Stockholm, 14 Oktober 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


RANCANGAN UU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH HARUS MENGACU 100 % KEPADA MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

RANCANGAN UNDANG UNDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH HARUS MENGACU 100 % KEPADA MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005

 

Sebagaimana yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia yang diparaf pada tanggal 17 Juli 2005 dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh pihak Gerakan Acheh Merdeka dan pihak Pemerintah RI, bahwa "…Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat…" (MoU Helsinki 15 Agustus 2005, 1.2. Partisipasi Politik, 1.2.1 )

 

Nah dari apa yang telah disepakati dalam MoU tersebut yaitu pihak Pemerintah RI akan menciptakan kondisi politik dan hukum dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Jadi disini pihak GAM tidak terlibat dalam penciptaan kondisi politik dan hukum dalam bentuk penciptaan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, melainkan pihak Pemerintah RI bersama pihak DPR RI yang bertanggung jawab untuk menyiapkan payung hukum tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Dimana semua yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 tidak boleh dirobah sepatah katapun. Semua klausul yang tertuang dalam MoU yang dimasukkan kedalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh harus tetap sama sebagaimana yang tertera dalam MoU.

 

Satu contoh misalnya, nama dari RUU yang disodorkan pihak Pemda Acheh yang berbunyi "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NAD".

 

Jelas penyodoran nama tersebut diatas sudah menyimpang, mengapa ?

 

Karena dalam MoU tidak disebutkan istilah "Provinsi NAD", melainkan nama "Aceh". Jadi yang benar adalah "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh".

 

Kata-kata "Provinsi NAD" dibuang ditukar dengan kata-kata "di Aceh". Dan ini sesuai dengan bunyi klausul dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005, yaitu MoU klausul "1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh".

 

Apabila pihak Pemda Acheh yang sekarang sedang menyusun draft RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh meminta analisa, kritikan, dan masukan lainnya kepada pihak GAM, maka pihak GAM akan memenuhinya, sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Nah, apabila ternyata ditemukan dalam draft RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh ada penyimpangan dari isi yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, tetapi terus saja ditetapkan oleh pihak DPR RI, dan disahkan, serta diundangkan oleh Pemerintah RI, maka hal itu merupakan suatu pelanggaran terhadap MoU Helsinki. Dan ini bisa mengancam perdamaian di Acheh.

 

Jadi yang paling penting dalam penyusunan draft RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh tidak merobah kata-kata dan isi dari apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Dan disinilah akan diuji kejujuran dan kebenaran dari pihak Pemerintah RI dan DPR-RI  dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Acheh.

 

Apakah pihak Pemerintah RI dan DPR-RI  mau menciptakan perdamaian dan keamanan di Acheh atau hanya menipu bangsa Acheh dan tetap terus menduduki negeri Acheh, akan dibuktikan dengan apa yang mereka tuangkan dalam draft RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh.

 

Kita lihat dan kita awasi terus kerja mbah Susilo Bambang Yudhoyono, daeng Jusuf Kalla dan mas Agung Laksono.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Thu, 13 Oct 2005 23:01:16 -0700 (PDT)

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com

Subject: UNSUR GAM DIHARAP BERI MASUKAN

To: Risyaf Ristiawan <barakatak_jol_leos@yahoo.com>, SP Saprudin <im_surya_1998@yahoo.co.id>, universityofwarwick@yahoo.co.uk

Cc: abdulcrusader@lycos.com, abusisia@yahoo.com, asudirman@yahoo.co.uk , ahmad@dataphone.se

 

UNSUR GAM DIHARAP BERI MASUKAN

 

Jakarta - Pemerintah pusat mengharapkan unsur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memberikan masukan terhadap Rancangan Undang- Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NAD yang draftnya tengah disusun Pemda NAD bersama tiga PTN di Aceh.

 

Menanggapi pertanyaan, Kepala Penerangan Departemen Dalam Negeri, Tarwanto, menyebutkan bahwa pihaknya mengharapkan draft itu bisa secepatnya diselesaikan dan diserahkan kepada Mendagri.

 

Draft RUU yang dibuat Pemda NAD itu akan dibandingkan dengan draft RUU yang dibuat Departemen Dalam Negeri, dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya diajukan pembahasannya ke DPR.

 

Menurutnya, DPR dalam pembahasan draft RUU yang diharapkan dapat disahkan menjadi UU pada akhir Desember 2005 itu dimungkinkan untuk memanggil pihak GAM untuk mendapatkan masukan-masukan seputar RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi (PPP) NAD itu.

 

"Dari pihak Depdagri, RUU itu diharapkan bisa menjadi undang-undang pada akhir tahun ini. April tahun depan diharapkan sudah bisa dilaksanakan Pilkada di Aceh," katanya.

 

Menurutnya, nama RUU itu jika diundangkan tidak bisa bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada, seperti UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda atau UU No 18 tahun 2001 tentang Otsus Aceh .

 

Sebagaimana diberitakan, tiga Universitas Negeri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ikut menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD pasca penandantanganan perjanjian kesepakatan damai antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

 

"Rancangan UU tentang penyelenggaraan Pemerintahan di NAD itu nantinya akan melahirkan undang-undang baru di Aceh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani antara Pemerintah dan pihak GAM di Helsinki. RUU itu juga bukan merevisi undang-undang nomor 18/2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh," kata T Kamruzzaman SH, salah seorang unsur GAM.

 

Menurut Tarwanto, unsur GAM tidak dibenarkan membuat draft RUU PPP NAD, namun perlu terlibat dalam penyusunan draftnya yang dilaksanakan Pemda NAD.

 

Mengenai keikutsertaan anggota GAM dalam Pilkada pada April mendatang, ia menyebutkan setiap WNI, termasuk anggota GAM yang sudah mendapatkan amnesti, dibenarkan ikut dalam Pilkada.(*)

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------