Stockholm, 5 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

AKAR UTAMA MASALAH PAPUA & ACHEH  TIDAK BISA LAGI DITUTUP-TUTUPI OLEH PEMERINTAH RI & DPR RI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PIHAK PEMERINTAH RI DAN DPR RI SERTA PARA PENDUKUNG UNITARIS RI-JAWA-YOGYA KELABAKAN UNTUK MENUTUPI AKAR UTAMA MASALAH PAPUA & ACHEH.

 

"Sedangkan di Papua, gerakan politik OPM atau Free Papua Movement melakukan perang propaganda, agitasi bahkan berada di belakang kerusuhan Abepura baru-baru ini juga cepat harus disikapi pemerintah, dimana pemerintah perlu menyebar luaskan artikel tandingan dengan esensi status Papua ketika Proklamasi, secara historis Papua adalah bagian dari Proklamasi, seperti termuat dalam Risalah Rapat-rapat Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI), rapat-rapat tersebut meyimpulkan wilayah yang akan menjadi Negara Indonesia Merdeka adalah semua bekas Hindia Belanda termasuk Papua (Nederlandse Niew Guinea). Setelah Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI." (Tony Priyono dan M. Khalid Sudibyo, tonypriyono@yahoo.com , modus18704@yahoo.com , Rabu, 5/4/06 08:45 WIB)

 

"Di Nanggroe Aceh Darussalam misalnya, belum adanya itikad baik dari GAM untuk membubarkan diri tetap menjadi pertanyaan besar apakah mereka sudah memiliki grand strategy baru di NAD bisa RUU PA ataupun pilkada chaos ? Tampaknya yang dapat diprediksikan sementara ini adalah GAM akan kembali mengangkat senjata dan mengobarkan semangat separatisme. Bukti kuat lainnya adalah permintaan Aceh Monitoring Mission (AMM) agar GAM dan SIRA merubah singkatan organisasi mereka karena masih mengandung kata-kata “Merdeka” dan “Referendum” juga tidak digubris baik oleh Muzakir Manaf Cs maupun M Nazar Cs." (Tony Priyono dan M. Khalid Sudibyo, tonypriyono@yahoo.com ,  modus18704@yahoo.com , Rabu, 5/4/06 08:45 WIB)

 

Saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo di Lamno, Acheh Jaya, Acheh.

 

Membaca tulisan  "Perang propaganda Indonesia vs separatis, siapa yang ko?", yang ditulis oleh saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo dan dipublikan oleh Modus hari ini Rabu, 5 April 2005, ternyata isinya hanyalah sekedar semburan hasil putaran pikiran yang lemah karena tanpa ditunjang oleh fakta, bukti, sejarah dan hukum, mengapa ?

 

Karena, coba saja perhatikan dan teliti secara baik-baik, itu saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo tanpa dipikir panjang dan dianalisa secara mendalam langsung saja melambungkan hasil pikirannya: "secara historis Papua adalah bagian dari Proklamasi, seperti termuat dalam Risalah Rapat-rapat Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI), rapat-rapat tersebut meyimpulkan wilayah yang akan menjadi Negara Indonesia Merdeka adalah semua bekas Hindia Belanda termasuk Papua (Nederlandse Niew Guinea). Setelah Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI".

 

Nah, dari apa yang dilambungkan saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo ditemukan paling sedikit ada dua kebohongan besar yang secara jelas dan nyata kelihatan, yaitu pertama, kebohongan tentang hasil-hasil rapat Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI) yang menyatakan Papua bagian dari proklamasi. Kedua, kebohongan dan penipuan tentang Konferensi Meja Bundar KMB yang dinyatakan bahwa Papua Barat adalah wilayah RI.

 

Sekarang, mengapa dua orang ini, Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo adalah pembohong dan penipu besar tentang masalah Papua Barat dihubungkan dengan sejarah jalur proses pertumbuhan RI ?

 

Karena, yang namanya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritzu Zunbi Cosakai, bukan PPUPKI (Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia - seperti yang dituliskan oleh Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo), yang terdiri dari 62 anggota dengan ketuanya Dr Rajiman Widiodiningrat dibentuk dan dilantik oleh Jenderal Hagachi Seisiroo seorang jenderal Angkatan Darat Jepang, yang mana BPUPK bersidang dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 untuk membicarakan rancangan undang undang dasar, adalah tidak lebih dan tidak kurang merupakan hasil bentukan Jepang.

