Stockholm, 20 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

AKHIRNYA PENDUKUNG UNITARIS RI-JAWA-YOGYA TERPUKUL HABIS MELALUI FAKTA, BUKTI & HUKUM TENTANG PRRI, RPI, MASYUMI DAN PSI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

FAKTA & BUKTI PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA (PRRI) DAN REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA (RPI) YANG DIHANCURKAN SOEKARNO COBA TERUS DITUTUPI OLEH PENDUKUNG KELOMPOK UNITARIS RI-JAWA-YOGYA.

 

"Pak Ahmad mulai berkhayal lagi untuk mengatakan Masyumi dibubarkan dengan dasar "Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 dimana didalamnya dinyatakan bahwa setelah disepakati oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Republik Persatuan Indonesia (RPI) bertentangan dan bermaksud merombak asas dan tujuan Negara RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno" (dikutip dari tulisan Pak Hamad dibawah). Sedangkan secara jelas bahwa Penetapan Presiden itu ditujukan untuk PRRI dan RPI.  Apakah Pak Ahmad tidak paham bahasa Indonesia ? Dikeluarkannya Keputusan Presiden No.200 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden No.201 Tahun 1960 menunjukkan bahwa pembubaran Masyumi terpisah dengan PP No 7 Tahun 1959 (kecuali ada dalam khayalannya Pak Ahmad). Jika dalam PP No 201 Tahun 1960 dinyatakan bahwa alasan dibubarkannya Masyumi itu karena ada tokoh Masyumi terlibat di dalamnya, maka PP No 201 tahun 1960 lebih banyak ditujukan untuk menghukum partai Masyumi karena dianggap tidak mampu dan/atau tidak dapat mengendalikan anggotanya untuk tidak terlibat dalam PRRI" ( Rasjid Prawiranegara, rasjid@bi.go.id , Mon, 20 Mar 2006 09:08:11 +0700)

 

Saudara Rasyid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia.

 

Disinilah kelihatan seorang yang mencoba terus menjilat kelompok untaris RI-Jawa-Yogya, seperti saudara Rasyid, tetapi sayang ia tidak memiliki kekuatan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang kuat.

 

Memang makin kabur dan makin tidak menentu saja, itu saudara Rasyid ketika memberikan tanggapan atas tulisan Ahmad Sudirman. Ini membuktikan secara fakta dan bukti bahwa saudara Rasyid memang tidak mengetahui tentang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang kemudian membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI), Masyumi dan PSI.

 

Saudara  Rasyid Prawiranegara,

 

Karena saudara tidak tahu dan tidak mengerti apa itu Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 yang dijadikan alat oleh Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya untuk menghancurkan musuh-musuh utamanya, maka Ahmad Sudirman akan menjelaskan bahwa itu PP No.7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah alat hukum yang dibuat Soekarno untuk dijadikan sebagai alat legalisasi guna melarang dan atau membubarkan partai.

 

Nah saudara Rasyid Prawiranegara,

 

Itu PP No.7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah hasil buatan Soekarno dalam RI-Jawa-Yogya-nya untuk dijadikan sebagai dasar hukumnya guna menghancurkan siapa saja yang ditetapkan sebagai penentang dan perombak asas dan tujuan negara RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno, contohnya seperi Republik Persatuan Indonesia (RPI) dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibawah Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir cs bersama Masyumi.

 

Nah, karena Soekarno telah membuat dasar hukumnya sendiri dalam RI-Jawa-Yogya-nya yang dipakai alat untuk penglegalisasian dalam rangka melarang dan atau membubarkan partai, maka ketika Soekarno akan membubarkan Masyumi pendukung Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang kemudian membentuk Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) dan PSI dibuatlah dasar hukumnya sendiri yang diberinama Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden nomor 201 tahun 1960.

 

Jadi saudara Rasyid Prawiranegara,

 

Karena memang saudara Rasyid itu kosong ilmunya tentang fakta, bukti, sejarah dan hukum tentang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang kemudian membentuk Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI), Masyumi dan PSI dihubungkan dengan Soekarno dan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno, maka ketika Ahmad Sudirman menyodorkan PP No.7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 dan Keppres No.200 tahun 1960 serta Keppres No.201 Tahun 1960, dianggaplah oleh saudara Rasyid sebagai suatu hal "tidak terarah, serta rancu antara facta dan kesimpulan".

 

Terakhir saudara Rasyid Prawiranegara,

 

Itu Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang didirikan pada tanggal 8 Februari 1960 oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir cs bersama PRRI, NII dan Permesta adalah jelas merupakan satu negara yang berdiri diluar RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno.

 

Nah  dilihat dari sudut kacamata Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya, maka itu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang kemudian membentuk Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) dianggap sebagai pemberontak oleh Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya

 

Nah sekarang, apakah saudara Rasyid masih mencoba untuk berputar-putar didepan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya guna mencari jalan keluar dari jeratan fakta, bukti, sejarah dan hukum tentang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang kemudian membentuk Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI), Masyumi dan PSI dihubungkan dengan Soekarno dan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno.

 

Saudara Rasyid, sampai kiamat itu fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tidak akan bisa kalian kutak-katik untuk disesuaikan dengan keinginan saudara Rasyid guna dipakai alat menjilat kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya dan dipakai alat untuk pengganti dengan uang pensiun.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 20 Mar 2006 09:08:11 +0700

From: "Rasjid Prawiranegara" rasjid@bi.go.id

To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>, <admin@gatra.com>, <gobang@gatra.com>, <gatracom@gatra.com>, <surat@gatra.com>, <redaksi@gatra.com>, <alcapona75@yahoo.co.uk>, <usantosobudiman@yahoo.com>, <ekoraja@yahoo.com>, <muharifb@yahoo.com>, <a.assyaukanie@pgrad.unimelb.edu.au>, <asrirs@yahoo.com>, fauzan@indosat.net.id

Subject: RE: PRRI DAN RPI ADALAH MUSUH UTAMA SOEKARNO DAN KELOMPOK UNITARIS RI-JAWA-YOGYA.

