Stockholm, 31 Maret 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAHAN ACHEH DITAFSIRKAN SALAH KAPRAH OLEH DEPDAGRI DAN PANSUS RUU PA DPR RI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SUDAH JELAS ITU PEMERINTAHAN ACHEH BERDIRI SEJAJAR PEMERINTAH RI MENURUT MOU HELSINKI, BUKAN DITAFSIRKAN SALAH KAPRAH MENGACU KEPADA PASAL 18B AYAT (1).

 

"Jadi, mengacu kepada pembukaan di atas, tidak bisa ada yang mengatakan "pemerintah aceh sejajar dengan pemerintah NKRI". Pemerintah aceh tidak bisa ditafsirkan lain kecuali adalah pemerintah daerah, begitulah konstitusi RI mengatakan. Lagi pula mau sejajar gimana kalo, mengacu butir2 MOU, beberapa wewenang "negara aceh" menjadi wewenang RI dan bukan wewenang "negara aceh" (Muba Zir,  mbzr00@yahoo.com , Fri, 31 Mar 2006 02:45:47 -0800 (PST))

 

"Ada yang pake e-mailku juga ternyata... Hm, beginilah resiko orang terkenal... However, aku memang jebolan UI... Tentu tidak pake nama Muba... Aku tidak expose namaku di milis asuhan tukang ngibul Ahmad Sudirman ini... Takut di-dor kaya Don Zulfikar di Malaysia oleh antek-antek celeng...." (Muba Zir,  mbzr00@yahoo.com , Fri, 31 Mar 2006 02:29:50 -0800 (PST))

 

Muba Zir di Dijon, Bourgogne, Perancis,

 

Tidak ada itu istilah pembukaan dan batang tubuh dalam Nota Kesepahaman antara Gerakan Acheh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Dan itu isi MoU tidak bisa ditafsirkan seenak udel sendiri.

 

Kemudian menyangkut isi : "Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia", harus dilihat dari sudut yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia, yaitu Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Acheh atau Pemerintahan Acheh.

 

Nah, karena  Pemerintahan Acheh itu tidak ada dasar referensi hukumnya baik dalam UU yang ada sekarang ataupun dalam UUD 1945, maka itu UU ataupun UUD 1945 tidak bisa dijadikan sebagai referensi hukum untuk dibangunnya Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Acheh atau Pemerintahan Acheh.

 

Itu Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Aceh atau Pemerintahan Acheh tidak bisa ditafsirkan seenak udel sendiri dengan mengacu kepada UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Karena yang namanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa adalah satuan pemerintahan daerah otonomi, dan pemerintahan daerah otonomi tidak disepakati dalam MoU Helsinki, justru yang disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia adalah Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Acheh atau Pemerintahan Acheh.

 

Jadi, menurut MoU Helsinki tidak sama antara pemerintahan daerah otonomi menurut Pasal 18B (1) dengan Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Aceh atau Pemerintahan Acheh menurut MoU Helsinki.

 

Karena itu yang benar menurut apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki adalah:

 

"pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia" adalah Pemerintahan sendiri di wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang bukan provinsi dan bukan bersifat otonomi, dimana Pemerintahan Sendiri di Acheh masih punya hubungan dengan Pemerintah Indonesia melalui jalur enam kewenangan yang masih dimiliki oleh Pemerintah RI, yaitu kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, diluar enam kewenangan itu, Pemerintahan Acheh lah yang memiliki kewenangan penuh kedalam ditambah kewenangan keluar, kecuali kewenangan keluar dalam hal hubungan luar negeri. Atau dengan kata lain, bisa juga dikatakan Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Acheh yang kedudukannya sama dengan RI dan yang mengarah kepada bentuk federasi.

 

Jadi, kalau itu MoU mau ditafsirkan seenak udel sendiri yang keluar dari apa yang telah disepakati yaitu Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Acheh atau Pemerintahan Acheh, maka penafsiran itu adalah merupakan suatu pengkhianatan dan pembohongan besar-besaran terhadap bangsa dan seluruh rakyat Acheh.

 

Dan tentu saja, setiap kata dalam RUU PA made in Depdagri dan Pansus RUU PA DPR RI yang tidak sesuai dan tidak mengacu kepada MoU Helsinki, maka bangsa dan rakyat Acheh tidak akan menerimanya. Dan yang akan diterima oleh bangsa dan seluruh rakyat Acheh adalah MoU Helsinki. Lihat saja fakta dan buktinya sekarang itu bangsa dan seluruh rakyat Acheh yang tahu adalah hanya MoU Helsinki, bukan RUU PA made in Depdagri dan Pansus RUU PA DPR RI. Bangsa dan rakyat Acheh tidak akan menjalankan isi RUU PA made in Depdagri dan Pansus RUU PA DPR RI kalau bertentangan dan tidak mengacu kepada isi MoU Helsinki yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia.

