Stockholm, 16 Januari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

KETUA DPR RI AGUNG LAKSONO MEMANG BUTA TIDAK MELIHAT GAM MASIH EKSIS DAN BERAKTIVITAS.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELIHATAN DENGAN JELAS ITU KETUA DPR RI AGUNG LAKSONO MEMANG BUTA TIDAK MELIHAT GAM MASIH EKSIS DAN BERAKTIVITAS.

 

"Ya jelas (melanggar). Dia kan tidak boleh ada aktivitas apapun karena eksistensinya sudah tidak ada lagi. Sebagaimana TNI, GAM juga harus menghargai putusan yag sudah ada. GAM, sebenarnya sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi sejak MoU Helsinki" (Ketua DPR RI Agung Laksono, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2006).

 

Memang kelihatan bahwa hampir sebagian besar rakyat di RI, termasuk para anggota DPR RI menganggap dan menduga bahwa GAM sudah hilang eksistensinya setelah MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005.

 

Ternyata kesalahan pandanganm dan pikiran ini, termasuk juga pandangan dan pikiran Ketua DPR RI Agung Laksono yang menyatakan bahwa GAM, sebenarnya sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi sejak MoU Helsinki dan eksistensinya sudah tidak ada lagi, jelas pandangan tersebut merupakan pandangan yang sempit dan picik, mengapa ?

 

Karena tidak ada tercantum dalam isi MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa GAM bubar setelah MoU ditandatangani. Kemudian kalau sayap militer GAM dalam hal ini Tentara Negara Acheh (TNA) dirobah statusnya dari meliter menjadi sipil, itu bukan berarti GAM bubar dan hilang eksistensinya. Yang berobah statusnya adalah TNA, dari status meliter menjadi sipil, sedangkan GAM tetap berdiri dan eksis di muka bumi ini. Selanjutnya, TNA yang berobah statusnya menjadi sipil dengan sebutan KPA tetap berada dibawah payung GAM. Jadi sebenarnya, TNA yang menjelma menjadi KPA yang berada dibawah payung GAM tetap wujud dan tetap eksis serta menjalankan segala aktivitasnya.

 

Sekarang, kalau pihak Agung Laksono mengambil alasan kepada MoU Helsinki bahwa GAM telah bubar dan tidak eksis lagi, maka itu alasan yang lemah dan dicari-cari saja. Masa Ketua DPR RI begitu picik dan sempit pandangannya tentang MoU Helsinki dan GAM ?

 

Kemudian, kalau GAM melakukan hubungan kerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan salah satu perusahaan dimanapun juga termasuk di Malaysia, itu jelas tidak melanggar isi MoU Helsinki, mengapa ?

 

Karena, memang GAM masih eksis dan tetap terus beraktivitas, baik politik, ekonomi ataupun sosial, dan penandatanganan kesepakatan GAM dengan perusahaan pengangkutan laut Malaysia, ASDP, untuk membuka jalur laut Kuala Lumpur-Acheh, itu tidak melanggar MoU Helsinki. MoU Helsinki tidak melarang GAM melakukan hubungan dagang atau ekonomi dengan perusahaan manapun dan dinegara manapun.

 

Jadi, saran Ahmad Sudirman kepada saudara Ketua DPR RI Agung Laksono, coba berpikir secara terbuka dan melihat jauh kedepan serta pelajari secara mendalam isi dari MoU Helsinki itu, bukan hanya asal tebak dan asal bicara saja.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Kesepakatan GAM-Malaysia Salahi MoU Helsinki

Luhur Hertanto detikcom

 

Jakarta - Aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meneken kerjasama dengan perusahaan pengangkutan laut Malaysia. Tapi, langkah GAM ini dinilai melanggar kesepakatan damai yang tertuang dalam perjanjian Helsinki.

 

"Ya jelas (melanggar). Dia kan tidak boleh ada aktivitas apapun karena eksistensinya sudah tidak ada lagi. Sebagaimana TNI, GAM juga harus menghargai putusan yag sudah ada," kata Ketua DPR RI Agung Laksono di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2006).

 

Ia dimintai komentar atas penandatanganan kesepakatan GAM dengan perusahaan pengangkutan laut Malaysia, ASDP, untuk membuka jalur laut Kuala Lumpur-Aceh. Kesepakatan diteken di Kuala Lumpur, Minggu 15 Januari 2006.

 

Dijelaskan Agung, semestinya pasca MoU Helsinki, GAM sudah tidak ada aktivitas apapun. "GAM, sebenarnya sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi sejak MoU Helsinki," ujarnya.

 

Ketika ditanyakan langkah selanjutnya, Agung menyerahkan kepada pemerintah. "Kita serahkan sepenuhnya pada pemerintah. Kita harapkan tidak ada lagi hal-hal lain dilakukan dengan alasan apapun oleh GAM di luar MoU Helsinki," tegas Agung Laksono. (san)

 

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/01/tgl/16/time/123113/idnews/519471/idkanal/10

----------