Stockholm, 23 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


RUU ACHEH GAYA DEPDAGRI DENGAN MODEL PANTALON BERCORAK OTONOMI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

DEPARTEMEN DALAM NEGRI LEMBAGA ORANG-ORANG PIKUN LUPA ISI MOU HELSINKI 2005.

 

Hari ini Ahmad Sudirman mendapat RUU Acheh versi Departemen Dalam Negeri yang isinya setelah dibaca dan diteliti lebih mendalam ternyata penuh dengan ranjau-ranjau yang berbau otonomi yang jauh dari apa yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Acheh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Sepintas memang dengan gaya Depdagri dengan model pantalon bercorak liris-liris dan bermotivkan otonomi tidak terlihat secara langsung dari atas karena tertutup dengan peci hitam model blankon jawa yang bermerek: "Rancangan Undang Undang Nomor…Tahun…Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh".

 

Tetapi, ketika dilihat lebih kedalam, ternyata peci blankon jawa merek "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh" dengan mengingatkan pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang", maka terkuaklah bahwa isi dari RUU gaya Depdagri adalah tidak ada bedanya dengan gaya-gaya RUU versi lainnya, seperti versi Unsyiah, Malikus Saleh, IAIN Ar-Raniry dan Pemda Acheh. Gaya RUU model pantalon bergaris otonomi yang telah menyimpang dan keluar dari apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Kemudian orang-orang dari Depdagri ini mencoba mengkutak-katik permainan sulap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan ucapan simsalabim jadilah UU Nomor sekian tahun sekian tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh, yang isinya tidak jauh berbeda dengan isi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

 

Inilah penipuan besar-besaran yang dilakukan pihak Depdagri cs termasuk dengan restunya dari mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan daeng Jusuf Kalla.

 

Bagaimana bisa bangsa Acheh terus saja ditipu dan dimanipulasi dengan model sulap gaya Depdagri dengan model RUU pakai pantalon bergaris otonominya.

 

Coba saja perhatikan model RUU gaya Depdagri: "bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; bahwa pengaturan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor 44 Tahun 1999 dan penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, perlu diubah dan disesuaikan dengan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Provinsi Aceh;"

 

Nah dengan jelas dan gamblang isi pertimbangan model RUU gaya Depdagri adalah mentah-mentah model otonomi, bukan sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 2005 yaitu Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh. Lagi pula mana mengacu kepada MoU Helsinki, tidak nampak itu model RUU gaya Depdagri mengacu kepada MoU Helsinki 2005.

 

Mungkin sudah pada pikun itu orang-orang yang masuk dalam tim perumus RUU Acheh gaya Depdagri ini, atau memang sengaja dilupakan, biar disebut pikun.

 

Ahmad Sudirman sudah berkali-kali menuliskan bahwa RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sebagai Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh yang bukan propinsi dan tidak bersifat otonomi khusus atau otonomi istimewa. Kemudian, RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri tidak mengacukan kepada UU yang ada sekarang di RI, karena UU yang ada tidak punya referensi hukum tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh. Selanjutnya, RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri tidak mengacu kepada UUD 1945, karena dalam UUD 1945 tidak ada dasar hukum untuk membangun  Pemerintahan Sendiri di Acheh, karena yang ada dalam UUD 1945 adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Nah, yang dimaksud dengan "satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa" menurut UUD 1945 adalah satuan pemerintahan daerah otonomi, bukan  Pemerintahan sendiri  sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Seterusnya lagi, Ahmad Sudirman pernah menuliskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Aceh baru pertama kali ini wujud sejak sejarah pertumbuhan dan perkembangan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949,  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUDSementara 1950 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar UUD 1945 5 Juli 1959.

 

Dan Pemerintahan Aceh adalah berbentuk pemerintahan sendiri dalam wilayah Acheh berdasarkan perbatasan tanggal 1 Juli 1956, bukan bersifat otonomi dan bukan berbentuk propinsi, karena pada tanggal 1 Juli 1956, Acheh bukan propinsi dan bukan otonomi, melainkan wilayah yang dimasukkan Soekarno kedalam propinsi Sumatra Utara.

 

Nah inilah yang memang sengaja disembunyikan oleh mbah-mbah Jawa dari Depdagri yang sudah pada pikun itu ketika mereka membuat rumusan RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------