Stockholm, 1 Februari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAH RI MENAFSIRKAN MOU HELSINKI KEDLAM RUU PEMERINTAHAN ACHEH TANPA DASAR HUKUM YANG KUAT.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MASIH MENYOROT PEMERINTAH RI MENAFSIRKAN MOU HELSINKI KEDLAM RUU PEMERINTAHAN ACHEH TANPA DASAR HUKUM YANG KUAT.

 

"Terima kasih atas atensi yang anda berikan kepada DPR RI, sukses untuk anda, selamat berkarya." (Humas DPR RI, humas@dpr.go.id , Wed, 1 Feb 2006 08:11:33 +0700)

 

"Tgk Sudirman, sudah lama kita tidak berkomunikasi, saya berada di Tokyo dua minggu ada seminar PBB tentang " East Asian Politik". Saya tidak begitu jelas setelah saya lihat kembali Perjanjian Helsinki nampaknya "tidak ada peruntukan calon bebas " dalam pilkada April 2006, cuma rakyat Aceh dibenarkan memilih calonnya  sahaja, mungkin dengan menggunakan " kain sarong partai yang wujud di Indonesia". Soalnya sekarang apa dasar GAM menuntut diberikan "tiket calon bebas" kalau dlm MoU sendiri tidak ditulis duhlu? Kedua soal partai lokal memang digembar gemburkan kesediaan pemerintah RI tapi itu kan untuk Pemilu 2009? Sekarang apa jalan keluar bagi GAM sama ada bertanding dalam pilkada April 2006 dengan menggunakan " Ijkrong Partai yang ada"? atau " ada kemungkinan mewujudkan partai lokal dlm waktu yang singkat dengan cabangnya di 18 propinsi? Sekarang namapknya kita bangsa Aceh sekali telah terpojok , mudah-mudahan ini menjadi pengajaran kepada kita semua dalam mencari jalan keluar. Saya merasa heran Irwandi yang merupakan wakil GAM dalam AMM tidak pernah menyuarakan masalah tentang kehilangan " platform Politik bagi GAM" dalam draft UU-PA yang dihantar oleh Mendagri ke DPR." (Lukman Thaib, cottring@yahoo.com , Wed, 1 Feb 2006 10:22:00 +0000 (GMT))

 

Terimakasih Tgk Lukman Thaib di Kuala Lumpur, Malaysia dan pihak Humas DPR RI di Jakarta, Indonesia.

 

Terlebih dahulu Ahmad Sudirman disini menyatakan bahwa adanya suatu tanda keterbukaan dari pihak DPR RI, dalam hal ini Humas DPR RI, yang telah membukakan pintu untuk menerima masukan-masukan dari luar tentang masalah Acheh terutama masalah MoU Helsinki yang ada kaitan dan hubungannya dengan RUU Tentang Pemerintahan Acheh yang sekarang sedang dibahas dan digodog oleh pihak DPR RI. Dimana, keterbukaan dari pihak DPR RI dalam hal penerimaan masukan-masukan dari luar adalah merupakan salah satu pupuk yang baik untuk tecipta dan terpeliharanya perdamaian, keamanan, keadilan dan kebebasan yang bermartarbat bagi seluruh bangsa dan rakyat Acheh di Acheh.

 

Tentu saja Ahmad Sudirman melalui pintu Humas DPR RI akan terus memberikan masukan kepada DPR RI terutama dalam hal Acheh agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pemikiran, analisa, penentuan dan pemutusan masalah-masalah yang ada sangkut-pautnya dengan masalah Acheh.

 

Selanjutnya, disini juga Ahmad Sudirman akan memberikan sedikit jawaban kepada tgk Lukman Thaib di Kuala Lumpur yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah MoU Helsinki dan RUU Tentang Pemerintahan Acheh versi Pemerintah RI.

 

MoU Helsinki adalah acuan hukum bagi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Acheh. Dimana MoU Helsinki ini walaupun pihak GAM dan pemerintah RI yang melahirkan embrio dasar hukum MoU ini, tetapi dalam realitas hukumnya sekarang MoU ini telah menjadi milik bangsa dan seluruh rakyat Acheh di Acheh. Seluruh rakyat Acheh-lah yang akan mengisi dan menerapkan serta menjalankan MoU Helsinki ini, bukan hanya pihak GAM saja. Jadi sebenarnya kalau dipelajari lebih kedalam, maka akan terlihat dengan jelas, itu MoU Helsinki merupakan dasar acuan hukum bagi seluruh kehidupan di Acheh. Acheh untuk Acheh dan dengan dasar acuan hukumnya yaitu MoU helsinki.

