Stockholm, 7 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MENTERI KEHUTANAN M.S. KABAN AKAN MENGHANCURKAN HUTAN KAYU ACHEH DAN AKAN MENGAKIBATKAN ALAM HUTAN ACHEH MUSNAH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

HARUS DISTOP PENGAKTIFAN KEMBALI HAK PENGUSAHAAN HUTAN ACHEH KARENA AKAN MENGHANCURKAN ALAM HUTAN ACHEH DAN MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM YANG HEBAT DI ACHEH.

 

"Kelima pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diaktifkan kembali adalah PT Aceh Inti Timber, PT Raja Garuda Mas Lestari, PT Krueng Sakti, PT Lamuri Timber dan Kopontren Najmussalam hanya diminta untuk penyediaan kayu rekonstruksi. Itu dari hutan produksi di Aceh, ada pengawasan khusus untuk mereka. Menurut perhitungan BRR, untuk melaksanakan pembangunan rumah diperlukan sekitar 200.000 meter kubik kayu olahan, atau setara dengan 400.000 meter kubik kayu gelondongan. Kita dapat memenuhi kayu tersebut tanpa mengancam kerusakan hutan" (Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Acheh, Senin, 20 Maret 2006)

 

Jelas, alasan yang dinyatakan oleh Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban di Pendopo Gubernur Acheh, Banda Acheh, Senin, 20 Maret 2006 tentang pengaktifan kembali Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sebelumnya telah dibekukan bagi lima perusahaan kayu yaitu PT Aceh Inti Timber, PT Raja Garuda Mas Lestari, PT Krueng Sakti, PT Lamuri Timber dan Kopontren Najmussalam adalah lebih banyak akibat buruknya bagi alam hutan, bangsa dan seluruh rakyat Acheh ketimbang baiknya, mengapa ?

 

Karena, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan membangun 87 ribu rumah untuk masyarakat Acheh dan Nias, dimana sebanyak 40 ribu rumah dibiayai dari dana APBN untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Acheh-Nias sebesar Rp 3,5 triliun, dari total dana sebesar Rp 9,6 triliun, sedang sisa target pembangunan rumah Acheh-Nias dibiayai dari dana hibah negara donor, yang diatur langsung oleh NGO, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Acheh-Nias, Kuntoro Mangunsubroto di Jakarta, Kamis, 02 Pebruari 2006, maka untuk keperluan kayu-nya tidak perlu harus mengaktifkan kembali Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bagi lima perusahaan kayu tersebut, melainkan cukup sebagaimana keinginan masyarakat Acheh dan Badan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk tidak menggunakan kayu dari hutan alam Acheh untuk menjaga kelestarian hutan Acheh, yang juga secara berulang kali, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) telah menegaskan keinginannya untuk menggunakan kayu hasil tangkapan yang dalam perhitungannya mencukupi pemenuhan kebutuhan kayu untuk proses rekonstruksi. Sementara itu, hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sendiri menyebutkan sekitar 52.000 meter kubik kayu ditebang secara ilegal dari hutan Acheh selama tahun 2005 (Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh: 22 Maret 2006)

 

Juga dalam workshop Pemenuhan Kayu untuk Acheh yang diselenggarakan oleh FAO pada Oktober 2005, Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban mengeluarkan statemen bahwa pemenuhan kebutuhan kayu untuk Acehh dapat diperoleh dari sumber-sumber lainnya. Tetapi ternyata statemen ini berbeda sama sekali dengan kebijakan yang diambil kemudian, dimana Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban telah mengaktifkan kembali lima HPH bagi lima perusahaan kayu di Acheh untuk pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Acheh. (Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh: 22 Maret 2006)

 

Begitu juga sebagaimana yang dinyatakan oleh koordinator World Wide Fund For Nature Aceh Program Nana Firman yang mempertanyakan keputusan Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban tentang pengaktifan kembali HPH bagi lima perusahaan kayu bahwa perusahaan kayu tersebut paling sedikit membutuhkan waktu satu sampai dua tahun untuk menjalankan operasinya yang kemudian mengolahnya menjadi kayu olahan. Jadi bagaimana mungkin Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban mengatakan bahwa kayu-kayu yang akan diproduksi oleh lima perusahaan kayu tersebut akan dipakai untuk menyelesaikan pembangunan rumah, sebagaimana dikatakan oleh BRR, akan selesai akhir tahun 2007. Seharusnya pemerintah untuk mendapatkan kayu dari bantuan lembaga internasional yang dibeli dari negara mereka, yang sampai sekarang baru 2000 meter kubik kayu olahan yang dikirim oleh mereka, hal ini dalam rangka upaya mencegah kehancuran hutan kayu di Acheh (Koordinator World Wide Fund For Nature Aceh Program Nana Firman, Jakarta 06 April 2006  www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060407.C03&irec=4 )

 

Jadi, kalau pihak Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban tidak mencabut kembali izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sebelumnya telah dibekukan bagi lima perusahaan kayu yaitu PT Aceh Inti Timber, PT Raja Garuda Mas Lestari, PT Krueng Sakti, PT Lamuri Timber dan Kopontren Najmussalam, maka dalam waktu tidak lama lagi hutan kayu di Acheh akan gundul dan akibatnya setiap tahunnya diseluruh Acheh akan terkena banjir dan tanah longsor, bukan hanya terjadi banjir dan tanah longsor di Kabupaten Acheh Tenggara, Acheh Singkil, Acheh Barat, Acheh Selatan, dan Acheh Jaya, melainkan diseluruh Acheh.

