Stockholm, 12 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TAKTIK & STRATEGI DIPLOMASI NOER HASSAN WIRAJUDA MENGHADAPI STRATEGI OPM.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

LANGKAH TAKTIK & STRATEGI DIPLOMASI NOER HASSAN WIRAJUDA MENGHADAPI STRATEGI OPM.

 

"Silahkan bermimpi di siang bolong. Saya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu dalam waktu dekat. Terakhir bertemu pada September tahun lalu" (Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, Jakarta, Senin, 10 April 2006)

 

Saudara Hariwibowo dari Modus pada hari Senin tanggal 10 April 2006 menurunkan artikel yang diberi judul "Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri) Negara Kepulauan Pasifik dukung Papua dalam NKRI". Tetapi, kalau dianalisa lebih dalam, ternyata apa yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda yang disadur oleh saudara Hariwibowo itu hanyalah sekedar ucapan diplomasi yang dangkal, mengapa ?

 

Karena dari hari ke hari makin kelihatan taktik dan strategi diplomasi yang dijalankan oleh pihak Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dalam menghadapi taktik dan strategi pihak OPM benar-benar telah kebobolan dan secara telak telah roboh.

 

Usaha pihak Pemerintah RI dalam bidang diplomasi yang ditangani oleh Noer Hassan Wirajuda untuk menghadapi pihak bangsa dan rakyat papua dibawah  payung the Free West Papua Movement (OPM) benar-benar dibuat tidak berdaya.

 

Lihat saja, ketika Jacob Rumbiak salah seorang pemimpin the Free West Papua Movement (OPM) yang tinggal di Australia dan pernah dipenjara tahun 1989 dengan vonis 17 tahun karena subversi dan mendekam dalam penjara selama 11 tahun melambungkan pernyataan bahwa beberapa negara di kawasan Pasifik mendukung upaya kemerdekaan Papua, ternyata taktik dan strategi diplomasi yang dijalankan pihak the Free West Papua Movement (OPM) telah membuat benteng pertahanan Papua yang dipasang Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono bobol.

 

Dan sebagai upaya untuk menutupi benteng yang sudah jebol itu pihak Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda hanya mampu menyatakan: "Silahkan bermimpi di siang bolong. Saya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu dalam waktu dekat. Terakhir bertemu pada September tahun lalu"

 

Nah, taktik pertahanan dalam bidang diplomasi yang diluncurkan oleh pihak Noer Hassan Wirajuda itu menunjukkan bahwa karena memang sudah terbuka kain tabir penutup Papua yang dipasangkan oleh Soekarno dan Soeharto, khususnya tentang masalah model pepera-nya Jenderal Soeharto yang menyimpang dari aturan internasional sebagaimana yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII.

 

Karena itu masuk akal ketika Jacob Rumbiak menyinggung referendum di Papua Barat pada tahun 2010, maka langsung saja pihak Menko Polhukam Widodo AS berkelit dengan memakai jurus keropos: "Untuk dipahami semua pihak bahwa keberadaan Papua sebagai bagian integral NKRI adalah sah dan final. Ini didukung oleh dunia internasional dengan memberi dukungan dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI" (Menko Polhukam Widodo AS, Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 7 April 2006)

 

Nah, mengapa itu Menko Polhukam Widodo AS berkelit dengan memakai jurus keropos "Papua sebagai bagian integral NKRI adalah sah dan final yang didukung oleh dunia internasional" ?

 

Karena, memang itu Menko Polhukam Widodo tidak mampu memberikan argumentasi dengan memakai dasar fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat tentang model pepera-nya Jenderal Soeharto yang menyimpang dari aturan internasional sebagaimana yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII, yang juga pernah dipertanyakan oleh Anggota Kongres Amerika mengenai keabsahan, kerahasiaan dan kebebasannya dalam pelaksanaan pepera yang telah disepakati dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII.

 

Nah, pondasi dan tiang Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII sekarang dipertanyakan kembali oleh dunia internasioonal, sehingga bangunan benteng pertahanan Papua Barat yang dibangun oleh Soekarno dan Soeharto kebobolan. Karena itu apa yang dilambungkan oleh Jacob Rumbiak yang menyinggung referendum di Papua Barat pada tahun 2010 telah memukul telak benteng pertahanan pihak RI, sehingga jalan keluarnya pihak RI hanya cukup dengan melambungkan pernyataan: "Untuk dipahami semua pihak bahwa keberadaan Papua sebagai bagian integral NKRI adalah sah dan final".

