Stockholm, 25 Januari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

LETJEN (PUR) SOEDIBYO DARI BAKIN MENABURKAN ISU ANGGOTA GAM MENJADI MASALAH RUMIT DALAM PEMILU LOKAL ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MANTAN KEPALA BAKIN LETNAN JENDERAL (PUR) HM SOEDIBYO MEMANCING DI AIR KERUH DENGAN MELAMBUNGKAN ISU ANGGOTA GAM MENJADI MASALAH RUMIT DALAM PEMILU LOKAL ACHEH.

 

Letjen (pur) Soedibyo melalui tulisannya "The problem of local election in Aceh" yang dipublikasikan oleh Modus pada 24 Januari 2006 mencoba melambungkan isu anggota GAM akan menjadi masalah yang rumit dalam pemilihan umum lokal di Acheh yang dihubungkan dengan RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh yang sedang dibahas di DPR RI dengan tujuan menyudutkan pihak GAM dan menciptakan situasi di Acheh menjadi hangat sehingga Acheh akan kembali bisa dimainkan dan dikontrol oleh pihak TNI.

 

Tetapi, tulisan yang dilambungkan oleh Letjen (pur) Soedibyo setelah dibaca dan dipelajari oleh Ahmad Sudirman ternyata isi tulisan tersebut adalah sangat dangkal dan tidak mencapai sasaran, mengapa ?

 

Karena, sudah jelas pihak GAM tetap komitmen dengan MoU Helsinki. Disini Ahmad Sudirman melihat ada ada dua skenario.

 

Skenario pertama, masalah kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Acheh guna dijadikan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi politik bangsa dan rakyat Acheh tidak dimasukkan kedalam undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh yang akan diundangkan dan mulai berlaku selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

 

Skenario kedua, masalah kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Acheh guna dijadikan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi politik bangsa dan rakyat Acheh dimasukkan kedalam undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh yang akan diundangkan dan mulai berlaku selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

 

Nah sekarang, apabila skenario pertama yang muncul, maka bagi pihak GAM dengan tidak dimasukkannya pasal-pasal partai politik lokal Acheh, itu bukan merupakan masalah besar dan itu tidak akan menimbulkan persoalan rumit bagi anggota GAM, mengapa ? Karena berdasarkan MoU Helsinki, itu undang-undang baru tentang partai politik lokal di Acheh akan diundangkan paling lambat  Februari 2007, artinya paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki.

 

Jadi, kalau dalam undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh tidak dimasukkan pasal-pasal partai politik lokal Acheh, maka pihak GAM akan mempersiapkan dan mendirikan partai politik lokal Acheh berdasarkan undang-undang baru tentang partai politik lokal Acheh yang akan diundangkan paling lambat pada Februari 2007.

 

Kemudian, kalau ternyata dalam undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh dimasukkan pasal yang menyangkut calon bebas untuk Kepala Pemerintahan Acheh yang didukung oleh rakyat Acheh, misalnya didukung oleh sekurang-kurangnya 5 persen jumlah penduduk di Acheh, maka GAM akan memakai jalur ini dalam usaha mengusulkan calon bebas dari GAM untuk Kepala Pemerintahan Acheh.

 

Seterusnya, kalau skenario kedua yang terjadi, artinya pasal-pasal partai politik lokal Acheh dimasukkan kedalam undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh, maka pihak GAM akan mempersiapkan dan mendirikan partai politik lokal Acheh setelah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh diundangkan.

 

Sekarang, dari dua skenario diatas, ternyata RUU tentang penyelenggaraan pemerintahan Acheh versi Departemen Dalam Negeri yang pernah dibaca oleh Ahmad Sudirman dan yang sedang dibahas oleh DPR RI, itu partai politik lokal Acheh telah dimasukkan didalamnya, artinya partai politik lokal Acheh tidak dibuatkan undang-undangnya sendiri. Disamping itu, disebutkan juga dalam pasal-pasalnya bahwa calon bebas untuk Kepala Pemerintahan Acheh bisa diusulkan dengan didukung oleh sekurang-kurangnya 5 % dari jumlah seluruh penduduk di Acheh.

 

Nah, kalau isi RUU tersebut tidak dirubah oleh pihak DPR RI, kemudian ditetapkan menjadi UU, maka dalam hal ini pihak GAM bisa mengusulkan dengan dua cara. Cara pertama, mengusulkan calon bebas untuk Kepala Pemerintahan Acheh yang didukung sekurang-kurangnya 5 % dari jumlah seluruh penduduk di Acheh. Cara kedua, mengusulkan calon untuk Kepala Pemerintahan Acheh melalui partai politik lokal. Hanya disini timbul pertanyaan yaitu, apakah partai politik lokal Acheh yang baru pertama kali berdiri dan belum ada wakilnya di lembaga legislatif Acheh bisa mengusulkan calon untuk Kepala Pemerintahan Acheh ?

