Stockholm, 9 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

JURUS LAGU DARI SABANG SAMPAI MERAUKE DIPAKAI SBY UNTUK MENGIKAT PAPUA BARAT.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

JURUS LAGU DARI SABANG SAMPAI MERAUKE MODEL JENDERAL SUSILO BAMBANG YUDHOYONO UNTUK MENUTUPI PENGANEKSASIAN MODEL SOEKARNO & PEPERA MODEL JENDERAL SOEHARTO GUNA DIPAKAI ALAT MENGIKAT PAPUA BARAT.

 

"Kita juga telah bertekad untuk menyelesaikan masalah di Papua secara damai, adil dan bermartabat. Semua bangsa Indonesia menghafal lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu tersebut melambangkan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia, saya mengajak mari kita semua memegang teguh kedaulatan wilayah NKRI. Kita pertahankan dan kita bela mati-matian. Komitmen kepada NKRI itu harus kita hidupkankembangkan dan pelihara dalam setiap jiwa warga bangsa kita. Ada sejumlah kebijakan masa lalu yang dinilai bertendensi melanggar hak asazi rakyat. Kini semua kebijakan itu telah kita ubah sejak kita masuk era reformasi" (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Merauke, Papua, Rabu, 5 April 2006)

 

"Saudara-saudara. Sebelum sembilan bulan ini lalu, Irian Barat harus sudah masuk didalam kekuasaan Republik. Ini perlu saya tegaskan sekali lagi. Kita sudah bersumpah, engkau sudah bersumpah kepada batinmu sendiri, engkau sudah bersumpah, engkau sudah bersumpah, engkau hai prajurit-prajurit sudah bersumpah, kita sekalian sudah bersumpah memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik dalam tahun 62 ini juga…Oleh karena itu Bapak berkata, kita memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik tahun ini juga dengan segala jalan. Segala jalan itu apa? Ya segala. Seperti itu tadi, tulisan tadi bagaimana bunyinya? "Dengan damai atau dengan kekerasan". Itu segala, Saudara-saudara…Lha ini Saudara-saudara, harus dimengerti oleh Saudara- saudara bahwa kita tetap memegang teguh pada jangka waktu, yaitu '62, dengan via tangan siapapun tidak perduli, asal pada akhir tahun '62 ini Irian Barat telah kembali kepada pangkuan Republik Indonesia." (Pidato Soekarno, di Palembang, 10 April 1962)

 

Setelah membaca apa yang disampaikan oleh Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang menjabat sebagai Presiden RI ketika pada hari Rabu, 5 April 2006 mengunjungi Merauke, Papua timbul dalam pikiran Ahmad Sudirman bahwa taktik dan strategi politik aneksasi Papua Barat kedalam RI yang telah dijalankan oleh Soekarno dan diteruskan oleh Jenderal Soeharto dengan model pepera-nya Soeharto itu ternyata masih tetap dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sampai detik sekarang ini, hanya dengan ditambah campuran jurus lagu "Dari Sabang sampai Merauke" gubahan R. Surarjo.

 

Kemudian kalau Ahmad Sudirman menghubungkan jurus "Dari Sabang sampai Merauke"-nya Susilo Bambang Yudhoyono dengan taktik dan strategi Soekarno dari RI-Jawa-Yogya yang dilambungkan pada tanggal 10 April 1962 di Palembang dalam pidato Soekarno yang sebagian isinya berbunyi: "…Oleh karena itu Bapak berkata, kita memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik tahun ini juga dengan segala jalan. Segala jalan itu apa? Ya segala. Seperti itu tadi, tulisan tadi bagaimana bunyinya? "Dengan damai atau dengan kekerasan". Itu segala, Saudara-saudara…Lha ini Saudara-saudara, harus dimengerti oleh Saudara- saudara bahwa kita tetap memegang teguh pada jangka waktu, yaitu '62, dengan via tangan siapapun tidak perduli, asal pada akhir tahun '62 ini Irian Barat telah kembali kepada pangkuan Republik Indonesia", maka akan terlihat dengan jelas dan terang bahwa penganeksasian atau pemasukkan Papua Barat kedalam wilayah RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno dan kelompok unitaris RI-Jawa-Yogya adalah suatu usaha pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional tentang kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa yang ada di atas dunia ini.

