Stockholm, 20 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

KONSEP HUKUM TATA NEGARA ISLAM DIAMBIL DARI JALUR PROSES PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NII.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KONSEP HUKUM TATA NEGARA ISLAM SEBAGAI SATU ALTERNATIV.

 

"Saya tertarik untuk sedikit bertanya pada bapak berkiatan dengan Mata Kuliah yang sedang saya ambil. Yaitu saya mengambil Mata Kuliah Hukum Tata Negara Islam (Sebagai Mata kuliah Pilihan dengan bobot 2 SKS di Fakultas Hukum (Konsentari Hukum Tata Negara) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dosen pengampu adalah Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori), setahu saya dari bagian HTN yang mengambil Hukum tata Neagra Islam hanya saya. Saya telah membuat makalah berkaiatan dengan bentuk dan model model negara islam serta model-model pembentukan perundang-undangan nya. Dalam makalah saya, juga akan memberikan sebuah konsep tawaran untuk Indonesia (bersifat rekomendasi). Oleh karena demikian, kusus untuk konseb tawaran untuk Indonesia kedepan (kususnya dalam ketatanegaraan) maka saya sangat perlu untuk mendengarkan argumen-argumen bapak. Adapun argumen ini bersifat nasional bukan kedaerahan (seperti yang pernah bapak tulis dalam artikelnya tentang Aceh). Saya berharap bapak bisa memberikan ide-idenya untuk Indonesia, yang akan saya masukkan dalam kerangka kosep tawaran untuk Indonesia kedepan kususnya di bidang ketata negaraan. Terimakasih" (R. Moh. Sugiharto, bluecar_008@yahoo.com , Sat, 18 Mar 2006 09:20:48 -0800 (PST))

 

Terimakasih saudara Mohammad Sugiharto di Yogyakarta, Indonesia.

 

Kalau boleh Ahmad Sudirman memberikan saran kepada saudara Sugiharto, dalam rangka membuat konsep tawaran untuk Indonesia dalam hal hukum tata negara Islam adalah yang baik memakai hukum tata negara Islam yang sudah dan sedang dipakai oleh Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Cilugalar, kawedanan Cisayong Tasikmalaya.

 

Sebagai satu gambaran fakta, bukti, sejarah dan hukum dibawah ini dilampirkan tulisan yang berisikan diskusi tentang sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan NII dilihat dari sudut perspektiv NII.

 

Coba pelajari dulu apa yang telah didiskusikan tersebut, dan tentu saja kalau perlu nanti dikirimkan UUD NII dan Straf-Recht NII.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Sat, 18 Mar 2006 09:20:48 -0800 (PST)

From: "R. Moh. Sugiharto" bluecar_008@yahoo.com

Subject: As.Wr.Wb

To: ahmad@dataphone.se

 

As. Wr.Wb.

 

Pertama-tama saya mengucapkan banyak terimakasih karena saya masih bisa menghubungi Bapak meskipun hanya lewat email. Perkenalkan Nama Saya Moh. Sugiharto, dari Mahasiswa Fakultas Hukum (Konsentari Hukum Tata Negara) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

 

Senang saya banyak membaca artikel-Artikel Bapak, kususnya tentang pandangan pandangan Islam. Berkaitan dengan itu, saya tertarik untuk sedikit bertanya pada bapak berkiatan dengan Mata Kuliah yang sedang saya ambil. Yaitu saya mengambil Mata Kuliah Hukum Tata Negara Islam (Sebagai Mata kuliah Pilihan dengan bobot 2 SKS. Dosen pengampu adalah Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori), setahu saya dari bagian HTN yang mengambil Hukum tata Neagra Islam hanya saya. Oleh karena kurangnya minat mahasiswa mengambil Hukum Tata Negara Islam, maka saya diberi tugas membuat Makalah berkaitan dengan Hukum Tata Negara Islam. Oleh karena demikian maka saya telah membuat makalah berkaiatan dengan bentuk dan model model negara islam serta model-model pembentukan perundang-undangan nya.

 

Dalam makalah saya, juga akan memberikan sebuah konsep tawaran untuk Indonesia (bersifat rekomendasi). Oleh karena demikian, kusus untuk konseb tawaran untuk Indonesia kedepan (kususnya dalam ketatanegaraan) maka saya sangat perlu untuk mendengarkan argumen-argumen bapak. Adapun argumen ini bersifat nasional bukan kedaerahan (seperti yang pernah bapak tulis dalam artikelnya tentang Aceh). Saya berharap bapak bisa memberikan ide-idenya untuk Indonesia, yang akan saya masukkan dalam kerangka kosep tawaran untuk Indonesia kedepan kususnya di bidang ketata negaraan. Terimakasih.

 

Was.Wr.Wb.

 

By,

 

Moh. Sugiharto

 

bluecar_008@yahoo.com

Yogyakarta, Indonesia

----------

 

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
www.ahmad-sudirman.com

Stockholm, 14 April 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.


TERNYATA DARUL ISLAM LIBERATION FRONT DILUAR NII

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.


TANGGAPAN TERHADAP STUDY REALITAS SOSIAL POLITIK KAUM MUSLIMIN DARUL ISLAM TENTANG FENOMENA NII 1974 (PASCA 1962) SEBUAH REKAYASA POLITIK & INTELEJEN RI

 

Setelah membaca ”Study Realitas Sosial Politik Kaum Muslimin Darul Islam Tentang “Fenomena NII 1974 ( Pasca 1962) sebuah Rekayasa Politik & Intelejen RI “ Diterbitkan oleh: Darul Islam Liberation Front”. Dimana dinyatakan bahwa ”1962 –  Tidak ada yang bertanggung jawab melanjutkan roda pemerintahan dan kenegaraan NKA-NII !!!!. Sebab: 1. Para Petinggi NKA-NII menyerah dan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia dan setia kepada UUD 45 & Pancasila dengan melepaskan diri secara lahir & Bathin dari DI/NII. 2. Rakyat NII menjadi Rakyat RI secara suka atau tidak dengan Pagar Betis. 3. SM. Kartosuwiryo selaku Kepala Negara NII di eksekusi mati.

 

Alasan yang disodorkan pihak saudara Adi Sukmara cs dari Darul Islam Liberation Front disini tidak ditunjang oleh kekuatan dasar hukum seperti yang tertuang dalam Konstitusi atau UUD NII dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dalam NII, kecuali hanya mendasarkan pada para petinggi NKA-NII yang menyerah kepada Soekarno, Imam SM Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati, dan adanya rakyat NKA-NII melakukan pagar betis.

 

Kalau dibandingkan dengan alasan dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak alm Abdul Fattah Wirananggapati yang ditulis dalam Attibyan, 13 Mei 1987, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M, ternyata alasan asar hukum yang disodorkan pihak alm Abdul Fattah Wirananggapati lebih kuat dibanding dengan alasan yang dikemukakan oleh saudara Adi Sukmara cs dari Darul Islam Liberation Front. Mengapa ?

 

Karena pihak alm Abdul Fattah Wirananggapati mendasarkan kepada dasar hukum NKA-NII, seperti Kanun Azasy NII dan Pedoman Darma bakti dan MKT No.11 tahun 1959.

 

Penjelasannya, telah ditulis dalam tulisan ”BENARKAH KEDAULATAN NII HILANG DAN LENYAP SEJAK TAHUN 1962 ?” tertanggal 24 Maret 2005 yang dikirimkan kepada saudara Adi Sukmara. (untuk memudahkan, tulisan tersebut dilampirkan dibagian bawah tulisan ini)

 

Hanya sekedar sebagai perbandingan saja, dikutipkan kembali disini secara singkat saja.

 

Dimana menurut Kanun Azasy NII dinyatakan ”Kekuasaan jang tertinggi membuat hukum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Madjlis Sjuro (Parlemen) . (Kanun Azasy NII, Pasal 3, ayat 1) dan ”Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah. (Kanun Azasy NII, Pasal 3, ayat 2)

 

Keadaan NKA-NII dari sejak diproklamasikan sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap tanggal 4 Juni 1962, dalam keadaan darurat perang, Madjlis Sjuro belum dibentuk, maka menurut Kanun Azasy NII pasal 3 ayat 2, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

 

Dimana hak yang dilimpahkan oleh Madjlis Sjuro kepada Imam dan Dewan Imamah adalah hak membentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan, Maklumat, Straf Recht, Pedoman-pedoman. Misalnya, dalam mengangkat seseorang untuk menjadi Imam atau Panglima Tertinggi NII telah ditentukan dalam Pedoman Dharma Bakti (PBD) - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959 merupakan produk undang undang, hasil daripada NII berada dalam keadaan darurat perang, dimana Kanun Azasy pasal 12 ayat 2 "Imam dipilih oleh Madjlis Sjuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggauta" tidak bisa dilaksanakan.

 

Menurut Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, yaitu Pimpinan KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia) dipimpin oleh Imam/Panglima Tertinggi. Bila satu dan lain hal ia berhalangan sehingga oleh karenanya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diangkatnyalah seorang Imam/Panglima Tertinggi selaku penggantinya dengan purbawisesa penuh Calon pengganti Imam/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia itu diambil dari dan diantara:

 

-Anggota Komandemen Tertinggi (AKT)

-Kepala Staf Umum (KSU)

-Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT)

(Idarul Mahdi Saefullah (Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyan 13 Mei 1987, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M, hal. 17)

 

Jadi, Imam NII harus dipilih menurut Pedoman Dharma Bakti – Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Setelah Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962, perlu diangkat Imam NII baru. Karena Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) dan Kepala Staf Umum (KSU) sudah gugur dan yang lainnya telah meninggalkan tugasnya atau menyerah, seperti Adah Djaelani Tirtapradja, Djadja Sudjadi Widjaja, Danu Mohamad Hassan, Toha Mahfud, Hadji Zaelani Abidin, Atjeng Abdullah Mudjahid, Ateng Djaelani Setiawan, Tachmid, Teungku Muhammad Daud Beureueh, maka yang tinggal Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT). Dimana satu-satunya Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT), yaitu Abdul Fattah Wirananggapati.

 

Jadi berdasarkan dasar hukum yang dipakai dalam NKA-NII inilah yang menjadi kekuatan hukum yang menyatakan bahwa NKA-NII tidak bubar dan hilang.

 

Tentang mengapa baru tahun 1987 NKA-NII baru dijaharkan dan mendapatkan pengganti Imam pertama NII SM Kartosoewirjo, Abdul Fattah Wirananggapati, penjelasannya telah juga diterangkan dalam tulisan ”BENARKAH KEDAULATAN NII HILANG DAN LENYAP SEJAK TAHUN 1962 ?” tertanggal 24 Maret 2005.

 

Jadi, disini Ahmad Sudirman menyimpulkan bahwa saudara Adi Sukmara cs membangun Darul Islam Liberation Front diluar NKA-NII. Dan alasan yang menyatakan NII sudah hilang sejak tahun 1962 adalah sangat lemah dasar hukumnya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se

 

 

Date: Thu, 14 Apr 2005 04:33:05 +0100 (BST)

From: ADI SMK adi_sukmara@yahoo.com

Subject: Sekelumit Rangkuman Data & Fakta

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Assalamu'alaikum.

