Stockholm, 10 Februari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PENIPUAN BESAR-BESARAN KETIKA RI MENYATAKAN ACHEH MENJADI PROPINSI DENGAN PERATURAN WAKIL PM RI NO.8/DES/WKPM.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PENIPUAN BESAR-BESARAN KETIKA PEMERINTAH RI MENGKLAIM ACHEH SEBAGAI PROPINSI DENGAN MEMAKAI PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NO.8/DES/WKPM TERTANGGAL 17 DESEMBER 1949.

 

Setelah Ahmad Sudirman menggali dan membongkar isi RUU Tentang Pemerintahan Acheh model dan gaya pemerintah RI yang sekarang sedang digodog dan di jungkir-balikkan oleh DPR RI, ternyata masih banyak isinya yang merupakan suatu penipuan besar-besaran dalam hal pengklaiman Acheh sebagai propinsi dengan memakai jaringan rapuh model Soekarno cs yang dinamakan jaringan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949.

 

Mari kita lihat dan perhatikan secara seksama bagaimana kelicikan pihak Soekarno cs ketika memanipulasi hukum rapuhnya yang diberi nama Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM untuk mengklaim Acheh sebagai propinsi dalam RI.

 

Nah, sebagaimana yang telah ditulis dalam RUU Pemerintahan Acheh made in pemerintah RI terbaca dalam penjelasan RUU-PA-nya dengan menyodorkan alasan bahwa Acheh adalah propinsi karena "sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".

 

Ternyata Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh yang dijadikan alasan oleh pihak pemerintah RI untuk mengklaim Acheh sebagai propinsi adalah sangat lemah dan rapuh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan "RUU Tentang Pemerintahan Acheh versi RI bertentangan dengan MoU Helsinki 15 Agustus 2005" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060131.htm ). Juga masih ada alasan lainnya yang diberi nama Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM sebagaimana yang dituangkan dalam  "Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956 "

 

Nah ternyata alasan rapuh yang diberi nama Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM setelah digali dan dipelajari secara seksama oleh Ahmad Sudirman, akhirnya diketemukan sesuatu bentuk penipuan besar-besaran tentang pengklaiman Acheh sebagai propinsi yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan mengatasnamakan hukum tetapi isinya keropos, mengapa ?

 

Karena, apa yang digembar-gemborkan oleh pihak pemerintah RI dengan propaganda hukum rapuhnya yang berisikan untaian kata-kata:

 

"5.Telah dimaklumi bahwa rakyat Aceh sudah pernah menjalankan pemerintahan daerah otonom dalam tingkatan propinsi, yaitu ketika daerah Aceh dahulu dibentuk sebagai propinsi otonom pada tahun 1949 dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM. Seperti diketahui Propinsi Aceh tersebut telah dibubarkan pada waktu dibentuknya daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.52), propinsi mana tidak saja meliputi daerah Aceh, tetapi juga Sumatera-Timur dan Tapanuli. 6.Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-undang ini meliputi Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu: 1. Kabupaten Aceh Besar, 2. Kabupaten Pidie, 3. Kabupaten Aceh Utara, 4. Kabupaten Aceh Timur, 5. Kabupaten Aceh Tengah, 6. Kabupaten Aceh Barat dan 7. Kabupaten Aceh Selatan. dimaksud dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara dahulu tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/OE/49, termasuk juga Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera dahulu tertanggal 17 Mei 1946 No. 103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar. Dengan terbentuknya kembali daerah otonom Propinsi Aceh ini maka wilayah daerah otonom Propinsi Sumatera Utara akan meliputi hanya wilayah keresidenan-keresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur saja." (Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956).

 

Ternyata, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949 yang menyatakan Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara adalah suatu kepalsuan dan kebohongan belaka.

 

Nah, sebelum Ahmad Sudirman membuka dan membongkar Propinsi Sumatera Utara yang dicantumkan dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut diatas, coba kita perhatikan dan telaah dulu secara mendalam dimana pada tanggal 17 Desember 1949 Negara RI secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

 

Jadi disini kelihatan dengan jelas dan gamblang, itu yang dinamakan Propinsi Sumatera Utara oleh pihak RI tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

 

Pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244). Sedangkan untuk menggantikan Presiden RI diangkat Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

 

Nah sekarang, terlihat bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Wakil Perdana Menteri Negara RI yang telah menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat dan yang memiliki daerah wilayah kekuasaan secara de-facto di daerah Yogyakarta dan sekitarnya ternyata telah mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang menyatakan Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Jadi disini, kelihatan pihak Pemerintah RI Negara Bagian RIS telah mengklaim dan sekaligus menyatakan bahwa Negeri Acheh keluar dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Negeri Acheh itu sendiri tidak termasuk daerah wilayah kekuasaan de-facto RI, begitu juga Propinsi Sumatera Utara.

