Stockholm, 17 Februari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MEGAWATI, SURADINATA, SYAHNAKRIE & JUWANA MAU LARI KEMANA, KAKI MEREKA SUDAH DIIKAT OLEH MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

CONTOH ORANG-ORANG YANG ANTI MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005 DAN PENENTANG PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI ACHEH.

 

"Menurut hukum internasional MoU dapat diproses terus atau dihentikan sepihak. Jadi saya pikir kita ini yang salah kaprah, kalau merugikan ya bisa dihentikan" (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, Kantor Sekertariat DPP PDI-P, Jakarta, Kamis 16 Februari 2006)

 

"RUU PA ini sudah berpotensi menuju keperombakan platform kenegaraan. Poin pertahanan luar itu sangat bertanduk, kalau nanti jadi berarti korem, kodim dan kodam akan dihapus yang ada cuma batalyon. Nanti yang ada parpol lokal dan itu akan mencengkeram masyarakat" (Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie, Kantor Sekertariat DPP PDI-P, Jakarta, Kamis 16 Februari 2006)

 

"Ada lima sumber konflik dalam RUU PA antara lain mobilisasi politik, proses pemilihan kepala daerah, premanisme politik, manipulasi pemilihan suara dan perbedaan penafsiran UU. Khusus poin terakhir, pemerintah terkesan menempatkan Mou lebih tinggi dari UUD 1945. Sebabnya isi MoU banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 padahal seharusnya tidak" (Mantan Gubernur Lemhanas Ermaya Suradinata, Kantor Sekertariat DPP PDI-P, Jakarta, Kamis 16 Februari 2006)

 

"Banyak pasal yang bersifat replikasi dari UU yang sudah ada sehingga tidak diperlukan lagi seperti pasal penegakan hak asasi manusia pasal 181 ayat 4 yang menyebutkan tidak seorang pun penduduk Aceh yang boleh ditahan, diadili dan dipenjarakan secara melawan hukum" (Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, Kantor Sekertariat DPP PDI-P, Jakarta, Kamis 16 Februari 2006)

 

Ternyata makin hari semakin jelas siapa orang-orang yang sangat anti dan menentang keras MoU Helsinki dan siapa yang tetap komitmen dengan MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Bangsa dan seluruh rakyat Acheh sangat mendambakan perdamaian, keamanan, keadilan dan kebebasan di Acheh. MoU Helsinki 15 Agustus 2005 telah mampu dan telah berhasil menjadi satu landasan hukum untuk tercipta dan tegaknya perdamaian, keamanan dan kebebasan di Acheh yang juga sangat didukung penuh oleh dunia internasional, termasuk oleh PBB dengan Sekjen PBB Kofi Annan yang berdiri digaris depan, disusul oleh Uni Eropa dengan Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana yang berdiri dipaling muka, juga didukung penuh oleh negara-negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Jepang, Swiss dan Norwegia, serta diperkuat oleh Tim Misi Monitoring Acheh dibawah Ketua Pieter Cornelis Feith beserta Staf, dimana Tim Misi Monitoring Acheh masih terus bertugas di Acheh sampai 15 Juni 2006 yang akan datang.

 

Ternyata adanya usaha untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kebebasan yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh telah digerogoti dan telah dikikis oleh orang-orang yang sebelumnya mengendalikan Republik ini, seperti Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden RI.

 

Jelas, usaha-usaha penggagalan dan penghancuran MoU Helsinki 15 Agustus 2005 adalah sama dengan adanya usaha untuk menghancurkan perdamaian, keamanan dan kebebasan yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh. Inilah usaha-usaha dari orang-orang yang memang berpura-pura ingin melihat damai dan aman di Acheh, tetapi dalam kenyataannya adalah orang-orang yang sangat anti dan sangat menentang kehidupan yang damai dan aman di Acheh.

 

Jelas, isi kesepakatan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 bukan isi yang salah kaprah, melainkan isi kesepakatan yang didasari atas kesadaran bersama yang bertujuan untuk tercipta dan terlaksananya perdamaian dan keamanan yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh.

