Sandnes, 28 Februari 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

REFERENDUM TIDAK TERTUANG DALAM MOU HELSINKI, TETAPI REFERENDUM ADALAH ALAT DEMOKRASI YANG SESUAI MOU.

Husaini Daud Sp

Sandnes - NORWEGIA.

 

 

REFERENDUM ADALAH PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT ACHEH YANG DEMOKRATIS YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI.

 

Perlu saya ulang kembali bahwa kami bangsa Acheh kali ini bersedia untuk berunding di Helsinki disebabkan adanya Tim Monitoring dari Eropa. Prediksi kami bahwa orang-orang Eropa agak lebih maju cara berpikirannya. Namun ketika saya baca pengaduan yang disampaikan saudara Nasruddin Abubakar (SIRA), kami benar-benar agak terkejut. Bagaimana mungkin orang-orang yang kami percayakan sebagai Tim Monitor ternyata tidak adil, sehingga perlu kami pertanyakan sepakterjangnya sehubungan dengan MOU Helsinki.

 

Bagaimana mungkin tuan Pieter Fieth itu mengatakan bahwa kata-kata referendum yang terdapat dalam organisasi SIRA itu tidak sesuai dengan MoU Helsinki. Apakah Pieter itu tidak memahami definisi daripada demokrasi ?

 

Kata-kata referendum yang diperjuangkan SIRA itu memang bisa mengarahkan kepada kemerdekaan, namun juga bisa mengarahkan untuk tidak merdeka. Hal itu tergantung kepada mayoritas suara rakyat Acheh secara demokrasi. Anehnya Pieter kok bisa keliru ?

 

Bagaimana mungkin kalimat "Acheh tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak ada istilah kemerdekaan maupun segala sesuatu yang mengarah kepada kemerdekaan", dapat keluar dari mulut Tuan Pieter yang terhormat itu ?! Tidakkah dia sadar bahwa kata tersebut telah menyakiti hati semua orang-orang Acheh yang telah sadar akan hak hidupnya di tanah tumpah darah endatunya ?

 

Bagaimana mungkin Pieter itu menyatakan bahwa keberadaan organisasi yang dipimpin M Nazar itu perlu dicermati secara teliti, terutama terkait dengan kasus pengrusakan kantor Sira di Blang Pidie, Kabupaten Acheh Barat Daya (Abdya). Oh betapa kelirunya. Bukankah pelaku makar itu yang seharusnya ditindaklanjuti secara tuntas, kenapa musti korban yang harus dirugikan. Apakah itu termasuk suatu kemajuan cara berfikir ?

 

Bagaimana mungkin Tuan Pieter meminta agar sebutan untuk GAM dihilangkan dengan alasan hal itu merupakan masa lalu yang sebaiknya tidak diungkit kembali. Apakah Tuan Pieter tidak silap ? Yang berunding itu adalah pihak Indonesia dengan pihak GAM/ASNLF. Dalam MoU tidak ada disepakati nama GAM/ASNLF dihilangkan dan GAM/ASNLF dibubarkan. Kalau GAM/ASNLF dihilangkan atau dibubarkan berarti melanggar dan tidak sesuai dengan MoU dan juga bagaimana mungkin satu pihak GAM/ASNLF mau dihilangkan sementara pihak Indonesia tidak dihilangkan. Yang lebih mendekati kemungkinan adalah keduanya dihilangkan. Alternatif yang terakhir itu mungkin saja dapat disebutkan sebagai pikiran yang lebih maju. Andaikata pikiran anda itu dapat dibenarkan berarti tamatlah riwayat perundingan itu, lalu anda mendapat "Piala Perundingan".

 

Tanggapan ini saya tutup dengan harapan agar Tuan Pieter Feith dapat menarik kembali pernyataan - pernyataan yang kontraversi itu agar tidak memalukan orang-orang Eropa dimata dunia. Terakhir sekali saya minta ma'af kalau tanggapan ini sesungguhnya tidak bermaksud untuk melukai hati anda. namun terpaksa demi meluruskan definisi daripada DEMOKRASI.

 

Billahi fi sabililhaq

 

Husaini Daud Sp

 

husaini54daud@yahoo.com

Sandnes, Norwegia.

----------

 

From: SIRA Presidium sirareferendum@hotmail.com

Date: Tue Feb 28, 2006  9:23 am

Subject: Pieter Feith Keliru Nilai SIRA  sirareferendum@hotmail.com

 

AMM telah melakukan kekeliruan dalam menilai REFERENDUM yang diperjuangkan Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA).

 

Awal dari proses pembentukan SIRA oleh Kongres Pemuda dan Santri Se-Nusantara (KOMPAS I)pada tahun 1999. SIRA telah dimandatkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Acheh melalui REFERENDUM dengan2 pilihan (Opsi) pilihan pertama adalah Bergabung dengan Indonesia dan pilihan kedua adalah Penentuan Nasib Sendiri.

 

Dari beberapa hasil Musyawarah Besar SIRA telah ada beberapa perobahan mengenai program dan kerja-kerja SIRA seiring dengan berobahnya situasi dan kondisi politik Acheh

paska MOU: Yang pertama: SIRA mendukung penuh implimentasi dari pada butir-butir yang

terdapat dalam MOU antara Pamerintah RI & GAM.