 

Kemudian, kalau memang bukan penipu dan pemalsu, kenapa harus takut menyatakan nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sebenarnya dan memberitahukannya kepada pihak Cooperation & International Office, University of Indonesia, Depok 16424, West Java, INDONESIA, T: 62-21-7888 0139, F: 62-21-7888 0139, 786 3449, 727 0017,  io-ui@ui.edu .

 

Itu alasan "Aku tidak expose namaku di milis asuhan tukang ngibul Ahmad Sudirman ini... Takut di-dor kaya Don Zulfikar di Malaysia oleh antek-antek celeng...." adalah alasan yang keropos. Kalau memang benar mengapa harus takut segala macam. Mengapa untuk memberitahukan nama sebenarnya dan NPM saja kepada pihak Cooperation & International Office, University of Indonesia takut ?

 

Inilah fakta, bukti dan hukum yang membenarkan bahwa yang bernama Muba ZR adalah penipu, pemalsu ITB dan UI dan tentu saja  pedophile.

 

Terakhir, tidak ada itu bangsa dan rakyat Acheh merasa dilukai oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro karena pernikahan beliau mencontoh pernikahan Rasulullah saw dengan wanita keturunan Bani Israel.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 31 Mar 2006 02:45:47 -0800 (PST)

From: muba zir mbzr00@yahoo.com

Subject: Re: PEMERINTAHAN ACHEH SEJAJAR PEMERINTAH RI & PERNIKAHAN TGK HASAN MUHAMMAD DI TIRO MENCONTOH PERNIKAHAN RASULULLAH SAW.

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: "a_yoosran@yahoo.com" <a_yoosran@yahoo.com>, "ahmad_mattulesy@yahoo.com" <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, "ahmad@dataphone.se" <ahmad@dataphone.se>, "mitro@kpei.co.id" <mitro@kpei.co.id>, "mr_dharminta@yahoo.com" <mr_dharminta@yahoo.com>, "mbzr00@yahoo.com" mbzr00@yahoo.com

 

Hai Budek...!!!

 

Yang namanya MOU, UU, UUD (awalaupun MOU itu levelnya sangat rendah), intinya ada di pembukaan. Segala isi batang tubuh harus ditafsirkan sejalan dengan isi pembukaan. Nah, kamu baca deh tolol alinea kedua pembukaan MOU itu:

 

"The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia."

 

Jadi, mengacu kepada pembukaan di atas, tidak bisa ada yang mengatakan "pemerintah aceh sejajar dengan pemerintah NKRI". Pemerintah aceh tidak bisa ditafsirkan lain kecuali adalah pemerintah daerah, begitulah konstitusi RI mengatakan. Lagi pula mau sejajar gimana kalo, mengacu butir2 MOU, beberapa wewenang "negara aceh" menjadi wewenang RI dan bukan wewenang "negara aceh".

 

Tegasnya, MOU Helsinki telah menguatkan ikatan Aceh di dalam NKRI. Itu yang membuat RI sepakat menandatangani MOU tersebut.

 

Begitu, Tolol...!!!!

 

Tentang si peot Hasan Tiro... Apalagi yang bisa kukatakan jika ulahnya dengan yahudi itu telah begitu melukai hati kaum muslim, termasuk rakyat Aceh yang dia "perjuangkan"...

 

Muba ZR

 

mbzr00@yahoo.com

Dijon, Bourgogne, Perancis

----------

 

Date: Fri, 31 Mar 2006 02:29:50 -0800 (PST)

From: muba zir mbzr00@yahoo.com

Subject: Re: KOMUNIS MUBA ZR SUDAH MATI KUTU KARENA PANDAINYA HANYA MENIPU ITB & UI SAMBIL MENJUAL KEBAB DI DIJON.

To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Agoosh Yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, ahmad_mattulesy@yahoo.com, mitro@kpei.co.id, Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, im_surya_1998@yahoo.co.id, Hidajat Sjarif <siliwangi27@hotmail.com>, sutanlatief@yahoo.com, narastati@yahoo.com, tgk_maat@yahoo.co.uk

 

Ha ha ha...

 

Ada yang pake e-mailku juga ternyata... Hm, beginilah resiko orang terkenal... However, aku memang jebolan UI... Tentu tidak pake nama Muba... Aku tidak expose namaku di milis asuhan tukang ngibul Ahmad Sudirman ini... Takut di-dor kaya Don Zulfikar di Malaysia oleh antek-antek celeng....

 

Muba ZR

 

mbzr00@yahoo.com

Dijon, Bourgogne, Perancis

----------