 

Jawabannya, menurut Ahmad Sudirman adalah karena undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Acheh adalah undang-undang yang baru pertama kali diundangkan dan dijalankan di Acheh, maka setiap partai politik lokal Acheh yang resmi, terdaftar dan memenuhi persyaratan dapat mengusulkan calon untuk Kepala Pemerintahan Acheh.

 

Nah sekarang, berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, disini dapat disimpulkan bahwa apabila semua pihak tetap komitmen dengan MoU Helsinki, maka apa yang diisukan oleh Letjen (pur) Soedibyo bahwa anggota GAM menjadi masalah rumit dalam pemilihan umum lokal di Acheh adalah tidak beralasan dan itu hanya merupakan isu untuk menyudutkan pihak GAM.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Selasa,24/1/06 08:00 WIB

 

THE PROBLEM OF LOCAL ELECTION IN ACEH

By : Lieutenant General (Ret) HM Soedibyo*)

 

On Wednesday January 18, 2006 in Jakarta President Susilo Bambang Yudhoyono instructed Minister of State Secretary Yusril Ihza Mahendra and Minister of Home Affairs Moh Ma’ruf to urgently deliberate the Bill on Law on Aceh with the House of Representative.

 

Yusril Ihza Mahendra to the reporters said : “In the discussion of to day we almost finish totally. However there are some suggestions that Minister of Home Affairs should accommodate.” Answering the question of the reporters Yusril Ihza Mahendra said the government previously wanted to endorse the Bill on Law on Aceh to the House of Representative on Thursday, but because President Susilo Bambang Yudhoyono was visiting Northern Sulawesi, it would be sent might be on Friday.

 

The statement of Yusril Ihza Mahendra was contrary with the information leaked by Director General of Regional Autonomy of the Ministry of Home Affairs Kausar Ali Saleh on Monday January 16, 2006 who described that the government has just discussed a little part of the articles of the Bill on Law of the governance of Aceh. Kausar Ali Saleh was quoted as saying: “From more than 200 articles, we have just discussed 60 articles.”

 

Kausar Ali Saleh was joining the discussion on the draft of the Bill on Law on the governance of Aceh held in Alila Hotel Jakarta, to say there are many articles that are difficult to be agreed collectively. He declined to mention the difficult articles he has said.

 

The local election in Nanggroe Aceh Darussalam : Except

 

The local election held in Aceh in June 2006 would be the biggest local election because it would elect the governor, 16 Regents and 2 Mayors at the same period. The crucial problem in the coming local election in Aceh would be the participation of the former members of GAM, because the local party would be only formed 18 months after the signing of MoU between the government and GAM, or about February 2007. Minister of Communication and Information Sofyan Djalil had raised his idea about the possibility of the former members of GAM to join the local election through two options. The first option would allow the former members of GAM to endorse its independent candidates. The second option would be the cooperation between a certain political parties with the former members of GAM and together they endorse the candidates they agreed upon.

 

However Minister of Home Affairs Moh Ma’ruf likely has not yet included those options in the draft of the Bill on the governance of Aceh that is formed by the Ministry of Home Affairs.

 

Elaboration

 

The problem in the coming local election in Nanggroe Aceh Darussalam would be marked by the time of the voting and the participation of the former members of GAM in the local election. The participation of the former members of GAM would likely become crucial problem.

 

The care taker governor of Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abubakar recently in Banda Aceh said that the local election to elect the Governor, 16 Regents and 2 Mayors of Aceh could be conducted at the earliest in June 2006. In MoU between the government and GAM it is stipulated that the people of Aceh will hold the local election in April 2006. However the postponing of the local election until June 2006 had been agreed by the representative of the former GAM.

 

Minister of Home Affairs Moh Ma’ruf on Wednesday January 19, 2006 after attending a special meeting in the Presidential Palace said that the local party is not accommodated in the Bill on the governance of Aceh that would be endorsed by the government to the House of Representative.

 

Minister of Home Affairs added that based on MoU between the government and GAM it is stipulated that the local party could be formed 18 month after the signing of MoU between the government and GAM on August 15, 2005 when the situation in Aceh has been favorable. Unfortunately Minister of Home Affairs did not mention the possibility of other options for the participation of the former members of GAM in the coming local election in Nanggroe Aceh Darussalam.

 

Minister of Communication and Information Sofyan Djalil about two moths ago described that because the local party could not be formed soon, so the participation of the former members of GAM in the coming local election could be done through two options.

 

The first option would be the endorsement of independent candidates supported by the former members of GAM. The second option would be the cooperation between a certain political parties with the former GAM and together they could endorse the candidates they agreed.

 

So the participation of the former members of GAM in the coming June local election would not depend on the formation of the local party. How ever this special arrangement should be elaborated in the coming Law on the governance of Aceh.

 

Unfortunately Minister of Communication and Information likely was not present in the special meeting held on Wednesday January 18, 2006 at the Presidential Palace. In the mean time the political options raised by the Minister of Communication and Information Sofyan Djalil about the participation of the former members of GAM in the coming local election in Aceh was not likely in the Minister of Home Affairs’ mind. *) The writer is the former State Intelligence Coordination Body (BAKIN) chief.

 

http://www.modus.or.id/opini/election.html

----------