Stockholm, 13 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

KELOMPOK PENDUKUNG UNITARIS RI-JAWA-YOGYA MAKIN TERPOJOK.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

AKHIRNYA KELOMPOK PENDUKUNG UNITARIS RI-JAWA-YOGYA MAKIN TERPOJOK, TIDAK BERKUTIK.

 

"Kelihatanya Pak Ahmad ini sudah kembali dengan cerita baru, dan menyuruh orang lain untuk menanyakan apakah ada perjanjian antara Sukarno dan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kalau tidak salah pada waktu yang lalu Bapak pernah ditanyakan hal yang sama mengenai Ayah Daud Beureueh (Kebiasan dari orang Aceh memanggil Beliau), dan jawabannya sangat berbeda dengan tulisan ini, sayangnya saya tidak menyimpan tulisan Bapak. Waktu Bung Karno ke Aceh Bapak Daud pada waktu itu menjabat Gub. Militer (orang Sipil yang diangkat untuk memimpin tentara) dari NKRI. Sukarno berani datang kesana, membuktikan bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI. Mengenai Teuku Nyak Arif pada waktu yang lalu pernah ada pula penjelasannya, dan dia merupakan Gub Aceh yang petama untuk NKRI.Dan tidak ada bantahan dari Pak Ahmad" ( Rasjid Prawiranegara, rasjid@bi.go.id , Thu, 9 Mar 2006 03:45:02 +0700)

 

Saudara Rasyid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia.

 

Sudah beberapa kali Ahmad Sudirman menyarankan bahwa kalau tidak mengetahui dan tidak tahu tentang fakta, bukti, sejarah dan hukum tentang proses jalur pertumbuhan dan perkembangan RI dihubungkan dengan Acheh, Maluku Selatan dan Papua Barat, coba bicarakan dan diskusikan terlebih dahulu dengan para akhli sejarah, akhli hukum dan akhli ketatanegaraan RI sebelum memberikan tanggapan atas tulisan-tulisan yang dibuat oleh Ahmad Sudirman.

 

Karena, kalau saudara Rasyid hanya sekedar bercuap, maka yang keluar itu hanyalah buih-buih cerita yang kosong, mengapa ?

 

Karena, Ahmad Sudirman tidak pernah menyuruh siapapun, termasuk saudara Ibrahim Mustafa ibi_pass@yahoo.co.id  di Labuan, Sabah, Malaysia yang menanyakan tentang "sejarah ketika Sukarno datang ke Aceh dan mengajak Tgk Daud Bereueh agak bergabung Aceh dengan Indonesia".

 

Kemudian, itu jawaban Ahmad Sudirman kepada saudara  Ibrahim Mustafa adalah sama jawaban dengan yang disampaikan oleh Ahmad Sudirman kepada mantan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Negeri Acheh pada tanggal 3 Februari 2004 dan kepada saudara Rahmatullah di Jeddah, Saudi Arabia pada tanggal 5 Februari 2004.

 

Jadi, saudara Rasyid, itu Ahmad Sudirman tidak pernah merobah-robah jawaban.

 

Selanjutnya, saudara Rasyid ini memang masih terus saja mau menutupi kebohongan sejarah yang dibuat oleh para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya dengan model dan gaya cerita: "Tentara sekutu itu sudah tidak ada sejak Des 1945, yang tinggal itu hanyalah kekuatan Tentara Belanda. Apa lagi Tentara Jepang. Pertempuran di Aceh itu bukan antara Sekutu dibantu Jepang tetapi antara TNI dengan Belanda. di tahun 1945, karena tentara Jepang telah dilucuti oleh TNI (BKR)".

 

Saudara Rasyid Prawiranegara,

 

Bagaimana saudara bisa dan berani menuliskan kata-kata "di tahun 1945, karena tentara Jepang telah dilucuti oleh TNI (BKR)" tanpa ditnjang oleh fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat ? Mengapa ?

 

Karena, yang namanya TNI atau Tentara Nasional Indonesia baru lahir pada tanggal 3 Juni 1947. Dimana TNI itu tidak sama dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Karena BKR itu bukan tentara, melainkan sebagai bagian  dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat.

 

Jadi saudara Rasyid Prawiranegara, itu tidak ada hubungan antara BKR dengan TNI.

 

Karena itu tidak benar dan tidak ada fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya, kalau saudara Rasyid menulis "di tahun 1945, karena tentara Jepang telah dilucuti oleh TNI (BKR)".