 

Inilah sekedar sekelumit Rangkuman Data & Fakta untuk antum.

 

(fil : Study Realitas NII 1974.pdf (281 kb)

 

ADI SMK

 

adi_sukmara@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

 

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
www.ahmad-sudirman.com

Stockholm, 2 April 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.


APAKAH DARUL ISLAM LIBERATION FRONT DILUAR NII ?
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.


MASIH MERUPAKAN TANGGAPAN TERHADAP KONSEPSI JIHAD DARUL ISLAM LIBERATION FRONT YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH PEMERINTAHAN DASAR DAULAH ISLAMIYYAH, 10 FEBRUARI 2005

"Kenapa dalam selayang pandang tersebut disebutkan tentang NII?
Karena kami menganggap NII sebagai bagian dari sejarah Islam. Sama halnya dengan pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya. Dan kami tidak perlu izin kepada Sultan Demak, atau kepada para pemimpin Islam sebelumnya. Apalagi kepada orang yang mengaku Imam NII setalah Imam SMK, dan keberadaannya masih dalam keraguan dan tanda tanya di dunia. Cukuplah bagi kami jika ALLAH saja yang mengizinkan. Dan Insya ALLAH, jika ALLAH mengizinkan, para syuhadapun akan mengizinkan juga. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk serta meminta izin, amin." (Adi Sukmara, adi_sukmara@yahoo.com , Sat, 2 Apr 2005 03:32:47 +0100 (BST))

 

Terimakasih saudara Adi Sukmara di Jakarta, Indonesia.

Dari tanggapan saudara Adi Sukmara, Ahmad Sudirman tidak membaca jawaban atas pertanyaan: "apakah saudara Adi Sukmara bersama kawan-kawan ketika membuat konsepsi jihad Darul Islam Liberation Front (DILF) sudah berkonsultasi dan membicarakan secara matang dengan pihak Pimpinan Negara Islam Indonesia yang secara de-jure masih wujud sekarang ini yaitu Imam Ali Mahfuzh ?" (Ahmad Sudirman, 24 Maret 2005)

Karena kalau saudara Adi Sukmara hanya menjawab: "Kenapa dalam selayang pandang tersebut disebutkan tentang NII? Karena kami menganggap NII sebagai bagian dari sejarah Islam. Sama halnya dengan pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya. Dan kami tidak perlu izin kepada Sultan Demak, atau kepada para pemimpin Islam sebelumnya. Apalagi kepada orang yang mengaku Imam NII setelah Imam SMK, dan keberadaannya masih dalam keraguan dan tanda tanya di dunia. Cukuplah bagi kami jika ALLAH saja yang mengizinkan"

Itu jawaban saudara Adi Sukmara menganggap bahwa NII Imam SM Kartosoewirjo yang secara de-jure dan de-facto Pemerintahnya masih wujud sampai detik sekarang ini dianggap sebagai NII yang dipimpin oleh "orang yang mengaku Imam NII setelah Imam SMK, dan keberadaannya masih dalam keraguan dan tanda tanya di dunia."

 

Jadi, kalau Ahmad Sudirman mengambil kesimpulan dari jawaban saudara Adi Sukmara ini adalah saudara Adi Sukmara mendirikan Darul Islam Liberation Front (DILF) tidak ada hubungannya dengan NII Imam SM Kartosoewirjo yang secara de-jure masih wujud sampai detik sekarang ini, yaitu yang dipimpin oleh Imam Ali Mahfudz yang menggantikan alm Imam Abdul Fattah Wirananggapati.

 

Nah, kalau memang antara Darul Islam Liberation Front (DILF) dengan NII Imam SM kartosoewirjo tidak ada hubungan struktur organisasi dan pemerintahan, maka secara resmi kapan itu Darul Islam Liberation Front (DILF) ini dideklarkan ? Dan siapa pendeklarasinya dan dimana itu Darul Islam Liberation Front (DILF) dideklarasikan serta siapa yang mendukung deklarasi Darul Islam Liberation Front (DILF) ?.

 

Mengapa hal ini dipertanyakan oleh Ahmad Sudirman ?

 

Karena, sebelum Ahmad Sudirman melibatkan diri dalam hal memberikan pendapat dan membicarakan masalah Darul Islam Liberation Front (DILF) ini, maka tentu saja harus mengetahui legalitas tentang Darul Islam Liberation Front (DILF).

 

Sambil menunggu jawaban saudara Adi Sukmara, dalam tulisan ini Ahmad Sudirman akan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan saudara Adi Sukmara hari ini Sabtu, 2 April 2005 atas tulisan Amad Sudirman yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2005 yang lalu.

 

Tentang pendapat saudara Adi Sukmara: "AFM ditangkap 1953 s/d 1963 (kondisi dipenjara), bagaimana mungkin beliau mengikuti perkembangan perjuangan NII?. Pada tahun 1962, para aparat NII menyerah/berkhianat dan menyatakan kembali ke RI sedangkan Imam SMK dieksekusi mati karena mempertahankan keyakinannya, kenapa orang yang serangking Imam seperti AFM tidak dieksekusi mati? Atau jangan-jangan beliau setuju kembali ke pangkuan RI tercinta dengan menerima abolisi Sukarno dengan senang hati? AFM bebas 1963 s/d 1975. Kalau boleh saya tahu apa yang beliau lakukan selama masa bebas dan dengan alasan apa
beliau kembali ditangkap? Lalu dengan alasan apapula beliau dibebaskan tahun 1983? Jangan-jangan beliau menerima abolisi kembali?"

 

Dari tanggapan saudara Adi Sukmara memang kelihatan banyak sekali melibatkan hasil terkaan saja, bukan fakta dan bukti yang disodorkan. Seperti "kenapa orang yang serangking Imam seperti AFM tidak dieksekusi mati? Atau jangan-jangan beliau setuju kembali ke pangkuan RI tercinta dengan menerima abolisi Sukarno dengan senang hati?"

 

Sebagai mantan tahanan yang terlibat NII alm Abdul Fattah Wirananggapati yang telah dibebaskan karena abolisi Soekarno pada tahun 1963, tentu tidak bebas sebebas-bebasnya, melainkan tetap dibawah pengawasan intelijen. Apalagi antara tahun 1975-1983 itu pihak Soeharto sedang gencar-gencarnya mempropagandakan adanya aktifitas teroris yang dinamakan dengan Komando Jihad. Dan Jenderal Ali Murtopo sebagai figur BAKIN melalui tangan-tangan kanannya seperti Ateng Djaelani Setiawan, Hadji Zainal Abidin dan lain lain
yang pernah menyerah kepada Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962 kepada Soekarno, membentuk organisasi yang dibuatnya sendiri dengan nama Komando Jihad pada tahun 1978 yang secara formalitas memakai NII dengan Imamnya Adah Djaelani Tirtapradja yang pernah juga menyerah pada Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962.

 

Jadi, karena Jenderal Ali Murtopo dari BAKIN melihat dan mengawasi alm Abdul Fattah Wirananggapati sebagai mantan tahanan NII yang dibebaskan karena abolisi tahun 1963, maka walaupun alm Abdul Fattah Wirananggapati tidak termasuk kedalam Komando Jihad-nya Ateng Djaelani Setiawan dan NII-nya Adah Djaelani Tirtapradja, maka pihak Jenderal Ali Murtopo tetap menganggap dan menuduh alm Abdul Fattah Wirananggapati sebagai Komando Jihad, sehingga dimasukkan kedalam tahanan kembali. Dan baru dibebaskan pada tahun 1983, setelah Komando Jihad bisa digulung Ali Murrtopo dengan BAKIN-nya.

 

Alm Abdul Fattah Wirananggapati selama bebas 1963 - 1975 memang tetap mengikuti wasiat Imam yang menyatakan bahwa: "Lanjutkan perjuangan NII. Selamatkan Mijahid dan NII perjuangannya didearah musuh jangan di jaharkan."

Nah, karena menurut wasiat Imam SM Kartosoewirjo NII perjuangannya didearah
musuh jangan di jaharkan, maka selama periode 1963 - 1975 alm Abdul Fattah
Wirananggapati tidak menjaharkan NII.

 

Selanjutnya saudara Adi Sukmara menanyakan: "Kalau boleh saya tanya siapa yang tidak berhalangan pada saat Imam berhalangan menunaikan tugasnya? Bukankah para aparat menyerah dan AFM dipenjara? Sehingga tidak satupun yang dapat menjalankan fungsi/tugas negara. Berbeda dengan contoh antum tentang pemerintahan darurat RI. Ketika pimpinan negara mereka di tangkap, dengan segera dibentuk pemerintahan darurat RI. Tidak berpuluh-puluh tahun kemudian, lalu dibentuk pemerintahan darurat. Bukankah itu pahlawan kesiangan namanya?. Jadi contoh antum itu tidak relevan sama sekali."

 

Ketika Imam SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962 dan sebagian pengurus NII (32 orang) menyerah pada Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962 dan alm Abdul Fattah Wirananggapati ditangkap, berdasarkan wasiat Imam SM Kartosoewirjo bahwa NII perjuangannya didearah musuh jangan di jaharkan. Artinya, NII secara de-jure masih ada, karena NII tidak dinyatakan bubar, walaupun Imam SM Kartosoewirjo tertangkap dan dihukum mati, dan alm Abdul
Fattah Wirananggapati ditangkap dan dipenjarakan, walaupun wilayah de-factonya berada dibawah penjajah RI.

 

Kalau dihubungkan dengan PDRI dibawah Sjafruddin Prawiranegara, adalah PDRI merupakan bentuk lain dari RI yang telah hilang , karena Soekarno dan Hatta dan lainnya menyerah dan ditangkap, kemudian sebelum RI hilang masih sempat dibuat mandat untuk dibentuk Pemerintah Darurat RI di pengasingan. Ternyata mandat ini sampai ke tangan Sjafruddin Prawirenagara, dan PDRI bisa hidup dalam pengasingan di Negeri Acheh.

 

Sedangkan NII, dinyatakan tidak bubar, melainkan tetap wujud secara de-jure, hanya tidak dijaharkan. Artinya bergerak secara sembunyi-sembunyi di wilayah yang dikuasai musuh penjajah RI. Sedangkan PDRI hidup dalam pengasingan di Negeri Acheh yang bebas dari panjajahan Belanda.

 

Selanjutnya tentang wasiat Imam yang dipertanyakan saudara Adi Sukmara: "Saya kembali mempertanyakan wasiat Imam tersebut. Kepada siapa (nama, jabatan, pangkat), beliau menyampaikan wasiat tersebut? bukankah harus orang yang terpercaya dan dapat dibuktikan secara hukum dan sejarah. Sehingga tidak ada kesan rekayasa. Padahal menurut fakta tidak seorangpun yang dapat bertemu dengan Imam walaupun keluarganya, ketika beliau ditahan. Tempat Imam di eksekusi dan dimakamkan pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Jadi tidak mungkin ada yang dapat bertemu dengannya pada saat beliau
ditangkap s/d dieksekusi."

