Stockholm, 15 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


RUU HARUS BERKEPALA SELF-GOVERNMENT DENGAN TUBUH ACHEH 1 JULI 1956 BUKAN BERKEPALA OTONOMI DENGAN TUBUH PROVINSI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SENDIRI DI ACHEH HARUS BERKEPALA SELF-GOVERNMENT DENGAN TUBUH ACHEH 1 JULI 1956 BUKAN BERKEPALA OTONOMI DENGAN TUBUH PROVINSI

 

"Sdr Sudirman, untuk menjelaskan apa bentuk " Self-Governing" yang dimaksudkan dan yang diinginkan oleh orang=orang yang menandatangani "Perjanjian Helsinki" adalah perlu Tgk sendiri dan juga GAM mengemukakan satu bentuk Draft RUU untuk Aceh yang boleh diketengahkan kepada masy Aceh dan DPR supaya dapat membantu mereka dalam menulis draft baru jika perlu. Seperti yang kita tahu "RUU" tidak boleh dirahsiakan karna menyangkut kepentingan semua orang Aceh, Pemda Aceh telah mengetengahkan draftya sendiri, soal kita setuju atau tidak itu soal kedua. Jadi sekarang supaya membantu Aceh Tgk dan GAM juga harus mengetengahkan draft masing-masing. Soal orang tidak bersetuju itu soal kedua." (Lukman Thaib, cottring@yahoo.com , Mon, 14 Nov 2005 14:47:41 +0000 (GMT))

 

Terima kasih untuk saudara Lukman Thaib di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Sepengetahuan Ahmad Sudirman pihak GAM telah memiliki draft RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh yang mengacu kepada Memorandum of Understanding Helsinki 15 Agustus 2005. Adapun masalah untuk mengetengahkan draft RUU tersebut kepada masyarakat Acheh dan pihak DPR RI itu adalah hak dan kebijaksanaan pihak GAM. Tetapi tentu saja draft RUU versi GAM adalah salah satunya sebagai alat kontrol bagi RUU yang dibuat oleh pihak Pemerintah RI termasuk Pemda Acheh dan Universitas serta IAIN yang ada di Acheh agar supaya tidak keluar dari apa yang telah disepahami dan disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Adapun dari Ahmad Sudirman sudah cukup kalau Ahmad Sudirman memegang apa yang tertuang  dalam MoU Helsinki. Sedangkan yang menyangkut bunga dan ranting-rantingnya bisa ditambahkan sendiri selama tidak bertentangan dengan isi MoU Helsinki.

 

Dan yang paling utama RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh harus berkepala Self-Government dengan tubuh wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956, bukan berkepala otonomi dengan tubuh provinsi.

 

Pemerintahan Sendiri di Acheh adalah bukan berbentuk provinsi dan bukan bersifat otonomi, melainkan Pemerintahan Acheh yang berdiri diwilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang memiliki kewenangan penuh selain kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

 

Jadi Acheh merupakan Pemerintahan Sendiri diwilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang bukan berbentuk provinsi dan bukan bersifat otonomi yang hubungannya dengan Pemerintahan Republik Indonesia diatur dalam UU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Dibawah ini Ahmad Sudirman sedikit akan memberikan contoh RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh yang berkepala Self-Government dengan tubuh wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956. Dan RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh yang berkepala otonomi dengan tubuh provinsi.

 

Contoh RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh berkepala Self-Government yang mengacu pada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dengan tubuh Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yaitu:

 

RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR   TAHUN 2006

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SENDIRI DI ACHEH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

Presiden Republik Indonesia

 

Menimbang:

a. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Acheh baru pertama kali ini wujud sejak sejarah pertumbuhan dan perkembangan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949,  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUDSementara 1950 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUD 1945 5 Juli 1959;

c. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Acheh, dipandang perlu diberikan kewenangan Pemerintahan sendiri di Acheh sesuai dengan semangat dan butir-butir yang terkandung dalam Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 yang diatur dengan undang-undang;

d. bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Acheh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup dan karakter sosial kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat;

e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu ditetapkan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Mengingat :

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan  Acheh Merdeka

1.Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh.

1.1.Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh

1.1.1.Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006;

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SENDIRI DI ACHEH

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan :

 

1. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut Pemerintah Indonesia adalah pemegang kekuasaan eksekutif Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden serta para Menteri.