 

Yang benar berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum adalah tawanan Jepang atau tawanan perang Sekutu (Allied Prisoners of War and Internees =APWI) selama Perang Dunia ke II telah dilucuti oleh tentara Sekutu dan pada tanggal 26 - 28 April 1946 diangkut dari Malang ke Probolinggo dan Pasuruan untuk selanjutnya diangkut dengan kapal ke pulau Galang.

 

Dan sebelum TNI lahir, itu pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1947 ditukar dengan nama TNI.

 

Jadi saudara Rasyid Prawiranegara,

 

Lain kali, kalau saudara Rasyid ingin bercerita tentang sejarah BKR, TKR dan TNI jangan hanya mengambil cerita buatan mbah Soekarno dan kelompok pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya saja, tetapi coba bongkar sumber sejarah lainnya, agar supaya tidak menyamakan antara BKR dengan TNI, yang akhirnya salah kaprah.

 

Seterusnya saudara Rasyid Prawiranegara menulis: "Waktu Bung Karno ke Aceh Bapak Daud pada waktu itu menjabat Gub. Militer (orang Sipil yang diangkat untuk memimpin tentara) dari NKRI. Sukarno berani datang kesana, membuktikan bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI"

 

Nah, kalau diteliti dan digali lebih kedalam dari apa yang ditulis oleh saudara Rasyid diatas, ternyata isinya keropos alias kosong, mengapa ?

 

Karena, tidak ada fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya yang kuat tentang pengangkatan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk Acheh oleh pihak RI.

 

Dan masalah Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh yang dihubungkan dengan "Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 22 Desember 1948 telah dikupas berkali-kali oleh Ahmad Sudirman di mimbar bebas ini.

 

Itu, "Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" merupakan dasar hukum berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa. Dimana didalamnya mengandung konsepsi yang dituangkan dalam Pemerintah Siasat No.1 Tahun 1948 yang pokok isinya adalah: 1.Tidak melakukan pertahanan yang linier.  2.Memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi-hangus total. 3.Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan. 4. Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.192-193)

 

Nah, kalau "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" dihubungkan dengan pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh untuk wilayah Acheh, maka jelas itu adalah merupakan suatu usaha untuk memalsukan dan memanipulasi sejarah yang dipaksakan oleh pihak pendukung unitaris RI, mengapa ?

 

Karena kalau yang namanya "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" itu diterapkan untuk seluruh Indonesia, jelas itu adalah suatu pelanggaran terhadap Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja yang ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

 

Kemudian kalau diteliti 3 hari sebelum "Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" dikeluarkan, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 Negara RI kembali di gempur oleh pasukan Dr.Beel wakil Gubernur Hindia Belanda yang baru pengganti Van Mook yang berhasil masuk ke wilayah Yogyakarta. Dimana pasukan TNI dari pihak Negara RI bersama Kolonel A.H. Nasution tidak mampu bertahan dari serangan pasukan Beel, sehingga Yogyakarta jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

 

Nah sekarang, kalau "Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel A.H. Nasution dipakai sebagai dasar hukum untuk pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh untuk wilayah Acheh, maka pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh untuk wilayah Acheh tidak sah dan melanggar aturan kemiliteran, dimana Kolonel tidak mungkin mengangkat Mayor Jenderal untuk menjabat sebagai Gubernur Militer di luar jawa lagi, juga disamping itu melanggar Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Kemudian, Soekarno sendiri tidak pernah mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer di Acheh. Adapun yang pernah diangkat sebagai Gubernur diatas kertas adalah Teuku Mohammad Hassan untuk menjabat sebagai Gubernur Sumatera diatas kertas (karena baru pengklaiman saja dari pihak Soekarno) pada tanggal 2 September 1945.

 

Jadi berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum diatas membuktikan bahwa memang salah kaprah apa yang ditulis saudara Rasyid: "Waktu Bung Karno ke Aceh Bapak Daud pada waktu itu menjabat Gub. Militer (orang Sipil yang diangkat untuk memimpin tentara) dari NKRI. Sukarno berani datang kesana, membuktikan bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI"

 

Itu Soekarno datang ke Acheh bukan berarti Acheh adalah bagian RI, melainkan Soekarno perlu mendapat dukungan dan bantuan rakyat Acheh untuk menolong RI yang sudah terjepit di Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan pernah hilang dan lenyap dari permukaan bumi dan diteruskan oleh Pemerintah Darurat RI dalam pengasingan di Negeri Acheh.

