Stockholm, 13 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


UUD 1945 BUKAN ACUAN RUU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH & UU NO 24/1956 TIDAK BISA MENJERAT MASUK OTONOMI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PELANGGARAN MOU APABILA UUD 1945 & UU NO 24/1956 DIJADIKAN ACUAN RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH

 

Hampir semua draft RUU Tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh yang sampai kepada Ahmad Sudirman dan telah dipelajari dan dianalisa, ternyata isinya sudah keluar dari apa yang telah disepahami dan disepakati dalam Memorandum of Understanding Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Mengapa ?

 

Karena ada tiga dasar yang paling utama yang tidak atau belum dipahami oleh mereka yang menuliskan draft RUU Tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh. Dimana tiga dasar yang paling utama itu adalah:

 

1. Pemerintahan Sendiri di Acheh adalah baru pertama kali ini wujud sejak sejarah pertumbuhan dan perkembangan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat  27 Desember 1949, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD Sementara 1950 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 5 Juli 1959.

 

2. Tidak ada satu ayatpun dalam UUD 1945 yang mengatur secara hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

3. Tidak ada satu ayatpun dalam UU yang berlaku sekarang yang mengatur secara hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Berdasarkan MoU Helsinki  Pemerintahan sendiri di Aceh yang disebut pemerintahan Acheh adalah Pemerintahan sendiri di wilayah Aceh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956. Berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956  Acheh adalah bukan provinsi dan Acheh bukan otonomi, melainkan Acheh merupakan daerah yang dimasukkan kedalam wilayah propinsi Sumatra Utara.

 

Dasar hukumnya adalah karena Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 1956 oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman, Muljatno dan Menteri Dalam Negeri, Sunarjo.

 

Jadi, wilayah Acheh pada tanggal 1 Juli 1956 masih berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara, karena Acheh baru dipisahkan dari Propinsi Sumatera Utara menjadi Propinsi Acheh yang otonom pada tanggal 29 Nopember 1956.

 

Nah, berdasarkan dasar hukum inilah mengapa Acheh pada tanggal 1 Juli 1956 bukan propinsi dan bukan otonomi.

Jadi, ketika Ahmad Sudirman mempelajari RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri yang paling penting adalah:

 

Pertama, RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sebagai Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh yang bukan propinsi dan tidak bersifat otonomi khusus atau otonomi istimewa.

 

Kedua, RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri tidak mengacukan kepada UU yang ada sekarang di RI, karena UU yang ada tidak punya referensi hukum tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Ketiga, RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri tidak mengacu kepada UUD 1945, karena dalam UUD 1945 tidak ada dasar hukum untuk membangun  Pemerintahan Sendiri di Acheh, karena yang ada dalam UUD 1945 adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Nah, yang dimaksud dengan “satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa” menurut UUD 1945 adalah satuan pemerintahan daerah otonomi, bukan  Pemerintahan sendiri  sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

Jadi, berdasarkan dasar hukum inilah mengapa semua yang menjadi dasar Ingatan dari mulai pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai UU lainnya harus dihilangkan dan dibuang. Dan gantinya dimasukkan MoU Helsinki sebagai acuan hukum pembuatan RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri.

 

Karena kalau ada saja satu UU yang dijadikan referensi  dalam pembuatan RUU  Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri, maka menyimpanglah RUU tersebut dari isi MoU yang telah disepakati antara pihak GAM dan Pemerintah RI.

 

Misalnya ada empat RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri yang Ahmad Sudirman ambil untuk membuktikan bahwa semua RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri sudah menyimpang dari MoU.

 

Pertama, Tentang RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri yang dibuat oleh Unsyiah. Dimana tim perumus Unsyiah menulis: “Menimbang: a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”

 

Nah, terbaca dan terlihat dari apa yang ditulis oleh tim Unsyiah itu menjurus kepada bentuk otonomi. Danini bertentangan dengan Self-Government yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Mengapa ? Karena bunyi “satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”, itu menjurus kepada bentuk otonomi. Sedangkan otonomi tidak disepakati, yang disepakati adalah Self-Govermnet, artinya pemerintahan sendiri di Acheh.

 

Kedua, RUU Tentang Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri yang dibuat oleh IAIN Ar-Raniry. Dimana tim perumus IAIN Ar-Raniry menulis: “Menimbang b. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

 

Nah, disinipun sama, pihak Ar-Raniry sama seperti pihak Unsyiah, ngaco, dan menyeleweng dari MoU.

 

Ketiga, RUU Tentang Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri yang dibuat oleh Universitas Malikul Saleh. Dimana tim perumus Universitas Malikul Saleh menulis: “Menimbang: a bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”

 

Disinipun pihak Malikul Saleh, tidak berbeda dengan Unsyiah dan Ar-Raniry, sudah membelok ke arah otonomi, dan tentu saja bertentangan dengan MoU yang disepakati.

 

Keempat, RUU Tentang Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri yang dibuat saudara Lukman Thaib. Dimana saudara Lukman Thaib menulis: ”2. Nanggroe Aceh Darussalam adalah propinsi yang khusus bagi penyelenggaraan pemerintahan di Acheh dalam Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

 

Nah disinipun Lukman Thaib sudah terperangkap dengan dua hal, pertama oleh propinsi dan kedua oleh otonomi

 

Sekarang yang benar dan sesuai dengan apa yang disepakati dalam MoU adalah dalam menimbang harus diacukan kepada:

 

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.

 

Dan diacukan kepada sejarah pertumbuhan dan perkembangan:

 

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Aceh baru pertama kali ini wujud sejak sejarah pertumbuhan dan perkembangan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949,  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUDSementara 1950 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUD 1945 5 Juli 1959

 

Kemudian Pemerintahan Aceh berbentuk pemerintahan sendiri dalam wilayah Acheh berdasarkan perbatasan tanggal 1 Juli 1956.

 

Jadi, bukan bersifat otonomi dan berbentuk propinsi. Mengapa ? Karena pada tanggal 1 Juli 1956, Acheh bukan propinsi dan bukan otonomi, melainkan wilayah yang dimasukkan Soekarno kedalam propinsi Sumatra Utara.

 

Sekarang pemerintahan sendiri di Aceh akan dibangun diatas wilayah yang pada tanggal 1 Juli 1956 berada dalam penganeksasian kedalam Propinsi Sumatra Utara.

 

Jadi sekarang menurut MoU Helsinki, Self-Government Acheh berdiri diatas wilayah Acheh yang berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang bukan berbentuk propinsi dan bukan bersifat otonomi, melainkan Pemerintahan Sendiri.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------