 

Ass. Wr. Wb.

 

Tulisan Pak Ahmad dibawah ini kelihatannya ditulis secara mengacak saja dan fantasinya mulai keluar lagi. Natsir, Burhanudin Harahap dan Syafruddin waktu bergabung dengan PRRI, mereka bertindak atas nama pribadi.  Perlu dipahami bahwa Tokoh-tokoh NKRI yang terlibat dalam kesepakatan Sungai Dareh, mereka datang atas nama Pribadi masing-masing. Pertemuan PRRI adalah multi etnik, seperti Pak Vence Samual berasal dari golongan nasrani dllnya. Dan PRRI bukanlan perjuangan yang dilakukan oleh satu golongan Islam, tetapi didukung oleh berbagai golongan agama yang menginginkan terbentuknya NKRI yang adil dan makmur diatas kepentingan golongan atau etnik atau suku bangsa lainnya. Jika ternyata bahwa yang terlibat hampir 80 % orang Islam tentunya tidak heran, karena negara ini penduduknya beragama Islam hampir meliputi 90 %.

 

Masyumi itu tidak identik dengan Natsir, Burhanuddin atau Syafruddin, tetapi kalau orang berbicara mengenai Masyumi, maka tentunya mereka tidak dapat lepas membicarakan Natsir, Burhanudin dan Syafruddin, disamping tokoh-tokoh Masyumi lainnya semisal Prawoto dan Pak Kasman. Sebagaimana juga Pak Ahmad tidak dapat melepaskan Sukarno dan Bung Hatta dari sejarah NKRI. Natsir dan Burhanuddin dapat diganti oleh siapa saja, karena Masyumi adalah partai Islam yang moderat yang demokratis dan dicintai rakayat karena perjuangannya untuk rakyat miskin. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa pada saat membubarkan diri, Masyumi dipimpin oleh Prawoto, bukan Natsir. Pimpinan Masyumi sejak didirikan sampai dengan membubarkan diri telah dipimpin oleh berbagai tokoh, antara lain Bapak Kasman.

 

Orang mengenang Natsir identik dengan Masyumi karena Masa kejayaan Masyumi berada dalam kepemimpinan beliau, namun keterlibatan Natsir dengan 2 kawannya dalam PRRI, tidak dapat dikatakan bahwa Masyumi itu berpihak pada PRRI, karena ada anggota Masyumi yang mendukung Sukarno. Namun seperti Bapak ketahui bahwa perjuangan PRRI sejalan dengan Masyumi, karena tokoh Masyumi telah mewarnai perjuangan PRRI. Dan perjungan Masyumi adalah bagaimana NKRI dapat mencapai keadialan dan Kemakmuran sesuai dengan perintah Allah, demikian pula PRRI.

 

Pak Ahmad mulai berkhayal lagi untuk mengatakan Masyumi dibubarkan dengan dasar "Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 dimana didalamnya dinyatakan bahwa setelah disepakati oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Republik Persatuan Indonesia (RPI) bertentangan dan bermaksud merombak asas dan tujuan Negara RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno" (dikutip dari tulisan Pak Hamad dibawah). Sedangkan secara jelas bahwa Penetapan Presiden itu ditujukan untuk PRRI dan RPI.  Apakah Pak Ahmad tidak paham bahasa Indonesia ?

 

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No.200 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden No.201 Tahun 1960 menunjukkan bahwa pembubaran Masyumi terpisah dengan PP No 7 Tahun 1959 (kecuali ada dalam khayalannya Pak Ahmad). Jika dalam PP No 201 Tahun 1960 dinyatakan bahwa alasan dibubarkannya Masyumi itu karena ada tokoh Masyumi terlibat di dalamnya, maka PP No 201 tahun 1960 lebih banyak ditujukan untuk menghukum partai Masyumi karena dianggap tidak mampu dan/atau tidak dapat mengendalikan anggotanya untuk tidak terlibat dalam PRRI.

 

Dalam tulisan ini Bapak Ahmad juga tidak bisa membedakan antara Pemerintahan dan Negara. PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) itu adalah pemerintahan dan bukanlah sebuah negara. PRRI adalah pemerintahan tandingan, bukan negara tandingan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan UUD, untuk PRRI adalah UUD NKRI yang dibuat pada tahun 1950, yaitu UU NKRI yang ada sebelum deklarasi/dekrit Bung Karno pada 5 Juli 1959. Sedangkan negara adalah Wadah dari cita-cita dari satu bangsa, yang untuk kasus Indonesia dinyatakan dalam Sumpah Pemuda dan diwujudkan dalam bentuk pernyataan/proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Perwujudan dari Sumpah Pemuda itu adalah NKRI, yang selama ini bapak tentang habis-habisan, meskipun Bapak Hasan Tiro, pemimpin Bapak Ahmad, pernah ikut memperjuangkan berdirinya NKRI. Ini facta sejarah Pak. Pak Hasan Tiro pernah menjadi anak buah Syafruddin, pada saat beliau menjadi Wakil Perdana Menteri NKRI di Kutaraja Aceh.

 

Pada akhirnya saya perlu mengatakan minta Maaf pada Pak Ahmad kalau saya harus mengatakan bahwa tulisan Bapak dibawah ini sangat kacau, dan tidak terarah, serta rancu antara facta dan kesimpulan.

 

Wassalam

 

Rasyid Prawiranegara

 

rasjid@bi.go.id

Jakarta, Indonesia

----------