Stockholm, 7 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


LUKMAN THAIB JANGAN IKUT ARUS PIHAK PEMERINTAH RI DAN PEMDA ACHEH UNTUK MEMBELOKKAN MOU HELSINKI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

LUKMAN THAIB & AYIE JANGAN IKUT ARUS PIHAK PEMERINTAH RI DAN PEMDA ACHEH UNTUK MEMBELOKKAN MOU HELSINKI

 

"Kita harus terus membuat Draft Rencana Kita sendiri supaya DPRD Acheh tidak mudah menterjemahkan Perjanjian Helsinki itu dalam Framework UNdang-Undang Otonomi NO. 18" yang lepas itu. Sebabnya setelah saya membaca draft Undang-Undang yang dibuat di Acheh saya terkejut ianya seperti Otonomi, bukan Pemerintahan sendiri, dengan itu saya mencuba membuat draft baru untuk penilaian masy Acheh ke arah yang lebih sesuai dengan perjanjian Helsinki. Selepas itu pula timbul masalah bagaimana kita mahu menyakinkan DPRD Acheh itu yang kita buat jauh lebih mendekati kepada perjanjian Helsinki daripada apa yang akan mereka luluskan sebelum 31/3/06 ini." (Lukman Thaib,  cottring@yahoo.com , Mon, 7 Nov 2005 14:07:03 +0000 (GMT))

 

"Dalam hal rancangan RUU PA, sebagai mana yg tertuang dalam isi MoU adalah hak PRI membuat RUU untuk berdirinya pemeritahan acheh. Ustad Ahmad Sudirman yg saya hormati, RUU yg disah kan dan di undangkan oleh PRI, haruskah berkonsultasi dulu dgn GAM sebelum di undangkan? Dan bagaimana sekiranya RUU yg di undangkan tidak seperti yg tertuang dalam isi MoU? misalnya dalam RUU tersebut di sebutkan, pemerintah Acheh harus setia pada pancasila dan UUD1945. Hanya itu saja yg ingin saya tanyakan, terimakasih saya ucapkan." (Ayi i,  azi09@hotmail.com , Mon, 07 Nov 2005 16:41:14 +0000)

 

Terimakasih untuk saudara Lukman Thaib di Kuala Lumpur, Malaysia dan saudara Ayie di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Sebelumnya, karena saudara Lukman sudah membaca draft RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang dibuat oleh pihak Pemda Acheh bersama pihak Universitas Syiah Kuala Darussalam, IAIN Ar-Raniry dan Malikussaleh di Lhokseumawe bolehkah saudara Lukman mengirimkan draft RUU tersebut kepada Ahmad Sudirman, agar supaya Ahmad Sudirman lebih jelas bisa membacanya dengan teliti.

 

Memang pihak RI, dan pihak Pemda Acheh yang notabene adalah tangan panjangnya Pemerintah RI akan terus berusaha menjadikan Acheh dalam bentuk UU sebagai bagian propinsi. Tetapi, kita sebagai bangsa Acheh yang telah komitmen terhadap isi MoU Helsinki, harus diupayakan untuk memberikan pendapat bahwa apa yang dibuat pihak Pemda plus tiga Universitas di Acheh dan Pemerintah RI adalah suatu pelanggaran terhadap MoU itu sendiri. Dan usaha ini tidak perlu harus oleh anggota DPR atau DPRD Acheh, melainkan seluruh bangsa Acheh dan orang-orang yang mendukung kepada perjuangan bangsa Acheh.

 

Karena itulah Ahmad Sudirman berusaha sepenuh hati untuk meluruskan segala upaya yang dilakukan baik oleh pihak Pemda Acheh plus para akhli hukumnya ataupun yang dilakukan oleh pihak Pemerintah RI yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap membelokkan MoU Helsinki.