 

Dari fakta dan bukti yang ada pada Ahmad Sudirman bahwa wasiat Imam disampaikan menjelang / setelah tertawannya Imam SM Kartosoewirjo oleh musuh pada tanggal 4 Juni 1962 kepada Unsur Personil Markas Bantala Seta, yang kemudian wasiat itu disampaikan olehnya kepada Eksen yaitu Eksekutif Sentral selaku pemegang tanggung jawab Imamah NII. Dimana Eksen atau Eksekutif Sentral ini telah dibahas dalam tulisan tertanggal 24 Maret 2005 yang lalu yang telah disampaikan kepada saudara Adi Sukmara. Tentu saja, siapa itu orangnya yang memakai nama Unsur Personil Markas Bantala Seta, dipersilahkan untuk ditanyakan kepada pihak NII dibawah pimpinan Imam Ali Mahfudz.

 

Dan menurut fakta dan bukti, ketika Imam SM Kartosoewirjo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, itu tertangkap juga 22 orang termasuk A. Mudjahid alias Atjeng Kurnia Komandan Bataljon Pengawal Imam SM Kartosoewirjo. Dimana mereka semuanya dibawa ke Paseh.

 

Jadi berdasarkan fakta dan bukti diatas itu wasiat Imam disampaikan menjelang atau setelah tertawannya Imam SM Kartosoewirjo oleh musuh pada tanggal 4 Juni 1962 kepada Unsur Personil Markas Bantala Seta. Selama periode menjelang 4 Juni sampai 16 Agustus 1962 itulah wasiat Imam disampaikan kepada Unsur Personil Markas Bantala Seta. Dan tentu saja, tidak semuanya yang tertangkap bersama Imam SM Kartosoewirjo diajukan ke muka Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Jawa-Madura pada tanggal
14 Agustus 1962 dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962 seperti yang dikenakan kepada Imam SM Kartosoewirjo. Bahkan itu A. Mudjahid alias Atjeng Kurnia justru menandatangani surat Ikrar Bersama setia kepada Pemerintah RI, Manifesto Politik RI, tunduk kepada UUD 1945 yang sekaligus merupakan penyerahan diri kepada Soekarno yang ditandatanganinya pada tanggal 1 Agustus 1962, yaitu 13 hari sebelum Imam SM Kartosoewirjo diajukan ke Mahkamah Angkatan Darat.

 

Selanjutnya saudara Adi Sukmara menyinggung: "Disini rancu sekali. Antum menyebutkan keadaan dalam darurat perang!! Jika memang keadaan darurat perang sehingga yang berlaku pada saat itu adalah Format Sapta Palagan bukannya Dewan Imamah dan Kanun Azasy tidak berlaku untuk sementara. Format Sapta Palagan itu berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan. Maka setiap orang yang ingin meneruskan NII Imam Kartosoewirjo harus berpijak kepada format Sapta Palagan (Selain dari format tersebut adalah kesalahan yang
sangat fatal). Bukannya tiba-tiba menjadi Imam yang hidupnya enak-enakan menerima infaq dari umat"

 

Memang, NII dari sejak diproklamasikan sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap tanggal 4 Juni 1962, juga dari sejak 4 Juni 1962 sampai tahun 1987, NII masih dalam keadaan (juridis) perang. Dimana NII dalam keadaan (juridis) perang diberlakukan Undang Undang NII Straf-Recht & Pedoman Dharma Bakti.

 

Sebagaimana yang telah ditulis Ahmad Sudirman dalam tulisan tertanggal 24 Maret 2005, dimana dinyatakan bahwa "disebabkan calon pengganti Imam yang tercantum dalam undang-undang itu tinggal satu lagi yakni K.U.K.T., maka KUKT itulah yang langsung menjadi Imam tanpa adanya pemilihan dari manapun. Hal itu bukan saja karena calonnya tinggal satu lagi, melainkan juga karena undang - undang sebelumnya, mengenai pemilihan Imam dalam Darurat Perang sudah dituangkan kedalam MKT No.11.tahun 1959. Dengan demikian sekalipun dalam keadaan darurat sehingga Dewan Imamah tidak berfungsi karena anggautanya banyak yang gugur, maka penggantian Imam tetap berlangsung. K.U.K.T. yang satu itu ialah alm Abdul Fatah Wirananggapati." Dan alm Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII dari tahun 1987 sampai tahun 1997.

 

Jadi dari sejak penggantian Imam NII pada tahun 1987, maka dari sejak itu NII dijaharkan. Kemudian Imam NII pengganti alm Abdul Fattah Wirananggapati, sejak 8 Ramadhan 1417 H (18 Januari 1997), yaitu Ali Mahfuzh, berdasarkan MKT. No.5 Tahun 1997.

 

Seterusnya saudara Adi Sukmara menyatakan: "Antum menyatakan kepemimpinan AFM telah dinyatakan secara terbuka. Sepertinya saya tidak pernah mendengar dan melihat pernyataan tersebut diberitahukan secara terbuka. Terbuka disini harus diperjelas apakah terbuka kepada keluarga, teman, pengikut, anak buah atau kepada orang yang taklid? Atau terbuka kepada dunia?"

 

Itu pengertian dijaharkan disini adalah kekuasaan de-facto NII yang hilang telah dimilikinya kembali oleh NII setelah adanya penggantian Imam NII pada tahun 1987. Dimana kekuasaan NII secara de-jure dan de-facto muncul kembali, kendatipun wilayah de-facto NII masih berada dibawah musuh penjaja RI.

 

Nah, kalau saudara Adi Sukmara tidak pernah mendengar dan melihat pernyataan NII tersebut diberitahukan secara terbuka, maka Ahmad Sudirman menjadi heran, apakah saudara Adi Sukmara rakyat NII atau bukan ? Tentu saja kalau saudara Adi Sukmara bukan rakyat NII, mana bisa mendengar dan bisa mengetahui bahwa NII dibawah alm Imam Abdul Fattah Wirananggapati telah dijaharkan ? Apakah saudara Adi Sukmara sudah membaca Attibyan yang ditulis oleh Idarul Mahdi Saefullah (alm Abdul Fattah Wirananggapati), 13 Mei 1987,
dan dipublikasikan oleh Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) pada tanggal 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M. ?

 

Kalau Attibyan saja belum pernah melihat dan membacanya, bagaimana bisa mengaku bahwa saudara Adi Sukmara rakyat NII ?

 

Dan tentu saja, kalau memang saudara Adi Sukmara tidak pernah mendengar NII telah dijaharkan pada tahun 1987, maka masuk akal kalau sekarang saudara Adi membentuk Darul Islam Liberation Front (DILF) diluar NII.

 

Seterusnya saudara Adi Sukmara menulis: "Kerancuan antum tidak ada habisnya. Analoginya begini, ketika rumah antum diambil alih oleh orang lain secara paksa. Seharusnya siapa yang mendeklarkan perlawanan? Bukankan seharusnya antum yang mendeklarkannya? Aneh sekali jika menurut antum, orang yang merebut rumah antumlah yang harus mendeklarkan perang kepada orang yang notabene sudah kalah. Kecuali jika antum merasa cukup, walaupun sudah
dijajah dan masih dapat “hidup enak dirumah sendiri yang dijajah”.

 

Sebenarnya, yang menduduki dan menjajah wilayah de-facto NII adalah RI. Jadi, pihak NII tidak perlu lagi mendeklarkan perang, karena faktanya wilayah NII masih tetap dijajah RI. RI masih tetap musuh dan penjajah NII. Selama wilayah de-facto NII tetap dijajah RI, maka selama itu pihak rakyat dan pimpinan NII akan terus berjuang untuk pembebasan wilayah NII yang dijajah RI. Nah sampai detik ini, perjuangan rakyat NII terus berlangsung, dan pihak penjajah RI dengan Undang Undang Terorisme-nya terus mengintai, sebagaimana dilakukan kepada pihak Pemerintah negara Acheh. Hanya, terhadap pihak NII itu senjata Undang Undang Terorisme RI masih belum diarahkan secara nyata. Selama perjuangan rakyat dan Pemerintah NII berjuang ini bisa bermain dan menjalankan taktik dan strateginya diwilayah yang dijajah musuh penjajah RI dengan baik, maka selama itu perjuangan rakyat NII berjuang akan terus berlangsung, tanpa dapat diketahui dan dikacau pihak BIN.

 

Selanjutnya saudara Adi Sukmara menyinggung: "Sepertinya antum harus belajar, bertanya dan mencari lagi bukti-bukti tersebut. Sehingga tidak ada kejanggalan sejarah dan tidak ada alasan tidak mempunyai data yang lengkap."

 

Justru Ahmad Sudirman sampai detik sekarang ini tidak pernah membaca fakta dan bukti yang disodorkan saudara Adi Sukmara untuk menjatuhkan dan mematahkan fakta dan bukti yang disodorkan Ahmad Sudirman.

 

Coba tampilkan fakta dan bukti yang dimiliki saudara Adi Sukmara yang mereferensikan pada seseorang atau kelompok yang berhak mengganti Imam pertama NII menurut dasar hukum yang dipakai dalam NII ? Jangan hanya bisa menjawab: "Sepertinya antum harus belajar, bertanya dan mencari lagi bukti-bukti tersebut. Sehingga tidak ada kejanggalan sejarah dan tidak ada alasan tidak mempunyai data yang lengkap"

 

Jadi, selama Ahmad Sudirman tidak membaca fakta dan bukti yang disodorkan oleh saudara Adi Sukmara, maka selama itu Ahmad Sudirman akan tetap memegang fakta dan bukti yang dimiliki Ahmad Sudirman.

 

Seterusnya saudara Adi Sukmara masih kebingungan dengan menyatakan: "Bahasa antum kacau balau sekali dalam memberikan keterangan sejarah. Makna dari “menjelang” adalah sebelum. Makna dari “setelah” adalah sesudah. Jadi yang benar yang mana? Sebelum atau setelah Imam ditawan? jangan-jangan datanya pun kacau balau juga."

 

Tentang masalah kapan wasiat Imam itu disampaikan kepada Unsur Personil MBS (Markas Bantala Seta) telah dijelaskan diatas.

 

Terakhir saudara Adi Sukmara menulis: "Sudah saya sebutkan di atas bahwa analogi yang antum berikan tidak relevan dengan fakta sejarah. Kalau antum masih berpendapat bahwa rentang waktu tidak menjadi masalah, kenapa tidak kita lanjutkan saja estafeta kepemimpinan Kerajaan Demak? Atau estafeta kepemimpinan Kerajaan Islam Turki? Atau kalau perlu kita lanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Bukankah mereka sudah terbukti dalam sejarah? Dan
jika antum masih juga berpendapat kepemimpinan NII masih dapat dilanjutkan setelah beberapa puluh tahun. Berarti keberadaan NII tidak sah. Karena berdiri diatas wilayah RI. Karena sebelum pindah ke Yogyakarta, Jawa bagian barat termasuk wilayah RI. Dan mereka berhak mengambil kembali wilayahnya."

