Stockholm, 29 Januari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAH RI HANYA MENAFSIRKAN BUKAN MENGACU MOU HELSINKI DALAM PEMBUATAN RUU PEMERINTAHAN ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PEMERINTAH RI DAN DPR RI HANYA MENAFSIRKAN MOU BUKAN MENJADIKAN MOU HELSINKI SEBAGAI ACUAN DALAM PEMBUATAN RUU PEMERINTAHAN ACHEH.

 

Sebelum RUU Tentang Pemerintahan Acheh ditetapkan oleh DPR sebagai Undang Undang Tentang Pemerintahan Acheh dan di undangkan di Acheh paling lambat 31 Maret 2006, maka bagi bangsa dan rakyat Acheh untuk terus memantau dan mengawasi proses jalannya pembuatan dan penggodokan RUU TentangPemerintahan Acheh ini.

 

Menurut Ahmad Sudirman itu DPR RI yang membahas RUU Tentang Pemerintahan Acheh bagaimanapun akan meloloskan seperti apa yang telah ditafsirkan oleh pihak Pemerintah RI, tidak akan ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh pihak DPR RI ini.

 

Nah dalam situasi dan keadaan yang demikian, bangsa dan rakyat Acheh harus menyadari dengan sepenuh hati dan pikiran bahwa dalam realitas dan prakteknya, itu pemerintah RI dalam membuat RUU Tentang Pemerintahan Acheh bukan mengacukan kepada MoU Helsinki, melainkan hanya menafsirkan apa yang tertuang dalam MoU Helsinki, mengapa ?

 

Karena isi yang terpenting dalam MoU Helsinki itu, misalnya istilah hukum self-government atau pemerintahan sendiri, konstitusi, negara kesatuan semuanya itu tidak pernah tertuang dan tidak ada dalam UUD 1945, UU RI dan aturan-aturan hukum RI lainnya, sehingga pihak pemerintah RI dalam menyusun draft RUU Tentang Pemerintahan Acheh hanya didasarkan kepada penafsiran-penafsiran saja.

 

Coba saja perhatikan ketika pihak GAM dan pemerintah RI telah sepakat bahwa di Acheh akan dijalankan self-government, bukan otonomi, maka lahirlah klausul dalam MoU Helsinki yang berbunyui: "1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh".

 

Nah, istilah Pemerintahan di Acheh yang diambil dari kesepakatan istilah self-government, memang secara fakta, bukti dan dasar hukumnya tidak ada baik dalam UUD 1945 atau semua UU RI yang ada sekarang.

 

Jadi, karena istilah hukum Pemerintahan di Acheh tidak ada baik dalam UUD 1945 atau dalam semua UU RI, maka Pemerintahan di Acheh harus diciptakan, bukan ditafsirkan dengan memakai UUD 1945 atau UU RI lainnya.

 

Tetapi, dalam realitanya, ternyata pihak pemerintah RI, bukan menjadikan MoU Helsinki sebagai acuan, melainkan justru menyimpangkan dengan cara mengambil jalan lain yang dinamakan tafsiran dari MoU Helsinki. Artinya, pihak pemerintah RI menafsirkan istilah hukum Pemerintahan di Acheh dengan memakai alat tafsir barunya yang ada dalam Pasal 18B (1) UUD 1945 pasca amandemen yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

 

Nah, disini kelihatan dengan jelas dan nyata, itu pihak pemerintah RI tidak komitmen dengan  MoU Helsinki dalam pelaksanaannya, artinya pihak pemerintah RI telah melakukan penipuan terhadap bangsa dan rakyat Acheh melalui cara berkelit dari isi MoU Helsinki.

 

Kemudian, penafsiran dalam MoU Helsinki lainnya yang dibuat oleh pihak pemerintah RI adalah istilah "negara kesatuan" dan istilah "konstitusi". Dimana ketika antara pihak GAM dan pemerintah RI merundingkan dan akhirnya menyepakati isi yang tertuang dalam MoU Helsinki, itu pihak GAM dan pemerintah RI tidak menyepakati istilah NKRI dan istilah UUD 1945, melainkan istilah "negara kesatuan" dan istilah "konstitusi".

 

Selanjutnya istilah "negara kesatuan" kalau diteliti sampai keakar-akarnya dalam perundang-undangan yang ada di RI, ternyata nama atau istilah "negara kesatuan" tidak pernah dipergunakan, melainkan istilah yang ada dan dipakai adalah istilah "negara kesatuan republik Indonesia" yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1950 dari hasil leburan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS.

 

Jadi, kalau dibandingkan antara istilah "negara kesatuan" model MoU Helsinki dengan istilah "negara kesatuan republik Indonesia" jelas tidak sama dan tidak serupa, mengapa ? Karena memang NKRI yang dibangun dari puing-puing negara-negara bagian RIS dengan UUD 1945-nya adalah bukan yang dimaksud dengan istilah "negara kesatuan" model MoU Helsinki.

 

Nah, ternyata pihak pemerintah RI dalam menafsirkan istilah "negara kesatuan" dengan nama Republik Indonesia. Dan justru disinilah menurut Ahmad Sudirman pihak pemerintah RI telah melakukan penafsiran yang seenaknya dan sekaligus menyimpangkan dari MoU Helsinki, mengapa ?