 

Nah, karena BPUPKI adalah merupakan lembaga buatan atau made in Jepang, maka itu Soekarno cs sudah dijejali dengan berbagai janji kemerdekaan. Dimana Marsekal Terauchi di Saigon menjanjikan kemerdekaan di wilayah Hindia Belanda kepada Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 12 Agustus 1945. Tetapi yang tidak diketahui oleh  Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat dan juga oleh Marsekal Terauchi bahwa dua hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, itu Jepang menyerah kepada Amerika dan Sekutu, akibat dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Angkatan Udara Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.

 

Akibatnya, janji kemerdekaan model Marsekal Terauchi hanyalah tinggal janji, karena realita dan kenyataan politik yang timbul adalah secara de-jure seluruh wilayah bekas jajahan Jepang berada dibawah kekuasaan Amerika dan Sekutu.

 

Nah, ketika Soekarno dipaksa untuk menyatakan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, itu dalam realita politiknya adalah langsung berhadapan dengan pihak Amerika dan Sekutu. Dan tentu saja, yang dinyatakan dalam bunyi proklamasi: "…hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja" adalah merupakan kata-katra yang penuh dengan penipuan saja, mengapa ?

 

Karena pemindahan kekuasaan dari siapa kepada siapa ? Apakah pemindahan kekuasaan dari Jepang karena janji Marsekal Terauchi yang negerinya sendiri Jepang sudah hancur lebur, ataukah pemindahan kekuasaan dari Amerika dan Sekutu yang diklaim bisa dilaksanakan dalam tempo yang singkat ?.

 

Kemudian kalau memperhatikan dan meneliti secara mendalam apa yang ada dalam Pembukaan atau Preambule RUU UUD 1945 made in atau buatan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritzu Zunbi Cosakai yang dibuat dalam sidangnya  dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 dan disyahkan menjadi UUD oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, maka akan terbaca: "pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", maka akan ditemukan apa yang dinamakan dengan "seluruh tumpah darah Indonesia" adalah ternyata relatif, bisa saja hanya sekitar Jakarta atau Yogyakarta atau Bandung atau hanya di Jawa Barat saja atau di Jawa Tengah saja atau di Jawa Timur saja.

 

Jadi, memang kalau diteliti dan dianalisa lebih mendalam, maka baik yang ada dalam isi proklamasi 17 Agustus 1945 ataupun yang ada dalam Preambule UUD 1945, ternyata itu yang dinamakan wilayah RI 17 Agustus 1945 adalah relatif, atau dengan kata lain hanyalah main pengklaiman saja.

 

Karena itu, orang-orang dari RI atau yang disebut dengan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya tidak bisa dengan pasti dan meyakinkan dengan didasarkan pada fakta, bukti, sejarah dan hukum nenyatakan bahwa Acheh, Papua Barat dan Maluku Selatan adalah masuk kedalam wilayah RI, mengapa ?

 

Karena menurut Pembukaan atau Preambule UUD 1945 dan teks proklamasi 17 Agustu 1945 tidak dinyatakan secara jelas dan gamblang bahwa Acheh, Papua Barat dan Maluku Selatan adalah masuk kedalam wilayah RI.

 

Justru yang dinyatakan secara jelas dan gamblang adalah hanya "seluruh tumpah darah Indonesia" menurut UUD 1945 buatan BPUPKI dan PPKI dan "…hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja" seperti yang tertuang dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945.

 

Jadi sekarang bisa dimengerti mengapa saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo hanya bisa menuliskan "rapat-rapat tersebut meyimpulkan wilayah yang akan menjadi Negara Indonesia Merdeka adalah semua bekas Hindia Belanda termasuk Papua (Nederlandse Niew Guinea)". Hal ini disebabkan, karena memang dua orang ini, Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo tidak memiliki fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa Papua Barat adalah bagian RI 17 Agustus 1945. Sehingga untuk mengambil jalan singkat, cukup saja mereka berdua dengan mereferensikan kepada hasil rapat-rapat BPUPKI buatan Jepang yang mencoba akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat yang tidak terkabulkan itu, kaeena Jepang keburu menyerah kepada Amerika dan Sekutu setelah Hirosima dan Nagasaki di bom atom.