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kalau dihubungkan dengan PDRI dibawah Sjafruddin Prawiranegara, adalah PDRI merupakan bentuk lain dari RI yang telah hilang , karena Soekarno dan Hatta dan lainnya menyerah dan ditangkap, kemudian sebelum RI hilang masih sempat dibuat mandat untuk dibentuk Pemerintah Darurat RI di pengasingan. Ternyata mandat ini sampai ke tangan Sjafruddin Prawirenagara, dan PDRI bisa hidup dalam pengasingan di Negeri Acheh.

 

Sedangkan NII, dinyatakan tidak bubar, melainkan tetap wujud secara de-jure, hanya tidak dijaharkan. Artinya bergerak secara sembunyi-sembunyi di wilayah yang dikuasai musuh penjajah RI. Sedangkan PDRI hidup dalam pengasingan di Negeri Acheh yang bebas dari panjajahan Belanda.

 

Dan agar supaya Ahmad Sudirman mengetahui secara jelas dan benar, dan agar supaya saudara Adi Sukmara bisa mempertanggungjawabkan legalitas Darul Islam Liberation Front dihubungkan dengan NII, maka dipersilahkan saudara Adi untuk menampilkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang Darul Islam Liberation Front dihubungkan dengan NII.

Jangan hanya sekedar menulis dan menyatakan: "Dari semua yang antum tulis, untuk sementara saya dapat menyimpulkan bahwa bahan-bahan serta data-data yang antum dapat hanya bersumber dari satu arah. Yaitu tulisan-tulisan AFM dan Ali Mahfudz, sehingga sangat sedikit dan sempit sekali referensi yang bisa didapatkan. Kalau antum bisa, tolong berikan dari sumber yang lain sehingga tidak terkesan taklid danrekayasa serta dengan pikiran terbuka. Atau cobalah datang ke Indonesia, dan lihatlah kenyataan yang ada tentang NII."

Ahmad Sudirman menunggu jawabannya, dan kalau bisa mohon dijelaskan hubungan saudara Adi Sukmara baik secara pribadi ataupun dalam struktur pemerintah dengan pihak NII dibawah Imam Ali Mahfudz.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Sat, 2 Apr 2005 03:32:47 +0100 (BST)
From: ADI SMK
adi_sukmara@yahoo.com
Subject: Jawaban
To: Ahmad Sudirman
ahmad@dataphone.se
Cc: Al Chaidar
al_chaidar@yahoo.com

Assalamu’alaikum.
Wr.wb.

Saudara Ahmad Sudirman.

Ada beberapa kejanggalan sejarah dari yang antum tulis(saya beri nomor dan tanda kutip). Diantaranya:

 

1.Tulisan antum: “Menurut fakta dan bukti yang ada menunjukkan bahwa alm Abdul Fattah Wirananggapati yang dibai'at langsung oleh Imam awal SM Kartosoewirjo dan tertangkap di Jakarta sekembali memba'iat Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 september 1953, dan diasingkan ke Nusakambangan. Lalu pada tahun 1963 dibebaskan setelah Soekarno mengeluarkan amnesti abolisi tahun 1961. Tetapi pada tahun 1975 ditangkap kembali oleh pihak RI dan dibebaskan tahun 1983. Diangkat sebagai Imam NII penerus Imam NII SM Kartosoewirjo pada tahun 1987 berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959. (Idarul Mahdi Saefullah (alm Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyan 13 Mei 1987, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M.)”

Tanggapan saya : AFM ditangkap 1953 s/d 1963(kondisi dipenjara), bagaimana mungkin beliau mengikuti perkembangan perjuangan NII?.  Pada tahun 1962, para aparat NII menyerah/berkhianat dan menyatakan kembali ke RI sedangkan Imam SMK dieksekusi mati karena mempertahankan keyakinannya, kenapa orang yang serangking Imam seperti AFM tidak dieksekusi mati? Atau jangan-jangan beliau setuju kembali ke pangkuan RI tercinta dengan menerima abolisi Sukarno dengan senang hati? AFM bebas 1963 s/d 1975. Kalau boleh saya tahu apa yang beliau lakukan selama masa bebas dan dengan alasan apa beliau kembali ditangkap? Lalu dengan alasan apapula beliau dibebaskan tahun 1983? Jangan-jangan beliau menerima abolisi kembali?

 

2.Tulisan antum : “Ketika Ahmad Sudirman membaca tentang Pedoman Darma bakti dan MKT No.11 tahun 1959 dinyatakan bahwa "K.P.S.I.dipimpin langsung oleh Imam Plm.T.
APN.II.jika karena satu dan lain hal, ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang, selaku penggantinya, dengan purbawisesa penuh."

Tanggapan saya : Kalau boleh saya tanya siapa yang tidak berhalangan pada saat Imam berhalangan menunaikan tugasnya? Bukankah para aparat menyerah dan AFM dipenjara? Sehingga tidak satupun yang dapat menjalankan fungsi/tugas negara. Berbeda dengan contoh antum tentang pemerintahan darurat RI. Ketika pimpinan negara mereka di tangkap, dengan segera dibentuk pemerintahan darurat RI. Tidak berpuluh-puluh tahun kemudian, lalu dibentuk pemerintahan darurat. Bukankah itu pahlawan kesiangan namanya?. Jadi contoh antum itu tidak relevan sama sekali.

 

3.Tulisan antum : “Jadi menurut fakta dan bukti yang ada pada Ahmad Sudirman menyatakan
Bahwa bahwa dari sejak tahun 1962 sampai tahun 1987 NII tidak dijaharkan dengan alasan, Pertama, melanggar wasiat Imam pertama SM Kartosoewirjo, yaitu jangan dijaharkan.”

Tanggapan saya : Saya kembali mempertanyakan wasiat Imam tersebut. Kepada siapa(nama,jabatan,pangkat), beliau menyampaikan wasiat tersebut? bukankah harus orang yang terpercaya dan dapat dibuktikan secara hukum dan sejarah. Sehingga tidak ada kesan rekayasa. Padahal menurut fakta tidak seorangpun yang dapat bertemu dengan Imam walaupun keluarganya, ketika beliau ditahan. Tempat Imam di eksekusi dan dimakamkan pun
sampai saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Jadi tidak mungkin ada yang dapat bertemu dengannya pada saat beliau ditangkap s/d dieksekusi.

 

4.Tulisan antum : “2. Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah. Nah, NII dari sejak diproklamasikan sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap tanggal 4 Juni 1962, dalam keadaan darurat perang, Madjlis Sjuro belum dibentuk, maka menurut Kanun Azasy NII pasal 3 ayat 2, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah. Jadi, berdasarkan dasar konstitusi inilah setiap orang yang ingin meneruskan NII Imam Kartosoewirjo harus berpijak.”

 

Tanggapan saya : Disini rancu sekali. Antum menyebutkan keadaan dalam darurat perang!! Jika memang keadaan darurat perang sehingga yang berlaku pada saat itu adalah Format Sapta Palagan bukannya Dewan Imamah dan Kanun Azasy tidak berlaku untuk sementara. Format Sapta Palagan itu berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan. Maka setiap orang yang ingin meneruskan NII Imam Kartosoewirjo harus berpijak kepada format Sapta Palagan (Selain dari format tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal). Bukannya tiba-tiba menjadi Imam yang hidupnya enak-enakan menerima infaq dari umat.

 

5.Tulisan antum : “Setelah dilakukan peninjauan tentang status NII dari sejak 1962 sampai 1987 oleh yang bertanggung jawab dan berhak melakukannya berdasarkan ketentuan Undang Undang NII 1949 secara keseluruhan, dalam hal ini oleh Abdul Fatah Wirananggapati, maka status NII dari sejak tahun 1987, yaitu dari sejak alm Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII, telah dinyatakan secara terbuka. Karena itu status NII SM Kartosoewirjo secara
de-jure telah wujud dan secara de-facto wilayah kekuasaan NII berada dibawah penjajahan RI.”

 

Tanggapan saya : Antum menyatakan kepemimpinan AFM telah dinyatakan secara terbuka. Sepertinya saya tidak pernah mendengar dan melihat pernyataan tersebut diberitahukan secara
terbuka. Terbuka disini harus diperjelas apakah terbuka kepada keluarga, teman, pengikut, anak buah atau kepada orang yang taklid?
Atau terbuka kepada dunia?

 

6.Tulisan antum : “Karena dari sudut pandang NII wilayah de-facto NII diduduki dan dijajah RI, maka NII sebagai suatu lembaga negara berada dalam pendudukan penjajah RI. Selama pihak pemerintah RI tidak melakukan dan mendeklarkan perang secara terbuka atau secara gerilya atau secara diam-diam kepada pihak Pemerintah NII yang telah dijaharkan dari sejak dipilihnya Abdul Fatah Wirananggapati pada tahun 1987, maka pihak Pemerintah NII menganggap keadaan situasi tidak dalam keadaan perang, tetapi dalam keadaan wilayah NII dijajah RI. Karena wilayah de-facto NII dijajah RI, sedangkan Pemerintahan NII sudah dijaharkan, tetapi dalam penampilannya harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi kedaan masa dijajah, walapun tidak dalam keadaan perang.”

 

Tanggapan saya : Kerancuan antum tidak ada habisnya. Analoginya begini, ketika rumah antum diambil alih oleh orang lain secara paksa. Seharusnya siapa yang mendeklarkan perlawanan? Bukankan seharusnya antum yang mendeklarkannya? Aneh sekali jika menurut antum, orang yang merebut rumah antumlah yang harus mendeklarkan perang kepada orang yang notabene sudah kalah. Kecuali jika antum merasa cukup, walaupun sudah dijajah dan masih dapat “hidup enak dirumah sendiri yang dijajah” .

 

7.Tulisan antum : “Kemudian menyinggung masalah kapan alm Abdul Fatah Wirananggapati Dibaiat menjadi pelaksana dalam K.U.K.T dalam lembaga NII. Jelas alm Abdul Fatah Wirananggapati dibaiat setelah NII diproklamasikan. Hanya mengenai kapan dan apa pangkatnya, Ahmad Sudirman tidak mempunyai data yang lengkap.  Adapun berdasarkan data informasi yang ada pada Ahmad Sudirman menyatakan bahwa anggota KUKT yang tinggal sampai tahun 1987 adalah hanya alm Abdul Fatah Wirananggapati, karena itu alm Abdul Fatah Wirananggapati yang berhak memegang dan meneruskan roda kepemeimpinan NII, sesuai dengan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.”

 

Tanggapan saya : Sepertinya antum harus belajar, bertanya dan mencari lagi bukti-bukti tersebut. Sehingga tidak ada kejanggalan sejarah dan tidak ada alasan tidak mempunyai data yang lengkap.

 

8.Tulisan antum : “Dari data yang ada pada Ahmad Sudirman menyebutkan bahwa wasiat Imam menjelang setelah tertawannya Imam NII oleh Pihak RI pada tahun 1962 disampaikan kepada unsur personil MBS (Markas Bantala Seta) yang kemudian wasiat itu disampaikan kepada Abdul Fattah Wirananggapati selaku Eksekutif Sentral NII.”