 

Adapun mengenai Teuku Nyak Arif yang ditulis oleh saudara Rasyid: "Mengenai Teuku Nyak Arif pada waktu yang lalu pernah ada pula penjelasannya, dan dia merupakan Gub Aceh yang petama untuk NKRI.Dan tidak ada bantahan dari Pak Ahmad", sebenarnya sudah dijawab oleh Ahmad Sudirman dan ditujukan kepada saudara Rasyid pada tanggal 3 September 2004. Dimana Ahmad Sudirman telah memberikan penjelasan kepada saudara Rasyid tentang Teuku Nyak Arif ini, yaitu:

 

"Ketika Belanda menjajah Negeri Acheh sampai tahun 1942, itu Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Belanda. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, dan Jepang menjajah Negeri Acheh, Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Jepang, yang dijabat oleh S. Tino. Ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu pada 14 Agustus 1945, maka Jepang menyerahkan kekuasaan dan tugas wewenangnya kepada Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura yang menguasai wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Karena Jepang telah menduduki dan menjajah Acheh, ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu, maka yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura adalah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten. Secara hukum, ketika T.Nyak Arif jadi Residen Acheh, menggantikan S.Tino, maka pihak Penguasa Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten yang memiliki hak hukum untuk menentukan Residen Acheh".

 

Jadi, saudara Rasyid secara hukum, itu pengangkatan Residen Acheh Teuku Nyak Arif tidak ada hubungannya dengan Soekarno dan RI-nya.

 

Terakhir saudara Rasyid Prawiranegara,

 

Selama saudara Rasyid dalam memberikan tanggapan atas tulisan Ahmad Sudirman tanpa dibarengi dengan fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat, maka selama itu saudara Rasyid akan makin meluncur kejurang kelemahan dan ambruknya benteng pertahanan kelompok pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Thu, 9 Mar 2006 03:45:02 +0700

From: "Rasjid Prawiranegara" rasjid@bi.go.id

To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>, <alcapona75@yahoo.co.uk>, <usantosobudiman@yahoo.com>, <ekoraja@yahoo.com>, <muharifb@yahoo.com>, <a.assyaukanie@pgrad.unimelb.edu.au>, <asrirs@yahoo.com>, <fauzan@indosat.net.id>, <tengkumuslim@yahoo.com>, isaalamsyah@yahoo.com

Subject: RE: KETIKA SOEKARNO DATANG KE ACHEH TIDAK ADA PERJANJIAN HITAM DIATAS PUTIH DENGAN TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH.

 

Ass. Wr. Wr.

 

Kelihatanya Pak Ahmad ini sudah kembali dengan cerita baru, dan menyuruh orang lain untuk menanyakan apakah ada perjanjian antara Sukarno dan TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH. Kalau tidak salah pada waktu yang lalu Bapak pernah ditanyakan hal yang sama mengenai AYAH DAUD BEUREUEH (Kebiasan dari orang Aceh memanggil Beliau), dan jawabannya sangat berbeda dengan tulisan ini, sayangnya saya tidak menyimpan tulisan Bapak.

 

Tentara sekutu itu sudah tidak ada sejak Des 1945, yang tinggal itu hanyalah kekuatan Tentara Belanda. Apa lagi Tentara Jepang. Pertempuran di Aceh itu bukan antara Sekutu dibantu Jepang tetapi antara TNI dengan Belanda. di tahun 1945, karena tentara Jepang telah dilucuti oleh TNI (BKR).

 

Perjanjian Lingkar Jati itu adalah Perjanjian yang dibuat antara NKRI dan Belanda yang diprakarsai oleh PBB. Kalau Bapak tidak percaya, bapak dapat datang ke liingkar Jati dan disana Museumnya dan Foto-foto perundingan.. Waktu Bung Karno ke Aceh Bapak Daud pada waktu itu menjabat Gub. Militer (orang Sipil yang diangkat untuk memimpin tentara) dari NKRI. Sukarno berani datang kesana, membuktikan bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI.

 

Mengenai Teuku Nyak Arif pada waktu yang lalu pernah ada pula penjelasannya, dan dia merupakan Gub Aceh yang petama untuk NKRI.Dan tidak ada bantahan dari Pak Ahmad.

 

Wassalam

 

Rasyid Prawiranegara

 

rasjid@bi.go.id

Jakarta, Indonesia

----------