Stockholm, 8 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

KETIKA SOEKARNO DATANG KE ACHEH TIDAK ADA PERJANJIAN HITAM DIATAS PUTIH DENGAN TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SETELAH PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 DITANDATANGANI, KEMUDIAN SOEKARNO MEMINTA PERTOLONGAN BANGSA DAN RAKYAT ACHEH UNTUK MENOLONG RI YANG SUDAH TERPOJOK DI YOGYAKARTA.

 

"Assalamualaikum pak Ahmad saya anak Aceh yang masih kabur tentang sejarah Aceh karena kebanyakan yang saya pelajari di sekolah adalah sejarah bohong yang direkayasa Indonesia, sejarah yang saya maksudkan disini adalah sejarah Tengku Daud Beureueh yang dilabel oleh Indonesia sebagai pemberontak dan Sukarno sebagai bapak kemerdekaan. Dalam hal seperti ini saya rasa Bapak lebih mengetahuinya. Saya mohon kerelaan Bapak untuk memberi jawaban. Yang ingin saya tanyakan disini, macam mana sejarah ketika Sukarno datang ke Aceh dan mengajak Tgk Daud Bereueh agak bergabung Aceh dengan Indonesia, apakah ada perjanjian hitam atas putih. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih" (Ibrahim Mustafa , ibi_pass@yahoo.co.id , Wed, 8 Mar 2006 20:53:51 +0700 (ICT))

 

Saudara Ibrahim Mustafa di Labuan, Sabah, Malaysia.

 

Memang pernah terjadi Soekarno menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Negeri Acheh dan berjanji dihadapan Teungku Muhammad Daud Beureueh, dimana pada waktu itu Negeri Acheh secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan dan pendudukan Belanda.

 

Jalur proses sejarahnya adalah sebagai berikut:

 

Setelah pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) bersama tentara Belanda dan NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda Medan dan pasukan Belanda yang dikenal dengan pertempuran "Medan Area". Dimana pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara.

 

Pertempuran bukan hanya terjadi di Medan saja, melainkan meletus juga pertempuran di Padang dan di Bukittinggi antara pasukan Sekutu yang dibantu serdadu NICA melawan pejuang di Padang dan di Bukittinggi.

 

Begitu juga pertempuran terjadi di Acheh, dimana Sekutu menggerakkan para pasukan Jepang untuk menghadapi para pejuang Islam Acheh, dimana pertempuran di Acheh ini dikenal dengan sebutan peristiwa Krueng Panjo/Bireuen, yang terjadi bulan November 1945. Selanjutnya Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatra Timur untuk menyerbu para pejuang Acheh dibawah komando Teuku Nyak Arif, sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa/Kuala Simpang, dimana akhirnya pasukan Sekutu bersama pasukan Jepang dapat dipukul mundur.

 

Tidak lama setelah pasukan Sekutu yang juga memakai pasukan Jepang dapat dipukul mundur dari Negeri Aceh, maka pada tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani perjanjian Linggajati di Istana Rijswijk, Jakarta.

 

Nah setelah perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 datanglah Soekarno ke Acheh dan bertemu Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan melakukan janji dan ikrar: "Sebagai seorang Islam, saya berjanji dan berikrar bahwa saya sebagai seorang presiden akan menjadikan Republik Indonesia yang merdeka sebagai negara Islam dimana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana. Saya mohon kepada kakak, demi untuk Islam, demi untuk bangsa kita seluruhnya, marilah kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini" (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 76-77)

 

Nah sekarang saudara Ibrahim Mustafa,

 

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Soekarno berani berjanji dan bersumpah seperti itu di hadapan Teungku Muhammad Daud Beureueh ?

 

Jawabannya adalah karena setelah ditandatangani persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk tanggal 25 Maret 1947, ternyata beberapa Negara dan Daerah diluar RI telah muncul dan berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda dan tidak ada garis hubungan langsung dengan pemerintahan RI.

 

Misalnya di daerah Pasundan, tangal 4 Mei 1947 di Alun-alun Bandung, Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa memproklamirkan Negara Pasundan dan pada tanggal 16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dengan R.A.A. Wiranatakusumah dipilih menjadi Wali Negara dan dilantik pada tanggal 26 April 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 140, 171)

 

Kemudian di Kalimantan Tenggara pada tanggal 9 Mei 1947 telah lahir dan berdiri Dewan Federal Borneo Tenggara yang dipimpin oleh Abdul Gaffar Noor.