 

Selanjutnya, itu saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo secara membabi buta menampilkan argumentasinya yang berbunyi: "Setelah Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI"

 

Nah, sudah jelas kelihatan dengan terang, itu alasan dan argumentasi yang disodorkan oleh saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo adalah alasan fakta, bukti, sejarah dan hukum yang paling rapuh, mengapa ?

 

Karena dalam hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang disepakati oleh wakil dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dari 15 Negara/Daerah Bagian yang dipimpin oleh Sultan Hamid II, wakil dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang dipimpin oleh juru runding Mohammad Hatta, wakil dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen dan wakil dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang dipimpin oleh Chritchley dan ditandatangani pada tanggal 2 November 1949, ternyata isi KMB itu sebagiannya menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

 

Nah, sudah jelas dan nyata, bahwa menurut isi KMB yang telah disepakati oleh empat wakil utusan itu, tidak ada disebutkan bahwa "Setelah Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI". Justru yang disepakati dalam KMB adalah "Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun". Artinya mengenai masalah Irian Barat atau Papua Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun, setelah itu akan dibicarakan antara pihak Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan pihak Belanda.

 

Jadi, disini kelihatan dengan jelas dan gamblang bahwa setelah KMB masalah Papua Barat akan dibicarakan oleh Republik Indonesia Serikat (RIS) (bukan Republik Indonesia (RI)) dengan pihak Belanda.

 

Karena itu apa yang disodorkan oleh saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo dalam argumentasinya: "Setelah Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI" adalah salah fatal dan penuh kebohongan serta penipuan.

 

Jadi sekarang setelah dikupas diatas, terbukti bahwa siapa yang melakukan propaganda kosong dan penuh penipuan tentang akar utama masalah Papua Barat ini.

 

Karena itu kalau saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo menyatakan "gerakan politik OPM atau Free Papua Movement melakukan perang propaganda, agitasi", maka akan memukul muka mereka berdua saja.

 

Selanjutnya, saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo menulis tentang Acheh dengan melambungkan pernyataan: "belum adanya itikad baik dari GAM untuk membubarkan diri tetap menjadi pertanyaan besar apakah mereka sudah memiliki grand strategy baru di NAD bisa RUU PA ataupun pilkada chaos ? Bukti kuat lainnya adalah permintaan Aceh Monitoring Mission (AMM) agar GAM dan SIRA merubah singkatan organisasi mereka karena masih mengandung kata-kata “Merdeka” dan “Referendum” juga tidak digubris baik oleh Muzakir Manaf Cs maupun M Nazar Cs."

 

Nah, disini kelihatan itu saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo memang tidak mengerti dan tidak memahami isi dari MoU Helsinki, mengapa ?

 

Karena sudah jelas, itu singkatan SIRA yang berasal dari Sentral Informasi Referendum Aceh tidak ada disebut-sebut dalam MoU Helsinki. Kemudian lagi, itu nama SIRA tidak bertentangan dengan isi MoU helsinki. Bahkan sebaliknya sangat sesuai dengan butir-butir MoU Helsinki, mengapa ?

 

Karena, kalau memperhatikan istilah atau kata referendum, itu berarti berarti penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukannya, atau penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum.

 

Jadi, kata atau istilah referendum adalah merupakan salah satu fondasi dan tiang demokrasi. Dimana fondasi dan tiang demokrasi ini  sangat dijunjung tinggi diseluruh dunia. Karena itu sangat di sokong penuh dan sesuai sekali dengan butiran MoU Helsinki yang berbunyi: "pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil". Yang berarti bahwa dengan penyerahan persoalan untuk mewujudkan pemerintahan Acheh kepada seluruh rakyat Acheh supaya diputuskan dengan melalui pemungutan suara oleh seluruh rakyat di Acheh.

 

Karena itu, arti dan istilah referendum atau penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum yang ada dalam singkatan SIRA adalah merupakan salah satu pondasi demokrasi yang harus dijunjung tinggi baik di Acheh, RI dan di Belanda ataupun di negara-negara lainnya di dunia.