 

Seterusnya kalau Ahmad Sudirman menghubungkan lagi dengan tindakan kekerasan bersenjata yang dijalankan oleh Soekarno cs untuk menganeksasi dan menduduki Papua Barat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soekarno: "Nah, tapi kita mau berunding. Begini Saudara-saudara, tempo hari tanggal 19 Desember tahun yang lalu saya memberikan Trikomando Rakyat atau Trikora. Pokok isi daripada Trikomando itu apa? Ya, Saudara-saudara tahu, sudah tahu semuanya, saya beri perintah kepada seluruh Angkatan Perang untuk siap sedia, setiap waktu kalau mendapat perintah untuk membebaskan Irian Barat. Kepada Rakyat juga. Satu: gagalkan Negara Papua. Dua: pancangkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Tiga: mobilisasi umum akan kita laksanakan. Pokok, pokok, pokok arti daripada Trikomando ialah, bahwa kita harus membebaskan Irian Barat, bahwa kita harus menduduki Irian Barat, bahwa kita harus memancangkan Sang Merah Putih, Sang Dwiwarna di Irian Barat. Itu adalah pokok arti daripada Trikomando Rakyat" (Pidato Soekarno, di Palembang, 10 April 1962), maka makin jelas kelihatan bahwa memang benar apa yang dijalankan Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya atas Papua Barat adalah memang seratus persen merupakan pendudukan dan penganeksasian melalui cara penghancuran cita-cita bangsa Papua dan penghancuran Negara Papua Barat.

 

Kemudian sekarang, kalau Ahmad Sudirman menghubungkan dengan apa yang dijalankan oleh Jenderal Soeharto dengan model penentuan pendapat rakyat (pepera)-nya Soeharto itu, maka akan ditemukan jalur merah yang telah menyimpang dari apa yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII. Dimana dalam Article XVIII itu dinyatakan bahwa:

 

"Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nation Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include: (a) Consultations (Musyawarah) with the representative councils on procedures l and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population; (d) The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration."

 

Jadi berdasarkan Article XVIII dinyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan pepera ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika pepera dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

 

Nah, ternyata dalam pelaksanaannya, pihak RI mengawali dengan melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian diputuskan membentuk Dewan Musyawarah Pepera dengan anggota yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dengan cara bagaimana anggota-anggota yang duduk di Dewan Musyawarah Pepera ini dipilih ? Apakah melalui cara pemilihan umum, dimana setiap rakyat di seluruh Papua yang terdiri dari delapan Kabupaten saat itu serentak melakukan pemilu untuk memilih wakil-wakil mereka dari setiap Kabupaten untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera ?. Sebagaimana yang pernah dilakukan ketika Pemilu tahun 1955 yang bebas dan rahasia untuk memilih anggota-anggota Konstituante dan DPR.

 

Ternyata tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa diseluruh Papua dilakukan pemilihan umum yang bebas dan rahasia untuk memilih wakil-wakil dari setiap Kabupaten guna didudukkan dalam Dewan Musyawarah Pepera. Yang ada hanya disebutkan bahwa pada bulan Juni 1969 berakhir pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota itu.

 

Jadi disini kelihatan bahwa caranya tidak disebutkan, apakah main tunjuk langsung, atau main pilih begitu saja. Tidak ada fakta dan buktinya yang jelas dari setiap Kabupaten yang ada di Papua.

 

Oleh sebab itu bisa dimengerti, mengapa sampai detik sekarang ini terus saja dipertanyakan keabsahan, kebebasan dan kerahasiaannya tentang cara pelaksanaan penentuan anggota-anggota Dewan Musyawarah Pepera tersebut.

 

Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dan disepakati dalam dasar hukum Perjanjian New York Article XVIII bagian (d) yang menyatakan bahwa itu seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana baik mereka yang tinggal di Papua atau mereka yang meninggalkan Papua setelah 1945 tetapi telah kembali ke Papua setelah berakhirnya pemerintahan Belanda harus disertakan dalam proses penentuan pendapat yang bebas dan rahasia ini. Tetapi, kenyataannya tidak. Yang muncul hanya pada bulan Juni 1969 berakhir pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota.

 

Nah sekarang, terbukti bahwa dalam pelaksanaan pepera itu, yang dilaksanakan per Kabupaten, dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969 dan di akhiri di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969 tidak menunjukkan cara yang bebas dan rahasia. Melainkan seperti melakukan debat dan diskusi dalam sidang DPR saja. Misalnya ketika diadakan pepera di Kabupaten Pegunungan Jayawijaya, itu caranya para wakil-wakil (128 orang melihat proporsi jumlah anggota Dewan Musyawarah dibagi 8 Kabupaten) yang sudah ditunjuk untuk duduk dalam Dewan Musyawarah pepera melakukan Sidang Dewan Musyawarah pepera di Kabupaten Pegunungan Jayawijaya yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 1969 dengan disaksikan oleh pihak RI dan PBB tanpa ada rahasia.

 

Karena itu sampai detik sekarang ini masih dipertanyakan, apakah memang benar cara pepera model Sidang Dewan Musyawarah pepera per Kabupaten yang tidak mencerminkan kebebasan dan kerahasiaan itu yang dimaksudkan oleh Perjanjian New York "to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice" ?

