Stockholm, 1 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAH RI & DPR RI KEBAKARAN JENGGOT KARENA KELICIKAN PELAKSANAAN PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962 TERBONGKAR.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PIHAK PEMERINTAH RI & DPR RI KEBAKARAN JENGGOT KARENA KELICIKAN PELAKSANAAN PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962 TELAH TERBONGKAR.

 

"Suaka politik yang di berikan Australia membuat bangsa Indonesia kebakaran jenggot. Kongres Amerika press Australia, untuk memberi suaka, bangsa siapa yang mau melawan. Yang lebih parah lagi masyarakat muslim juga ikut-ikutan kebakaran jenggot. Jadi muslim juga ikut mendorong kebokbrokan bangsa Indonesia. Suaka telah di berikan, lah kok mau apa lagi? Cepat atau lambat pasti Papua merdeka. Salam buat rekan-rekan  pejuang Papua merdeka di mana saja mereka berada" (Helmut Kmur, helmut_kmur2002@yahoo.com , Fri, 31 Mar 2006 21:47:53 -0800 (PST))

 

Helmut Kmur di Papua Barat,

 

Saudara Helmut, yang kebakaran jenggot adalah pihak Pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya. Dimana mereka itu berusaha setengah mati untuk menutupi fakta, bukti, sejarah dan hukum yang sebenarnya tentang sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Papua Barat dihubungkan dengan sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI-Jawa-Yogya.

 

Dan tentu saja, para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya itu termasuk didalamnya orang-orang yang menamakan dirinya muslim, tetapi telah terkena racun mematikan sejarah Papua made in Soekarno dan Soeharto yang salah kaprah itu.

 

Nah, kalau dihubungkan dengan Pemerintah Australia pada tanggal 23 Maret 2006 memberikan temporary protection visa (TVP) bagi 42 dari 43 rakyat Papua setelah mereka selama tiga bulan tinggal di Pulau Natal (Christmas Island) untuk mendapatkan perlindungan politik dari pihak Pemerintah Australia, itu adalah hak dan kewajiban Pemerintah Australia untuk memberikan perlindungan politik berdasarkan dasar hukum internasional Konvensi Geneva 28 Juli 1951 tentang pengungsi.

 

Sudah berapa ribu bangsa Papua Barat yang telah diberikan perlindungan politik oleh negara-negara di dunia, termasuk juga bangsa Papua yang diberi perlindungan politik oleh pemerintah Swedia sampai detik sekarang ini, tetapi mengapa itu pihak pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya waktu itu pada diam?

 

Karena persoalan yang sebenarnya adalah bukan masalah pemberian temporary protection visa (TVP) oleh pihak pemerintah Australia, melainkan yang menjadi akar utama masalah Papua ini adalah karena makin terbongkarnya usaha licik dan penipuan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan pelaksanaan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama baik oleh pihak Belanda, Amerika Serikat, Indonesia ataupun PBB. Tentang penipuan pelaksanaan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dalam hal pepera atau penentuan pendapat rakyat atau referendum atau act of free choice seluruh bangsa Papua Barat bisa dilihat dan dibaca dalam tulisan "Bangsa Papua menuntut self-determination berdasarkan Perjanjian New York 15 Agustus 1962" ( www.dataphone.se/~ahmad/050809a.htm )

 

Kemudian, itu sebelumnya, pihak pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya masih sanggup menutupi sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Papua Barat dihubungkan dengan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI-Jawa-Yogya. Tetapi setelah anggota Kongres Amerika Serikat dalam Sidang Kongres ke 109 membicarakan Rancangan UU atau H.R. 2601 yang menyangkut "Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 2006 and 2007" yang didalamnya menyinggung dan membicarakan masalah Papua yang dituangkan dalam "4) In the New York Agreement, Indonesia formally recognized ``the eligibility of all adults [in Papua] . . . to participate in [an] act of self-determination to be carried out in accordance with international practice'', and pledged ``to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice . . . before the end of 1969''. (5) In July and August 1969, Indonesia conducted an ``Act of Free Choice'', in which 1,025 selected Papuan elders voted unanimously to join Indonesia, in circumstances that were subject to both overt and covert forms of manipulation", maka barulah pihak pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya mengetahui dengan pasti bahwa benteng pertahanan Papua Barat-nya sudah hancur.

 

Jadi, yang menjadi akar utama masalah kebakaran jenggotnya pihak pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya adalah karena pihak Kongres Amerika telah membongkar masalah pelaksanaan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menyangkut pepera atau penentuan pendapat rakyat atau referendum atau act of free choice seluruh bangsa Papua Barat yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama baik oleh pihak Belanda, Amerika Serikat, Indonesia ataupun PBB.

 

Nah sekarang, dikala pihak pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya Noer Hassan Wirajudha juga anggota DPR RI sedang gencar-gencarnya melakukan lobi dikalangan Kongres Amerika tentang Papua Barat, tiba-tiba muncul berita tentang Pemerintah Australia pada tanggal 23 Maret 2006 memberikan temporary protection visa (TVP) bagi 42 dari 43 rakyat Papua setelah mereka selama tiga bulan tinggal di Pulau Natal (Christmas Island).

 

Nah inilah sebabnya juga, mengapa itu pihak pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya makin kebakaran jenggot.

 

Jadi sudah jelas kelihatan bahwa usaha diplomasi dan lobi dari pihak Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajudha dalam hal Papua Barat gagal total. Karena lobang penutup kelicikan dan kebohongan yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menyangkut pepera atau penentuan pendapat rakyat atau referendum atau act of free choice seluruh bangsa Papua Barat telah terbuka di dunia internasional.

 

Nah saudara Helmut Kmur,

 

Itulah alasan fakta, bukti, sejarah dan hukum mengapa pihak pemerintah Indonesia, DPR RI dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya kebakaran jenggot ketika mendengar dan membaca tentang berita Pemerintah Australia pada tanggal 23 Maret 2006 memberikan temporary protection visa (TVP) bagi 42 dari 43 rakyat Papua setelah mereka selama tiga bulan tinggal di Pulau Natal (Christmas Island).

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 31 Mar 2006 21:47:53 -0800 (PST)

From: helmut kmur helmut_kmur2002@yahoo.com

Subject: Re: Suaka bak orang kebakaran jenggot

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

 

Suaka politik yang di berikan Australia membuat bangsa Indonesia kebakaran jenggot. Kongres Amerika press Australia, untuk memberi suaka, bangsa siapa yang mau melawan. Yang lebih parah lagi masyarakat muslim juga ikut-ikutan kebakaran jenggot. Jadi muslim juga ikut mendorong kebokbrokan bangsa Indonesia. Suaka telah di berikan, lah kok mau apa lagi? Cepat atau lambat pasti Papua merdeka. Salam buat rekan-rekan  pejuang Papua merdeka di mana saja mereka berada.

 

Best regard

 

Helmut

 

helmut_kmur2002@yahoo.com

Papua Barat

----------