 

Tanggapan saya : Bahasa antum kacau balau sekali dalam memberikan keterangan sejarah. Makna dari “menjelang” adalah sebelum. Makna dari “setelah” adalah sesudah. Jadi yang benar yang mana? Sebelum atau setelah Imam ditawan? jangan-jangan datanya pun kacau balau juga.

 

9.Tulisan antum : “Ketika wilayah RI di Yogyakarta digempur habis pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Moh. Hatta ditahan dan diasingkan ke Bangka, dan
secara de-jure dan de-facto Pemerintah RI lenyap. Tetapi Pemerintah RI yang lenyap digantikan oleh Pemerintah Darurat RI dalam pengasingan dibawah pimpinan Menteri Keuangan dari RI Sjafruddin Prawiranegara di Negeri Acheh berdasarkan mandat yang masih sempat dibuat dan dikirimkan melalui radiogram kepada Syafruddin yang pada waktu itu ada di Bukit Tinggi dan di wilayah daerah Acheh, oleh Pemerintah RI sebelum Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap dan ditawan serta diasingkan ke Bangka, karena Negeri Acheh telah berdiri bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda dan RI. Menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Begitu juga dengan NII, ketika Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap, dan 32 orang pimpinan NII menyerah pada RI, tetapi kepemimpinan Pemerintahan NII tetap eksis dengan adanya kanun azasy NII, Straf Recht, Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11
tahun 1959.
Walaupun kepemimpinan NII tidak dijaharkan. Jadi estafet kepemimpinan NII terus berjalan.”

 

Tanggapan saya : Sudah saya sebutkan di atas bahwa analogi yang antum berikan tidak relevan dengan fakta sejarah. Kalau antum masih berpendapat bahwa rentang waktu tidak menjadi masalah, kenapa tidak kita lanjutkan saja estafeta kepemimpinan Kerajaan Demak? Atau estafeta kepemimpinan Kerajaan Islam Turki? Atau kalau perlu kita lanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Bukankah mereka sudah terbukti dalam sejarah? Dan jika antum masih juga berpendapat kepemimpinan NII masih dapat dilanjutkan setelah beberapa puluh tahun. Berarti keberadaan NII tidak sah. Karena berdiri diatas wilayah RI. Karena sebelum pindah ke Yogyakarta, Jawa bagian barat termasuk wilayah RI. Dan mereka berhak mengambil kembali wilayahnya.

 

Dari semua yang antum tulis, untuk sementara saya dapat menyimpulkan bahwa bahan-bahan serta data-data yang antum dapat hanya bersumber dari satu arah. Yaitu tulisan-tulisan AFM dan Ali Mahfudz, sehingga sangat sedikit dan sempit sekali referensi yang bisa didapatkan. Kalau antum bisa, tolong berikan dari sumber yang lain sehingga tidak terkesan taklid dan rekayasa serta dengan pikiran terbuka. Atau cobalah datang ke Indonesia, dan lihatlah kenyataan yang ada tentang NII.

 

Kenapa dalam selayang pandang tersebut disebutkan tentang NII? Karena kami menganggap NII sebagai bagian dari sejarah Islam. Sama halnya dengan pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya. Dan kami tidak perlu izin kepada Sultan Demak, atau kepada para pemimpin Islam sebelumnya. Apalagi kepada orang yang mengaku Imam NII setalah Imam SMK, dan keberadaannya masih dalam keraguan dan tanda tanya di dunia. Cukuplah bagi kami jika ALLAH saja yang mengizinkan. Dan Insya ALLAH, jika ALLAH mengizinkan, para syuhadapun akan mengizinkan juga. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk serta meminta izin, amin.

 

Yuqtal auyaglib !
Allahu Akbar !!
Allahu Akbar !!
Allahu Akbar !!

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Adi Sukmara

adi_sukmara@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
www.ahmad-sudirman.com

Stockholm, 24 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.


BENARKAH KEDAULATAN NII HILANG DAN LENYAP SEJAK TAHUN 1962 ?
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.


TANGGAPAN TERHADAP KONSEPSI JIHAD DARUL ISLAM LIBERATION FRONT YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH PEMERINTAHAN DASAR DAULAH ISLAMIYYAH, 10 FEBRUARI 2005

"Salam kenal. Attach (Konsepsi Jihad.pdf) dari kami ini sekedar informasi tentang visi dan misi kami. Sudilah ditelaah. Terima kasih." (Adi Sukmara, adi_sukmara@yahoo.com ,Thu, 24 Mar 2005 05:06:40 +0000 (GMT))

 

Terimakasih saudara Adi Sukmara di Jakarta, Indonesia.

 

Alhamdulillah kiriman konsepsi Jihad Darul Islam Liberation Front (DILF). Membangun Angkatan Perang Daulah Islamiyyah Merdeka. Manifesto Politik Daulah Islamiyah telah diterima, dan telah dibaca.

 

Ada beberapa masalah yang masih perlu untuk diperjelas dan diluruskan dalam usaha membangun dan menegakkan Daulah Islamiyah yang mencontoh kepada Rasulullah saw.

Pertama, yang masih menjadi pertanyaan disini adalah, apakah saudara Adi Sukmara bersama kawan-kawan ketika membuat konsepsi jihad Darul Islam Liberation Front (DILF) sudah berkonsultasi dan membicarakan secara matang dengan pihak Pimpinan Negara Islam Indonesia yang secara de-jure masih wujud sekarang ini yaitu Imam Ali Mahfuzh ?

 

Mengapa Ahmad Sudirman mempertanyakan hal ini ? Karena saudara Adi Sukmara dalam konsepsi jihad DILF-nya menyinggung Proklamasi NII 7 Agustus 1949 M / 12 Syawal 1368 H. Jadi disini Darul Islam Liberation Front (DILF) adalah merupakan bagian dari tubuh NII yang diproklamasikan oleh Imam SM Kartosoewirjo.

 

Disini perlu dibicarakan terlebih dahulu legalitas terbentuknya Darul Islam Liberation Front (DILF). Karena kalau legalitas berdirinya Darul Islam Liberation Front (DILF) tidak ada dan tidak berada dibawah NII yang secara de-jure masih berdiri, walaupun secara de-facto wilayah NII sedang ada dalam penjajahan RI, sejak Imam SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962 dan sebagian pengurus NII (32 orang) menyerah pada Soekarno pada tanggal 1
Agustus 1962, maka terbentuknya Darul Islam Liberation Front (DILF) adalah tidak sah.

Sepengetahuan Ahmad Sudirman bahwa NII dibawah Imam Ali Mahfuzh yang menggantikan alm Imam Abdul Fattah Wirananggapati masih wujud secara de-jure di wilayah yang dijajah RI.

 

Kalau saudara Adi Sukmara menafikan dan tidak mengakui adanya Pemerintah NII secara de-jure dibawah Imam Ali Mahfuzh, maka saudara Adi Sukmara telah melakukan suatu tindakan yang benar-benar menyimpang baik dilihat dari sudut konstitusi NII maupun fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang ada dalam NII.

 

Kalau saudara Adi Sukmara hanya memberikan argumentasi bahwa "kemudian kedaulatan Islam itu hilang dan lenyap tahun 1962 hingga saat ini.". Jelas, pernyataan saudara Adi Sukmara dalam konsepsi jihad DILF-nya adalah salah besar. Mengapa ?

 

Karena, berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum NII, dari sejak Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962 dan sebagian pengurus NII (32 orang) menyerah pada Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962, tetapi di dalam NII masih tetap berlaku Kanun Azasy, undang undang masa perang, walaupun Imam SM Kartoseowirjo tertangkap, dan Imam NII baru belum dipilih.

 

Menurut fakta dan bukti yang ada menunjukkan bahwa alm Abdul Fattah Wirananggapati yang dibai'at langsung oleh Imam awal SM Kartosoewirjo dan tertangkap di Jakarta sekembali memba'iat Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 september 1953, dan diasingkan ke Nusakambangan. Lalu pada tahun 1963 dibebaskan setelah Soekarno mengeluarkan amnesti abolisi tahun 1961. Tetapi pada tahun 1975 ditangkap kembali oleh pihak RI dan dibebaskan tahun 1983. Diangkat sebagai Imam NII penerus Imam NII SM Kartosoewirjo pada tahun 1987 berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959. (Idarul Mahdi Saefullah (alm Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyan 13 Mei 1987, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M.)

 

Disamping itu dari apa yang ada dalam Attibyan yang ditulis oleh alm Abdul Fattah Wirananggapati dan yang dibenarkan oleh saudara Mufry dalam tulisannya yang berjudul TABTAPENII DATANG (Tanya Jawab Estapeta Pemimpin Negara Islam Indonesia Dalam Darurat Perang), Jakarta, 13 Dzulqodah 1417 H., 23 Maret 1997 M. yang dikirimkan kepada Ahmad Sudirman melalui saudara Rakyat NKA, ternyata data-data dalam ikrar bersama itu memang benar.

 

Ketika Ahmad Sudirman membaca tentang Pedoman Darma bakti dan MKT No.11 tahun 1959 dinyatakan bahwa "K.P.S.I.dipimpin langsung oleh Imam  Plm.T. APN.II.jika karena satu dan lain hal, ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang, selaku penggantinya, dengan purbawisesa penuh."

 

"Calon pengganti Panglima Perang Pusat ini diambil dari dan diatara Anggauta- Anggauta K.T., termasuk didalamnya k.S.U. dan K.U.K.T., atau dari dan diantara para Panglima Perang, yang kedudukannya dianggap setaraf dengan kedudukan Anggauta-Anggauta K.T."

Jadi, itu calon pengganti Panglima Perang Pusat yang tercantum dalam MKT No.11 di atas itu, setelah Imam (awal) berhalangan, tinggal satu lagi yaitu K.U.K.T (Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi), karena yang lainnya sebagian sudah gugur dan sebagian lagi telah meninggalkan tugasnya atau desersi dari NII.

 

Nah, disebabkan calon pengganti Imam yang tercantum dalam undang-undang itu tinggal satu lagi yakni K.U.K.T., maka KUKT itulah yang langsung menjadi Imam tanpa adanya pemilihan dari manapun. Hal itu bukan saja karena calonnya tinggal satu lagi, melainkan juga karena undang - undang sebelumnya, mengenai pemilihan Imam dalam Darurat Perang sudah dituangkan kedalam MKT No.11.tahun 1959. Dengan demikian sekalipun dalam keadaan darurat sehingga Dewan Imamah tidak berfungsi karena anggautanya banyak yang gugur, maka penggantian Imam tetap berlangsung. K.U.K.T. yang satu itu ialah alm Abdul Fatah Wirananggapati.

