Stockholm, 3 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TERBELENGGU OLEH IKATAN SEJARAH ACHEH MODEL SOEKARNO & UNITARIS RI-JAWA-YOGYA.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KESULITAN KELUAR DARI BELENGGU SEJARAH ACHEH MODEL SOEKARNO & UNITARIS RI-JAWA-YOGYA.

 

"Sungguh teramat sulit bagi kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, darimana untuk memulai membicarakan  Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam perspektif sejarah Republik Indonesia, harus diakui bahwa Aceh telah memberikan  kontribusi terbesar  bagi perjuangan merebut kemerdekaan serta usaha  mempertahankan keutuhan nusantara pasca Proklamasi 17 Agustus 1945. Harus diakui bahwa gagasan otonomi khusus di Indonesia masih kabur. Para penggagas otonomi khusus tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana  otonomi khusus tersebut? Apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan  adalah konsep yang dicampuradukkan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja.? Apakah kekhususan  dari otonomi khsusus ? Apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki  hak dan kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakan sendiri? Apakah otonomi khusus memang harus menitikberatkan otonomi di tingkat provinsi? Berangkat dari semua penjelasan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar RUU PA yang sedang kita bahas bukan saja bagian dari pengakuan kita terhadap rakyat Aceh ( bukan GAM) yang telah banyak berjasa untuk Republik Indonesia, tapi  juga harus dijadikan momentum untuk menjadikan RUU PA sebagai  model otonomi di Indonesia  dan praktek desentralisasi yang menganut asas kesetaraan proporsional dan berkeadilan." (Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Jakarta , 15  Shaffar 1427 H, 15 Maret 2006  M)

 

Membaca apa yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI melalui juru bicaranya M. Nasir Jamil dengan Nomor Anggota: A- 240 ketika membahas RUU Tentang Pemerintahan Acheh dalam Panitia Khusus RUU PA DPRR RI pada tanggal 15 Maret 2006, ternyata pihak Partai Keadilan Sejahtera memang telah terbelenggu oleh sejarah Acheh model  Soekarno cs dan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya, mengapa ?

 

Karena ketika Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menuliskan pidatonya dengan ungkapan: "Sungguh teramat sulit bagi kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, darimana untuk memulai membicarakan  Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam perspektif sejarah Republik Indonesia, harus diakui bahwa Aceh telah memberikan kontribusi terbesar  bagi perjuangan merebut kemerdekaan serta usaha  mempertahankan keutuhan nusantara pasca Proklamasi 17 Agustus 1945."

 

Nah, kelihatan dengan jelas dan gamblang bahwa memang Mustafa Kamal masih terbelenggu oleh sejarah Acheh model Soekarno cs dan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya, sehingga ia merasa kesulitan untuk melepaskan dirinya dari jeratan sejarah Acheh yang salah kaprah yang merupakan hasil penulisan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno cs.

 

Padahal sudah jelas dan nyata bahwa berhasilnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk dan dibangun sebagai pemerintah dalam pengasingan di Acheh oleh Sjafruddin Prawiranegara, karena memang Acheh merupakan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri bebas dari Belanda dan RI-Jawa-Yogya berdasarkan perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang diakui oleh PBB.

 

Jadi ketika RI-Jawa-Yogya di Yogyakarta sudah mencapai akhir nasibnya diatas dunia pada tanggal 19 Desember 1948, maka karena negeri Acheh adalah negeri yang masih bebas dan netral yang sekaligus sebagai satuan kenegaraan yang berdiri sendiri bebas dari Belanda dan RI-Jawa-Yogya, sehingga itu pemerintah dalam pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Acheh bisa dibentuk dan dibangun oleh Sjafruddin Prawiranegara.

 

Tetapi, itu satuan kenegaraan Acheh yang berdiri sendiri, tempat berdiri dan berjalannya pemerintah dalam pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum Republik Indonesia Serikat (RIS) dilebur dan dijelmakan menjadi NKRI oleh Soekarno cs pada tanggal 15 Agustus 1950, itu Acheh dianeksasi atau dimasukkan kedalam wilayah Sumatera Utara dengan memakai surat sepihak buatan Soekarno yang diberi label Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi yang kemudian disusul dengan surat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

 

Nah, dari sini saja sudah kelihatan dengan jelas bahwa sebenarnya sangatlah mudah untuk melihat bagaimana kebijaksanaan ekspansi politik untuk menelan melalui penganeksasian wilayah-wilayah yang masih ada diluar de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya yang dijalankan oleh Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya yang masuk kedalam bangunan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 14 Desember 1949.

