Stockholm, 21 Februari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

NKRI BARU TUMBUH PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 1950 SETELAH RIS DIAKUI KEDAULATANNYA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 1949.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ITU YANG NAMANYA NKRI BARU TUMBUH PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 1950 SETELAH RIS DIAKUI KEDAULATANNYA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 1949.

 

"Saya hanya merasa kasihan pada Bapak Ahmad Sudirman, yang namanya mirip dengan Panglima Sudirman, yang telah bercerita begitu panjang hanya untuk menyimpulkan kebenaran bahwa ternyata Aceh adalah bagian dari NKRI dan Bangsa Aceh telah berjuang bersama-sama dengan NKRI dalam perang kemerdekaan. Rakyat Aceh telah banyak memberikan dana untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI dari Belanda. Wakil Perdana Menteri NKRI telah bekerja di Propinsi Aceh (tepatnya dikota yang dulu benama Kotaraja) selama Perundingan KMB berjalan sebagai pejabat Negara yang memerintah dari salah satu Wilayah NKRI. Sebagai pejabat negara NKRI Wakil Perdana Menteri memiliki pegawai dimana Bpk. Hasan Ditiro adalah salah satu pegawai dari pemerintahan NKRI yang berdaulat di Aceh dan diakui oleh Rakyat Aceh. Saya kira Bapak Ahmad Sudirman tidak dapat mengikari hal ini." (Rasjid Prawiranegara, rasjid@bi.go.id ,  Tue, 21 Feb 2006 08:08:23 +0700)

 

Saudara Rasjid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia.

 

Hanyalah orang-orang yang tidak mempergunakan akal-pikirannya saja yang menyimpulkan dari apa yang ditulis oleh Ahmad Sudirman tentang jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI dihubungkan dengan Acheh bahwa Acheh adalah bagian dari NKRI, mengapa ?

 

Karena, hanyalah orang-orang yang tidak  mempergunakan akal-pikirannya saja yang menganggap dan menyimpulkan bahwa Wakil Perdana Menteri NKRI telah bekerja di Propinsi Aceh, padahal itu NKRI baru berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950 diatas 16 puing-puing negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diakai kedaulatannya oleh Belanda dengan Ratu Juliana bersama Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta yang membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

 

Nah saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Kalau saudara Rasjid membaca dan memperhatikan itu surat Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang dibuat pada tanggal 17 Desember 1949 yang menyatakan Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara, maka akan terbongkar bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 itu Republik Indoneisa (RI)  telah menjadi salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang anggotanya terdiri dari 16 negara bagian yang Piagam Konstitusi RIS-nya ditandatangani oleh wakil-wakil dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur) pada tanggal 14 Desember 1949 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

 

Jadi saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Itu Acheh pada tanggal 17 Desember 1949 tidak berada dalam wilayah de-facto RI dan juga tidak berada dalam wilayah Negara Sumatra Timur. Bagaimana mungkin itu Acheh oleh Wakil Perdana Menteri dalam suratnya Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang dibuat pada tanggal 17 Desember 1949 menyatakan bahwa Acheh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara, padahal pada tanggal 17 Desember 1949 itu wilayah yang diklaim Sumatera Utara itu adalah wilayahnya Negara Sumatera Timur anggota Negara Bagian Republik Indonesia Serikat. Sedangkan wilayah RI adalah hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya menurut Perjanjian Renville 17 januari 1948.

 

Inilah suatu penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak RI dengan model surat Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM-nya untuk mengklaim Acheh dan Sumatera Utara bagian RI pada tanggal 17 Desember 1949.

 

Saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Itu yang namanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia muncul kepermukaan setelah wilayah Negara RI di Yogyakarta digempur oleh pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, dimana TNI tidak mampu melawan pasukan Beel yang akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

 

Nah, dari sinilah diawali babak baru Negara RI yang diproklamasikan Soekarno secare de-facto dan de-jure lenyap dari permukaan bumi, yang timbul adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

 

Nah saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Mengapa itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia bisa dibentuk di Acheh ? Karena wilayah Acheh adalah wilayah yang bebas dan berdiri sendiri. Sehingga itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara bisa membentuk satu Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan Belanda.

 

Jadi, Pemerintah Pengasingan dibawah  Mr. Sjafruddin Prawiranegara dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia-nya yang masih bisa melakukan hubungan politik dengan pihak dunia dan pemerintah luar.

 

Dan dengan berdirinya Pemerintah dalam Pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh, bukan berarti bahwa itu Acheh berada di bawah perintah Pemerintah Darurat Republik Indonesia, melainkan sebaliknya, bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia bisa hidup karena di Acheh telah ada dan berdiri pemerintahan Acheh yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda.

 

Karena itulah mengapa pihak PBB mengakui ada dan wujudnya Pemerintahan dalam Pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh, sehingga lahirlah Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, yang sebagian isinya menyatakan:

 

The Security Council,

 

Noting with satisfaction that the parties continue to adhere the principles of the Renville Agreement and agree that free and democratic elections should be held throughout Indonesia for the purpose of establishing a constituent assembly at the earlist practicable date...

 

Noting also with satisfaction that the Goverenment of the Netherlands plans to transfer sovereignty to the United States of Indonesia by 1 January 1950 if possible, and in any caseduring the year 1950.

 

3. Recommends that, in the interest of carrying out the expressed objectives and desires of both parties to establish a federal, independent and sovereign United States of Indonesia at the earliest possible date, negotiations be undertaken as soon as possible by representatives of the Goverenment of the Netherlands and refresentatives of the Republic of Indonesia, with the assistance of the Commission referred to in paragraph 4 below, on the basis of the principles set forth in the Linggadjati and Renville Agreements. (PBB resolution No.67(1949), 28 January 1949, adopted at the 406th meeting).