 

Kemudian, kita lihat Propinsi Sumatera Utara dan perhatikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Acheh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:

1.Kabupaten Acheh Besar,

2.Kabupaten Pidie,

3.Kabupaten Acheh Utara,

4.Kabupaten Acheh Timur,

5.Kabupaten Acheh Tengah,

6.Kabupaten Acheh Barat dan

7.Kabupaten Acheh Selatan.

Juga Sumatera-Timur dan Tapanuli termasuk Propinsi Sumatera Utara. Ditambah Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No.103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar masuk kedalam Propinsi Sumatera Utara.

 

Seterusnya pada tanggal 24 Maret 1948 telah lahir dan berdiri Negara Sumatera Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176). Dan menjadi Negara bagian RIS. Padahal daerah Sumatera Timur telah diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara masuk kedalam wilayah kekuasaan Propinsi Sumatera Utara.

 

Jadi disini kelihatan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 telah mengklaim Negeri Acheh yaitu 1.Kabupaten Acheh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Acheh Utara, 4.Kabupaten Acheh Timur, 5.Kabupaten Acheh Tengah, 6.Kabupaten Acheh Barat dan 7.Kabupaten Acheh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

 

Kesimpulannya adalah Sumatera Utara mencaplok Acheh, Negara RI yang tidak menguasai secara de-facto Negeri Acheh justru mengeluarkan Acheh dari Sumetara Utara. Padahal Sumatera Utara tidak termasuk secara de-facto wilayah kekuasaan Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Nah kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ternyata pihak Soekarno Cs, pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur dan dibentuk NKRI, menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

 

Nah sekarang, kelihatan jelas, pihak Soekarno cs yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Acheh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS.

 

Jadi, kalau kita ulangi lagi bagaimana itu proses terjadinya pencaplokan atau penganeksasian Negeri Acheh kedalam propinsi Sumatera Utara ini yaitu:

 

Pertama, Gubernur Sumatera Utara dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 tertanggal 27 januari 1949 mengklaim 1.Kabupaten Aceh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Aceh Utara, 4.Kabupaten Aceh Timur, 5.Kabupaten Aceh Tengah, 6.Kabupaten Aceh Barat dan 7.Kabupaten Aceh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

 

Kedua, Wakil Perdana Menteri RI dari Negara bagian RIS menetapkan dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, Acheh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan de-facto RI Negara bagian RIS.

 

Ketiga, Soekarno yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Acheh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno.

 

Dan akibat pencaplok atau penganeksasian Acheh oleh Soekarno melalui mulut Sumetara Utara inilah Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menjabat sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Negeri Acheh, Langkat dan Karo telah memaklumatkan NII berdiri di Negeri Acheh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pantja Sila atau NKRI pada tanggal 20 September 1953.

 

Nah sekarang, barulah terbukti bahwa memang benar, itu Soekarno cs melalui penetapan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, sebagai alat dasar hukum untuk mencaplok Negeri Acheh memakai mulut Sumatera Utara tanpa kerelaan dan persetujuan seluruh rakyat dan pimpinan rakyat Acheh.

 

Terakhir, jelaslah sudah bahwa setelah digali makin kedalam, maka ditemukan adanya suatu usaha penipuan besar-besaran tentang Acheh dan Sumatera Utara yang dilakukan pihak Soekarno cs dengan RI-nya.

 

Tentu saja sekarang ini, itu dasar dan alasan yang dipakai oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI dalam membuat RUU Tentang Pemerintahan Acheh yang menyangkut Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM untuk mengklaim Acheh sebagai propinsi dalam RI adalah sangat rapuh dan keropos.

 

Dengan berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diharapkan bangsa dan seluruh rakyat Acheh baik yang ada di Acheh atau dimanapun berada untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dari adanya usaha penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah RI untuk memanipulasi RUU Tentang Pemerintahan Acheh yang sudah keluar dari isi MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------