Stockholm, 4 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

RUU-PA BUATAN DPRD NAD & RUU-PA BUATAN DEPDAGRI RI MENGARAH KEPADA OTONOMI YANG BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

RUU-PA BUATAN DPRD NAD & RUU-PA BUATAN DEPDAGRI RI BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI DAN HARUS DITOLAK OLEH BANGSA DAN SELURUH RAKYAT ACHEH.

 

Kalau ada orang Acheh yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Acheh yang dibuat oleh DPRD NAD dan Departemen Dalam Negeri RI sesuai dengan MoU Helsinki, maka orang tersebut tidak memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi dasar pijakan MoU Helsinki dalam hal membangun Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Self-Government atau Pemerintahan Acheh.

 

Dan memang dengan jelas dan nyata, dimana dengan sekilas saja telah bisa dilihat dan dibaca bahwa kepala dari RUU Pemerintahan Acheh buatan DPRD NAD dan juga buatan Departemen Dalam Negeri RI sudah mengarah kejalur yang bertentangan dengan kepala MoU Helsinki yaitu Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh, mengapa ?

 

Karena, dengan jelas dan nyata, kelihatan itu pihak DPRD NAD dan Departemen Dalam Negeri RI telah memanipulasi dan telah membelokkan isi kepala RUU Pemerintahan Acheh dari isi kepala MoU Helsinki yang berisikan kesepakatan tentang Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh kearah jalur otonomi dengan memaki kedok nama Pemerintahan Sendiri. Artinya, pihak DPRD NAD dan Departemen Dalam Negeri RI memakai nama Pemerintahan Acheh sebagai kata ganti dari apa yang dituangkan dalam hal: Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang (RUU-PA buatan Departemen Dalam negeri RI dan buatan DPRD NAD)

 

Dimana pertimbangan bagian a diatas itu diambil dari Pasal 18B (1) hasil amandemen ke-2 UUD 1945 pada bulan Agustus 2000 yang berbunyi:  "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

 

Nah, kata-kata : "mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa" adalah tidak sama dengan "Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh atau Self-Government", melainkan sama dan sebangun dengan otonomi, yang justru bertentangan dengan isi kesepakatan MoU Helsinki yaitu Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh atau Self-Government.

 

Jadi, sebenarnya baik itu DPRD NAD maupun Departemen Dalam negeri RI telah melakukan penipuan dan pembelokkan arah MoU Helsinki dari Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh kepada arah otonomi yang didasarkan kepada satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

 

Nah berdasarkan alasan inilah mengapa Ahmad Sudirman menyatakan bahwa RUU Pemerintahan Acheh buatan DPRD NAD dan buatan Departemen dalam Negeri Acheh bertentangan dengan MoU Helsinki.

 

Dan sampai kiamat itu pihak DPRD NAD dan Departemen Dalam Negeri RI tidak akan mampu memberikan jawaban "ya" atas pertanyaan apakah Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh ada dasarnya dalam UUD 1945 ?

 

Nah, memang berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum, itu Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh tidak ada dasar hukumnya dalam UUD 1945, karena memang  Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh tidak mengacukan kepada UUD 1945.

 

Kalau Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh mengacukan kepada Pasal 18B (1) UUD 1945, berarti bahwa pihak Pemerintah RI ketika menyetujui dan menyepakati isi MoU Helsinki tentang Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh yang bukan status quo otonomi merupakan akal bulus dan taktik penipuan gaya Soekarno cs.

 

Justru yang benar dan sejalan serta sesuai dengan isi MoU Helsinki adalah di Acheh akan berdiri dan berjalan Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh yang bukan otonomi khusus, bukan otonomi istimewa, bukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bukan bersifat istimewa, dengan semua kewenangannya, kecuali kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di daerah berdasarkan pada perbatasan 1 juli 1956, yang  tidak berbentuk propinsi, yang hubungannya dengan pihak pemerintah RI diatur oleh Undang-Undang Tentang Pemerintahan Acheh, yang mereferensikan dan mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Jadi sebenarnya yang sesuai dengan MoU Helsinki adalah hubungan antara Acheh dan RI adalah hubungan antara dua Pemerintahan dimana Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh memiliki seluruh kewenangan, kecuali kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

 

Tetapi, ternyata apa yang sudah disepakati dalam MoU Helsinki justru dihancurkan oleh pihak DPRD NAD dan juga oleh pihak Departemen Dalam Negeri RI ketika mereka membuat RUU Pemerintahan Acheh. Dimana Pemerintahan Acheh hanya nama saja, sedangkan isinya tidak jauh berbeda dengan otonomi khusus atau istimewa atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

 

Jelas, apa yang dibuat oleh DPRD NAD dan Departemen Dalam Negeri RI dalam RUU-PA-nya itu tidak lebih dan tidak kurang dari model dan gaya pemalsuan dan penipuan yang dilakukan Soekarno cs ketika menipu pihak-pihak dari Negara-Negara Bagian Negara Federasi RIS kedalam sangkar negara unitaris RI dengan model dan gaya Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS 8 Maret 1950.

 

Jadi seharusnya bangsa dan seluruh rakyat Acheh menyadari bahwa RUU Pemerintahan Acheh buatan DPRD NAD dan Departemen Dalam Negeri RI adalah bertentangan dengan MoU Helsinki dalam hal Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh.

 

Seharusnya dan sewajibnya bangsa dan seluruh rakyat Acheh menuntut referendum untuk memilih Self-Government sesuai MoU Helsinki ataukah memilih otonomi khusus buatan DPRD NAD dan DEPDAGRI RI. Nasib bangsa Acheh berada ditangan seluruh bangsa dan rakyat Acheh, bukan ditangan beberapa gelintir panitia pembuat RUU-PA model DPRD NAD ataupun DEPDAGRI RI.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------