 

Yang kedua: Referendum yang diprogramkan SIRA sekarang adalah suatu mekanisme yang paling demokratis dan transparan dalam menyelesaikan konflik dan senketa politik terhadap berbagai kebijakan dan aturan yang nantinya akan dibuat untuk Acheh, apabila kebijakan dan aturan mengenai Acheh itu tidak sesuai dengan MOU dan Aspirasi Rakyat Acheh. maka referendum sesuatu yang mutlak dilaksanakan di Acheh, bahagian daripada pertanggungjawaban kepada rakyat, dan rakyat nantinya yang berhak menentukan itu semua.

 

Maka pernyataan Pieter Feith itu tidak benar sama sekali bahwa Referendum yang diperjuangkan SIRA mengarah kepada kemerdekaaan. seharus Pieter Feith tidak mengeluarkan kalimat yang provokatif itu kepada publik, terkesan dari pernyataan Pieter Feith ini bahwa pihak AMM telah melakukan pembungkaman dan ancaman terhadap ruang demokrasi, yang seharusnya ruang dimokrasi itu mesti dibuka selebar-lebarnya di Acheh untuk mencerminkan bahwa MOU telah berhasil membawa perubahan perdamaian dan kehidupan demokratis. Kenyataanya setelah AMM diperpanjang masa kontraknya di Acheh, AMM semakin menjadi kakitangan dan perpanjangan misi pemerintah Indonesia di Acheh. salah satunya adalah AMM telah menyurukan untuk perobahan nama SIRA, karena sebelum AMM menyerukan itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan hal yang sama untuk dibubarnya SIRA, pemerintah Indonesia merasakan ketakutan dan was was bila kekuatan masyarakat sipil khususnya SIRA semakin kuat dan didukung keberadaannya oleh rakyat Acheh. sehingga pengaruh pemerintah Indonesia hilang di Acheh.

 

Sebenarnya kami masih menaruh perhatian dan harapan dari pihak AMM yang menjadi pemantau terhadap Implimentasi MOU di Acheh, berlaku objektif dan adil tidak memihak pihak manapun. tapi apabila nantinya AMM telah melencing dari tugasnya, maka kami akan menyurukan kepada rakyat Acheh untuk meninjau ulang keberadaan AMM.

 

Terima kasih.

 

Nasruddin Abubakar

sirareferendum@hotmail.com

 

 

AMM Minta Program SIRA Sesuai MoU Helsinki

(http://www.gatra.com/artikel.php?id=92585)

 

Banda Aceh, 27 Pebruari 2006 15:56

Tim pemantau Aceh (Aceh Monitoring Mission/AMM) minta agar semua program kerja pihak "Sentral Informasi Referendum Aceh (Sira)" sesuai dengan nota kesepahaman damai (MoU) antara Pemerintah dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di tandatangani pada 15 Austus 2005 di Helsinki, Finlandia.

 

"Kata-kata referendum yang terdapat dalam organisasi Sira itu tidak sesuai dengan MoU Helsinki, dan kami meminta agar program kerja Sira disesuaikan dengan MoU Pemerintah dan GAM," kata Ketua Tim AMM, Pieter Feith di Banda Aceh, Senin.

 

Dia menyatakan, program kerja Sira perlu dicermati karena terdapatnya kata-kata referendum yang bisa mengarah kepada kemerdekaan dan hal itu tidak sesuai dengan MoU Helsinki.

 

"Aceh tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak ada istilah kemerdekaan maupun segala sesuatu yang mengarah kepada kemerdekaan," tegasnya.

 

Lebih lanjut Pieter juga menyatakan, perlu dicermati secara teliti keberadaan organisasi yang

dipimpin M Nazar, terutama terkait dengan kasus pengrusakan kantor Sira di Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Selain itu AMM juga menilai adanya indikasi kelompok illegal di balik insiden tersebut.

 

"Untuk mencermati dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, saya akan mengundang ketua dan anggota Sira guna mendiskusikan program kerja Sira agar dapat disesuaikan dengan MoU Helsinki," kata Pieter.

 

Di pihak lain, ia juga menyatakan sebelum tugas AMM di Aceh berakhir pada 15 Juni 2006, maka yang menjadi prioritas saat ini adalah proses reintegrasi di mana Gubernur NAD akan

menjadi pelaku utama yang mengimplementasikan reintegrasi mantan anggota GAM tersebut.

 

"Dalam waktu empat bulan sebelum 15 Juni 2006, AMM akan menyelesaikan tugas yang belum selesai. Sangat penting dan menjadi prioritas seperti masalah reintegrasi, kami rasa

harus memberikan usaha yang lebih keras agar dapat direkomendasikan setelah AMM meninggalkan Aceh," katanya.

 

Selain itu, Pieter juga minta sebutan untuk GAM agar dapat dihilangkan karena itu merupakan masa lalu yang sebaiknya tidak diungkit kembali. [TMA, Ant]

----------