 

Didaerah Borneo Barat pada tanggal 12 Mei 1947 telah lahir dan berdiri Daerah Istimewa Borneo Barat dengan Sultan Pontianak Hamid Algadrie II diangkat sebagai Kepala Daerahnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 141)

 

Di Kalimantan Timur berdiri pada 12 April 1947 Daerah Siak besar dan pada 4 Februari 1948 diganti nama menjadi Federasi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Adji Muhammad Parikesit.

 

Daerah Bangka, Daerah Belitung dan Negara Riau membentuk konfederasi pada 12 Juli 1947 yang Kepala Pemerintahannya dipegang oleh Masjarif gelar Lelo Bandaharo.

 

Di Madura pada 23 Januari 1948 berdiri Negara Madura dengan R.A.A. Tjakraningrat diangkat sebagai Wali Negara dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 164)

 

Di Daerah banjar berdiri Daerah Banjar pada 14 Januari 1948 yang dipimpin oleh M. Hanafiah.

 

Di daerah Dayak besar berdiri Dayak Besar pada 7 Desember 1946 dan diakui 16 januari 1948 yang dipimpin oleh J-van Dyk.

 

Di Sumatra Timur, pada 24 Maret 1948 berdiri Negara Sumatra Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176)

 

Di Sumatera Selatan berdiri Negara Sumatera Selatan dengan Walinegara Abdul Malik pada tanggal 30 Agustus 1948.

 

Di Jawa Timur berdiri Negara Jawa Timur pada 26 November 1948 dengan Wali Negara R.T. Achmad Kusumonegoro

 

Di Daerah Jawa Tengah berdiri Daerah Jawa Tengah pada 2 Maret 1949.

 

Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 telah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan S.M. Kartosuwirjo diangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia.

 

Juga negara yang didirikan sebelum diadakan persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk tanggal 25 Maret 1947, yaitu Negara Timur Besar yang didirikan pada 24 Desember 1946 dan diganti nama menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946 dengan kepala Negaranya Tjokorde Gde Rake Sukawati.

 

Jadi saudara Ibrahim Mustafa,

 

Memang masuk diakal, mengapa Soekarno dengan berani berjanji dan berikrar dihadapan Teungku Muhammad Daud Beureueh bahwa "akan menjadikan Republik Indonesia yang merdeka sebagai negara Islam dimana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana" dengan tujuan agar Teungku Muhammad Daud Beureueh membantu RI.

 

Dimana Soekarno dengan menyampaikan janji dan ikrar dihadapan Teungku Muhammad Daud Beureueh akan menjadikan RI sebagai negara Islam dengan harapan RI akan didukung oleh Acheh yang pada waktu itu Negeri Acheh yang secara de-facto dan de-jure bebas dari pengaruh kekuasaan dan penjajahan Belanda.

 

Disamping itu Soekarno telah melihat dengan nyata akibat ditandatanganinya perjanjian Linggajati di Istana Rijswijk tanggal 25 Maret 1947, itu pihak RI makin terjepit, apalagi setelah lahirnya Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) yang terdiri dari 15 Negara dan Daerah yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, yang nantinya menjadi Negara Federal RIS.

 

Selanjutnya saudara Ibrahim Mustafa,

 

Memang Soekarno pernah juga datang lagi ke Acheh, tetapi setelah diadakan perjanjian Renville 17 Januari 1948. Sebagaimana yang diceritakan dalam cerita: "Dalam sebuah rapat akbar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, tanggal 17 Juni 1948, Soekarno menyatakan hal itu. "Kedatangan saya ke Aceh ini spesial untuk bertemu dengan rakyat Aceh, dan saya mengharapkan partisipasi yang sangat besar dari rakyat Aceh untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini," begitu katanya memohon kesediaan rakyat Aceh untuk terus membantu Indonesia. Di Blang Padang ini pula ia kemudian berujar tentang kontribusi Aceh sebagai daerah modal terhadap tegak-berdirinya Indonesia. "Daerah Aceh adalah menjadi Daerah Modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali," ungkap Soekarno jujur." (M Djali Yusuf, Perekat Hati Yang Tercabik: Jawaban Atas Dinamika Persoalan, Refleksi Sosial Aceh, Dan Sebuah Kesadaran Untuk Masa Depan, Yayasan Ulul Arham, Jakarta. 2002).