 

Nah, kalau berpijak dari dasar ini, maka sebenarnya GAM adalah merupakan bagian bangsa dan seluruh rakyat Acheh di Acheh. Dimana yang akan memimpin Acheh adalah bangsa dan rakyat Acheh. MoU Helsinki telah mempersiapkan acuan hukum bagi seluruh rakyat Acheh untuk melahirkan dan mengungkapkan aspirasi politiknya melalui jalur hukum yang bebas, adil dan jujur.

 

Karena itulah mengapa dalam MoU Helsinki disepakati klausul "1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya."

 

Nah klausul "1.2.2" MoU ini mengambarkan secara jelas dan gamblang bahwa rakyat Acheh memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

 

Sekarang, dalam kontek rakyat Acheh, itu GAM adalah juga bagian dari rakyat Acheh. Hanya GAM melalui klausul "1.2.2" MoU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa rakyat Acheh lah yang memiliki hak menentukan calon-calon yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

 

Nah artinya disini, bahwa GAM sebagai bagian dari rakyat Acheh memiliki hak menentukan calon-calon independen yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

 

Ternyata klausul "1.2.2" MoU ini oleh pihak pemerintah RI melalui RUU-PA-nya tidak dimasukkan kedalamnya, justru yang dimasukkan adalah hasil penafsiran pemerintah RI yang diformulasikan kedalam pasal 61 (1) yang menyebutkan bahwa "Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai politik lokal."

 

Nah, pasal 61 (1) RUU-PA versi pemerintah RI ini isinya hanyalah merupakan hasil penafsiran dari apa yang tertuang dalam klausul "1.2.2" MoU Helsinki.

 

Jadi, sebenarnya pemerintah RI mencoba menafsirkan klausul "1.2.2" MoU Helsinki ini dengan penafsiran bahwa Kepala Pemerintahan Acheh diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai politik lokal.

 

Padahal kalau pihak pemerintah RI mau jujur dalam menafsirkan klausul "1.2.2" MoU Helsinki itu, maka pihak pemerintah RI tidak akan dalam RUU-PA-nya menuliskan "Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai politik lokal", melainkan akan memasukkan juga kata-kata "dan/atau perorangan sebagai calon independen".

 

Tetapi, ternyata pihak pemerintah RI dalam menafsirkan klausul "1.2.2" MoU Helsinki itu tidak demikian, melainkan hanya menafsirkan menurut kehendaknya sendiri dan akibatnya justru secara langsung menghancurkan isi MoU Helsinki itu sendiri.

 

Tgk Lukman Thaib,

 

Sdekarang kelihatan dengan jleas, justru yang kelihatan mendobrak dan menghancurkan MoU Helsinki ini adalah pemerintah RI sendiri, bukan pihak GAM.

 

Selanjutnya, melihat dari apa yang telah disepakati oleh GAM dan pemerintah RI dalam hal platform politik bagi GAM sebagai wadah perjuangan GAM untuk perdamaian, keamanan, keadilan, kesejahteraan dan kebebasan yang bermartabat bagi semua pihak di Acheh, maka GAM telah memandang jauh kedepan, bukan hanya melihat ke sekitar pemilihan umum lokal bulan April 2006 mendatang saja, melainkan melihat jauh ke masa perjuangan selanjutnya yang masih panjang.

 

Karena itu, dalam MoU Helsinki mengenai pembentukan partai politik lokal di Acheh dirumuskan dalam klausul MoU Helsinki yang berbunyi: "1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut."

 

Nah, dari isi klausul "1.2.1" MoU Helsinki diatas menggambarkan bahwa paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan MoU, artinya pada bulan Februari 2007 kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh sudah terbentuk. Artinya undang-undang tentang partai politik lokal sudah diundangkan di Acheh.