2. Pemerintahan sendiri di Acheh selanjutnya disebut pemerintahan Acheh adalah Pemerintahan sendiri di wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang diwujudkan melalui suatu proses demokratis yang jujur dan adil.

3. Pemerintah Acheh adalah pemegang kekuasaan eksekutif Acheh yang terdiri atas Kepala Pemerintahan Acheh dan perangkat-perangkatnya.

4. Pemerintah Acheh terdiri dari Pemerintah Acheh dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

5. Kepala Pemerintahan Acheh adalah pemegang kekuasaan eksekutif di Acheh yang menjalankan kekuasaan Pemerintahan sendiri di Acheh.

6. Kabupaten, adalah Daerah yang berada di bawah Pemerintahan Acheh yang dipimpin oleh Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah.

7. Kota  adalah Daerah yang berada di bawah Pemerintahan Acheh yang dipimpin oleh Walikota.

8. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Camat.

9. Mukim adalah kesatuan masyarakat yang merupakan organisasi pemerintahan  dalam Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim.

10. Gampong   adalah kesatuan masyarakat  yang merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah Mukim  dan menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

11. Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan rakyat yang berfungsi untuk menjalankan pelestarian dan penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya serta pemersatu rakyat Acheh.

12. Legislatif Acheh untuk selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Acheh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya  dipilih melalui pemilihan umum.

13. Majelis Perwakilan Daerah Acheh selanjutnya disebut MPDA adalah lembaga legislatif Acheh  perwakilan daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Acheh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

14. Departemen adalah lembaga operasional strategis dan teknis  yang bertugas membantu kepala pemerintahan Acheh

15. Dinas adalah lembaga operasional teknis yang bertugas membantu kepala daerah kabupaten/kota

16. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan Agama Islam.

17. Qanun Acheh adalah  peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Acheh dengan persetujuan bersama Kepala Pemerintahan Acheh sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini.

18. Qanun pada tingkat Kabupaten/Kota adalah produk perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota untuk mengatur hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Kabupaten/Kota itu.

19. Partai Politik yang berbasis di Acheh yang memenuhi persyaratan Nasional adalah partai politik nasional yang dibentuk dan didirikan oleh Rakyat Acheh sebagai sarana partisipasi politik secara damai dan demokratis melalui pemilihan umum.

20. Partai Politik Lokal adalah partai politik yang berbasis di Acheh dan hanya untuk di Acheh yang dibentuk dan didirikan di Acheh oleh Rakyat Acheh, sebagai sarana partisipasi politik secara damai dan Demokratis melalui pemilihan umum.

21. Rakyat Acheh adalah rakyat yang berasal dari berbagai ras bangsa yang telah menetap di Aceh secara turun temurun

22. Penduduk Acheh adalah semua orang yang menurut ketentuan yang  berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang ada di Acheh

 

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 2

(1) Acheh mencakup seluruh wilayah yang merujuk kepada perbatasan tanggal 1 Juli 1956.

(2) Batas-batas geografis Acheh adalah di timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan  Samudera India dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.

(3) Batas-batas astronomis Acheh adalah ...... lintang utara, ....lintang timur, ...bujur timur ... bujur timur

 

Nah contoh RUU diatas adalah RUU yang memiliki kepala Self-Government dengan tubuh wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang mengacu pada MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Sekarang kita ambil contoh RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh berkepala otonomi dengan tubuh provinsi, seperti yang dibuat oleh tim dari Unsyiah.

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  TAHUN 2006 TENTANG

OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendudukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya masyarakat Aceh;

c. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum digunakan secara optimal untuk peningkatkan taraf hidup masyarakat aceh;

d. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperlukan adanya adanya kebijakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. bahwa telah muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat aceh setelah ditandatanganinya MoU 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka telah tercapai kesepakatan damai dan konstitutional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya penyelesaian konflik, secara damai menyeluruh berkelanjutan dan bermartabat;

f. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasca tsunami yang memporak porandakan prasarana dan sarana di 14 kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperlukan penataan kembali bagi pelaksanaan otonomi khusus;

g. bahwa penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

h. bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah. modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang per1u memberikan otonomi khusus;

j. bahwa Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

k. bahwa pelaksanaan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e. f. g, h, i, j, k maka dipandang per1u pengaturan otonomi khusus dengan suatu undang-undang

 

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

2. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya disebut Provinsi sebagai satu kesatuan sosial budaya ekonomi dan politik/pemerintahan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

7. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penegakan Syariat Islam.