 

Jadi, justru yang harus berpikir kembali adalah pihak Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith yang memang tidak memahami dan tidak mengerti istilah atau kata referendum itu sendiri, termasuk juga saudara Tony Priyono dan saudara M. Khalid Sudibyo yang hanya ikut-ikutan suara Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith yang pura-pura bodoh tidak tahu dan tidak mengerti penggunakaan istilah atau kata referendum.

 

Begitu juga dengan singkatan GAM yang berasal dari kata-kata Gerakan Acheh Merdeka. Jelas itu kata Merdeka yang ada dalam singkatan GAM tidak dilarang dalam MoU Helsinki. Disamping itu, tidak ada dalam hasil kesepakatan antara pihak GAM dan Pemerintah RI, disebutkan bahwa GAM harus dihilangkan, atau GAM harus dibubarkan, atau kata Merdeka harus diganti, setelah MoU ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Nah sekarang, kalau mengikuti dan mengacu pada apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, maka apa yang dinyatakan oleh pihak Ketua Acheh Monitoring Mission Pieter Feith bahwa kata merdeka harus dihilangkan setelah RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Sendiri di Acheh disahkan adalah suatu pernyataan yang salah kaprah dan tidak ada dasar fakta, bukti, sejarah dan hukumnya yang kuat.

 

Jadi GAM tidak akan berobah dan tidak akan hilang selama proses pelaksanaan isi MoU Helsinki masih belum selesai dan masih belum mencapai apa yang dituju sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki yaitu penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

 

Terakhir, kalau rakyat Acheh termasuk GAM didalamnya menyosialisasikan MoU, itu adalah sudah seharus dan sewajibnya, agar supaya bangsa dan seluruh rakyat Acheh mengerti dan memahami tentang apa yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI dan agar supaya perdamaian dan keamanan yang menyeluruh tercapai dan tegak di bumi Acheh ini. Disamping itu agar supaya bangsa dan seluruh rakyat Acheh tidak mudah untuk ditipu dan dibohongi kembali oleh pihak Pemerintah RI dan DPP RI serta para pendukung unitaris RI-Jawa-Yogya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Rabu, 5/4/06 08:45 WIB

PERANG PROPAGANDA INDONESIA VS SEPARATIS, SIAPA YANG KO ?

Oleh M. Khalid Sudibyo dan Tony Priyono *)

 

Disadari atau tidak, saat ini keutuhan atau integrasi NKRI sangat dipertaruhkan karena “penyakit lepra” berupa ancaman separatisme dan disintegrasi bangsa masih tetap terbuka lebar tidak hanya di Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan juga terjadi di Papua, Irian Jaya Barat termasuk Poso Sulawesi Tengah.

 

Di Nanggroe Aceh Darussalam misalnya, belum adanya itikad baik dari GAM untuk membubarkan diri tetap menjadi pertanyaan besar apakah mereka sudah memiliki grand strategy baru di NAD bisa RUU PA ataupun pilkada chaos ? Tampaknya yang dapat diprediksikan sementara ini adalah GAM akan kembali mengangkat senjata dan mengobarkan semangat separatisme. Bukti kuat lainnya adalah permintaan Aceh Monitoring Mission (AMM) agar GAM dan SIRA merubah singkatan organisasi mereka karena masih mengandung kata-kata “Merdeka” dan “Referendum” juga tidak digubris baik oleh Muzakir Manaf Cs maupun M Nazar Cs.

 

Tidak hanya itu saja, di 21 Kota/Kabupaten yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam terjadi aktivitas eks GAM yang masih mengobarkan permintaan “merdeka” termasuk tuntutan yang macam-macam. Namun disisi yang lain petinggi GAM sedang asyik melakukan bisnis berskala internasional seperti mengimpor gula ataupun barang elektronik dari Singapura walaupun izinnya belum dikeluarkan BPKS Sabang.

 

Disisi yang lain, simpatisan politik dan sayap politik eks GAM juga telah gencar melakukan perang propaganda terhadap Indonesia dengan melalui sejumlah media antara lain rapat-rapat, sosialisasi MoU Helsinki yang sepihak dll dimana sering kepada masyarakat Aceh yang dipedalaman, eks GAM menyatakan bahwa situasi di NAD bisa damai dan membaik saat ini karena perjuangan GAM bukan hasil pemerintah RI, Gubernur NAD, Camat ataupun Geuchik. Perang propaganda memang sudah dilakukan mereka, sementara aparat Indonesia masih diam seribu bahasa! Sangat disayangkan.