 

Dengan dasar dan landasan inilah itu MoU Helsinki tercipta dan disepakati oleh pihak pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

 

Jadi, kalau sekarang pihak Megawati menganggap bahwa kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sebnagai suatu usaha yang salah kaprah, maka sebenarnya justru Megawati lah yang telah melakukan tindakan yang salah kaprah yang tidak menginginkan di Acheh tercipta dan terlaksana perdamaian dan keamanan yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak.

 

Begitu juga dari pihak pensiunan jendral-jenderal TNI diantaranya Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie masih tetap mengotot dan tidak menginginkan di Acheh tegak dan terlaksana perdamaian dan keamanan. Sudah jelas dan gamblang bahwa bangsa dan seluruh rakyat Acheh tidak ingin lagi hidup dalam suasana penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kengerian yang ditimbulkan oleh adanya sikap dan tindakan yang penuh dengan kekejaman dan pembunuhan dari pihak TNI baik non-organik ataupun organik. Dari sejak tahun 1953 bangsa dan seluruh rakyat Acheh berada dalam cengkraman kekuatan penindas dan penganeksasi pihak RI. Tetapi setelah MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, suasana, situasi, keadaan politik, hukum dan sosial telah berubah 180 derajat dari keadaan sebelum MoU ditandatangani.

 

Nah, suasana yang telah tercipta dan terlaksana karena adanya landasan hukum MoU Helsinki inilah yang didambakan oleh bangsa dan seluruh rakyat Acheh. Suasana dan keadaan aman, damai dan bebas serta bermartabat bagi semua pihak inilah yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang di bumi Acheh.

 

Apakah suasana yang aman dan damai di Acheh yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang ini yang ingin dihancurkan kembali oleh Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie ?

 

Adapun itu soal keadaan dan situasi yang menyangkut TNI di Acheh, semuanya akan diacukan kepada apa yang telah disepakati oleh pihak pemerintah RI dan GAM yang dituangkan dalam MoU Helsinki. Dimana pihak TNI akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Acheh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya TNI organik yang akan berada di Acheh.

 

Nah, jadi berdasarkan klausul MoU Helsinki inilah, itu TNI akan diatur dan ditetapkan di Acheh. Jadi pihak Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie harus memahami dan menyadari bahwa pihak TNI juga harus tunduk dan patuh kepada MoU Helsinki. Jangan ada lagi penafsiran-penafsiran lainnya diluar yang telah disepakti dalam MoU Helsinki.

 

Selanjutnya, kalau Mantan Gubernur Lemhanas Ermaya Suradinata ikut-ikutan melambungkan pikirannya yang berisikan ungkapan bahwa pihak pemerintah RI terkesan menempatkan Mou lebih tinggi dari UUD 1945, memang, karena sebenarnya MoU adalah merupakan acuan hukum yang akan dipakai dan diterapkan di Acheh dengan tujuan agar supaya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak dapat tercapai dan terlaksana.

 

Sedangkan selama pihak RI memakai UUD 1945, itu di Acheh tidak pernah tercipta dan terlaksana perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat. Sedangkan ketika MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 oleh pihak GAM dan pemerintah RI, ternyata dalam waktu yang singkat telah berubah situasi dan keadaan politik, hukum dan sosial di Acheh menjadi suasana dan situasi yang aman dan damai, dimana rakyat Acheh merasakan kebebasan, keamanan dan kedamaian.

 

Jadi, sebenarnya MoU Helsinki itu adalah merupakan suatu acuan hukum bagi Undang Undang Tentang Pemerintahan sendiri di Acheh atau Self-Government yang telah disepakati dan tertuang dalam MoU Helsinki, tetapi tidak tertuang dalam UUD 1945.

 

Nah, karena memang masalah Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh tidak terakomodasi dalam UUD 1945, maka itu UUD 1945 tidak bisa dipakai sebagai acuan hukum untuk dijadikan dasar hukum pembuatan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Acheh.

 

Dan memang dalam perundingan antara pihak pemerintah RI dan GAM di Helsinki, itu UUD 1945 dan UU RI lainnya tidak dijadikan sebagai acuan hukum, melainkan MoU Helsinki disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak GAM dan pemerintah RI berdasarkan pemikiran dan argumentasi-argumentasi hukum yang sumbernya bukan diambil dari UUD 1945 ataupun UU RI lainnya. Jadi MoU Helsinki itu adalah acuan dan sumber hukum baru di Acheh.