8. Qanun khusus, yang selanjutnya disebut qanun khusus adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini

9. Qanun Provinsi, yang selanjutnya disebut qanun, adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

10. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota untuk melaksanakan qanun khusus atau qanun.

11. Kabupaten, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati atau nama lain.

12. Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota atau nama lain.

13. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain.

14. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim;

15. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

16. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Aceh dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah;

17. Setiap orang barhak mengeluarkan pendapat dan berkumpul berserikat yang akan diatur lebih lanjut dengan Qanun Khusus

 

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2

(1) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari Wilayah Negara Republik Indonesia bersifat otonom

(2) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencakup seluruh wilayah yang batas-batasnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 1 juli 1956.

(3) Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimaan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari darat dan laut sepanjang wilayah teritorial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

 

Sekarang dari dua contoh RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh diatas terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat menyolok, yaitu RUU pertama mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Sedangkan RUU kedua versi Unsyiah tidak mengacu kepada MoU Helsinki.

 

Dengan RUU versi Unsyiah yang mempertimbangkan kepada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, maka RUU versi Unsyiah sudah keluar dari MoU Helsinki yang disepakati.

 

Mengapa ?

 

Karena sebagaimana yang telah berkali-kali Ahmad Sudirman jelaskan dalam tulisan sebelum ini yaitu, “satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa” menurut UUD 1945 adalah satuan pemerintahan daerah otonomi, bukan Pemerintahan sendiri atau Self-Government sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Kemudian RUU versi Unsyiah mengingatkan kepada macam-macam UU yang didalamnya tidak ada satu ayatpun yang menyangkut tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Self-Government di Acheh.

 

Selanjutnya, RUU yang dijadikan contoh Ahmad Sudirman tidak mempertimbangkan kepada bentuk propinsi dan sifat otonomi, melainkan kepada bentuk Self-Government yang bukan propinsi dan bukan otonomi sebagaimana yang telah tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Dimana Ahmad Sudirman memberikan contoh:

 

Menimbang:

a. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Acheh baru pertama kali ini wujud sejak sejarah pertumbuhan dan perkembangan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949,  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUDSementara 1950 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUD 1945 5 Juli 1959;

 

Kemudian Ahmad Sudirman dalam contoh RUU tersebut tidak mengingatkan sedikitpun kepada UU yang didalamnya tidak memiliki referensi hukum tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Self-Government di Acheh.

 

Nah dengan mempertimbangkan kepada MoU Helsinki dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan RI sampai sekarang, maka RUU tersebut berada dalam koridor dan kerangka MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Jadi sekarang, dari dua contoh RUU diatas sudah menggambarkan bahwa mana RUU yang mengacu kepada MoU Helsinki dan mana RUU yang tidak mengacu kepada MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 14 Nov 2005 14:47:41 +0000 (GMT)

From: lukman thaib <cottring@yahoo.com>

Subject: Re: UUD 1945 BUKAN ACUAN RUU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ACHEH & UU NO 24/1956 TIDAK BISA MENJERAT MASUK OTONOMI

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Sdr Sudirman,

 

Untuk menjelaskan apa bentuk " Self-Governing" yang dimaksudkan dan yang diinginkan oleh orang=orang yang menandatangani "Perjanjian Helsinki" adalah perlu Tgk sendiri dan juga GAM mengemukakan satu bentuk Draft RUU untuk Aceh yang boleh diketengahkan kepada masy Aceh dan DPR supaya dapat membantu mereka dalam menulis draft baru jika perlu. Seperti yang kita tahu "RUU" tidak boleh dirahsiakan karna menyangkut kepentingan semua orang Aceh, Pemda Aceh telah mengetengahkan draftya sendiri, soal kita setuju atau tidak itu soal kedua. Jadi sekarang supaya membantu Aceh Tgk dan GAM juga harus mengetengahkan draft masing-masing. Soal orang tidak bersetuju itu soal kedua.

 

Wassalam.

 

Lukman Thaib

 

cottring@yahoo.com

Kuala Lumpur, Malaysia

----------