disari patikan menjadi Pancasila. Oleh founding fathers dengan perubahan telah disepakati menjadi dasar negara dan filosofi bangsa.

 

Melihat kenyataan berbangsa dan bernegara yang carut marut ini, tidak ada jalan lain bahwa tiga dasar penatalaksanaan pemerintah pusat dan daerah hendaknya senantiasa berpedoman pada filosofi, agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Sebagai filosofi, Pancasila tidak boleh diabaikan yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Agama dan kepercayaan diamanatkan pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 di mana negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka egoisme agama adalah menciderai pasal ini.Anak bangsa hendaklah menghayati kemajemukan yang memiliki multi kulturalisme. Selanjutnya, hanya dengan ipteklah bangsa ini mampu memenuhi kebutuhan lahiriah yang paling mendasar. Dengan ketiga dasar tadi akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,sejahtera lahir dan batinnya karena tidak ada lagi yang menghakimi agama dan kepercayaan orang lain.Alangkah bijak bila semua elit peme­rin­tahan senantiasa berpegang teguh pada ketiga azas tersebut, bila tidak tunggu saja kehancuran dan balasannya.

 

Bung Karno memberikan nama pada pusat perbelanjaan anta­r­bangsa di Jalan MH Thamrin dengan nama SARINAH bukan tan­pa maksud dan sekaligus pe­ringatan yang dapat disimak dari masing-masing huruf yakni:S (Siapapun), A(Akan memisahkan diri,anti), R(Republik),I (Indo­nesia), N(Niscaya), A(Akan), H (Hancur). Lengkapanya, barang siapa pun akan melepaskan diri dan anti Republik Indonesia akan hancur.

 

Dengan peringatan tersebut mari kita renungkan, di mana per­nah terjadi pemberontakan dan dehumanisasi maka intensi­tas dan kadar bencana alam lebih hebat dari pada daerah lain yang ti­dak pernah berkhianat pada Re­publik Indonesia. Seperti di NAD ada DI/GAM, di Papua ada OPM. Di Sumatera Barat ada PRRI, di Bandung ada DI/TII sehingga sampah pun mampu membunuh lebih seratus jiwa manusia. R

 

Sri Widada Putu Gedhe Prawira

Sanggar Blokosuto Yayasan Lembaga Budaya Nusantara

 

Rakyat Merdeka Online : http://www.rakyatmerdeka.co.id

Versi Online : http://www.rakyatmerdeka.co.id/?pilih=lihat&id=2209

----------