 

Karena itu, kebijaksanaan politik mengenai kehutanan di Acheh yang dijalankan oleh Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban tersebut diatas harus ditolak tegas dan ditentang oleh seluruh bangsa dan rakyat Acheh, karena akibatnya dalam jangka panjang akan menjadikan Acheh daerah yang gersang yang setiap waktu ditimpa oleh bencana banjir dan tanah longsor, sehingga di Acheh bukan timbul kemakmuran dan kesejahteraan, melainkan akan timbul kesengsaraan dan kehancuran bumi Acheh.

 

Dan bagi Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban yang orang Batak Karo kelahiran Binjai 5 Agustus 1958 ini tidak menjadikan alam hutan kayu Acheh gundul dan banjir serta tanah longsor sebagai dasar kuat dalam pengambilan keputusan mengenai politik kehutanan di Acheh ini, melainkan ia hanya mencari keuntungan sekilas saja, yang akibatnya justru menyengsarakan bangsa dan seluruh rakyat Acheh dan hutan alam di Acheh menjadi musnah.

 

Selamatkan bumi alam hutan Acheh dari kerakusan dan kebijaksanaan politik Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban orang Batak Karo Binjai ini bersama para tengkulak Perusahaan Kayu yang hanya mencari keuntungan saja, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan seluruh rakyat Acheh di bumi Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Pemerintah Aktifkan Kembali Lima HPH di Aceh

Selasa, 21 Maret 2006 | 00:52 WIB

 

TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Sebanyak lima Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diaktifkan kembali di Aceh untuk penyediaan kayu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dulunya, lima perusahaan pemegang HPH itu sempat dibekukan.

 

Kelima pemegang HPH yang diaktifkan kembali tersebut adalah PT Aceh Inti Timber, PT Raja Garuda Mas Lestari, PT Kruing Sakti, PT Lamuri Timber, Ponpes Najamussalam. Mereka diberikan wewenang untuk mengelola kayu-kayu produksi di Aceh.

 

Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan pengaktifan kembali lima HPH itu untuk memenuhi ketersedian kayu dalam proses rekonstruksi. "Mereka hanya diminta untuk penyediaan kayu rekonstruksi. Itu dari hutan produksi di Aceh, ada pengawasan khusus untuk mereka," jelasnya di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, kemarin.

 

MS Kaban mengatakan pihaknya menjamin ketersedian kayu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Jaminan itu ditandatangani bersama dengan BRR dan pemerintah daerah dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) bersama.

 

Menurut perhitungan BRR, untuk melaksanakan pembangunan rumah diperlukan sekitar 200.000 meter kubik kayu olahan, atau setara dengan 400.000 meter kubik kayu gelondongan. "Kita dapat memenuhi kayu tersebut tanpa mengancam kerusakan hutan," sebutnya.

adi warsidi

 

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2006/03/21/brk,20060321-75350,id.html

----------

 

Menteri Kehutanan harus Mencabut Izin HPH Aceh

Siaran Pers WALHI Aceh: 22 Maret 2006

 

Rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali lima konsesi HPH (PT Aceh Inti Timber, PT Lamuri Timber, PT Krueng Sakti, PT Raja Garuda Mas Lestari, dan Kopontren Najmussalam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) seluas 367.550 ha menuai kritikan tajam dari masyarakat adat Aceh. Adanya perbedaan mendasar dengan semangat penyelamatan hutan alam Aceh, menjadi poin utama dalam siaran persnya hari ini.

 

Di samping itu, masyarakat adat Aceh menganggap terdapat sejumlah inkonsistensi kebijakan terhadap pengelolaan hutan alam aceh, di antaranya:

 

Departemen Kehutanan masih menggunakan peta lama sebagai dasar pengaktifan kembali HPH di aceh. Sebagaimana diketahui, PT Aceh Inti Timber, PT Garuda Mas dan Lamuri Timber dulunya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya. Masalah ini akan memicu konflik bagi hasil antara kabupaten bersangkutan mengingat Departemen Kehutanan masih menggunakan peta lama sebagai dasar pengaktifan kembali HPH tersebut.

 

Belum selesainya penyusunan Tata Ruang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan menimbulkan inkonsistensi kebijakan peruntukan tata ruang Aceh ke depannya.