 

Jadi, sekarang makin terbongkar yaitu, apanya yang "sah dan final" ?

 

Yang jelas dan pasti bahwa dasar argumentasi yang dipakai pihak RI untuk menyatakan bahwa Papua sebagai bagian integral NKRI adalah sah dan final masih dipertanyakan keabsahan, kebebasan dan kerahasiaanya oleh dunia internasional.

 

Terakhir, karena itu, kalau Ahmad Sudirman memperhatikan taktik dan strategi diplomasi yang dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dalam menghadapi taktik dan strategi pihak the Free West Papua Movement (OPM) adalah memang sudah kalang kabut, mendobrak sana dan mendobrak sini.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://www.modus.or.id/internasional/pasifik.html

 

Senin, 10/4/06 21:33 WIB

Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri)

NEGARA KEPULAUAN PASIFIK DUKUNG PAPUA DALAM NKRI

 

Jakarta, (Modus.or.id). Negara-negara kepulauan Pasifik menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Papua dalam kerangka NKRI. Meskipun banyak warga Papua yang tinggal di negara kawasan pasifik tidak membuat negara-negara tersebut mendukung Papua merdeka.

 

Demikian dikemukakan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda pada pers disela Sidang Komisi ke 62 Komisi Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Pasifik (UNESCAP) di Jakarta(10/4). “Tidak ada masalah antara Indonesia dengan negara Asia Pasifik dan mereka tidak mendukung Papua Merdeka”, ujar Menlu.

 

Menurut Menlu, acara yang mengundang 19 kepala negara Asia Pasifik ini dalam rangka meningkatkan hubungan yang lebih baik terutama dibidang ekonomi. “Kita harus menghapus pikiran-pikiran yang negatif”,kata Menlu.

 

Menyinggung soal Australia, Menlu Hasan Wirajuda menjelaskan Indonesia akan menunggu sikap Australia setelah PM Australia, John Howard mengatakan akan meninjau ulang pemberian visa terhadap orang-orang Papua tersebut. “Kita tunggu saja, mereka (Australia) juga belum memberikan review atas pemberian visa tersebut”, tandasnya.

 

Dialog Australia - Tokoh Agama

Sementara itu di Gedung PP Muhammadiyah, Kedutaan Besar Australia menggelar acara dialog dengan para tokoh lintas agama. Acara tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada para tokoh lintas agama di Indonesia atas kebijakan Australia selama ini.

 

Salah seorang panitia, Edy Kuscahyanto menegaskan acara tersebut merupakan permintaan dari Dubes Australia, Bill Farmer sendiri. “Australia ingin membangun dialog dengan para tokoh linatas agama di Indonesia”, ujar Edy.(Hariwibowo).

----------

 

Menlu soal Klaim Rumbiak: Silakan Mimpi di Siang Bolong

Jakarta, (Analisa)

 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Nur Hassan Wirajuda, di Jakarta, Senin, berkomentar "Silakan bermimpi di siang bolong" tentang klaim Jacob Rumbiak yang mengaku sebagai Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat, bahwa beberapa negara di kawasan Pasifik mendukung upaya kemerdekaan Papua.

 

"Silahkan bermimpi di siang bolong," kata Wirajuda saat ditanya wartawan yang meliput Sidang Komisi ke-62 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), di Balai Sidang Jakarta.

 

Dia menegaskan bahwa negara-negara Pasifik telah membangun hubungan yang sangat baik dengan Indonesia selama beberapa tahun terakhir. "Tiap tahun negara-negara itu menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia," kata Menlu. "Bahkan mereka menyebutkan otonomi khusus adalah salah satu solusi terbaik bagi masalah (berbau separatisme -red)."

 

Dalam kesempatan itu, Wirajuda - yang terpilih sebagai Ketua Sidang Komisi ke-62 UNESCAP, juga menyebutkan bahwa hubungan Republik Indonesia (RI) dengan Vanuatu telah berlangsung sangat erat.

 

"Saya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu dalam waktu dekat. Terakhir bertemu pada September tahun lalu" katanya.

 

Terkait kegiatan UNESCAP, sekitar 19 negara Pasifik berdiskusi dengan negara-negara di Benua Asia termasuk Indonesia untuk memperkuat kerjasama pembangunan, ekonomi, dan politik.

 

Sebelumnya, Rumbiak mengklaim bahwa Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara kepulauan di kawasan Pasifik mendukung kemerdekaan Papua pada tahun 2010 atau minimal referendum pada sebelum tahun tersebut. (Ant)

http://analisadaily.com/0-7.htm

----------