 

Kalau pihak Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mau memahami dan menyadari tentang sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI-Jawa-Yogya dihubungkan dengan Acheh, maka ia tidak akan mengalami kesulitan untuk melihat Acheh dari sudut perspektif sejarah RI-Jawa-Yogya. Karena masalah dan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI-Jawa-Yogya sudah jelas dan nyata, begitu juga jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Acheh sudah jelas dan nyata.

 

Hanya masalahnya yang membuat Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengalami kesulitan adalah karena ia sudah terbelenggu oleh jalur sejarah Acheh dan RI-Jawa-Yogya model buatan mbah Soekarno dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya.

 

Lihat saja buktinya, dimana Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menulis: "Harus diakui bahwa gagasan otonomi khusus di Indonesia masih kabur. Para penggagas otonomi khusus tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana  otonomi khusus tersebut? Apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan  adalah konsep yang dicampuradukkan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja.? Apakah kekhususan  dari otonomi khsusus ? Apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki  hak dan kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakan sendiri? Apakah otonomi khusus memang harus menitikberatkan otonomi di tingkat provinsi?"

 

Nah, dengan Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menuliskan seperti diatas itu membuktikan bahwa ia memang menutup mata dari apa yang telah dilakukan oleh Soekarno dengan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya-nya untuk menghancurkan kelompok federalis yang telah membangun bangunan Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan 16 Negara Bagiananya termasuk RI-Jawa-Yogya yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda dan diakui oleh PBB pada tanggal 27 Desember 1949.

 

Jadi, kalau memang Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI memahami kebijaksanaan ekspansi politik Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya, maka ia tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami apa itu otonomi atau otonomi khusus atau otonomi istimewa atau satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

 

Nah, hanya yang akan membuat pukulan bagi Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI adalah ketika dihadapkan kepadanya fakta, bukti, sejarah dan hukum bahwa Acheh itu merupakan daerah yang dianeksasi dan diamsukkan kedalam wilayah Sumatera Utara oleh pihak Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya melalui bangunan RIS.

 

Sehingga ketika Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dihadapkan kepadanya isi MoU Helsinki yang disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Self-Government atau pemerintahan sendiri di Acheh atau pemerintahan rakyat Acheh atau pemerintahan Acheh adalah Pemerintahan sendiri di wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang bukan provinsi dan bukan bersifat otonomi, dimana Pemerintahan Sendiri di Acheh masih punya hubungan dengan Pemerintah Indonesia melalui jalur enam kewenangan yang masih dimiliki oleh Pemerintah RI, yaitu kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, diluar enam kewenangan itu, Pemerintahan Acheh lah yang memiliki kewenangan penuh kedalam ditambah kewenangan keluar, kecuali kewenangan keluar dalam hal hubungan luar negeri, maka itu Mustafa Kamal menjadi pusing tujuh keliling sambil mengacungkan tangannya dengan berguman: "Apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan  adalah konsep yang dicampuradukkan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja.? Apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki  hak dan kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakan sendiri?"

 

Nah terakhir, bergumannya Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI itu adalah karena ia sebelumnya masih menganggap dan menduga bahwa Acheh adalah merupakan bagian dari wilayah RI-Jawa-Yogya dari sejak 17 Agustus 1945. Dan Mustafa Kamal memang sudah dibutakan oleh anggapan dan dugaan bahwa RI-nya Soekarno sejak 17 Agustus 1945 adalah RI-nya Soekarno yang ada sekarang ini. Sehingga ia tidak tahu dan tidak mengerti bahwa yang dinamakan RI itu atau RI-Jawa-Yogya itu sudah menghilang sejak 19 desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dan baru muncul kembali setelah perundingan Roem Royen antara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah Sjafruddin Prawiranegara dengan pihak Belanda yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta.

 

Sesungguhnya, tidaklah  Mustafa Kamal akan merasa kesulitan kalau ia  mengerti dan memahami sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI-Jawa-Yogya dihubungkan dengan Acheh dan mau melepaskan diri dari belenggu sejarah Acheh model mbah Soekarno dan para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Rabu, 15/03/2006 17:15:01

Pendapat Akhir FPKS tentang RUU Pemerintahan Aceh DPR RI FPKS Setujui RUU PA Dibahas DPR. Fraksi-PKS Online: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar RUU PA yang sedang di bahas bukan saja bagian dari pengakuan Indonesia terhadap rakyat Aceh yang telah banyak berjasa untuk Republik Indonesia, tapi juga harus dijadikan momentum untuk menjadikan RUU PA sebagai model otonomi di Indonesia dan praktek desentralisasi yang menganut asas kesetaraan proporsional dan berkeadilan.

 

Bismillahirrahmanirrahim

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Tentang Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

 

Disampaikan oleh: M. Nasir Jamil

Nomor Anggota: A- 240

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Salam sejahtera bagi kita semua.