 

Jelas, jawabannya adalah tidak benar.

 

Adapun yang benar adalah, kalau pelaksanaan exercise freedom of choice bagi seluruh rakyat Papua yang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan dilakukan secara serentak diseluruh Kabupaten yang ada di Papua untuk memilih dua pilihan yaitu Ya ikut RI atau Keluar dari RI. Sehingga tidak perlu melakukan dua tahap, seperti yang dilakukan oleh pepera model Jenderal Soeharto yang sampai detik sekarang ini pelaksanaannya masih dipertanyakan keabsahan, kebebasan dan kerahasiaannya.

 

Jadi, dengan berdasarkan pada alasan diatas itulah mengapa pepera model-nya Jenderal Soeharto adalah telah menyimpang dari isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 karena tidak mencerminkan freedom of choice sebagaimana yang telah diakui dalam aturan internasional, yaitu satu orang satu suara. Contohnya tentang pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Ataupun cara plebisit, atau juga cara referendum yang bebas dan rahasia dan diikuti oleh seluruh rakyat.

 

Terakhir, jadi apa yang dipidatokan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Merauke itu adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya merupakan suatu hembusan angin lalu yang tidak banyak memberikan harapan bagi terlaksananya penentuan nasib sendiri yang bebas dan rahasia bagi seluruh bangsa Papua yang dewasa yang telah disepakati dan digariskan dalam dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII.

 

Sekarang ini bangsa Papua Barat tidak bisa lagi dibohongi dan ditipu dengan berbagai macam lagu atau bujukan manis model buatan SBY untuk bisa tetap berada dalam sangkar IR-Jawa-Yogya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Cepos Kamis, 06 April 2006

Masalah di Papua, Masalah Dalam Negeri

 

*Presiden SBY: Kita Bertekad Menyelesaikan Masalah di Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat

 

MERAUKE-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Papua, adalah masalah dalam negeri. Sehingga penyelesaiannya juga adalam konteks Pemerintahan Indonesia secara damai, adil dan bermartabat.

 

Hal itu ditegaskan Presiden SBY dalam pedatonya di depan ribuan rakyat di Merauke (Papua) pada acara tatap muka dengan pemerintah daerah, masyarakat umum dan petani.

 

Diceritakan, Presiden SBY perhatian pemerintah pusat terhadap Papua sesungguhnya teramat besar dengan direalisasikannya salah satu amanat Otsus yakni MRP (Majelis Rakyat Papua) hingga menempatkan masyarakat Papua pada tempat terhormat di dalam konstitusi.

 

"Masyarakat Papua dengan keunikan sosial budayanya, tetap akan mendapatkan tempat terhormat baik dalam konstitusi kita maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

 

Ditegaskan, pemerintah pusat telah membentuk MRP sebagai representasi adat, budaya serta agama dan kaum perempuan. Bahkan bersama-sama menghormati hak-hak masyarakat berdasarkan hukum adat, sepanjang itu masih hidup dalam kenyataan sehari-hari.

 

"Perhatian pemerintah kepada masyarakat Papua sungguh besar. Tidak sedikit uang yang berasal dari APBN, kita salurkan ke Papua dalam kerangka otonomi khusus yang kini sedang berlangsung," katanya. Dan SBY berharap agar Otsus ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kedepan bisa mensejahterahkan masyarakat Papua secara adil.

 

Tak hanya itu, Presiden SBY juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai, adil dan bermartabat. "Kita juga telah bertekad untuk menyelesaikan masalah di Papua secara damai, adil dan bermartabat," tandsnya.

 

Karena itu SBY minta kepada masyarakat Papua untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk menciptakan masalah baru di Papua.

 

Kata Presiden SBY, masalah-masalah yang ada di Papua adalah masalah dalam negeri, sehingga tidak boleh dicampuri oleh pihak luar atau bangsa lain.

 

"Kita tidak menginginkan pihak luar dari manapun datangnya untuk ikut campur urusan dalam negeri kita. Sekali lagi, saya katakan bahwa kita ingin menyelesaikan masalah di Papua secara damai adil dan bermartabat. Saya yakin penyelesaian seperti itu akan diterima dan akan memuaskan semua pihak," paparnya.

 

Ia memohon kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua agar bersikap lebih matang dan mampu menahandiri dalam menghadapi setiap masalah dan tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan.

 

"Saya juga mohon pada seluruh rakyat utamanya rakyat Papua mari kita bersikap matang, menahan diri dan mengendalikan diri dalam setiap menghadapi masalah. Jauhkan diri dari menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Kekerasan bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sebagaimana saya katakan bahwa kekerasan justru dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih sulit lagi untuk diselesaikan," pesannya panjang lebar.

