Stockholm, 9 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH VERSI UNSYIAH, MALIKUL SALEH & IAIN AR-RANIRY KELUAR DARI MOU

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH VERSI UNSYIAH, UNIVERSITAS MALIKUL SALEH, IAIN AR-RANIRY & BUATAN LUKMAN THAIB TELAH KELUAR DARI MOU HELSINKI

 

"Tgk Sudirman, Terus lihat kepada "Draft yang dibuat oleh PEMDA" pula supaya lebih sempurna, dan juga tolong bezakan dengan apa yang saya buat. Selepas itu tolong Cc-kan komen saudara kepada asnlf (GAM), supaya mereka tahu orang Aceh sekarang sedang bangkit dan tidak mahu terjebak dengan perjuangan setengah jalan. Harus jelas apakah kita suka atau tidak sebagai bangsa Aceh akan tetap terikat denngan Rang Undang-Undang yang akan diluluskan itu. Pertanyaan sekarang Draft yang mana yang akan diluluskan, dan yang mana pula yang disetujui GAM selepas menandatangani Perjanjian. One percent cannot think of everything. Sebarkan terus perbincangan supaya lebih banyak orang Aceh jaga yoh gohlom Kanot djirah bak tgl 31/3/06." (Lukman Thaib, cottring@yahoo.com , Tue, 8 Nov 2005 14:42:33 +0000 (GMT))

 

Terima kasih untuk saudara Lukman Thaib di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Dalam tulisan ini, sebagaimana yang telah dijanjikan Ahmad Sudirman sebelumnya, bahwa Ahmad Sudirman akan mengupas lebih mendetil tentang RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang dirumuskan oleh tim perumus dari Unsyiah, Universitas Malikul Saleh, IAIN Ar-Raniry dan ditambah dengan RUU yang dibuat oleh saudara Lukman Thaib dari Malaysia.

 

Adapun RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang dibuat oleh Pemda Acheh dan Departemen Dalam Negeri RI belum bisa dilakukan, sehubungan Ahmad Sudirman masih belum mendapat dua draft RUU tersebut. Tetapi, begitu Ahmad Sudirman mendapatkan dua draft RUU tersebut, maka langsung akan ditanggapi Ahmad Sudirman.

 

Kemudian, dasar pijakan yang harus dipakai dalam rangka membuat rumusan RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, agar supaya tidak bertentangan dengan isi MoU Helsinki 15 Agustus 2005, sudah Ahmad Sudirman jelaskan dalam tulisan sebelum ini.

 

Sekarang sebelum mengupas batang tubuh RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh berdasarkan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, disini perlu dijelaskan juga tentang bagaimana kedudukan Acheh dihubungkan dengan RI dilihat dari sudut MoU Helsinki 2005.

 

Menurut MoU Helsinki 2005, Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 adalah daerah yang khusus bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh.

 

Nah, karena Acheh merupakan daerah yang khusus bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956, dan pada tanggal 1 Juli 1956 Acheh bukan provinsi dan bukan otonomi melainkan daerah yang dianeksasi kedalam wilayah provinsi Sumatra Utara, maka Acheh bukan provinsi dan Acheh bukan pemerintahan daerah yang berbentuk otonomi.

 

Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum inilah, Self-Government Acheh akan dibangun diatas Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005, yang RUU-nya sedang dibahas dan digodok sekarang ini.

 

Karena Self-Government Acheh adalah khusus untuk di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki 2005 dan pertama kali wujud sejak pertumbuhan dan perkembangan Republik Indonesia Serikat (RIS), NKRI jelmaan RIS dengan UUD 1950-nya, dan RI hasil dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dengan UUD 1945-nya, maka untuk membangun Self-Government Acheh dengan UU Tentang  Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh tidak mengacu kepada UU yang ada, melainkan mengacu kepada MoU Helsinki 2005. Dan RUU Tentang  Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh harus dibuat dari nol tanpa mengacu kepada UU yang ada, karena UU yang ada tidak memiliki referensi yang mengatur masalah Self-Gorvernment.

 

Nah, Self-Government Acheh yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 2005 adalah Pemerintahan di Acheh yang diatur oleh UU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki 2005.

 

Dimana secara umum batang tubuh UU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh menurut MoU Helsinki 2005 terdiri dari:

 

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DI ACHEH

Legislatif Acheh

Pemerintah Acheh

 

KEWENANGAN

Acheh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan

 

Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kewenangan dalam

-bidang hubungan luar negeri

-pertahanan luar

-keamanan nasional

-hal ikhwal moneter dan fiskal

-kekuasaan kehakiman

-kebebasan beragama

 

Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Acheh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Acheh.

 

Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Acheh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Acheh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Acheh.

 

NAMA ACEH DAN GELAR PEJABAT SENIOR

Nama Acheh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Acheh setelah pemilihan umum yang akan datang.

 

WILAYAH ACHEH

Perbatasan Acheh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956

 

SIMBOL WILAYAH, BENDERA, LAMBANG DAN HIMNE

Acheh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne

 

KANUN ACHEH

Kanun Acheh akan disusun kembali untuk Acheh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Acheh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Acheh

 

LEMBAGA WALI NANGGROE

Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya

 

PARTAI POLITIK

Partai-partai politik yang berbasis di Acheh yang memenuhi persyaratan nasional

Partai-partai politik lokal

 

PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Lokal

Memilih Kepala Pemerintah Acheh dan pejabat terpilih lainnya

Memilih anggota legislatif Acheh

 

Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Acheh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Acheh.

Semua penduduk Acheh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan Umum Lokal 2006

 

Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Acheh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar

 

PEMILIHAN NASIONAL

Partisipasi penuh semua orang Acheh dalam pemilihan lokal dan nasional

Adanya transparansi penuh dalam dana kampanye

 

EKONOMI

Acheh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Acheh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

 

Acheh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Acheh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Acheh.