 

Jadi menurut fakta dan bukti yang ada pada Ahmad Sudirman menyatakan bahwa bahwa dari sejak tahun 1962 sampai tahun 1987 NII tidak dijaharkan dengan alasan,

 

Pertama, melanggar wasiat Imam pertama SM Kartosoewirjo, yaitu jangan dijaharkan. Kedua, mereka (sebanyak 32 orang) yang telah menyerah kepada pihak Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962 dengan menyatakan ikrar bersama, yang isinya Demi Allah setia kepada Pemerintah RI dan tunduk kepada UUD RI 1945. Setia kepada Manifesto Politik RI, Usdek, Djarek yang telah menjadi garis besar haluan politik Negara RI. Sanggup menyerahkan tenaga dan pikiran kami guna membantu Pemerintah RI CQ alat-alat Negara RI. Selalu berusaha menjadi warga Negara RI yang taat baik dan berguna dengan dijiwai Pantja Sila.

 

Jadi, sehubungan ada dari salah seorang staf NII Adah Djaelani Tirtapradja bersama Danu Mohamad Hasan, Ateng Djaelani Setiawan, yang mana mereka bertiga telah menyerah dan berikrar kepada pihak Soekarno pada 1 Agustus 1962, menyatakan sebagai pemimpin NII dengan membentuk susunan personalia aparatur NII pada tahun 1978 dan berlangsung sampai tahun 1987, maka dinyatakan bahwa susunan personalia aparaturan NII yang dibuat mereka
dianggap tidak sah dan akan ditinjau kembali oleh yang bertanggung jawab dan berhak melakukannya berdasarkan ketentuan Undang Undang NII 1949 secara keseluruhan. (Idarul Mahdi Saefullah (Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyan 13 Mei 1987, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M, hal. 29).

 

Selanjutnya siapa yang berhak menurut Kanun Azasy NII yang meneruskan Pemerintahan NII selepas Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962.

 

Menurut Kanun Azasy NII dicantumkan, bahwa berdasarkan Pasal 3.

1.Kekuasaan jang tertinggi membuat hukum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Madjlis Sjuro (Parlemen).

 

2.Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

 

Nah, NII dari sejak diproklamasikan sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap tanggal 4 Juni 1962, dalam keadaan darurat perang, Madjlis Sjuro belum dibentuk, maka menurut Kanun Azasy NII pasal 3 ayat 2, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

 

Jadi, berdasarkan dasar konstitusi inilah setiap orang yang ingin meneruskan NII Imam Kartosoewirjo harus berpijak.

 

Dimana hak yang dilimpahkan oleh Madjlis Sjuro kepada Imam dan Dewan Imamah adalah hak membentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan, Maklumat, Straf Recht, Pedoman-pedoman. Misalnya, dalam mengangkat seseorang untuk menjadi Imam atau Panglima Tertinggi NII telah ditentukan dalam Pedoman Dharma Bakti (PBD) - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959 merupakan produk undang undang, hasil daripada NII berada dalam keadaan darurat perang, dimana Kanun Azasy pasal 12 ayat 2 "Imam dipilih oleh Madjlis Sjuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggauta" tidak bisa dilaksanakan.

 

Menurut Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, yaitu Pimpinan KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia) dipimpin oleh Imam/Panglima Tertinggi. Bila satu dan lain hal ia berhalangan sehingga oleh karenanya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diangkatnyalah seorang Imam/Panglima Tertinggi selaku penggantinya dengan purbawisesa penuh Calon pengganti Imam/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia itu diambil dari dan diantara:

 

-Anggota Komandemen Tertinggi (AKT)
-Kepala Staf Umum (KSU)
-Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT)
(Idarul Mahdi Saefullah (Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyan 13 Mei 1987, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M, hal. 17)

 

Jadi, Imam NII harus dipilih menurut Pedoman Dharma Bakti – Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Setelah Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962, perlu diangkat Imam NII baru. Karena Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) dan Kepala Staf Umum (KSU) sudah gugur dan yang lainnya telah meninggalkan tugasnya atau menyerah, maka yang tinggal Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT). Dimana satu-satunya Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT), yaitu Abdul Fattah Wirananggapati.

 

Sedangkan Ateng Djaelani Setiawan, H.Zainal Abidin, Adah Djaelani Tirtapradja, dan Atjeng Abdullah Mudjahid alias Atjeng Kurnia telah menyerah kepada pihak Soekarno.

 

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa alm Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII dari tahun 1987 sampai tahun 1997.

 

Kemudian Imam NII pengganti alm Abdul Fattah Wirananggapati, sejak 8 Ramadhan 1417 H (18 Januari 1997), yaitu Ali Mahfuzh, berdasarkan MKT. No.5 Tahun 1997.

 

Setelah dilakukan peninjauan tentang status NII dari sejak 1962 sampai 1987 oleh yang bertanggung jawab dan berhak melakukannya berdasarkan ketentuan Undang Undang NII 1949 secara keseluruhan, dalam hal ini oleh Abdul Fatah Wirananggapati, maka status NII dari sejak tahun 1987, yaitu dari sejak alm Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII, telah dinyatakan secara terbuka. Karena itu status NII SM Kartosoewirjo secara de-jure telah wujud dan secara de-facto wilayah kekuasaan NII berada dibawah penjajahan RI.

 

Sekarang, kalau memang masih ada kelompok NII lain, misalnya seperti NII yang dipimpin oleh Adah Djaelani Tirtapradja, jelas itu NII sudah dianggap tidak sah, ditinjau dari dasar hukum Kanun Azasy NII dan Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Jadi berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum diatas membuktikan bahwa Pemerintah NII secara de-jure masih ada dan secara de-facto wilayah NII sedang diduduki dan dijajah pihak RI.

 

Dan Ahmad Sudirman sendiri mengakui keberadaan sahnya Pemerintah NII dibawah Imam Ali Mahfuzh. Karena itu kalau saudara Adi Sukmara mahu membawa nama dan memperjuangkan NII harus ada kesepakatan dan persetujuan dari Pemerintah NII dibawah Imam Ali Mahfuzh yang wilayahnya secara de-facto sedang berada dalam pendudukan dan penjajahan pihak RI.

 

Jadi, berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang NII ini, maka pernyataan saudara Adi Sukmara dalam konsep jihad DILF diatas yang menyatakan bahwa "kemudian kedaulatan Islam itu hilang dan lenyap tahun 1962 hingga saat ini". Ternyata tidak benar dan salah fatal.

 

Nah sekarang terlihat bahwa dengan adanya pernyataan "kemudian kedaulatan Islam itu hilang dan lenyap tahun 1962 hingga saat ini", membuktikan bahwa pihak DILF ini belum mengkonfirmasikan dengan pihak de-jure NII sekarang ini.

 

Jadi, Ahmad Sudirman ingin melihat bahwa konsepsi jihad DILF ini terlebih dahulu harus dibicarakan secara matang dengan pihak pemerintah NII yang sekarang dibawah Imam Ali Mahfuzh. Sebelum berbicara panjang lebar megenai isi konsepsi ini.

 

Tanpa adanya hubungan dan pembicaraan yang matang dengan pihak NII, maka menurut Ahmad Sudirman, wujudnya DILF adalah sangat berbahaya dan bukan persatuan yang tercapai, malahan menjadi terpecah belah.

 

Pemerintah NII secara de-jure masih wujud dilihat dari faktual dari sejak 7 Agustus 1949 sampai 4 Juni 1962, itu NII merupakan satu Negara yang syah dan berdaulat, tanpa dijajah.

 

Begitu juga dari sejak 5 Juni 1962 sampai  1987 NII secara hukum masih wujud, tetapi secara faktual dalam bentuk wilayah kekuasaan NII berada dalam pendudukan dan penjajahan pihak RI. Mengapa ?

 

Karena fakta dijatuhinya hukuman mati Imam NII dan menyerahnya 32 pimpinan NII 1 Agustus 1962, tidak berarti NII sebagai satu lembaga Kenegaraan lenyap, melainkan yang lenyap hanyalah individu-individu pelaksana NII yang sewaktu menyerah tidak membawa nama atau atas nama lembaga kenegaraan NII.

 

Disamping itu ketika Imam NII SM Kartosoewirjo diajukan ke muka Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk Jawa-Madura pada tanggal 14 Agustus 1962 dan dijatuhi hukuman mati pada 16 Agustus 1962, itu Imam NII tidak diperlakukan sebagai Imam NII, melainkan dianggap sebagai pemberontak.

 

Memang dipandang dari kacamata pihak musuh NII dalam hal ini pihak pemerintah RI tidak mengakui eksistensi NII baik secara de-jure maupun secara de-facto. Karena itu Imam NII dianggap sebagai pemberontak. Tetapi status Imam NII dianggap sebagai pemberontak oleh pihak RI tidak menyebabkan NII sebagai lembaga Negara menjadi hilang.

 

Dilihat dari sudut NII, jelas lembaga negara NII masih tetap eksis baik secara de-jure ataupun secara de-facto, hanya wilayah kekuasaan NII secara de-facto berada dibawah pendudukan dan penjajahan RI.

 

Setelah Imam NII dihukum mati dan sebagian besar pelaksana NII menyerah, maka siapapun yang akan menjadi pelanjut ekstafet kepemimpinan NII harus berpegang kepada konstitusi NII dalam hal ini Kanun Azazy NII dan dasar-dasar hukum NII lainnya seperti Pedoman Dharma Bakti – Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Tentang bagaimana memilih pimpinan NII berdasarkan konstitusi atau Kanun Azasy NII dan Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959 telah Ahmad Sudirman jelaskan diatas.

 

Kalau ada yang melakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan NII tidak memakai dasar hukum Konstitusi atau Kanun Azasy NII dan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, maka itu kepengurusan pemerintahan NII yang dibentuknya dianggap tidak syah.

 

Sebagaimana yang telah Ahmad Sudirman kemukakan diatas, dari sejak 1962, atau dari sejak tertangkapnya Imam NII SM Kartosoewirjo 4 Juni 1962 sampai 1987, sebelum Imam NII bari terpilih, Pemerintahan NII tidak dinyatakan terbuka atau tidak dijaharkan.

 

Barang siapa diantara periode 1962 sampai 1986 yang membentuk personalia kepengurusan pemerintahan NII tanpa mendasarkan kepada Kanun Azasy NII dan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959 dianggap tidak syah.

 

Adapun sejak tahun 1987, ketika alm Abdul Fatah Wirananggapati yang memenuhi persyaratan sebagai Imam NII berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT)
Nomor 11 tahun 1959, maka NII dinyatakan telah memiliki Imam baru yang meneruskan estafet kepemimpinan NII setelah Imam NII pertama dihukum mati. Untuk jelasnya bisa dibaca kembali surat saya pada 5 September 2004.

 

Dari sudut pandang NII, kepemimpinan NII dibawah alm Abdul Fatah Wirananggapati adalah syah. Sedangkan kalau dilihat dari sudut RI memang NII tidak diakui eksistensi NII dari sejak awal NII diproklamasikan 7 Agustus 1949.

 

Karena dari sudut pandang NII wilayah de-facto NII diduduki dan dijajah RI, maka NII sebagai suatu lembaga negara berada dalam pendudukan penjajah RI. Selama pihak pemerintah RI tidak melakukan dan mendeklarkan perang secara terbuka atau secara gerilya atau secara diam-diam kepada pihak Pemerintah NII yang telah dijaharkan dari sejak dipilihnya Abdul Fatah Wirananggapati pada tahun 1987, maka pihak Pemerintah NII menganggap keadaan situasi tidak dalam keadaan perang, tetapi dalam keadaan wilayah NII dijajah RI.