 

Pimpinan sidang, para  Menteri, dan hadirin yang kami hormati,

 

Sungguh teramat sulit bagi kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,  darimana untuk  memulai membicarakan  Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam perspektif sejarah Republik Indonesia, harus diakui bahwa Aceh telah memberikan  kontribusi terbesar  bagi perjuangan merebut kemerdekaan serta usaha  mempertahankan keutuhan nusantara pasca Proklamasi 17 Agustus  1945.

 

Dalam sebuah rapat akbar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, tanggal 17 Juni 1948, Presdien Soekarno menyatakan hal itu. "Kedatangan saya ke Aceh ini special untuk bertemu dengan rakyat Aceh, dan saya mengharapkan partisipasi yang sangat besar dari Rakyat Aceh untuk menyelamatkan republik Indonesia ini, " begitu katanya  memohon kesediaan rakyat Aceh untuk terus membantu Indonesia. Di Blang Padang  ini pula  ia kemudian berujar tentang kontribusi Aceh sebagai daerah modal terhadap tegak berdirinya Indonesia. "Daerah Aceh adalah daerah modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh wilayah Indonesia dapat direbut kembali," ujar Soekarno jujur

 

Pimpinan sidang,  Para Menteri, dan hadirin yang  kami hormati,

 

Aceh telah mengorbankan segala-galanya untuk melahirkan Republik Indonesia , bagaikan seorang ibu bertaruh nyawa untuk menyaksikan anaknya terlahir selamat di dunia. Aceh telah berjuang antara hidup dan mati untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Indonesia. Pesawat Seulawah yang dikenal sebagai RI-1 dan RI-2 merupakan bukti nyata dukungan totalitas  yang diberikan Aceh dalam proses persalinan republik  itu. Seulawah yang menjadi cikal bakal Garuda Indonesia  Airways , merupakan instrument paling penting dan efektif dalam tahap-tahap paling awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

 

Pesawat itu merupakan inisiatif mayoritas  rakyat dan saudagar Aceh yang tergabung dalam Gasida (Gabungan Saudagar Daerah Aceh).  Karena mereka lah Indonesia mampu membeli pesawat dengan harga per-satu-annya  tak kurang dari US$ 120.000 dengan kurs waktu itu. Dana  untuk pembelian pesawat tersebut diberikan oleh Residen TM Daud Syah dan Wakil Residen T Panglima Polim Muhammad Ali, yang mewakili rakyat Aceh, kepada Presiden Soekarno yang sedang berkunjung ke Aceh pada tahun 1948.

 

Pimpinan sidang, Para Menteri, dan hadirin yang  kami hormati,

 

Aceh telah berjasa besar untuk Indonesia. Radio Gerilya Rimba Raya  dan RRI  Kutaraja merupakan saksi lain dari lintas integrasi Aceh dengan Indonesia yang menunjukkan ketulusan Aceh secara total berjuang untuk mendukung Republik. Ketika Ibukota Republik Indonesia di Jogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno ditawan di Pulau Bangka, Bung Hatta diasingkan ke Prapat, Sutan Syahrir dibuang ke Pulau Banda dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia  (PDRI) dibawah pimpinan Mr Syarifuddin Prawiranegara mengalami kesulitan  di belantara  Sumatera . Rakyat Aceh melalui kedua stasiun radio tersebut di atas memberitahukan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup. Akhirnya rakyat Aceh mampu menggagalkan propaganda Belanda yang ingin menghilangkan defacto  dan membatalkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

 

Pimpinan sidang, Para Menteri, dan hadirin yang kami hormati,

 