 

Karena itu, Presiden SBY kembali mengajak seluruh rakyat Papua untuk memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab hanya dengan cara itu, rakyat akan menikmati kemajuan dan kemakmuran di daerah ini. "Sekali lagi, saya mengajak mari kita bangun Papua, kita tingkatkan kesejahteraan rakyatnya dan kita pegang teguh rasa persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.

 

Pemerintah menyadari bahwa ada kekeliruan kebijakan di masa lalu yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua ini merasa kurang puas dan merasa diperlakukan kurang adil. "Ada sejumlah kebijakan masa lalu yang dinilai bertendensi melanggar hak asazi rakyat. Kini semua kebijakan itu telah kita ubah sejak kita masuk era reformasi," ujarnya.

 

SBY menandaskan, pemerintah yang kini dipimpinnya benar-benar memegang teguh komitmen untuk memajukan daerah ini (Papua), menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.

 

Dalam 1,5 tahun belakangan ini, Presiden SBY melihat bahwa tidak ada kasus-kasus yang dulu sering terjadi yang dapat digolongkan dalam pelanggaran HAM ataupun punya niat untuk melakukan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah dan seluruh aparat keamanan berupaya semaksimal mungkin untuk bertindak secara persuasif dan hati-hati dalam menangani setiap masalah.

 

Memang kadang-kadang mereka harus menghadapi risiko karena stiuasi keamanan cukup keras, tapi sekali lagi aparat keamanan akan lebih mengedepankan cara-cara persuasif dan mencegah terjadinya kekerasan yang tidak perlu.

 

Presiden SBY mengaku dirinya sangat berbahagia karena berada di tengah masyarakat Papua di Merauke. "Kehadiran saya tentu bukan sekadar menyaksikan penen padi, tapi untuk bersilaturahmi dan melihat secara langsung keadaan masyarakat Papua di Merauke," katanya.

 

Kata Presiden, masyarakat Papua atau Merauke semua adalah bagian dari bangsa Indonesia seluruhnya, karena itu dirinya merasa wajib bertatap muka berdialog dengan masyarakat.

 

Ditambahkan, bahwa Merauke mempunyai arti sendiri bagi masyarakat Indonesia seluruhnya, sebab semua bangsa Indonesia menghafal lagu dari Sabang sampai Merauke. "Lagu tersebut melambangkan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia, saya mengajak mari kita semua memegang teguh kedaulatan wilayah NKRI. Kita pertahankan dan kita bela mati-matian. Komitmen kepada NKRI itu harus kita hidupkankembangkan dan pelihara dalam setiap jiwa warga bangsa kita," himbaunya.

 

Juga dikatakan bahwa masyarakat Papua adalah saudara sendiri dan saudara semua keluarga besar bangsa Indonesai. Sebagai sesama saudara, tentu tidak mungkin pemerintah akan bertindak tidak adil. Kalaupun di sana sini terdapat kekurangan dalam menerapkan kebijakan, maka kekurangan seperti itu sesunggunya terjadi di daerah lain.

 

"Kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun yakinlah tidak ada niat dan kesengajaan untuk melakukan kesalahan kepada rakyat dimanapun berada rakyat yang sama-sama kita cintai," katanya.

 

Disadarai oleh Presiden SBY abahwa Papua sangat kaya dengan hasil alam. Namun kini dengan Otsus, sebagian besar dari hasil itu telah dikembalikan lagi kepada masyarakat di Papua. Menurut SBY, pemerintah tidak pernah berpikir dan berniat untuk mengeksploitasi kekayaan Papua untuk kepentingan daerah lain.

 

"Kita menyadari betapa pentingnya kebersamaan, kita ingin segera maju bersama bagi semua suku, semua kelompok masyarakat dan semua daerah di seluruh tanah air. Kita semua akan tetap memegang teguh semangat bhineka tunggal ika,''ujarnya.

 

Menurut SBY, kemajemukan yang telah menjadi semboyan bangsa kita sejak berabad-abad lalu itu harus tetap dipegang bersama. Ia juga mengajak pemerintah daerah agar pandai-pandai mengelola kepentingan rakyat. "Saya mengajak kepada masyarakat Papua, mari kita membangun daerah dengan melihat kedepan janganlah terlalu banyak menoleh kebelakang," katanya.

 

Di akhir pidatonya, Presiden SBY mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah di Papua baik kepada penjabat gubernur maupun kepada gubernur terpilih dan kepada para bupati/walikota. Isi isntruksi lihat di table. (ta/ulo)

----------

 

Rakyatmerdeka, berita foto

 

MENARI DI PAPUA

Kamis, 06/04/06, 16:38:43 WIB

 

----------