 

Nah, pada tanggal 17 Juni 1948 itu adalah setelah diadakan Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Dimana dalam Perjanjian Renville ini yang sebagian isinya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Dimana secara de jure dan de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

 

Nah sekarang, apa yang terjadi setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 ?

 

Ternyata wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure RI adalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja.

 

Jadi, akibat dari ditandatangani Perjanjian Renville 17 Januari 1948 inilah kekuasaan wilayah RI hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja, dimana dengan jelas dan gamblang itu Negeri Acheh berada diluar wilayah kekuasaan de-facto RI.

 

Kemudian kalau dihubungkan dengan kedatangan Soekarno ke Acheh pada tanggal 17 Juni 1948, maka itu merupakan kunjungan presiden RI ke Negri Acheh yang waktu itu dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang berdiri sendiri untuk memohon kesediaan rakyat Acheh membantu RI.

 

Nah disini saudara Ibrahim Mustafa,

 

It kelihatan dengan jelas, bahwa tidak ada perjanjian hitam diatas putih antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Soekarno tentang penggabungan Acheh dengan RI. Justru yang ada adalah hanya permintaan Soekarno agar rakyat Acheh membantu RI, artinya RI yang sudah terjepit di Yogyakarta dan sekitarnya agar bisa terus hidup dengan bantuan dan pertolongan rakyat Acheh.

 

Nah, istilah permohonana Soekarno agar rakyat Acheh membantu RI tidak sama dengan istilah penggabungan Acheh kedalam RI.

 

Dan memang terbukti saudara Ibrahim Mustafa,

 

Karena memang Acheh berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI, maka Soekarno dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1950 menelan atau menganeksasi Acheh masuk kedalam wilayah Sumatera Utara melalui aturan hukum buatannya sendiri yang diberi nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52).

 

Nah, akibat dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 oleh Soekarno inilah, akhirnya Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia bebas dari pengaruh Negara RI yang waktu itu dipegang oleh Kabinet Ali-Wongso dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) yang dilantik pada bulan Agustus 1953 menggantikan Kabinet Wilopo dengan Perdana Menteri Wilopo yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan jatuh pada tanggal 3 Juni 1953 yang menggantikan Kabinet Soekiman. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 65, 73)

 

Dimana Isi Maklumat NII di Acheh adalah:

 

Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

 

1.Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.

 

2.Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.

 

3.Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.

 

4.Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.

 

5.Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.

 

6.Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

 

Negara Islam Indonesia

Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.

 

MUHARRAM 1373

Atjeh Darussalam

September 1953

(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.74-75)

 

Tetapi saudara Ibrahim Mustafa,

 

Hanya dengan kelicikan Soekarno untuk membalas maklumat NII-nya Teungku Muhammad Daud Beureueh, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956.

 

Terakhir saudara Ibrahim Mustafa,

 

Inilah yang menjadi fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang tidak adanya perjanjian hitam diatas putih antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Soekarno tentang pengajakan Soekarno kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk masuk RI ketika Soekarno datang ke Acheh pasca Penjanjian Linggajati 25 Maret 1947 dan pasca Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 8 Mar 2006 20:53:51 +0700 (ICT)

From: ibrahim mustafa ibi_pass@yahoo.co.id

Subject: sejarah

To: ahmad@dataphone.se

 

Assalamualaikum pak Ahmad saya anak Aceh yang masih kabur tentang sejarah Aceh karena kebanyakan yang saya pelajari di sekolah adalah sejarah bohong yang direkayasa Indonesia, sejarah yang saya maksudkan disini adalah sejarah Tengku Daud Beureueh yang dilabel oleh Indonesia sebagai pemberontak dan Sukarno sebagai bapak kemerdekaan. Dalam hal seperti ini saya rasa Bapak lebih mengetahuinya. Saya mohon kerelaan Bapak untuk memberi jawaban. Yang ingin saya tanyakan disini, macam mana sejarah ketika Sukarno datang ke Aceh dan mengajak Tgk Daud Bereueh agak bergabung Aceh dengan Indonesia, apakah ada perjanjian hitam atas putih. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

 

Ibrahim Mustafa

 

ibi_pass@yahoo.co.id

Labuan, Sabah, Malaysia

----------