 

Jadi target politik dari GAM dalam usaha menyampaikan aspirasi rakyat Acheh melalui jalur dan wadah politik dalam kondisi politik dan hukum yang diatur melalui undang-undang partai politik lokal di Acheh bukan pada pemilihan umum lokal Kepala Pemerintahan Acheh bulan April 2006 mendatang, melainkan pada pemilihan umum lokal yang jauh didepan.

 

Adapun dalam pemilihan umum lokal di Acheh untuk pemilihan Kepala Pemerintahan Acheh mendatang sebagaimana ditentukan dalam klausul "1.2.2" MoU Helsinki, GAM dan seluruh rakyat Acheh secara bersama-sama menentukan calon-calon untuk posisi Kepala Pemerintahan Acheh untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006.

 

Kalau mengacu kepada klausul "1.2.2" MoU Helsinki ini, maka penentuan calon-calon untuk posisi Kepala Pemerintahan Acheh untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik lokal Acheh atau partai politik lainnya yang sudah ada.

 

Nah, dengan alasan inilah mengapa untuk pemilihan Kepala Pemerintahan Acheh pada bulan April dan selanjutnya ada calon independen yang langsung ditentukan oleh rakyat Acheh untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006.

 

Ternyata apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki ini oleh pihak pemerintah RI dihancurkannya, artinya klausul "1.2.2" MoU Helsinki ini tidak dimasukkan kedalam RUU-PA versi pemerintah RI.

 

Jadi tgk Lukman Thaib,

 

Sebenarnya sudah jelas secara tekstual tertulis dalam MoU Helsinki bahwa rakyat Acheh secara bersama-sama menentukan calon-calon independen untuk posisi Kepala Pemerintahan Acheh untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006. Tetapi pihak pemerintah RI sendiri yang mendobrak dan menghancurkan isi klausul "1.2.2" MoU Helsinki itu.

 

Terakhir, bagi seluruh bangsa dan rakyat Acheh harus terus waspada terhadap pihak-pihak yang ingin menghancurkan perdamaian, keamanan, keadilan, kesejahteraan dan kebebasan yang bermartabat di Acheh melalui cara menghancurkan acuan hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 1 Feb 2006 08:11:33 +0700

From: "humas" humas@dpr.go.id

To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se

Subject: RE: RUU TENTANG PEMERINTAHAN ACHEH VERSI RI BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

 

Terima kasih atas atensi yang anda berikan kepada  DPR RI, sukses untuk anda, selamat berkarya.

 

Humas DPR RI

 

humas@dpr.go.id

Jakarta, Indonesia

----------

 

Date: Wed, 1 Feb 2006 10:22:00 +0000 (GMT)

From: lukman thaib cottring@yahoo.com

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Subject: RUU-PA

 

Tgk Sudirman,

 

Assalamualaikum,

 

Sudah lama kita tidak berkomunikasi, saya berada di Tokyo dua minggu ada seminar PBB tentang " East Asian Politik". Saya tidak begitu jelas setelah saya lihat kembali Perjanjian Helsinki nampaknya "tidak ada peruntukan calon bebas " dalam pilkada April 2006, cuma rakyat Aceh dibenarkan memilih calonnya  sahaja, mungkin dengan menggunakan " kain sarong partai yang wujud di Indonesia". Soalnya sekarang apa dasar GAM menuntut diberikan "tiket calon bebas" kalau dlm MoU sendiri tidak ditulis duhlu?

 

Kedua soal partai lokal memang digembar gemburkan kesediaan pemerintah RI tapi itu kan untuk Pemilu 2009? Sekarang apa jalan keluar bagi GAM sama ada bertanding dalam pilkada April 2006 dengan menggunakan " Ijkrong Partai yang ada"? atau " ada kemungkinan mewujudkan partai lokal dlm waktu yang singkat dengan cabangnya di 18 propinsi? Sekarang namapknya kita bangsa Aceh sekali telah terpojok , mudah-mudahan ini menjadi pengajaran kepada kita semua dalam mencari jalan keluar. Saya merasa heran Irwandi yang merupakan wakil GAM dalam AMM tidak pernah menyuarakan masalah tentang kehilangan " platform Politik bagi GAM" dalam draft UU-PA yang dihantar oleh Mendagri ke DPR.

 

Wassalam.

 

Dr. Lukmanul Hakim.

 

Kuala Lumpur,

Malaysia

----------