 

Acheh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Acheh.

 

Acheh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Acheh.

 

Acheh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Acheh.

 

Acheh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.

 

Acheh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.

 

Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Acheh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Acheh.

 

GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR)

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.

 

Legislatif Acheh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Acheh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

 

Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Acheh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

 

KEPOLISIAN ACHEH DAN KEJAKSAAN TINGGI

Pengangkatan Kepala Kepolisian Acheh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Acheh. Penerimaan (rekruitmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Acheh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

 

Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Acheh akan diadili pada pengadilan sipil di Acheh.

 

HAK ASASI MANUSIA

Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Acheh.

 

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Acheh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

 

Sekarang, setelah ada batang tubuh untuk wujudnya UU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki 2005, maka  RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang sedang digodog ini semuanya harus diacukan kepada batang tubuh tersebut.

 

Adapun kalau ada dimasukkan ranting-ranting kedalamnya bisa dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang tertuang dalam batang tubuh acuan MoU Helsinki 2005

 

Setelah Ahmad Sudirman mempelajari RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang dirumuskan oleh pihak tim perumus dari tim Unsyiah, Universitas Malikul Saleh, IAIN Ar-Raniry dan saudara Lukman Thaib, ternyata masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang mendasar yang keluar dari rel MoU Helsinki 2005.

 

Yang benar menurut MoU helsinki 2005 adalah:

 

1. Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 adalah daerah yang khusus bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh

2. Acheh adalah bukan provinsi

3. Acheh adalah bukan otonomi khusus atau otonomi istimewa

4. Acheh adalah Self-Government atau Pemerintahan Sendiri

5. Acheh tidak disebut "Naggroe Acheh Darussalam", melainkan disebut "Acheh"

 

Jadi, semua sebutan yang memakai sebutan selain sebutan Acheh harus dibuang. Kemudian, sebutan otonomi, baik itu sebutan otonomi khusus atau sebutan otonomi istimewa harus dibuang. Selanjutnya, sebutan provinsi juga harus dihilangkan.

 

Untuk saudara Lukman Thaib, sebaiknya, rumusan RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang saudara sudah sebarkan, perlu direvisi kembali dan disesuaikan dengan isi MoU Helsinki 2005, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad Sudirman.

 

Begitu juga bagi pihak tim perumus RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh dari  Unsyiah, Universitas Malikul Saleh dan IAIN Ar-Raniry perlu direvisi kembali guna disesuaikan dengan isi MoU, bukan mengacu dan mengembek kepada UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.32 Tahun 2004.

 

Dan tentu saja, Ahmad Sudirman, sudah yakin, walaupun belum membacanya, itu RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh buatan Pemda Acheh dan Departemen Dalam Negeri RI isinya hanyalah butiran-butiran yang bertentangan dengan MoU Helsinki 2005.

 

Tetapi, tentu saja, apabila pihak DPR RI menetapkan UU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang bertrentangan dengan MoU Helsinki 2005, maka perdamaian di Acheh dikhianati dan dihancurkan oleh pihak DPR RI dan pihak Pemerintah RI.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Tue, 8 Nov 2005 14:42:33 +0000 (GMT)

From: lukman thaib cottring@yahoo.com

Subject: Perlu Baca Versi Pemda Aceh juga.

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Tgk Sudirman,

 

Terus lihat kepada "Draft yang dibuat oleh PEMDA" pula supaya lebih sempurna, dan juga tolong bezakan dengan apa yang saya buat. Selepas itu tolong CCkan komen saudara kepada asnlf(GAM), supaya mereka tahu orang Aceh sekarang sedang bangkit dan tidak mahu terjebak dengan perjuangan setengah jalan. Harus jelas apakah kita suka atau tidak sebagai bangsa Aceh akan tetap terikat denngan Rang Undang-Undang yang akan diluluskan itu. Pertanyaan sekarang Draft yang mana yang akan diluluskan, dan yang mana pula yang disetujui GAM selepas menandatangani Perjanjian. One percent cannot think of everything.Sebarkan terus perbincangan supaya lebih banyak orang Aceh jaga yoh gohlom Kanot djirah bak tgl 31/3/06.

 

Wassalam.

 

Lukman Thaib

 

cottring@yahoo.com

Kuala Lumpur, Malaysia

----------

 

Date: Tue, 8 Nov 2005 12:28:48 +0000 (GMT)

From: lukman thaib cottring@yahoo.com

Subject: Re: LUKMAN THAIB JANGAN IKUT ARUS PIHAK PEMERINTAH RI DAN PEMDA ACHEH UNTUK MEMBELOKKAN MOU HELSINKI

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Tgk Sudirman,

 

Saya tidak marah apa-apa kritikan terhadap Rang Undang-Undang itu, yang penting sekarang semua orang Aceh sudah bangun membincangkan dan berjaga-jaga bahawa satu rang Undang-Undang yang mengikat kepentingan orang sedang dibuat. Apa yang harus kita buat supaya dapat menghasilkan satu rang Undang-Undang yang terbaik dan lebih dekat kepada "Self-Governing" dan mana Draft yang dibuat oleh GAM dan oleh kumpulan lain. Sebab batasnya adalah 31/3/06. Bagus juga kita teruskan berjaga-jaga dan terus mengkritik PEMDA

supaya mereka juga turut merubah apa yang tak perlu dan GAM juga harus menghasilkan Draft sendiri dan menyebarkan karna " One Percent Cannot of Evrything".

 

Wassalam.

 

Lukman Thaib

 

cottring@yahoo.com

Kuala Lumpur, Malaysia

----------