 

Karena, kalau pihak pemerintah RI mau dengan jujur mendalami dan mempelajari sejarah NKRI yang dihubungkan dengan klausul MoU Helsinki yang berbunyi: "1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956", maka akan ditemukan dasar hukumnya bahwa Acheh berdasarkan tanggal 1 Juli 1956 bukan bersifat otonomi dan bukan berbentuk propinsi, melainkan daerah yang dimasukkan kedalam wilayah propinsi Sumatera Utara, mengapa ?

 

Karena Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara itu ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 1956 oleh Soekarno dan dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman, Muljatno dan Menteri Dalam Negeri, Sunarjo. Jadi NKRI pada waktu itu tidak memiliki UUD 1945 melainkan UUDS 1950. Karena NKRI yang memakai UUD 1945 adalah NKRI sejak 5 Juli 1959 yaitu ketika Soekarno menyatakan Dekrit Presiden.

 

Oleh sebab itu kalau pihak pemerintah RI mau jujur dan mau mengerti jalur sejarah pertumbuhan dan perkembangan NKRI, maka yang dinamakan daerah Acheh pada tanggal 1 Juli 1956 itu adalah daerah yang dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara, karena Acheh baru dipisahkan dari Propinsi Sumatera Utara menjadi Propinsi Acheh yang otonom pada tanggal 29 Nopember 1956. Nah, berdasarkan dasar hukum inilah mengapa Acheh pada tanggal 1 Juli 1956 bukan berbentuk propinsi dan bukan bersifat otonomi.

 

Kemudian Acheh dimasukkan atau dianeksasi kedalam propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui cara penetapan sepihak Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi RIS menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya pada tanggal 15 Agustus 1950. Juga melalui cara penetapan sepihak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja.

 

Jadi, kalau kembali kepada istilah "negara kesatuan" model MoU Helsinki yang dihubungkan dengan klausul "1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956", maka akan ditemukan bahwa istilah "negara kesatuan" itu adalah gabungan dari hasil leburan negara-negara bagian RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UUDS 1950, dimana Acheh merupakan daerah yang dimasukkan kedalam wilayah propinsi Sumatera Utara.

 

Seterusnya mengenai istilah "konstitusi" model MoU Helsinki tidak mengacu kepada UUD 1945, mengapa ?

 

Karena, memang dalam perundingan di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI tidak didasarkan kepada UUD 1945 ataupun UU RI lainnya.

 

Nah, kalau pihak pemerintah RI ternyata dalam pembuatan RUU Tentang Pemerintahan Acheh menafsirkan istilah  "konstitusi" model MoU Helsinki dengan istilah UUD 1945, maka itu penafsiran pihak pemerintah RI, jelas salah, mengapa ?

 

Karena, kalau memang benar yang dimaksud dengan istilah "konstitusi" yang telah disepakati dalam MoU Helsinki itu adalah UUD 1945, mengapa tidak dituliskan secara jelas dan nyata istilah UUD 1945 ? Hal ini  disebabkan UUD 1945 dan UU RI lainnya tidak pernah disepakati untuk dijadikan sebagai acuan dalam perundingan di Helsinki tersebut.

 

Jadi, kalau dituliskan istilah "konstitusi" dalam MoU Helsinki, itu bukan berarti UUD 1945. Kalau pihak pemerintah RI menyatakan itu adalah UUD 1945, maka hal itu hanyalah sekedar penafsiran dari pihak pemerintah RI saja untuk membelokkan MoU Helsinki ke arah otonomi.

 

Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, maka akan ditemukan bahwa memang benar istilah "konstitusi" dalam MoU Helsinki bukan UUD 1945, mengapa ?

 

Karena kalau dihubungkan dengan klausul MoU "1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956", maka akan ditemukan bahwa pada tanggal 1 Juli 1956, itu Acheh berada dalam penganeksasian di wilayah propinsi Sumatera Utara dengan UUDS 1950-nya, bukan UUD 1945.

 

Nah, istilah "konstitusi" dalam MoU Helsinki adalah istilah yang ada hubungannya dengan klausul MoU "1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956", dimana Acheh pada waktu itu berupa daerah aneksasi yang bukan berbentuk propinsi dan bukan bersifat otonomi serta berada dibawah lindungan UUDS 1950.

 

Jadi sekarang, sudah jelas dan nyata bahwa ternyata pihak pemerintah RI dalam membuat draft RUU Tentang Pemerintahan Acheh itu bukan mengacu kepada MoU Helsinki, melainkan hanyalah sekedar menafsirkan isi yang tertuang dalam MoU Helsinki, sehingga kelihatan dalam kenyataannya, itu RUU Tentang Pemerintahan Acheh telah disimpangkan dari MoU Helsinki kearah jalan hasil penafsirannya.

 

Terakhir, bagi bangsa dan Rakyat Acheh yang telah sadar dalam hal pembentukan pemerintahan Acheh berdasarkan MoU Helsinki ini guna terciptanya perdamaian, keamanan yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, maka perlu untuk terus mengawasi dan memonitor langkah-langkah pemerintah RI dan DPR RI dalam menjalankan proses pembentukan perundang-undangan yang menyangkut pemerintahan Acheh ini, karena kalau lalai, akhirnya bangsa dan rakyat Acheh akan tetap berada dalam lingkaran status quo model mbah Soekarno dengan "UU Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara."

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------