Stockholm, 17 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PIMPINAN URUSAN LUAR NEGERI DAN KEAMANAN UNI EROPA JAVIER SOLANA AKAN BERTEMU PIMPINAN GAM MALIK MAHMUD DI BANDA ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

DUKUNGAN PENUH DARI PIMPINAN URUSAN LUAR NEGERI DAN KEAMANAN UNI EROPA JAVIER SOLANA KEPADA PERDAMAIAN DAN BERDIRINYA SELF-GOVERNMENT DI ACHEH BERDASARKAN MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

 

Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana akan berkunjung ke Acheh pada tanggal 22 April 2006 dan akan bertemu dengan Pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud dan Teungku Dr. Zaini Abdullah beserta jajaran pimpinan GAM lainnya di Banda Acheh.

 

Kedatangan Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana ke Acheh membuktikan bahwa pihak Uni Eropa yang menyokong penuh kesepakatan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak antara GAM dan Pemerintah RI dengan mengirimkan Tim Misi Monitoring Acheh (AMM), yang diketuai oleh Pieter Cornelis Feith dan didampingi oleh Staf dari negara-negara anggota Uni Eropa, ASEAN, Norwegia dan Swiss untuk memantau pelaksanaan MoU Helsinki adalah secara langsung mendukung penuh MoU Helsinki termasuk pembentukan Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Rakyat Acheh atau Pemerintahan Acheh, yaitu Pemerintahan sendiri di wilayah Acheh berdasarkan perbatasan 1 Juli 1956 yang bukan provinsi dan bukan bersifat otonomi, yang memiliki kewenangan penuh kedalam ditambah kewenangan keluar, kecuali enam kewenangan yang masih dimiliki oleh Pemerintah RI, yaitu kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

 

Bagi bangsa dan seluruh rakyat Acheh serta GAM didalamnya dengan adanya dukungan penuh dari pihak Uni Eropa dengan Tim Misi Monitoring Acheh (AMM)-nya terhadap perdamaian di Acheh adalah merupakan satu jembatan baru untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan seluruh rakyat Acheh yang aman, damai, bebas dan bisa mengatur negeri sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan dan didambakan oleh bangsa dan seluruh rakyat Acheh.

 

GAM yang telah berjuang selama 30 tahun dan sekarang bangsa dan seluruh rakyat Acheh telah menerima hasilnya dalam bentuk perdamaian  yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak didalam bangunan Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh atau Pemerintahan Rakyat Acheh atau Pemerintahan Acheh yang akan membawa bangsa dan seluruh rakyat Acheh ke arah tujuan menuju tercapainya Acheh yang aman, damai, bebas dan makmur dibawah pemerintahan sendiri bangsa dan rakyat Acheh.

 

GAM dan bangsa serta seluruh rakyat Acheh hanya memegang dan mengacu pada dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang telah disepakati oleh GAM dan Pemerintah Indonesia. Kalau pihak Pemerintah Indonesia dan DPR RI, dalam hal ini Panitia Khusus RUU PA DPR RI menetapkan RUU PA menjadi UU PA, tetapi isinya menyimpang dan keluar dari seluruh poin-poin yang ada dalam MoU Helsinki, maka sudah pasti GAM dan bangsa serta seluruh rakyat Acheh akan menolaknya, atau dengan kata lain GAM dan bangsa serta seluruh rakyat Acheh akan menentangnya.

 

Tentu saja, ini harus menjadi pelajaran bagi PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid serta para jenderal pensiunan TNI yang sampai detik sekarang ini masih terus tidak mengakui MoU Helsinki sebagai dasar dan acuan hukum dalam pembuatan RUU PA.

 

Dan memang sampai detik ini makin kelihatan bahwa kelompok PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid serta para jenderal pensiunan TNI terus saja mengulur-ngulur waktu dalam penetapan UU PA dalam Panitia Khusus RUU PA DPR RI.

 

Padahal sebenarnya, sangatlah mudah, kalau memang pihak kelompok PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid serta para jenderal pensiunan TNI menyadari bahwa di Acheh perlu aman dan damai berdasarkan pada acuan hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005, maka itu RUU PA tidak akan pernah molor pengesahannya menjadi UU PA dari tanggal yang telah ditetapkan dalam MoU Helsinki yaitu 31 Maret 2006.

 

Kemudian, kalau mereka hanya sekedar mengajukan alasan agar supaya isi UU PA itu menjadi lebih baik adalah hanya isapan jempol mereka saja, mengapa ?

 

Karena kalau pihak PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid serta para jenderal pensiunan TNI mau menerima MoU Helsinki sebagai acuan hukum dalam pembuatan RUU PA, maka tidak ada yang lebih baik lagi dari apa yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia yang sudah dituangkan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Jadi, mau apa lagi yang lebih baik. Justru itu pihak PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid serta para jenderal pensiunan TNI memangkas gundul isi MoU Helsinki, dengan alasan MoU Helsinki bukan acuan hukum dalam pembuatan RUU PA.

 

Terakhir, jadi yang sebenarnya memolorkan waktu pengesahan RUU PA menjadi UU PA adalah kelompoknya PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid serta para jenderal pensiunan TNI melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam Panitia Khusus RUU PA DPR RI.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------