Stockholm, 14 Januari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

APAKAH  JUSUF KALLA DENGAN GOLKAR-NYA DAN YUDHOYONO DENGAN PD-NYA MAMPU MEMELIHARA PERDAMAIAN DI ACHEH ?

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

YANG MENJADI PERTANYAAN, APAKAH JUSUF KALLA DENGAN GOLKAR-NYA DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DENGAN PD-NYA SERTA ANGGOTA DPR RI MAMPU MENJAGA DAN MEMELIHARA PERDAMAIAN DI ACHEH ?

 

"Secara pribadi harus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Finland yang telah memfasilitasi penyelesaian konflik itu. Kedua, kita ingin mengevaluasi apa langkah-langkah berikutnya" (Wakil Presiden Jusuf Kalla, Istana Negara, Kamis, 12 Januari 2006).

 

Masih terlalu awal untuk menyatakan bahwa pelaksanaan hasil Kesepahaman antara Gerakan Acheh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 berhasil dilaksanakan dibawah tim pengawas Misi Monitoring Acheh.

 

Adanya kesungguhan yang besar dari pihak Pemerintah Indonesia, terutama dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga sebagai Ketua Umum partai politik Golkar untuk menyelesaikan konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, yang sekarang ditunjukkan dengan usaha untuk bertemu dan mengucapkan terimakasih kepada mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dan Pemerintah Finlandia, yang telah memfasilitasi dan menjadi tuan rumah perundingan antara pihak GAM dan RI sehingga mencapai suatu kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Dan kemungkinan Jusuf Kalla akan bertemu dengan pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud di Helsinki, Finlandia.

 

Isi Nota Kesepahaman antara GAM dan pemerintah RI ini yang masih belum dilaksanakan oleh pihak RI adalah salah satunya pembuatan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh yang akan diundangkan dan mulai berlaku selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

 

Undang-undang baru tentang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh inilah yang kemungkinan besar pihak Jusuf Kalla dengan Golkar-nya yang menguasai 21.6% atau 128 kursi di DPR RI dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai Demokrat-nya yang menguasai 7.5% atau 55 kursi di DPR akan menghadapi kesulitan untuk meluluskan dan menetapkan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam MoU Helsinki atau Nota Kesepahaman antara pihak pemerintah RI dan GAM kalau pihak Jusuf Kalla dengan Golkar-nya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya tidak mampu menjelaskan dan meyakinkan anggota partai-partai politik lainnya di DPR yang menentang MoU, misalnya Megawati dengan PDIP-nya, Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya, sebagian dari PAN, PKS dan PPP.

 

Dan tentu saja, kemampuan pihak Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diuji digelanggang legislatif DPR RI, apakah mereka berdua termasuk anggota partai politiknya yang duduk di DPR RI berhasil membawa perdamaian di Acheh dengan salah satu caranya menetapkan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 atau tidak ?.

 

Karena, pihak pemerintah RI dan DPR RI bukan hanya sekedar menetapkan dan memutuskan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh, tetapi juga isi undang-undang baru tersebut harus mengacu kepada apa yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki.

 

Adapun pihak GAM sebagaimana tertuang dalam isi Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM tidak berkewajiban terlibat dalam proses pembuatan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh kecuali kalau pihak pemerintah RI meminta kepada GAM, karena tugas pembuatan undang-undang baru tersebut adalah tugas pihak pemerintah RI bersama pihak DPR RI. Sedangkan pihak GAM memantau dan mengawasi apakah pihak RI dan DPR RI dalam membuat rancangan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh mengacu kepada Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM atau tidak, dan membandingkan dengan rancangan undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh versi GAM.

 

Nah dalam isi RUU Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh yang dibuat oleh pihak pemerintah RI dalam hal ini oleh pihak Departemen Dalam Negeri RI sebelum diserahkan ke DPR, ternyata setelah diteliti dan di pelajari secara teliti dan seksama oleh Ahmad Sudirman isinya telah jauh menyimpang dari isi Nota Kesepahaman Helsinki. Dimana penyimpangan-penyimpangan ini telah ditulis dalam tulisan-tulisan sebelum ini, dan bisa dibaca kembali di  http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm .

 

Sekarang, walaupun setelah diketahui secara fakta, bukti dan hukum bahwa dalam isi RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh yang dibuat oleh pihak Departemen Dalam Negeri RI sudah menyimpang dari isi Nota Kesepahaman Helsinki, kemudian masih juga diteruskan dan diserahkan kepada pihak DPR RI untuk dibahas dan ditetapkan, maka bisa jadi nantinya isi UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh versi DPR RI akan menyimpang dari isi Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM. Dan kalau itu terjadi, maka perdamaian di Acheh akan terancam. Dan tentu saja, yang menjadi penyebab terancamnya perdamaian di Acheh adalah pihak Jusuf Kalla dengan Golkar-nya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya serta pihak DPR RI yang sebelumnya menentang isi Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki, seperti Megawati dengan PDIP-nya, Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya, dan sebagian anggota dari partai-partai politik lainnya yang ada di DPR RI.

 

Ahmad Sudirman melihat bahwa kalau sampai pihak pemerintah RI dan DPR RI sampai menggagalkan perdamaian di Acheh melalui jalur pembuatan undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh di DPR RI yang menyimpang dari isi Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM, maka mereka akan membayar dengan harga yang mahal.

 

Dan pihak Jusuf Kalla dengan Golkar-nya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya perlu menyadari akan hal ini, bahwa perdamaian di Acheh jangan sampai dihancurkan kembali melalui jalur pembuatan UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan sendiri di Acheh yang menyimpang dari isi Nota Kesepahaman antara pemerintrah RI dan GAM di Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

SUARA PEMBARUAN DAILY

 

Wapres Tidak Akan Bertemu degan Hassan Tiro.

 

JAKARTA - Kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ke Finlandia pekan depan tidak untuk bertemu pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hassan Tiro. Dia, atas nama Pemerintah Indonesia, akan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Finlandia karena telah memfasilitasi penyelesaian konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

 

"Secara pribadi harus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Finland yang telah memfasilitasi penyelesaian konflik itu. Kedua, kita ingin mengevaluasi apa langkah-langkah berikutnya," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/1).

 

Wapres Jusuf Kalla akan melakukan kunjungan ke Belgia, Finlandia, dan Jepang pada 17-25 Januari mendatang. Di Finlandia, kemungkinan Wapres akan bertemu dengan Tokoh-tokoh GAM, kecuali Hassan Tiro yang karena sudah tua dan mengalami gangguan kesehatan. (A-21)

 

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/13/Nasional/nas05.htm

----------