 

Karena wilayah de-facto NII dijajah RI, sedangkan Pemerintahan NII sudah dijaharkan, tetapi dalam penampilannya harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi kedaan masa dijajah, walapun tidak dalam keadaan perang.

 

Sebenarnya status Pemerintah NII sekarang sama dengan status Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Stockholm, Swedia. Hanya bedanya Pemerintah NII berada dibawah tanah dalam wilayah NII yang dijajah RI, sedangkan Pemerintah Negara Acheh berada diluar wilayah de-facto Negara Acheh, yaitu berada di negara lain yang bukan negara Penjajah RI.

 

Kerugiannya bagi Pemerintah NII sekarang adalah tidak bisa bebas melakukan tindakan dan langkah-langkah tugas pemerintahnya, dibandingkan dengan Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia. Walaupun sebenarnya Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan secara politis belum diakui oleh Pemerintah Swedia. Tetapi secara de-facto dan de-jure memang wujud dan bisa bergerak menghadapi pihak Pemerintah RI. Dan bisa duduk bersama.sama di meja perundingan dengan pihak RI.

 

Kemudian menyinggung masalah kapan alm Abdul Fatah Wirananggapati dibaiat menjadi pelaksana dalam K.U.K.T dalam lembaga NII. Jelas alm Abdul Fatah Wirananggapati dibaiat setelah NII diproklamasikan. Hanya mengenai kapan dan apa pangkatnya, Ahmad Sudirman tidak mempunyai data yang lengkap.

 

Adapun berdasarkan data informasi yang ada pada Ahmad Sudirman menyatakan bahwa anggota KUKT yang tinggal sampai tahun 1987 adalah hanya alm Abdul Fatah Wirananggapati, karena itu alm Abdul Fatah Wirananggapati yang berhak memegang dan meneruskan roda kepemeimpinan NII, sesuai dengan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Kemudian kalau melihat fungsi dan tugas Kuasa Usaha dalam sistem kenegaraan secara umum berarti orang yang melakukan kewajiban dan pekerjaan duta apabila duta tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dalam Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT) adalah orang yang telah dibai'at Imam NII yang memiliki kewajiban dan pekerjaan Komandemen Tertinggi apabila Komandemen Tertinggi tidak ada.

 

Kalau dihubungkan dengan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, maka Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT) memiliki kewajiban dan pekerjaan Panglima Perang Pusat NII, apabila Panglima Perang Pusat NII tidak ada lagi. Kemudian Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) dan Kepala Staf Umum (KSU) juga sudah tidak ada lagi. Memperluas wawasan wilayah NII. Pada tahun 1953 menambah satuan NII tingkat divisi. Pada tahun 1953 membai'at dan mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Panglima TII Divisi V- Tjik di Tiro. Dan pada tahun 1953 juga membai'at Nungtjik Aqib sebagai Panglima TII Divisi Palembang.

 

Disamping itu alm Abdul Fatah Wirananggapati yang merupakan Eksekutif Sentral NII. Dimana Eksekutif Sentral ini adalah seorang pejabat rengking Imam awal SM Kartosoewirjo yang dibai'at dan diangkat langsung oleh Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII pada tahun 1950.

 

Seterusnya, Soekarno mengeluarkan abolisi kepada orang-orang yang dianggap pemberontak. Karena alm Abdul Fatah Wirananggapati ditangkap karena dianggap pemberontak, dan Pemerintah Soekarno tidak mengakui eksistensi NII sebagai satu Negara syah, maka alm Abdul Fatah Wirananggapati dianggap sebagai pemberontak, sama seperti yang dilakukan kepada Imam NII SM Kartosoewirjo. Hanya SM Kartosoewirjo memang telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk Jawa-Madura. Dan Soekarno tidak memberikan abolisi kepada SM Kartosoewirjo.

 

Pembebasan berdasarkan abolisi Presiden Soekarno pada waktu itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap memberontak kepada RI, tanpa memandang apakah itu dari NII atau PRRI, atau RPI, RIA. Berdasarkan fakta yang ada pada Ahmad Sudirman, alm Abdul Fatah Wirananggapati dibebaskan atas usul dari Anwar Tjokroaminoto.

 

Menurut fakta dan bukti yang Ahmad Sudirman miliki bahwa alm Abdul Fatah Wirananggapati pada tahun 1963 dibebaskan setelah Soekarno mengeluarkan amnesti abolisi tahun 1961. Tetapi pada tahun 1975 ditangkap kembali, baru dibebaskan tahun 1983. Dan menjadi Imam NII penerus Imam NII SM Kartosoewirjo pada tahun 1987 berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959. Mengapa menjadi Imam NII baru tahun 1987 itu bergantung kepada situasi dan kondisi yang dianggap sudah matang NII dijaharkan pada tahun 1987. Dan bersamaan dengan dikeluarkannya Attibyan sebagai Manifesto Daulah Islam Indonesia yang ditulis oleh Idarul Mahdi Saefullah (alm Abdul Fattah Wirananggapati), 13 Mei 1987, yang dipublikasikan oleh Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M.)

 

Tentang alasan alm Abdul Fattah Wirananggapati ditangkap pada tahun 1975 fakta dan data yang pasti tidak ada dalam file Ahmad Sudirman.

 

Sebelum tahun 1987 Eksekutif Sentral NII memang belum dijaharkan. Kalau ada pihak-pihak lain yang membentuk personalia mengatasnamakan NII sebelum tahun 1987, jelas itu personalia pemerintah NII yang tidak berdasarkan kepada Kanun Azasy NII dan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Dari data yang ada pada Ahmad Sudirman menyebutkan bahwa wasiat Imam menjelang setelah tertawannya Imam NII oleh Pihak RI pada tahun 1962 disampaikan kepada unsur personil MBS (Markas Bantala Seta) yang kemudian wasiat itu disampaikan kepada Abdul Fattah Wirananggapati selaku Eksekutif Sentral NII.

 

Karena itu ketika alm Abdul Fattah Wirananggapati yang merupakan juga Eksekutif Sentral NII dibebaskan pada tahun 1963 penampilan Eksekutif Sentral NII tidak dijaharkan sampai tahun 1987.

 

Wasiat Imam tidak menyalahi dan tidak mengalahkan kebijakan resmi Pemerintah yang tertuang dalam Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Persoalannya adalah melihat situasi dan kondisi kekuatan Angkatan Perang NII yang tidak memungkinkan untuk melakukan perang total menghadapi pihak Penjajah RI. Karena itu penampilan Eksekutif Sentral NII dijaharkan menunggu waktunya yang tepat. Pada tahun 1987 adalah kesempatan yang baik untuk menjaharkan Eksekutif Sentral NII dibawah pimpinan Abdul Fattah Wirananggapati yang sekaligus sebagai Imam NII berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

 

Memang menurut Kanun Azasy NII dari sejak 7 Agustus 1949 sampai 4 Juni 1962 berlaku Bab I, Pasal 3, ayat 2.Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah". Karena NII pada periode 1949-1962 masa perang, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum perang sebagaimana diatur dalam Straf Recht NII.

 

Kemudian dari periode 1963 - 1987 penampilan Pemerintahan NII tidak diumumkan sesuai dengan wasiat Imam dan sesuai Kanun Azasy NII dari sejak 7 Agustus 1949 sampai 4 Juni 1962 berlaku  Bab I, Pasal 3, ayat 2 dimana Imam bisa melakukan tugas dan fungsi yang diemban oleh Madjlis Sjuro. Artinya, wasiat atau maklumat atau aturan Imam lainnya yang disampaikan Imam sampai saat tertangkapnya 4 Juni 1962 dianggap sebagai dasar hukum NII untuk dipakai landasan hukum guna menjalankan roda pemerintahan NII selanjutnya.

 

Karena Eksekutif Sentral NII mengikuti landasan hukum yang dikeluarkan Imam NII pertama, agar penampilan Eksen tidak dijaharkan, maka kebijaksanaan tersebut merupakan kebijaksanaan yang mengikuti jalur dan dasar hukum NII yang syah.

 

Setelah Eksekutif Sentral NII dijaharkan sejak 1987, maka secara de-jure dan de-facto Pemerintah NII berdiri diatas Kanun Azasy NII, walaupun wilayah de-facto NII masih berada dibawah penjajah RI, tetapi fungsi dan tugas sehari-hari Pemerintah NII dijalankan sebagaimana lazimnya Pemerintah Negara pengasingan, kendatipun ada di wilayah NII yang dijajah RI.

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, selama pihak Pemerintah RI tidak mendeklarkan perang secara terbuka, tidak melakukan perang gerilya, atau tidak melakukan serangan secara diam-diam terhadap Pemerintah NII dalam pengasingan diwilayah NII yang dijajah RI, maka pihak Pemerintah NII melakukan tindakan yang serupa juga. Tetapi bukan berarti damai. Karena tidak atau belum diadakan perundingan damai. Disinilah kesempatan bagi pihak
Pemerintah NII untuk menyusun kekuatan dan konsolidasi dimana apabila telah saatnya tiba bisa melakukan gerakan pembebasan wilayah yang sekarang sedang dijajah RI.

 

Dan dalam keadaan situasi sekarang inilah pihak Pemerintah NII bisa membentuk dan membangun setahap demi setahap kekuatan Angkatan Perangnya. Tanpa diketahui oleh pihak penjajah RI.

 

Mengenai Pemerintah NII dibawah Imam Ali Mahfudz yang menggantikan alm Abdul Fattah Wirananggapati berdasarkan MKT. No.5 Tahun 1997 dalam pengasingan di daerah NII yang dijajah RI secara hukum syah, walaupun pembuktian secara politis, dari pihak pemerintah lain belum ada. Jadi statusnya sama seperti Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia.

 

Sekarang NII yang secara de-facto tidak memiliki angkatan bersenjata, sebagaimana yang dimiliki oleh Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia, yang dinamakan Tentara Negara Acheh (TNA), jelas akan mengalami kesulitan dalam usaha untuk membebaskan wilayah NII yang sedang diduduki dan dijajah oleh RI.

 

Apabila usaha saudara Adi Sukmara dan kawan-kawan ingin membebaskan wilayah NII yang dijajah RI dengan kekuatan angkatan bersenjata, maka langkah yang paling tepat adalah dibawah naungan pemerintahan NII Ali Mahfudz, jangan mencoba membentuk satu lembaga yang berada diluar NII dengan cara membentuk Darul Islam Liberation Front (DILF). Mengapa ?

 

Karena dengan cara saudara Adi Sukmara melakukan deklarasi atau menyatakan Darul Islam Liberation Front (DILF), berarti saudara Adi Sukmara telah membentuk dan mendirikan Daulah Islamiyah baru yang dipimpin oleh Darul Islam Liberation Front (DILF). Inilah yang Ahmad Sudirman anggap sebagai suatu kesalahan fatal.

