Stockholm, 15 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA UNTUK MERUBAH DAN MENGHILANGKAN NAMA SIRA & GAM DI ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MEMANG BENAR MOU HELSINKI TIDAK MELARANG NAMA SIRA & GAM UNTUK DIPAKAI DI ACHEH.

 

"Mengenai Mr. Pieter Feith selaku Ketua AMM bicara masalah SIRA dan GAM tidak harmonis dengan MOU Helsinki, ya memang betul. Dan dasar ucapan Mr. Pieter Feith juga adalah MOU Helsinky itu. Salah satu klausul yang krusial dalam isi MOU itu adalah pembentukan undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang nantinya menjadi payung hukum bagi penyelenggaran pemerintahan kedepan di Aceh. Keberadaan SIRA dan GAM yang tidak sejalan dengan isi kandungan MOU Helsinky jelas akan mengganggu keharmonisan yang sekarang sedang berjalan. Untuk lebih singkatnya kenapa Mr. Pieter Feith bicara demikian, karena kasus Aceh bukan untuk menjadikan sebuah negara yang lepas dari Indonesia, melainkan membantu, memonitor dilapangan agar isi MoU tersebut dapat berjalan semestinya dan Aceh tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" (SP Saprudin, im_surya_1998@yahoo.co.id , Wed, 15 Mar 2006 14:39:13 +0700 (ICT))

 

Saudara SP Saprudin di Jakarta, Indonesia,

 

Nah kan kelihatan dengan jelas, bagaimana itu saudara Saprudin ketika ditanyakan tentang "dasar hukum untuk mempertahankan apa yang dikemukakan oleh Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith tentang masalah penggantian nama SIRA dan nama GAM yang dianggap oleh Pieter Feith  tidak harmonis dengan MoU Helsinki 2005 ?"

 

Eh, itu saudara Saprudin bukan menjawab dengan benar, malahan dimentahkan kembali lalu diputar kebelakang lagi, dalam bentuk pernyataan: "Salah satu klausul yang krusial dalam isi MOU itu adalah pembentukan undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang nantinya menjadi payung hukum bagi penyelenggaran pemerintahan kedepan di Aceh. Keberadaan SIRA dan GAM yang tidak sejalan dengan isi kandungan MOU Helsinky jelas akan mengganggu keharmonisan yang sekarang sedang berjalan"

 

Saudara Saprudin,

 

Itu jawaban kalian telah dikupas oleh Ahmad Sudirman sebelumnya dimana dalam MoU Helsinki itu tidak ada disebutkan penghilangan nama GAM dan pelarangan nama SIRA. Sampai kiamat itu tidak akan ditemukan klausul yang berisikan bahwa nama GAM harus dihilangkan dan nama SIRA dilenyapkan.

 

Jadi, itu pernyataan saudara Saprudin dan Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith sama saja, yaitu hanya sekedar alasan yang diada-adakan saja.

 

Kemudian itu Self-Goverment atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh tidak ada dasar referensi hukumnya baik dalam UU yang ada sekarang ataupun dalam UUD 1945. Sampai kiamat saudara Saprudin dan Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith tidak akan menemukan referensi dasar hukum untuk Self-Goverment atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh dalam UU dan UUD 1945 yang berlaku sekarang.

 

Kemudian yang masih merupakan tali pengikat antara Pemerintahan Acheh dengan Pemerintah Indonesia adalah karena pihak Pemerintah Indonesia masih memiliki enam kewenangan, yaitu kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Diluar itu Pemerintahan Acheh ini memiliki kewenangan penuh kedalam ditambah kewenangan keluar, kecuali kewenangan keluar dalam hal hubungan luar negeri, misalnya kalau mau mengadakan perjalanan keluar negeri, masih tetap mempergunakan travel dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

 

Jadi saudara Saprudin,

 

Itu pihak RI hanyalah memiliki enam kewenangan, selain itu semua kewenangan dimiliki oleh pihak Pemerintahan Acheh.

 

Nah saudara Saprudin,

 

Kalau saudara Saprudin dan pihak Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith mengetahui dengan benar dan pasti tentang isi MoU Helsinki, maka sebenarnya yang masih menjadi ikatan antara Pemerintahan Acheh dan Pemerintah RI adalah karena masih adanya ikatan enam kewenangan, selain itu adalah Pemerintahan Acheh yang memiliki kewenangan penuh baik kedalam ataupun keluar.

 

Fakta, bukti dan dasar hukum inilah yang membuktikan bahwa Acheh adalah merupakan satu Pemerintahan yang berdiri sejajar dengan Pemerintah RI yang hubungannya antara dua pemerintahan itu diikat oleh enam kewenangan. Atau dengan kata lain bahwa Negeri Acheh yang dijalankan oleh Pemerintahan Sendiri di Acheh mengarah kepada bentuk federasi, bukan bentuk propinsi dengan otonomi khususnya.

 

Nah terakhir saudara Saprudin,

 

Karena memang secara hukum Self-Goverment atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh tidak ada dasar referensi hukumnya baik dalam UU yang ada sekarang ataupun dalam UUD 1945, maka MoU Helsinki-lah yang menjadi acuan hukum Undang Undang Tentang Pemerintahan Sendiri di Acheh dan antara Pemerintahan Acheh dengan Pemerintah Indonesia hanya diikat oleh enam kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, yaitu  kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Diluar itu Pemerintahan Acheh ini memiliki kewenangan penuh kedalam ditambah kewenangan keluar, kecuali kewenangan keluar dalam hal hubungan luar negeri.

 

Atau dengan kata lain Pemerintahan Acheh dan Pemerintah RI merupakan pemerintahan yang mengarah kepada bentuk federasi yang diikat oleh enam ikatan kewenangan yaitu kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 15 Mar 2006 14:39:13 +0700 (ICT)

From: SP Saprudin im_surya_1998@yahoo.co.id

Subject: Balasan: Re: Balasan: PENGGUNAAN NAMA SIRA & GAM DI ACHEH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: muba zir <mbzr00@yahoo.com>, "a_yoosran@yahoo.com" <a_yoosran@yahoo.com>, "ahmad_mattulesy@yahoo.com" <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, "mitro@kpei.co.id" <mitro@kpei.co.id>, "mr_dharminta@yahoo.com" <mr_dharminta@yahoo.com>, "siliwangi27@hotmail.com" siliwangi27@hotmail.com

 

Greats Mr. Ahmad,

 

Mengenai Mr. Pieter Feith selaku Ketua AMM bicara masalah SIRA dan GAM tidak harmonis dengan MOU Helsinki, ya memang betul. Dan dasar ucapan Mr. Pieter Feith juga adalah MOU Helsinky itu.

 

Salah satu klausul yang krusial dalam isi MOU itu adalah pembentukan undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang nantinya menjadi payung hukum bagi penyelenggaran pemerintahan kedepan di Aceh.

 

Keberadaan SIRA dan GAM yang tidak sejalan dengan isi kandungan MOU Helsinky jelas akan mengganggu keharmonisan yang sekarang sedang berjalan. Untuk lebih singkatnya kenapa Mr. Pieter Feith bicara demikian, karena kasus Aceh bukan untuk menjadikan sebuah negara yang lepas dari Indonesia, melainkan membantu, memonitor dilapangan agar isi MoU tersebut dapat berjalan semestinya dan Aceh tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Sakitu Pak Ahmad.

 

SP Saprudin

 

im_surya_1998@yahoo.co.id

Jakarta, Indonesia

----------