 

Jadi, sekuat tenaga harus ada suara yang menghadang usaha pihak Pemda dan Pemerintah RI yang tetap ingin membengkokkan dan menyelewengkan isi dari MoU itu.

 

GAM jelas tidak mengakui bahwa Acheh sebagai propinsi, GAM tidak mengakui Acheh sebagai bentuk otonomi khusus, dan tidak ada tertuang dalam MoU bahwa GAM mengakui Acheh bagian RI. Mengpa ?

 

Karena menurut MoU Helsinki tidak dicantumkan Acheh sebagai propinsi. Dan tidak dicantumkan sebagai bentuk otonomi khusus, yang tertuang adalah bentuk pemerintahan di Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956.

 

Dan Acheh bukan merupakan bagian propinsi pada tanggal 1 Juli 1956, melainkan bagian wilayah yang dianeksi kedalam propinsi Sumatra Utara oleh pihak Soekarno dengan NKRI jelmaan RIS dengan UUD 1950-nya.

 

Jadi, apapun usaha dari pihak Pemda Acheh dan Pemerintah RI yang berusaha sekuat tenaga untuk membelokkan kearah bentuk propinsi dan otonomi harus dihadang oleh bangsa Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri, jangan kita juga ikut arus mereka.

 

Karena memang, itu pihak Pemerintah RI dengan kaki tangannya di Pemda Acheh plus dari tiga Universitas-nya di Acheh adalah berusaha untuk menggiring Acheh tetap dalam wadah sebagaimana yang tertuang dalam otonomi khususnya yang dikurung dalam UU No.18 Tahun 2001-nya.

 

Dan itulah pelanggaran besar MoU yang dilakukan pihak Pemerintah RI dengan kaki tangannya Pemda Acheh plus tiga Universitas-nya di Acheh.

 

Kemudian untuk saudara Ayie, itu tidak ada tertuang dalam MoU Helsinki bahwa pihak Pemerintah RI dan DPR RI berkonsultasi dulu dengan pihak GAM dalam hal membuat UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh. Yang jelas bahwa pihak Pemerintah RI dan DPR RI harus mengacu kepada isi MoU Helsinki, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah tertuang dalam MoU.

 

Kemudian soal pemerintah Acheh harus setia pada pancasila, itu tidak ada tertulis dalam MoU Helsinki. Jadi tidak dibenarkan dalam UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh menyimpang dari apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Kalau ternyata pihak Pemerintah RI dan DPR RI memutuskan dan mengesahkan UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang isinya menyimpang dan keluar dari MoU Helsinki, maka itu merupakan pelanggaran berat terhadap MoU yang dilakukan pihak Pemerintah RI, dan akan menimbulkan resiko perdamaian di Acheh. Karena akibat penghianatan dari pihak RI terhadap MoU Helsinki.

 

Karena itulah mengapa sebelum UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh ditetapkan DPR dan disyahkan Presiden RI, maka seluruh bangsa Acheh untuk ikut meneliti kata perkata apa yang tertuang dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, jangan hanya mengembek dan mengiyakan saja apa yang dibuat oleh pihak tiga Universitas di Acheh dan pihak Pemda Acheh plus pihak Departemen Dalam Negeri RI saja.

 

Sampai sekarang Ahmad Sudirman belum membaca apa itu isi dari RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang dibuat oleh pihak tiga Universitas di Acheh dan Pemda Acheh, juga yang dibuat oleh pihak Departemen Dalam Negeri RI. Bagi siapa saja yang memiliki dua draft RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh mohon dikirimkan kepada Ahmad Sudirman, biar kita pelajari kata perkata, bagaimana sebenarnya pihak Pemerintah RI, apakah tetap komit kepada MoU atau mau menghianatinya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 7 Nov 2005 14:07:03 +0000 (GMT)

From: lukman thaib cottring@yahoo.com

Subject: Re: PELANGGARAN & PENIPUAN BESAR-BESARAN TERHADAP MOU HELSINKI 2005  APABILA ACHEH DISEBUT PROPINSI

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Sdr Ahmad Sudirman,

 

