Stockholm, 22 Januari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

INILAH CONTOH DRAFT RUU-PA YANG MERUPAKAN STATUS QUO OTONOMI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

TIM PERUMUS DRAFT RUU-PA MASIH TERBELENGGU DENGAN STATUS QUO OTONOMI.

 

Setelah Ahmad Sudirman membuka dan membaca isi pertimbangan dan ingatan yang tertuang dalam draft RUU-PA yang dikirimkan oleh SIRA, ternyata isinya masih terbelenggu dengan bentuk status quo otonomi model dan gaya mbah Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid dan mbak Mega.

 

Dan itu para ahli hukum dan ahli undang-undang yang ada  di wilayah RI adalah memang telah terbelenggu dengan bentuk status quo otonomi di Acheh.

 

Ahmad Sudirman telah banyak membongkar tentang status quo otonomi yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU yang ada dan rupanya justru yang dibongkar Ahmad Sudirman inilah yang ternyata masih dipakai acuan oleh tim perumus RUU-PA dan  para ahli hukum dan ahli undang-undang yang ada di Jakarta.

 

Inilah yang namanya tetap jalan ditempat, tidak ada kemajuan, akhirnya sukar untuk keluar kembali dari keterkungkungan oleh lingkaran status quo otonomi made in mbah Soekarno cs sejak ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 1956 dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

From: SIRA Presidium <sirareferendum@hotmail.com>

Date: 21 januari 2006 18:52:34

To: sira_jaringan2000@yahoo.com

Subject: «PPDi» DRAFT_RUU__PA_VERSI_GAM

 

Kepada Semua Pihak,

 

Berikut ini Draft Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU- PA) versi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bisa diakses dalam format attachment.   Draft RUU- PA tersebut telah dibuat berdasarkan aspirasi  dan  konsultasi langsung dengan masyarakat Aceh yang ada di Aceh dan luar Aceh secara luas, termasuk dengan para ahli hukum dan ahli undang-undang. Draft tersebut secara resmi telah diserahkan kepada pihak Pemerintah RI termasuk Wakil Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri, Forum Bersama anggota DPR/DPD RI asal Aceh, tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta dan lain-lain pada tanggal 6 - 7 Januari 2005 lalu di Jakarta.

 

Silakan memuat dan mensosialisasikan Draft RUU- PA tersebut untuk tujuan perbaikan bagi Aceh, dan tidak akan merugikan Indonesia di masa akan datang.

 

Tim Perumus, dan TIM Sosialisasi Draft RUU- PA

 

Muhammad Nazar

HP. 081511209340

 

RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .... TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN ACEH

 

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

Presiden Republik Indonesia

 

Menimbang :      a.    Bahwa UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

b.      Bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup dan karakter sosial kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat serta identitas keacehan;

c.      Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;

d.      Bahwa dalam menjalankan pemerintahan Aceh, dipandang perlu diberikan kewenangan Pemerintahan sendiri sesuai dengan semangat dan butir-butir yang terkandung dalam Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 yang diatur dengan undang-undang;

e.      Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d maka perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh. 

 

 

Mengingat :   1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 A, Pasal 18 B dan Pasal 20  ayat (1), Pasal 28 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan I Undang-Undang Dasar 1945;

 

2.        Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi  Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

 

3.        Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);

 

4.        Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

 

5.        Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Taun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

 

6.        Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

 

7.        Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan;

 

8.        Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982;

 

9.        Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak;

 

10.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

 

11.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

 

12.    Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

 

13.    Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;

 

14.    Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

 

15.    Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

 

16.    Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

 

17.    Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

 

18.    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);

 

19.    Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

 

20.    Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

 

21.    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

 

22.    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 

23.    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7);

 

24.    Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

 

25.    Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

 

26.    Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4401);

 

27.    Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429);

 

28.    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

 

29.    Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

 

30.   Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan                    :                    UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

----------