 

Nah, untuk mencapai kesepakatan dalam tubuh NII, maka saudara Adi Sukmara dan kawan-kawan harus mampu dan mau dengan ikhlas bekerjasama dengan pimpinan Pemerintah NII dibawah Imam Ali Mahfudz dalam rangka membebaskan wilayah NII yang sedang dijajah oleh RI. Jangan bergerak sendiri-sendiri apalagi dengan mengangkat senjata tanpa ditunjang oleh seluruh pimpinan NII dan seluruh rakyat NKA NII.

 

Karena eksistensi NII secara de-jure tidak hilang. Justru menurut Ahmad Sudirman NII tetap eksis diatas kanun azasy, Straf Recht, dan peraturan-peraturan pemerintah NII lainnya yang telah ditetapkan.

 

Yang mengatakan eksistensi NII hilang adalah pihak RI dan pihak TNI/POLRI. Karena melihat dari sudut pandang dasar dan sumber hukum Negara RI. Sedangkan kalau dilihat dari sudut NII justru sebaliknya NII masih eksis di muka bumi yang Pemerntahnya berada dalam pengasingan diwilayah NII yang diduduki RI.

 

Jadi kita jangan hanya terbelenggu dengan adanya teori dan konsepsi kenegaraan yang banyak aneka ragamnya.

 

Sebagai contoh, ketika wilayah RI di Yogyakarta digempur habis pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Moh. Hatta ditahan dan diasingkan ke Bangka, dan secara de-jure dan de-facto Pemerintah RI lenyap. Tetapi Pemerintah RI yang lenyap digantikan oleh Pemerintah Darurat RI dalam pengasingan dibawah pimpinan Menteri Keuangan dari RI Sjafruddin Prawiranegara di Negeri Acheh berdasarkan mandat yang masih sempat dibuat dan dikirimkan melalui radiogram kepada Syafruddin yang pada waktu itu ada di Bukit Tinggi dan di wilayah daerah Acheh, oleh Pemerintah RI sebelum Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap dan ditawan serta diasingkan ke Bangka, karena Negeri Acheh telah berdiri
bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda dan RI. Menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Begitu juga dengan NII, ketika Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap, dan 32 orang pimpinan NII menyerah pada RI, tetapi kepemimpinan Pemerintahan NII tetap eksis dengan adanya kanun azasy NII, Straf Recht, Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959. Walaupun kepemimpinan NII tidak dijaharkan. Jadi estafet kepemimpinan NII terus berjalan.

 

Memang, dari pihak RI dibawah Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono, terus berusaha untuk menghancurkan NII melalui berbagai cara dan jalan. Apakah itu melalui jaringan operasi khusus atau jaringan penipuan yang dilakukan oleh badan intellijen RI dengan BAKIN atau sekarang BIN-nya.

Yang jelas, adalah selama kepemimpinan NII itu dibangun diatas pondasi dasar hukum yang masih berlaku dalam NII, maka selama itu kepemimpinan NII adalah sah.

 

Sekarang Ahmad Sudirman akan menyinggung masalah Eksekutif Sentral.

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahwa menurut Kanun Azasy NII dari sejak 7 Agustus 1949 sampai 4 Juni 1962 berlaku  Bab I, Pasal 3, ayat 2.Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah". Karena NII pada periode 1949-1962 masa perang, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum perang sebagaimana diatur dalam Straf Recht NII.

 

Nah, karena dalam masa perang Madjlis Sjuro tidak berfungsi, maka hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah. Jadi Imam pertama SM Kartosoewirjo bisa menjalankan dan melaksanakan hak yang dimiliki oleh Madjlis Sjuro. Apa yang dibuat, icontohkan, dilakukan, ditetapkan, diputuskan Imam SM Kartosoewirjo adalah dianggap secara hukum sebagai dasar hukum Pemerintahan NII pada masa perang.

 

Begitu juga menyangkut wasiat Imam menjelang setelah tertawannya Imam NII oleh Pihak RI pada tahun 1962 disampaikan kepada unsur personil MBS (Markas Bantala Seta) yang kemudian wasiat itu disampaikan kepada Abdul Fattah Wirananggapati selaku Eksekutif Sentral NII.

 

Dimana wasiat imam merupakan hak Imam yang dikeluarkan pada masa perang yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam Pemerintahan NII pada masa perang. Jadi secara hukum dan konstitusi memang wasiat Imam tidak keluar dari jalur hukum dan konstitusi atau kanun azasy NII. Kalau alm Abdul Fatah Wirananggapati merupakan Eksekutif Sentral NII, yaitu seorang pejabat rengking Imam awal SM Kartosoewirjo yang dibai'at dan diangkat langsung oleh Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII pada tahun
1950, maka menjelang dan setelah tertawannya Imam NII membuat wasiat yang disampaikan kepada unsur personil MBS (Markas Bantala Seta), kemudian wasiat itu disampaikan kepada alm Abdul Fattah Wirananggapati selaku Eksekutif Sentral NII, maka secara hukum itu wasiat bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam NII yang masih dalam masa perang.

 

Tentang istilah Eksekutif Sentral ini yang memang tidak dijaharkan pada masa Kepemimpinan Imam Pertama SM Kartosoewirjo adalah merupakan hak dari Imam
yang juga sekaligus merupakan ketentuan hukum yang berlaku dalam NII pada masa perang. Dan kalau Eksekutif Sentral ini yang anggotanya dibai'at dan diangkat langsung oleh Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII pada tahun 1950, maka jelas adanya Eksekutif Sentral tidak menyalahi konstitusi atau kanun azasy NII. Karena memang pembentukan Eksekutif Sentral yang tidak dijaharkan merupakan hak Imam NII berdasarkan kanun azasy NII dalam masa perang.

 

Jadi selama alm Abdul Fatah Wirananggapati atau Ali Mahfuz menjalankan Pemerintahan NII berdasarkan hak Imam yang dijamin oleh Kanun Azasy NII, maka selama itu apa yang telah dijalankan oleh alm Abdul Fatah Wirananggapati atau Ali Mahfuz adalah mengikuti jalur konstitusi atau kanun azasy NII.

 

Seterusnya menyinggung kepemimpinan NII sejak 1963 sampai 1987 tidak dijaharkan.

Itu Eksekutif Sentral yang anggotanya adalah Almarhum Abdul Fatah Wirananggapati tidak menjaharkannya berdasarkan wasiat Imam yang merupakan hak Imam NII pada masa perang yang sekaligus merupakan dasar hukum dalam NII. Dan ini tidak bertentangan dengan konstitusi atau kanun azasy NII. Selama tidak dijaharkan Eksekutif Sentral, maka tidak perlu dibentuk susunan kepemimpinan NII. Artinya  estafet kepemimpinan NII pada masa perang sedang tidak dijaharkan berdasarkan wasiat imam yang status hukumnya diteruskan oleh Eksekutif Sentral yang anggotanya alm Abdul Fatah Wirananggapati.

 

Jadi, itu estafet kepemimpinan NII selama tidak dijaharkan adalah tidak mati.

 

Nah diisini hampir ada kesamaan secara hukum dengan RI dan PDRI. Dimana RI setelah digempur habis di Yogyakarta oleh pasukan Beel, Soekarno dan Moh. Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka, dan RI secara de-facto dan de-jure lenyap. Tetapi digantikan estafet kepemimpinanya berdasarkan mandat Pemerintah RI dengan membentuk Pemerintah Darurat RI dalam pengasingan di Acheh dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegera. Dimana mandat ini dikembalikan lagi oleh Sjafruddin pada tanggal 13 Juli 1949 kepada Moh. Hatta setelah dilakukan Perundingan Roem Royen 7 Mei 1949. Ketika mandat diserahkan kembali kepada Moh.Hatta, maka muncul kembali Negara RI di Yogyarakta. Dan bisa mengikuti Perundingan Konferensi Meja Bundar di Belanda.

 

Kembali kepada NII, baru pada tahun 1987 itu Eksekutif Sentral yang anggotanya adalah alm Abdul Fatah Wirananggapati menjaharkan adanya Eksekutif Sentral dengan diawali munculnya manifesto politik Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia dalam Attibyan yang ditulis oleh Idarul Mahdi Saefullah (Abdul Fattah Wirananggapati), 13 Mei 1987, yang dipublikasikan oleh Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) 17 Ramadlan 1407 H /15 Mei 1987 M.

 

Selanjutnya menyinggung istilah "selama pihak RI tidak melakukan dan mendeklarkan perang". Disini menggambarkan bahwa deklarasi perang itu dinyatakan dalam berbagai bentuk dasar hukum. Misalnya kalau deklarasi perang RI terhadap Negara Acheh adalah dengan mengeluarkan Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003. Sedangkan dari pihak Negara Acheh tidak sebuah pernyataan dan keputusanpun yang menyatakan deklarasi perang. Tetapi, karena diawali oleh pihak RI memutuskan dan menetapkan mengeluarkan Keppres
No.28/2003 dan Keppres No.43/2003, maka pihak Pemerintah Negara Acheh dan TNA membalas deklarasi perang RI tersebut.

 

Begitu juga yang dimaksudkan dengan "selama pihak RI tidak melakukan dan mendeklarkan perang" terhadap NII. Artinya ada dasar hukum yang dibuat oleh pihak RI yang misalnya menyatakan dan menetapkan NII sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya teroris yang perlu dihancurkan, maka dari sejak ditetapkannya keputusan Pemerintah RI tersebut, dianggap sebagai saat pertama pihak RI melakukan deklarasi perang secara terbuka kepada Pemerintah NII dan rakyat NII.

 

Paling yang sekarang digembar gemborkan perang berdasarkan dasar hukum teroris oleh pihak Pemerintah RI ini adalah terhadap Jamaah Islamiyah, Al Qaeda. Tetapi sejauh ini tidak atau belum dilibatkan NII.

 

Contoh lainnya, misalnya pihak RI mendeklarkan bahwa ASNLF atau GAM sebagai gerakan atau organisasi teroris. Jelas ini merupakan deklarasi perang dari pihak RI terhadap Pemerintah Negara Acheh. Dimana dari pihak Negara Acheh membalas, bahwa ASNLF atau GAM bukan organisasi teroris melainkan wadah perjuangan untuk memerdekaan Negeri Acheh dari penjajah RI.

 

Inilah sedikit jawaban dan tanggapan dari Ahmad Sudirman atas konsepsi jihad Darul Islam Liberation Front yang dikirimkan oleh saudara Adi Sukmara.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Thu, 24 Mar 2005 05:06:40 +0000 (GMT)
From: ADI SMK adi_sukmara@yahoo.com
Subject: Pemerintahan Dasar Daulah Islamiyah
To: ahmad@dataphone.se
Cc: al_chaidar@yahoo.com, syabab_hizb_islamiy@yahoo.com

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam kenal.

Attach (Konsepsi Jihad.pdf) dari kami ini sekedar informasi tentang visi dan misi kami. Sudilah ditelaah. Terima kasih.

 

Wassalam.

Adi Sukmara

adi_sukmara@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------