Assalamulaikum,

 

Saya Dr. Lukman Thaib, berterima kasih atas kritikan yang saudara tulis kepada "Rencana Rang Undang-Undang Untuk Acheh itu". Seperti yang Sdr tahu itu hanya satu rencana, lebih-lebih lagi saya dan Sdr bukan anggota DPRD Acheh atau anggota Parlimen Indonesia yang akan mensahkan Undang-Undang baru Acheh yang merupakan terjemahan Perjanjian Helsinki itu. Jadi kita harus terus membuat Draft Rencana Kita sendiri supaya DPRD Acheh tidak mudah menterjemahkan Perjanjian Helsinki itu dalam Framework UNdang-Undang Otonomi NO. 18" yang lepas itu. Sebabnya setelah saya membaca draft Undang-Undang yang dibuat di Acheh saya terkejut ianya seperti Otonomi, bukan Pemerintahan sendiri, dengan

itu saya mencuba membuat draft baru untuk penilaian masy Acheh ke arah yang lebih sesuai dengan perjanjian Helsinki. Selepas itu pula timbul masalah bagaimana kita mahu menyakinkan DPRD Acheh itu yang kita buat jauh lebih mendekati kepada perjanjian Helsinki daripada apa yang akan mereka luluskan sebelum 31/3/06 ini. Hal ini perlu sumbangan semua bangsa Acheh dengan cara berhubungan lansung dengan DPRD Acheh, karna apa yang akan mereka luluskan itu nanti itulah yang menjadi "Perlelmbagaan Acheh". Kenapa GAM berdiam diri? Sedangkan itu sangan penting dalam kontek menterjemahkan Perjanjian Helsinki ke dalam Rang Undang-Undang untuk dijadikan pedoman dalam pembahagian hasil Aceh dan juga Struktur pemerintahan di Aceh.

 

2. Masalah perkataan Propinsi, saya juga turut merasakan dukacita, tapi kenyataan Acheh masi tetap propinsi, bukan negara Merdeka, walaupun kita semua mahu yang terakhir itu.

 

3. Masalah NKRI itu memang GAM sendiri mengakui Acheh sebahagian NKRI. Dan semua Rang Undang-Undang itu hanyalah tanggungjawab DPRD, tapi bagaimana kita boleh memainkan peranan? supaya hasilnya nanti adil kepada semua pihak.

 

Saya berterima kasi atas semua kritikan itu dan saya harap saudara semua telah membaca Rang Undang-Undang yang telah dipersiapkan di Aceh, dan apa peranan GAM dalam menilai Rang Undang-Undang itu?

 

Wassalam.

 

Dr. Lukman

 

cottring@yahoo.com

Kuala Lumpur, Malaysia

----------

 

From: "ayi i" azi09@hotmail.com

To: ahmad@dataphone.se

Subject: RUU PEMERINTEHAN ACHEH

Date: Mon, 07 Nov 2005 16:41:14 +0000

 

Assalam`ualaikum wr.wb.

Salam Aidilfitri

 

Dalam hal rancangan RUU PA, sebagai mana yg tertuang dalam isi MoU adalah hak PRI membuat RUU untuk berdiriNya pemeritahan acheh. Ustad ahmad sudirman yg saya hormati, RUU yg disah kan dan di undangkan oleh PRI, haruskah berkonsultasi dulu dgn GAM sebelum di undangkan? Dan bagaimana sekiranya RUU yg di undangkan tidak seperti yg tertuang dalam isi MoU? misalNya dalam RUU tersebut di sebutkan, pemerintah acheh harus setia pada pancasila dan UUD1945. Hanya itu saja yg ingin saya tanyakan, terimakasih saya ucapkan.

 

Wassalam

 

Ayie

 

azi09@hotmail.com

Kuala Lumpur, Malaysia

----------