Stockholm, 19 Oktober 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


LUTH, ITU RANCANGAN UU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH TIDAK BOLEH DIROBAH SEENAK PERUT SENDIRI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

LUTH KEY, ITU RANCANGAN UU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH TIDAK BOLEH DIROBAH SEENAK PERUT SENDIRI

 

"Apabila RUU diganti menjadi "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh" maka RUU tersebut salah dari segi tata bahasa dalam penyusunan struktur kalimatnya dan akan menimbulkan makna bias yang saya yakini tidak sesuai dengan MoU itu sendiri. Dengan asumsi bahwa RUU yang dirancang itu bertujuan untuk menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh, tentu harus dipandang dari sudut makro, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dan berkaitan, secara luas dalam ruang lingkup NKRI dan internasional. Apabila yang digunakan adalah "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh", maka secara tata bahasa akan menimbulkan makna bias bahwa sudut pandang hanya akan bersifat mikro dengan ruang lingkup sebatas wilayah Aceh." (Luth Key, shinmeiryuu@yahoo.com ,Tue, 18 Oct 2005 13:53:08 -0700 (PDT))

 

Baiklah saudara Luth Key di Bandung, Indonesia.

 

Memang benar bahwa Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia yang diparaf pada tanggal 17 Juli 2005 dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh pihak Gerakan Acheh Merdeka dan pihak Pemerintah RI adalah hanya dijadikan acuan hukum untuk diterapkan dan dijalankan di Acheh, bukan ditempat lainnya.

 

Karena itulah mengapa dalam MoU Helsinki itu ditulis dalam klausul "1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh".

 

Nah berdasarkan klausul 1. dalam MoU itulah yang harus dijadikan acuan bukan yang lainnya. Karena itu, mengapa ketika pihak Pemda NAD menyodorkan nama "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NAD" adalah bertentangan dengan apa yang ditulis dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Mengapa bertentangan ?

 

Karena istilah Provinsi NAD tidak ada dan tidak dipakai dalam MoU Helsinki. Menurut naskah asli MoU Helsinki berbunyi "Governing of Aceh" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "Pemerintahan di Aceh", bukan "Pemerintahan Provinsi NAD" sebagaimana yang disodorkan oleh pihak Pemda NAD.

 

Dari apa yang disodorkan oleh pihak Pemda NAD ditemuka dua kesalahan, yaitu pertama, dimasukkan kata "Provinsi" dan kedua, dimasukkan kata "NAD". Dimana dua kata tersebut, "Provinsi" dan "NAD" tidak ada dalam MoU Helsinki.

 

Nah, dengan dimasukkan kata "Provinsi" dan kata "NAD" kedalam kalimat "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NAD", jelas itu sudah merupakan penyimpangan dari apa yang disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Disini tidak berlaku alasan "perubahan yang  terjadi semata-mata berupa penyesuaian agar sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar" untuk dijadikan alasan merobah isi MoU Helsinki.

 

Kalau mengacu kepada MoU Helsinki, maka RUU itu harus ditulis "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh". Bukan "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NAD".

 

Dimana "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh" kalau sudah ditetapkan dan disahkan serta diundangkan di Acheh akan menjadi "Law on the Governing of Aceh" sebagaimana ditulis dalam naskah asli MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Jadi istilah "the Governing of Aceh" atau "Pemerintahan di Aceh" menurut MoU Helsinki tidak sama dengan istilah "Pemerintahan Provinsi NAD" menurut Pemda NAD.

 

Selanjutnya, Ahmad Sudirman tidak pernah menuliskan bahwa saudara Luth Key seorang alumnus ITB. Melainkan yang ditulis Ahmad Sudirman adalah "saudara Luth Key di ITB, Bandung, Indonesia" (Ahmad Sudirman, 25 September 2005)

 

Nah menulis "saudara Luth Key di ITB, Bandung, Indonesia" tidak berarti bahwa saudara Luth adalah seorang alumnus ITB.

 

Pengertian di ITB, Bandung, Indonesia menunjukkan kepada tempat darimana saudara Luth mengirimkan email kepada Ahmad Sudirman. Yaitu saudara Luth mengirimkan email kepada Ahmad Sudirman melalui ITB-Net milik PT. Jalawave Cakrawala di Bandung, Indonesia, yang dikelola oleh orang dari PT Jala Widya Caraka yang beralamat di Sekretariat AIII-ITB, IUC Building 4th. Floor, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Tue, 18 Oct 2005 13:53:08 -0700 (PDT)

From: Luth Key shinmeiryuu@yahoo.com

Subject: Re: RANCANGAN UU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH HARUS MENGACU 100 % KEPADA MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Bung Ahmad menuliskan : "Sebagaimana yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia yang diparaf pada tanggal 17 Juli 2005 dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh pihak Gerakan Acheh Merdeka dan pihak Pemerintah RI, bahwa "…Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat…" (MoU Helsinki 15 Agustus 2005, 1.2. Partisipasi Politik, 1.2.1 )" "Satu contoh misalnya, nama dari RUU yang disodorkan pihak Pemda Acheh yang berbunyi "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NAD". Jelas penyodoran nama tersebut diatas sudah menyimpang, mengapa ? Karena dalam MoU tidak disebutkan istilah "Provinsi NAD", melainkan nama "Aceh". Jadi yang benar adalah "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh"."

 

Benarkah terjadi penyimpangan ? Mari kita lihat contoh :

a.Rumah saya di Indonesia. (benar)

b.Rumah saya Negara Kesatuan Republik Indonesia (salah)

c.Presiden adalah kepala pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (benar)

NKRI berkedudukan sebagai objek.

d.Presiden adalah kepala pemerintahan di Indonesia. (salah)

di Indonesia berkedudukan sebagai keterangan.

 

Saya merasa bahwa dari empat contoh di atas Bung Ahmad tentu memahami bahwa penyimpangan yang Bung Ahmad maksudkan tidak ada, karena perubahan yang  terjadi semata-mata berupa penyesuaian agar sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar.

 

Apabila RUU diganti menjadi "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh" maka RUU tersebut salah dari segi tata bahasa dalam penyusunan struktur kalimatnya dan akan menimbulkan makna bias yang saya yakini tidak sesuai dengan MoU itu sendiri.

 

Dengan asumsi bahwa RUU yang dirancang itu bertujuan untuk menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh, tentu harus dipandang dari sudut makro, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dan berkaitan, secara luas dalam ruang lingkup NKRI dan internasional. Apabila yang digunakan adalah "RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh", maka secara tata bahasa akan menimbulkan makna bias bahwa sudut pandang hanya akan bersifat mikro dengan ruang lingkup sebatas wilayah Aceh.

 

P.S : Bung Ahmad entah dari mana anda menyimpulkan bahwa saya seorang alumnus ITB, tapi saya tidak pernah sesaat pun terdaftar sebagai mahasiswa di sana. Satu-satunya perguruan tinggi yang berhak mengklaim saya sebagai anggota adalah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. NPM : B1C98033

 

Luth Key

 

shinmeiryuu@yahoo.com

Bandung, Indonesia

----------