 

Nah dengan  melalui dasar hukum Resolusi PBB No.67(1949), itu pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada United States of Indonesia atau Negara Indonesia Serikat perlu segera diadakan perundingan baru untuk membentuk satu negara yang berbentuk federasi dimana negara RI adalah salah satu Negara Bagian United States of Indonesia.

 

Kemudian berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) inilah, itu  Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen.

 

Nah pihak Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh Pemerintah Darurat Republik Indonesia diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen mengadakan Perundingan di Jakarta. Dimana perjanjian hasil dari perundingan tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

 

Nah saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

 

Jadi saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Itu setelah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dibubarkan dan RI secara "simsalabin" hidup kembali di Yogyakarta, maka di Acheh tetap berdiri Acheh yang bebas dari pengaruh Belanda dan juga pengaruh RI yang berpusat di Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sudah sirna pada tanggal 13 Juli 1949.

 

Nah sampai disini saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Itu yang namanya RI yang telah hidup kembali dari kematiannya di Yogyakarta tidak memiliki hubungan secara struktural pemerintahan dengan Acheh. Acheh berada diluar wilayah de-facto RI.

 

Kemudian saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Itu Konferensi Meja Bundar dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Dimana diikuti oleh 4 utusan, yaitu Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

 

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

 

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

 

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

 

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

 

Nah saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Berdasarkan hasil KMB inilah itu RI menjadi salah satu dari 16 negara bagian RIS yang kedaulatannya diakui Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi yang diakui kedaulatannya adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan 16 anggota negara bagiannya, dimana RI adalah merupakan salah satu negara bagian RIS.

 

Nah terakhir saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Itu Acheh sampai disini tidak kelihatan dan tidak ada hubungannya baik dengan pihak RIS ataupun dengan pihak RI. Acheh berada diluar RIS dan diluar RI.

 

Karena itulah mengapa Soekarno sebagai Presiden RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan  menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

 

Nah, dengan dasar fakta, bukti dan hukum inilah, mengapa pihak Soekarno menganeksasi dan memasukkan Acheh kedalam wilayah Sumatera Utara yang berasal dari Negara Sumatera Timur ? Karena memang Acheh berada diluar wilayah RIS dan diluar wilayah negara RI.

 

Jadi saudara Rasjid Prawiranegara,

 

Inilah yang merupakan fakta, bukti dan hukum tentang Acheh berada diluar RIS dan RI dan Acheh yang dianeksasi dan dimasukkan secara sepihak oleh Soekarno dengan RIS dan RI-nya sebelum menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Tue, 21 Feb 2006 08:08:23 +0700

From: "Rasjid Prawiranegara" rasjid@bi.go.id

To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>, <lembah_kamuu@yahoo.com>, <giyaipouga@yahoo.com>, helmut_kmur2002@yahoo.com

Subject: RE: PENIPUAN BESAR-BESARAN KETIKA RI MENYATAKAN ACHEH MENJADI PROPINSI DENGAN PERATURAN WAKIL PM RI NO.8/DES/WKPM.

 

Ass. Wr. Wb.

 

Saya hanya merasa kasihan pada Bapak Ahmad Sudirman, yang namanya mirip dengan Panglima Sudirman, yang telah bercerita begitu panjang hanya untuk menyimpulkan kebenaran bahwa ternyata Aceh adalah bagian dari NKRI dan Bangsa Aceh telah berjuang bersama-sama dengan NKRI dalam perang kemerdekaan. Rakyat Aceh telah banyak memberikan dana untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI dari Belanda. Wakil Perdana Menteri NKRI telah bekerja di Propinsi Aceh (tepatnya dikota yang dulu benama Kotaraja) selama Perundingan KMB berjalan sebagai pejabat Negara yang memerintah dari salah satu Wilayah NKRI. Sebagai pejabat negara NKRI Wakil Perdana Menteri memiliki pegawai dimana Bpk. Hasan Ditiro adalah salah satu pegawai dari pemerintahan NKRI yang berdaulat di Aceh dan diakui oleh Rakyat Aceh. Saya kira Bapak Ahmad Sudirman tidak dapat mengikari hal ini.

 

Disamping itu Bapak Hasan Tiro adalah salah satu dari anak bangsa yang mendapatkan Bea Siswa atas nama NKRI (bea siswa itu di dapat karena adanya kerjasama antara NKRI dengan Lembaga Donor di Luar Negeri).

 

Catatan Bapak Sudirman sangat baik untuk mengatakan bahwa Aceh sebenarnya adalah bagian dari NKRI. Catatan Bapak memberikan gambaran secara kronologis bagaimana Aceh menjadi Bagian dari NKRI. Terima kasih Pak atas Penjelasannya. Untaian kata Bapak dalam catatan ini telah memberi keyakinan pembaca e-mail ini bahwa Rakyat Aceh telah berjuang bersama dengan NKRI. Mengapa Malaysia tidak masuk NKRI, karena sejak awal mereka tidak pernah berjuang bersama-sama dengan NKRI. Rakyat Aceh secara historis telah berjuang bersama-sama NKRI, dan ini terbukti bahwa NKRI pernah memindahkan secara sementara Pusat pemerintahannya di Kotaraja Aceh, dan disana Pemerintahan RI terlindung berkat perjuangan Rakyat Aceh dan oleh karena itu Propinsi Aceh Layak menjadi propinsi Istimewa.

 

Wassalam.

 

Rasjid Prawiranegara

 

rasjid@bi.go.id

Jakarta, Indonesia

----------