 

Sementara itu, di Poso Sulteng kemungkinan besar disintegrasi bangsa yang diawali dengan kerusuhan sosial bisa terjadi manakala terhadap kelompok Tibo Cs tidak segera diberlakukan eksekusi hukuman mati dan malah sebaliknya diampuni karena Tibo Cs mengajukan grasi kedua setelah grasi pertama ditolak Presiden. Kredibilitas hukum di Indonesia dan sikap tegas pemerintah menegakkan law enforcement ditentukan dalam kasus Tibo cs ini dan sebaiknya segera lakukan eksekusi hukuman mati terhadap mereka !

 

Sedangkan di Papua, gerakan politik OPM atau Free Papua Movement melakukan perang propaganda, agitasi bahkan berada di belakang kerusuhan Abepura baru-baru ini juga cepat harus disikapi pemerintah, dimana pemerintah perlu menyebar luaskan artikel tandingan dengan esensi status Papua ketika Proklamasi, secara historis Papua adalah bagian dari Proklamasi, seperti termuat dalam Risalah Rapat-rapat Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI), rapat-rapat tersebut meyimpulkan wilayah yang akan menjadi Negara Indonesia Merdeka adalah semua bekas Hindia Belanda termasuk Papua (Nederlandse Niew Guinea). Setelah Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI. Belanda secara formal berada di Papua sebagai daerah pemunduran sesuai kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) bahwa Belanda harus meninggalkan Indonesia. Operasi Mandala Siaga merebut Irian Barat (Papua) tahun 1962 karena ternyata Belanda ingkar janji bahkan memperkuat diri di Papua. OPM hampir pasti kreasi Belanda seperti juga RMS di Maluku.

 

PEPERA adalah Program PBB dan hasilnya sudah diakui syah oleh lembaga internasional tersebut. Keputusan tersebut oleh karenanya tidak dapat dipersoalkan lagi sekarang. Upaya mempersoalkan kembali PEPERA oleh sekelompok anggota Kongres AS dan Sejarahwan Belanda yang menerbitkan Buku penelitian tentang PEPERA jelas skenario golongan liberalist konservatif yang masih berangan-angan menjadikan Papua sebagai koloni Negara Barat. Golongan inilah yang berusaha terus membina OPM dan munculnya berbagai LSM yang mendukung separatisme. Issue yang paling cepat untuk mendiskreditkan aparatur keamanan dan TNI adalah pelanggaran HAM.

 

Australia yang berhasil menanamkan peranan dan pengaruhnya di Salomon dan Papua Niew Guinea (PNG) juga berkepentingan dengan Papua yang memiliki berbagai posisi strategis baik untuk kepentingan ekonomi maupun pertahanan. Oleh sebab itu Australia sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat subversif di Papua.

 

Namun disisi yang lain, pelaksanaan proses dan hasil PILKADA di Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat menunjukkan rakyat Papua sudah sadar bahwa mereka bagian dari Indonesia.

 

Memang tidak ada jalan lain bagi Indonesia sekarang ini, bahwa perang opini publik, perang propaganda dan perang-perang urat syaraf lainnya yang dilakukan oleh kelompok oposisi aktif dan oposisi pasif terhadap Indonesia harus segera disikapi secara cepat, professional dan berdasarkan fakta, dimana keterlibatan dan rasa nasionalisme media massa juga turut dipertaruhkan. Dan biasanya, media massa yang kurang memiliki nasionalisme yang kuat tidak akan mau bersama-sama bahu membahu dengan pemerintah melakukan perang opini publik dan perang propaganda dengan lawan Indonesia, baik berasal dari luar negeri maupun dari internal Indonesia sendiri. Kalau hal ini tidak segera cepat dilakukan, pasti kita akan KO dan harga yang dibayar dari knockout tersebut cukup besar yaitu Indonesia akan terpecah belah.

 

*) Kedua penulis adalah pemerhati masalah polkam. Tinggal di Lamno, Aceh Jaya Nanggroe Aceh Darussalam.

 

http://www.modus.or.id/opini/propa.html

----------