 

Nah, kalau memang dalam UUD 1945 tidak ada tertuang tentang Self-Government ataun Pemerintahan sendiri di Acheh, maka UUD 1945 harus mengacukan kepada MoU Helsinki agar supaya perdamaian, keamanan dan kebebasan yang berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak tercipta dan terlaksana di Acheh.

 

Begitu juga seperti yang dikemukakan oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana yang ikut-ikutan menjadi salah seorang penentang dan yang anti MoU Helsinki dengan dasar pemikirannya yang mengandung isi bahwa "banyak pasal yang bersifat replikasi dari UU yang sudah ada sehingga tidak diperlukan lagi seperti pasal penegakan hak asasi manusia pasal 181 ayat 4 yang menyebutkan tidak seorang pun penduduk Aceh yang boleh ditahan, diadili dan dipenjarakan secara melawan hukum".

 

Nah, apa yang dilambungkan oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana memang bukti yang menggambarkan dan menunjukkan orang yang sudah terikat oleh jaringan hukum yang mengungkungnya.

 

Karena, kalau itu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana memahami dan menyadari bahwa MoU Helsinki itu lahir bukan karena hasil blasteran UUD 1945 dan UU RI lainnya, maka ia akan mengetahui dan memahami bahwa apa yang ada dalam MoU Helsinki adalah masalah-masalah yang bersifat baru. Dan dari klausul-klausul yang terkandung dalam MoU Helsinki inilah yang seharusnya dijadikan sebagai acuan hukum bagi pembutan Undang-Undang Tentang Pemerintahan sendiri di Acheh.

 

Jadi, kalau dalam MoU Helsinki dicantumkan tentang klausul yang berisikan tentang penegakkan hak asasi manusia di Acheh, jelas itu semuanya bukan diacukan kepada UU RI yang ada, melainkan hasil dari kesepakatan antara pihak GAM dan RI di Helsinki.

 

Terakhir, bagaimanapun MoU Helsinki 15 Agustus 2005 adalah merupakan acuan hukum bagi lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh. Semua klausul yang telah disepakati dalam MoU Helsinki merupakan klausul hukum yang harus diterapkan dan dilaksanakan, baik dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan ataupun dalam kehidupan sosial, hukum dan perundang-undangan di Acheh.

 

Waspadalah dan hatil-hatilah terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan perdamaian, keamanan dan kebebasan yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh melalui cara penghancuran MoU helsinki, sebagaimana yang telah dilakukan dan dijalankan oleh orang-orang seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Gubernur Lemhanas Ermaya Suradinata, dan mantan Wakil Kepala Staf TNI-AD (KSAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

POLITIK Jum'at, 17 Februari 2006 02:30 WIB

Megawati: Jika Ancam NKRI, MoU Helsinki Bisa Dihentikan

 

Penulis: Ratna Nuraini

JAKARTA--MIOL: Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri mengatakan Nota Kesepahaman(MoU) Helsinki yang dibuat pemerintah dengan GAM bisa dihentikan secara sepihak jika membahayakan keutuhan NKRI.

 

"Menurut hukum internasional MoU dapat diproses terus atau dihentikan sepihak. Jadi saya pikir kita ini yang salah kaprah, kalau merugikan ya bisa dihentikan," kata Megawati pada acara diskusi politik tentang Masa Depan Pemerintah Aceh dalam NKRI.

 

Acara yang berlangsung di Kantor Sekertariat DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (16/02) itu menghadirkan beberapa pembicara yaitu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Gubernur Lemhanas Ermaya Suradinata, dan mantan Wakil Kepala Staf TNI-AD (KSAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie.

 

Megawati mengatakan perjanjian dalam bentuk MoU belum memiliki kekuatan mengikat jika dibandingkan dengan UU. Pernyataan Mega ini terkait dengan polemik pembahasan RUU Pemerintah Aceh (PA) yang kini berada di DPR.

 

Beberapa pasal dalam RUU PA seperti partai lokal, keberadaan wali nangroe dan kewenangan DPR Aceh banyak dikritik banyak pihak karena dianggap memberikan kewenangan terlalu besar bagi Aceh, khususnya GAM.

 

Sebab itu Mega mengkhawatirkan jika RUU dapat disahkan menjadi UU maka tidak ada langkah mundur bagi Indonesia. Sebaliknya jika masih berbentuk MoU maka dapat diproses melalui perundingan lagi, dibekukan atau dihentikan.