 

Terdapat perbedaaan mendasar antara kebutuhan untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi (215.249 m3 per tahun) dengan kapasitas produksi dari lima HPH bersangkutan yang mencapai 364.543 meter kubik per tahun (Jatah produksi Tahunan Aceh sebesar 500 ribu meter kubik). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat alasan Menteri Kehutanan untuk mengaktifkan kembali izin lima HPH tersebut semata hanya untuk pemenuhan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami.

 

Konsesi HPH di Aceh di masa lalu mempunyai track record yang sangat buruk. Ini bisa dilihat dari ditutupnya PT Medan Raya Timber, PT Asdal, dan PT Dina Maju, oleh aksi-aksi masyarakat setempat yang disertai dengan pembakaran dan perusakan fasilitas perusahaan oleh masyarakat yang marah karena mendapat dampak negatif dari beroperasinya HPH tersebut dan tidak didengarnya aspirasi masyarakat setempat oleh pemerintah. Ketiga HPH tersebut terbukti melakukan sejumlah aktivitas negatif seperti: tidak melakukan tebang pilih, pembukaan jalan tanpa izin, menunggak pajak (PBB), lokasi HPH berada pada daerah tangkapan air, kemiringan lahan di atas 45 persen, banjir, dll.

 

Terdapat perbedaaan mendasar antara rencana Menteri Kehutanan untuk pengadaan kayu bagi proses rekonstruksi Aceh dengan keinginan masyarakat dan BRR untuk tidak menggunakan kayu dari hutan alam Aceh untuk menjaga kelestarian hutan Aceh. Secara berulang kali, BRR telah menegaskan keinginannya untuk menggunakan kayu hasil tangkapan yang dalam perhitungannya mencukupi pemenuhan kebutuhan kayu untuk proses rekonstruksi.

 

Dalam workshop Pemenuhan Kayu untuk Aceh yang diselenggarakan oleh FAO pada Oktober 2005, Menteri Kehutanan mengeluarkan statemen  bahwa pemenuhan kebutuhan kayu untuk Aceh dapat diperoleh dari sumber-sumber lainnya. Statemen ini berbeda sama sekali dengan kebijakan yang diambil kemudian, dimana Menteri Kehutanan telah mengaktifkan kembali lima HPH di Aceh untuk pemenuhan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh.

 

Hingga saat ini, pemerintah tidak memiliki sistem dan mekanisme yang kongkret untuk melakukan pengawasan terhadap hutan alam di Aceh. Ini bisa dilihat dari maraknya penebangan liar yang terjadi di Aceh dalam satu tahun terakhir ini, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik. Hal ini memunculkan keraguan masyarakat terhadap kinerja Menhut ke depannya, dalam hal pengawasan praktek HPH nantinya. Sepanjang tahun 2005 hanya 33.249,25 m3 kayu yang berhasil disita oleh aparat kepolisian NAD. Sementara itu, hasil investigasi WALHI sendiri menyebutkan sekitar 52.000 meter kubik kayu ditebang secara ilegal dari hutan Aceh selama tahun 2005.

 

Belum selesainya Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sedang dalam proses pembahasan di DPR RI, seharusnya menjadi indikasi bahwa seharusnya tidak dikeluarkan satupun kebijakan yang berkaitan dengan sektor publik, dan kepada semua pejabat publik seharusnya dapat menahan diri.

 

Keputusan Menhut mengaktifkan HPH di Provinsi NAD merupakan praktek-praktek pengabaian terhadap peran masyarakat adat, dan tidak mencerminkan pernyataan Dirjen PPK bahwa keputusan pengaktifan HPH akan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

 

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya, merupakan potret dari degradasi Fungsi Hutan, yang seharusnya dijadikan dasar pengambilan keputusan pengaktifan kembali HPH di Aceh.

 

Terkait dengan hal tersebut di atas, Masyarakat Aceh menuntut agar:

 

Menteri Kehutanan sesegera mungkin mencabut keputusan pengaktifan kembali HPH di Aceh dan pemenuhan kebutuhan kayu di Aceh dipenuhi melalui skema Community Logging dengan sistem dan mekanisme yang diatur dan diawasi dengan ketat. Pemenuhan sementara kayu untuk rehabilitasi dapat dipenuhi dari kayu hasil sitaan sampai sistem dan mekanisme community logging didapatkan dengan melibatkan Mukim dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

 

Informasi lebih lanjut:

Bapak Yuriun [0813.6025.1112]

Dewa Gumay [0819.3339.5959]

Rully Syumanda [0813.1996.6998]

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Cut Hindon

Direktur Eksekutif WALHI Aceh

Email Cut Hindon

Telepon kantor: +62-0651- 26998

Fax: +62-0651- 26998

 

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/060322_menhutcbthphaceh_sp/

----------