Masih banyak penggalan sejarah yang mengisahkan bagaimana rakyat Aceh sangat republiken. Karikatural sejarah di atas paling tidak telah menjadi inspirasi bagi (almarhum) Nurcholis Madjid untuk mengatakan bahwa "Indonesia atau ke-Indonesia-an tidak mungkin ada seandainya Aceh tidak ada". Jadi sangat naïf  jika ada pihak-pihak tertentu yangmemaksakan kehendaknya untuk mengingkari sejarah besar rakyat Aceh dalam melahirkan Republik Indonesia dan dalam memberikan konstribusi  selama masa kemerdekaannya. Sangat sulit diterima logika bahwa ada sekelompok generasi yang ingin memporak-porandakan  sejarah, dengan cara "menyapih" Aceh dari Republik Indonesia. Sikap tersebut sama artinya dengan perlakuan menghapus  peran generasi pendahulu.  Aceh yang telah bersusah payah berjuang mengorbankan harta benda, darah, air mata, dan seutas nyawa  untuk menjadikan Aceh sebagai pemeran terpenting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Kini, setelah sedemikian setianya Aceh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seiring dengan perjalanan waktu, masihkah kita rela melihat Aceh hidup kembali dalam genangan air mata dan darah? Masihkah kita akan membiarkan lagi Aceh terkubur dalam rimba liar tanpa peradaban? Masihkah kita sampai hati melihat masyarakat Aceh tercabik-cabik? Masihkah kita ingin mengembalikan permusuhan setelah tercapainya perdamaian? Suasana di Aceh pasca penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki Agustus 2005 lalu,  normalisasi berbagai sector kehidupan mulai menggeliat dan bergerak ke  arah kemajuan. Paling tidak itulah sederetan pertanyaan yang secara ekplisit kami temukan saat Pansus RUU Pemerintahan Aceh DPR RI , berkunjung ke Aceh, beberapa waktu lalu. Mayoritas elemen masyarakat  yang kami temui sangat berharap agar Pansus RUU Pemerintahan Aceh  DPR RI  "menjemput" kembali pasal-pasal dalam RUU PA versi DPRD NAD,  yang telah "dihilangkan " oleh Pemerintah Pusat.

 

Pimpinan sidang, Para Menteri,dan hadirin yang kami hormati,

 

Itulah sebabnya, kita berharap agar RUU PA ini nantinya akan menjadi  "Edisi Revisi" terhadap UU No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Sama seperti UU No 32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan "Edisi Revisi" dari UU No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.  UU No 18 Tahun 2001  memang sudah baik dan benar,  namun kita berharap agar RUU Pemerintahan Aceh tentu lebih baik, lebih lengkap, lebih detail, lebih otonom, dan lebih bermartabat dan berkeadilan serta tetap dalam koridor konstitusi.

 

Pimpinan sidang, Para Menteri, dan hadirin yang kami hormati,

 

Harus diakui bahwa gagasan otonomi khusus di Indonesia masih kabur. Para penggagas otonomi khusus tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana  otonomi khusus tersebut? Apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan  adalah konsep yang dicampuradukkan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja.?  Apakah kekhususan  dari otonomi khsusus ? Apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki  hak dan kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakan sendiri? Apakah otonomi khusus memang harus menitikberatkan otonomi di tingkat provinsi?

 

Berangkat dari semua penjelasan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar RUU PA yang sedang kita bahas bukan saja bagian dari pengakuan kita terhadap rakyat Aceh ( bukan GAM) yang telah banyak berjasa untuk Republik Indonesia, tapi  juga harus dijadikan momentum untuk menjadikan RUU PA sebagai  model otonomi di Indonesia  dan praktek desentralisasi yang  menganut asas kesetaraan proporsional dan berkeadilan. Bagaimanapun juga , otonomi -baik seluas-luasnya ataupun khusus—merupakan kebutuhan (economic of need), bukan keinginan (economic of want). Sebab tidak mungkin seluruh persoalan yang ada di satu negara ditangani oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi, Indonesia  adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan oleh perairan.

 

Pimpinan sidang, Para Menteri, dan hadirin yang kami hormati,

 

Akhirnya kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat setuju dan berharap agar kita semua dapat membahas RUU PA dan kemudian menyelesaikannya dengan penyelesaian yang baik dan benar. Kami yakin  bahwa harapan  rakyat Indonesia adalah agar RUU PA ini nantinya menjadi undang-undang yang aspiratif, solutif, dan berfungsi sebagai  menara air yang mampu menghidupkan kembali sendi-sendi sosial  kemasyarakatan,  sendi-sendi pemerintahan, sendi-sendi bernegara dan berbangsa  di Nanggroe Aceh Darussalam, yang untuk sekian lama telah mengalami "mati suri". Kami  juga tidak lupa untuk   meminta maaf jika uraian dalam pendapat Fraksi PKS ini tidak memuat hal-hal yang subtansial dan bersifat teknis. Hal itu memang sengaja dihindari, agar  kami tidak ingin kehabisan  "tenaga" padahal pertandingan yang sesungguhnya belum kita mulai.   Mengakhiri  pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pemerintah Aceh, kami ingin mengutip sebuah untaian kalimat yang mengingatkan kita tentang nasib negara bangsa ini. Sebuah bangsa tidak akan pernah hancur ketika melakukan kesalahan. Sebuah bangsa akan mengalami kehancuran ketika mengulangi kesalahan yang sama.

 

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

 

Jakarta , 15  Shaffar 1427 H, 15 Maret 2006  M

 

PIMPINAN FRAKSI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

 

Sekretaris

 

MUSTAFA KAMAL, SS

No. Anggota : A-248

----------