 

Sementara itu Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie mengatakan RUU PA jangan sampai bertentangan dengan konstitusi dan perundangan yang telah ada. Namun ia mengkhawatirkan dengan muatan yang ada sekarang ini RUU PA sudah berpotensi melenceng dari konstitusi. "RUU PA ini sudah berpotensi menuju keperombakan platform kenegaraan," katanya.

 

Kiki juga mengkritisi poin tentang "pertahanan luar" yang berarti TNI hanya menangani ancaman dari luar. "Poin pertahanan luar itu sangat bertanduk, kalau nanti jadi berarti korem, kodim dan kodam akan dihapus yang ada cuma batalyon. Nanti yang ada parpol lokal dan itu akan mencengkeram masyarakat," katanya.

 

Sementara Ermaya menilai tidak hanya poin tersebut saja yang harus diperhatikan. Ia menilai ada lima sumber konflik dalam RUU PA antara lain mobilisasi politik, proses pemilihan kepala daerah, premanisme politik, manipulasi pemilihan suara dan perbedaan penafsiran UU.

 

Khusus poin terakhir, Ermaya memberi penekanan karena ia melihat pemerintah terkesan menempatkan Mou lebih tinggi dari UUD 1945. Sebabnya isi MoU banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 padahal seharusnya tidak.

 

Pembicara terakhir Hikmahanto menilai pemerintah seperti telah menyadari kekeliruannya dalam pembuatan MoU. Hal ini terlihat dari RUU PA yang diajukan ke DPR telah berubah dari RUU PA yang dibuat DPRD Aceh. RUU PA DPRD Aceh dinilai lebih longgar.

 

Namun ia menilai banyak pasal yang bersifat replikasi dari UU yang sudah ada sehingga tidak diperlukan lagi seperti pasal penegakan hak asasi manusia pasal 181 ayat 4 yang menyebutkan tidak seorang pun penduduk Aceh yang boleh ditahan, diadili dan dipenjarakan secara melawan hukum.

 

Pasal ini dinilai tidak perlu. Hikmahanto menilai dengan begitu banyak pasal yang diperdebatkan dan tidak sesuai dengan UU, RUU PA harus dikawal secara ketat oleh anggota dewan. (*/Nur/OL-06)

 

http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=90839

----------

 

Muladi: Internasional Tak Akan Dukung Aceh Merdeka

Kamis, 16 Pebruari 2006 | 20:27 WIB

 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengatakan bila Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih ada keinginan untuk memerdekakan Aceh, hal itu tidak akan mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

 

Hal itu dikemukakannya menanggapi laporan intelijen bahwa masih ada keinginan dari GAM untuk memerdekakan Aceh. Menurut Muladi, nota kesepahaman atau MoU yang telah ditandatangani antara Pemerintah RI dan GAM 15 Agustus tahun lalu di Helsinki merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat.

 

"Walaupun bukan antarpemerintah, tetapi dilakukan di luar negeri. Siapa saja yang mengkhianati MoU itu tidak akan mendapat dukungan internasional," kata Muladi, usai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden, hari ini, untuk mempresentasikan perombakan sistem dan organisasi di tubuh Lemhannas.

 

Fasilitator penandatanganan MoU itu yakni Marti Ahtisaari, menurut Muladi, merupakan tokoh LSM yang sangat kredibel di Eropa dan cukup berpengaruh di dunia. "Jadi baik Pemerintah RI atau GAM, kalau sampai mengkhianati MoU, jangan harap mendapat dukungan internasional, akan susah hidupnya," katanya.

 

Mengenai adanya sinyalemen masih adanya keinginan memerdekakan Aceh yang diungkapkan satu atau dua orang, menurut Muladi, "Untuk memperingatkan, boleh saja."

 

Ia juga menyinggung dalam menyusun RUU Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga harus berpegangan pada MoU Helsinki itu. "Tapi kita juga punya rambu-rambu negara kesatuan RI, dan GAM juga harus betul-betul memahami karena mereka sudah setuju dengan MoU dan menghormati konstitusi," katanya.

 

dimas adityo

 

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/02/16/brk,20060216-74071,id.html

----------