Stockholm, 15 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK HAK ASASI MANUSIA PASAL 2 SEBAGAI DASAR HUKUMNYA.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

JELAS, MEMAKAI DASAR HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK HAK ASASI MANUSIA PASAL 2 SEBAGAI DASAR HUKUMNYA.

 

"Setiap pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan hati seorang  Pak Ahmad Sudirman pasti akan dijawabnya dengan mengkerdiklkan pendapat orang lain. Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith kemampuannya dalam memanage persoalan di Acheh telah terbukti nyata di lapangan dan  jika dibandingkan dengan ocehan-ocehan sampah Pak Ahmad Sudirman di mimbar bebas milis ini tidak ada apa-apanya. Secara pribadi saya bisa menilai intelektualita Ahmad SUdirman. (Tidak jauh dengan konsep "SEJARAH dan DASAR HUKUM" sebagai parameternya). Sekarang Pak Ahmad Sudirman sudah menjadi warga negara Swedia, lantas  punya dasar hukum apa ikut campur urusan dalam negeri Indonesia ? Kumaha tah Mr. Ahmad ? " (SP Saprudin, im_surya_1998@yahoo.co.id , Wed, 15 Mar 2006 09:59:07 +0700 (ICT))

 

Saudara SP Saprudin di Jakarta, Indonesia,

 

Jelas, saudara Saprudin, yang pertama, saudara tidak mampu memberikan alasan dasar hukumnya yang jelas tentang pernyataan  Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith dan yang kedua, Ahmad Sudirman dalam memberikan jawaban atas pertanyaan saudara Saprudin diatas adalah:

 

Dasar hukum Internasional PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK HAK ASASI MANUSIA yang tertuang dalam Pasal 2, yaitu:

 

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain" (Majelis Umum PBB, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 2).

 

Nah, sekarang coba saudara Saprudin tampilkan dasar hukum untuk mempertahankan apa yang dikemukakan oleh Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith tentang masalah penggantian nama SIRA dan nama GAM yang dianggap oleh Pieter Feith  tidak harmonis dengan MoU Helsinki 2005 ?

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 15 Mar 2006 09:59:07 +0700 (ICT)

From: SP Saprudin im_surya_1998@yahoo.co.id

Subject: Balasan: PENGGUNAAN NAMA SIRA & GAM DI ACHEH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005

To: muba zir <mbzr00@yahoo.com>, Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: "a_yoosran@yahoo.com" <a_yoosran@yahoo.com>, "ahmad_mattulesy@yahoo.com" <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, "ahmad@dataphone.se" <ahmad@dataphone.se>, "mitro@kpei.co.id" <mitro@kpei.co.id>, "mr_dharminta@yahoo.com" mr_dharminta@yahoo.com

 

Setiap pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan hati seorang  Pak Ahmad Sudirman pasti akan dijawabnya dengan mengkerdiklkan pendapat orang lain.

 

Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith kemampuannya dalam memanage persoalan di Acheh telah terbukti nyata di lapangan dan  jika dibandingkan dengan ocehan-ocehan sampah Pak Ahmad Sudirman di mimbar bebas milis ini tidak ada apa-apanya.

 

Secara pribadi saya bisa menilai intelektualita Ahmad SUdirman. (Tidak jauh dengan konsep "SEJARAH dan DASAR HUKUM" sebagai parameternya).

 

Sekarang Pak Ahmad Sudirman sudah menjadi warga negara Swedia, lantas  punya dasar hukum apa ikut campur urusan dalam negeri Indonesia ?

 

Kumaha tah Mr. Ahmad ?

 

SP Saprudin

 

im_surya_1998@yahoo.co.id

Jakarta, Indonesia

----------