Stockholm, 24 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


PEMERINTAHAN SENDIRI DIBANGUN DI WILAYAH ACHEH YANG DIANEKSASI KEDALAM PROVINSI SUMUT OLEH RIS YANG MENJELMA NKRI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PEMERINTAHAN SENDIRI DI ACHEH DIBANGUN DI WILAYAH YANG DIANEKSASI KEDALAM PROVINSI SUMATRA UTARA OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT YANG MENJELMA NKRI DENGAN UUD SEMENTARA 1950

 

Kesalahan besar yang dibuat oleh para tim perumus RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh baik itu dari Departemen Dalam Negeri RI ataupun dari Universitas dan IAIN di Acheh adalah mereka masih terkurung oleh ikatan rapuh yang berbentuk mitos Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 1945-nya. Sehingga ketika Memorandum of Understanding melambungkan istilah negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia langsung saja diasosiasikan dengan negara kesatuan RI dan UUD 1945.

 

Padahal, secara hukum pengertian negara kesatuan dalam MoU adalah ketika wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 juli 1956 berada dalam penganeksasian kedalam wilayah provinsi Sumatra Utara oleh pihak negara kesatuan RI jelmaan Republik Indonesia Serikat dengan memakai Undang Undang Dasar Sementara 1950-nya. Artinya, negara kesatuan yang merupakan hasil leburan Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS dengan menyandarkan kepada Undang Undang Dasar Sementara 1950.

 

Jadi, kesalahan besar kalau para tim perumus RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh mengacukan Self-Government kepada UUD 1945 dan NKRI. Mengapa ?

 

Karena Self-Government itu sendiri tidak ada dasar hukumnya dalam UUD 1945 dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam wilayah negara kesatuan hasil leburan RIS dengan UUD Sementara 1950-nya. Justru yang ada adalah wilayah Acheh pada tanggal 1 juli 1956 berada dalam penganeksasian kedalam wilayah Provinsi Sumatra Utara oleh pihak RIS yang menjelma menjadi NKRI dengan UUD Sementara 1950-nya.

 

Juga, sebagaimana yang pernah berkali-kali Ahmad Sudirman kemukakan yaitu, Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 1956 oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman, Muljatno dan Menteri Dalam Negeri, Sunarjo. Jadi, wilayah Acheh pada tanggal 1 Juli 1956 masih berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara, karena Acheh baru dipisahkan dari Propinsi Sumatera Utara menjadi Propinsi Acheh yang otonom pada tanggal 29 Nopember 1956. Nah, berdasarkan dasar hukum inilah mengapa Acheh pada tanggal 1 Juli 1956 bukan propinsi dan bukan otonomi.

 

Jadi jangan pada mimpi itu para tim perumus RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, sehingga mereka masuk kedalam sangkar otonomi model UUD 1945-nya yang bertentangan dengan apa yang tertuang dan disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang menekankan dan mengangkat Self-Government di Acheh atau Pemerintahan Sendiri di Acheh di wilayah perbatasan 1 juli 1956.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------